., pekerjaan Kepala Bagian Hukumpada Bagian Hukum Setkab. Kutai Kartanegara;2. Budi Haryadi, SH., MH., pekerjaan Kepala Sub Bagian BantuanHukum pada Bagian Hukum Setkab. Kutai Kartanegara;3. YT. Alrianto, SH., MH., pekerjaan Staf Bantuan Hukum padaBagian Hukum Setkab. Kutai Kartanegara;4. Sri Rahmawati, SH., pekerjaan Staf Bantuan Hukum padaBagian Hukum Setkab.

Kepala BiroHukum dan PerundangUndangan Nomor : B175/Setkab/PWI/4/96,tanggal 8 4 1996, perihal : dikabulkan permohonan menjadiwarga negara Republik Indonesia dari Pemohon atas nama: OEFI,HWIE HONG, diberi tanda bukti P3 ; . Foto copy berupa : Petikan Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor : 170 / PWI Tahun 1996 tanggal 8 April 1996 yangmemutuskan mengabulkan permohonan kewarganegaraanRepepublik Indonesia atas nama Pemohon OEI, HWIE HONG, diberitanda bukti P4 ; .

Nama lengkap : Drs.H.AKHDAR RIVAI, M..Si Bin GUSTI BURHAN ;Tempat lahir : Tenggarong ;Umur / Tanggal Lahir : 57 Tahun/ 11 Februari 1958 ;Jenis kelamin : Laki-laki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat Tinggal : Jalan Danau Aji No. 100 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara ;Agama : Islam ;Pekerjaan : PNS (Kabag Perekonomian Setkab. Kutai Kartanegara) ;

Tinggi Samarinda,yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat bandingtelah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:Nama lengkap : Drs.HAKHDAR RIVAI, M..Si Bin GUSTI BURHAN ;Tempat lahir : Tenggarong ;Umur /Tanggal Lahir : 57 Tahun/ 11 Februari 1958 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat Tinggal : Jalan Danau Aji No. 100 Kelurahan Melayu KecamatanTenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara ;Agama : Islam ;Pekerjaan : PNS (Kabag Perekonomian Setkab

., M.Si.NIP : 19720727200003 1005.Jabatan =: Kepala Bagian Administrasi Hukum Setkab. KutaiNIP : 195910101988032004.Jabatan : Kepala Sub. Bagian Bantuan Hukum Setkab.Kutai Kartanegara.3 Natna++ : A. FAIZAL NURALAM, S.H.NIP : 19730801200701 1032.Jabatan : Staf Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum Setkab.Hal dari 13 hal. Put.

Bagian BantuanHukum Setkab. Kutai Kartanegara ;3. Deddy Wahyudi, S.H., Jabatan Staf Bantuan Hukum pada BagianHukum Setkab. Kutai Kartanegara ;4. A. Faisal Nuralam, S.H., Jabatan Staf Bantuan Hukum pada BagianHukum Setkab. Kutai Kartanegara ;Halaman 1 dari 30 halaman. Putusan Nomor 52 K/TUN/2013.5. Suratno, S.H., Jabatan Staf Bantuan Hukum pada Bagian HukumSetkab.

PUTUSANNomor 320/Pdt.G/2018/PA.Tgr.ear Jl yor wl all pawDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telahmenjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :eCumur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS BadanPemerintahan Setkab, pendidikan S1, bertempat tinggal diJi) ii eees, Kabupaten KutaiBarat, sebagai Penggugat;melawanEee, wu 38 tahun, agama Islam, pekerjaanAnggota Polri, pendidikan

Foto copy sesuai dengan aslinya berupa: Surat dari Menteri SekretarisNegara Nomor : B.371/Setkab/PWI/7/96 tanggal 2 Juli 1996, perihalPewarganegaraan Republik Indonesia atas nama LIEM MOEI HONG,tanda bukti P.5 ; 6. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa: Berita Acara Sumpah menjadi warga Negara Indonesia Nomor : 234/1995/Pew. tanggal 15 Agustus atasnama LIEM MOEI HONG, tanda bukti P.6 ;7.

1955,diberi tanda bukti P10;Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Kematian Nomor: 3671KM290720130003 atas nama Cahyady Prawira, diberi tanda bukti P11;Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Sumpah Nomor:WN/BAS/611/1981/P.W.I. atas nama PANG TJIN TJAI, tanggal 17 September1981, diberi tanda bukti P12;Foto copy sesuai dengan aslinya surat Permohonan Salinan Kepres atasnama Pang Tjin Tjai tanggal 18 Juli 1997, diberi tanda bukti P13;Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor: B945/Setkab

Kasubbag Bantuan Hukum BagianHukum Setkab Jember;3. Srilaksmi Nuri , S.H., M.H., Staf Bantuan Hukum Bagian HukumSetkab Jember;Halaman 1 dari 18 halaman. Putusan Nomor 152 K/TUN/20174. A.Zaenurrofik, S.H., Staf Bantuan Hukum Bagian Hukum SetkabJember;5. Agung Dwi Hendarto, S.P., S.E., Staf Bantuan Hukum BagianHukum Setkab Jember;Kesemuanya Warga Negara. Indonesia, beralamat di JalanSudarman Nomor 1 Jember, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 05 Tahun 2015, tanggal 18 November 2015;ll.

ROKMAN TORANG, SH, MH, Jabatan Kepala BagianAdministrasi Hukum Setkab Kutai Kartanegara;2. ABDUL KADIR, SH., M.Si., Jabatan Kepala Sub.BagBantuan Hukum Setkab Kutai Kartanegara;3. JOKO ADI WIBOWO, SH., Jabatan Staf Bantuan HukumSetkab Kutai Kartanegara;4. HARMAN, SH., Jabatan Staf Bantuan Hukum Setkab KutaiKartanegara;5. SURATNO, SH., Jabatan Staf Bantuan Hukum Setkab KutaiKartanegara.Kelimanya beralamat di Kantor Bupati Kutai Kartanegara di JalanWolter Monginsidi No. 01 Tenggarong.

., M.Si, Jabatan Kabag Hukum Setkab. Malinau;2. SLAMET RIYONO, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara;3. HERMAN KONDO SIRIWA, S.H. M.H, Jabatan JaksaPengacara Negara;4. DIKAN FADHLI NUGRAHA, S.H., Jabatan Jaksa PengacaraNegara;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 106/183.14/HK/VI/2016,tanggal 10 Juni 2016;Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/T ergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Halaman 1 dari 18 halaman.

Putusan Nomor 382 K/TUN/2017informasi lisan orang dalam lingkungan Setkab Malinau yang menerangkankalau izin usaha perkebunan PT Gunung Agung Jati Rimba milik Penggugatsudah di cabut;Bahwa, pada halaman 5 alinea kedua menyatakan bahwa Berdasarkanseluruh uraian pertimbangan mengenai pokok sengketa di atas, maka dapatdisimpulkan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalildalilgugatannya dan Tergugat telah terbukti dalam menerbitkan objek sengketasecara prosedur dan substansi tidak bertentangan dengan

tersebut melainkan harus dengan BPDdan mekanisme penggunaannya yakni pada awalnya Kepala Desamengadakan musyawarah terlebih dahulu dengan BPD serta tokohmasyarakat dan perangkat desa untuk menentukan arah pembangunanyang akan dibangun, setelah itu Kepala Desa membuat APBDes danpenjabaran APBDes. setelah APBDes dan Penjabaran APBDesdiundangkan oleh Bagian Hukum baru Kepala Desa Membuat RAB(Rencana Anggaran Bangunan) ;Bahwa berdasarkan SPJ ADD 2008 Tahap Il dan Ill yang diterima olehKabag Pemdes SetKab

tersebut melainkanharus dengan BPD dan mekanisme penggunaannya yakni pada awalnyaKepala Desa mengadakan musyawarah terlebih dahulu dengan BPDserta tokoh masyarakat dan perangkat desa untuk menentukan arahpembangunan yang akan dibangun, setelah itu Kepala Desa membuatAPBDes dan penjabaran APBDes. setelah APBDes dan PenjabaranAPBDes diundangkan oleh Bagian Hukum baru Kepala Desa MembuatRAB (Rencana Anggaran Bangunan) ;Bahwa berdasarkan SPJ ADD 2008 Tahap II dan III yang diterima olehKabag Pemdes SetKab

IWAN HENDRIK ES bin SADJI selaku Kepala DesaPecoro di Desa Pecoro, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jemberberdasarkan Surat Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/313/KTUN/012/2007 tanggal 12 Juni 2007, telah memalsukan bukubuku atau daftaryang khusus untuk pemeriksaan Administrasi : Bahwa berdasarkan SPJ ADD 2008 Tahap II dan III yang diterima olehKabag Pemdes SetKab Jember atau Kabag Keuangan PemKab Jemberada beberapa program pembangunan desa yang tidak sesuai antaraHal. 20 dari 55 hal. Put.

KABUL tidak pernah menerima uangtersebut ;Bahwa berdasarkan SPJ ADD 2008 Tahap II dan Ill yang diterima olehKabag Pemdes SetKab Jember atau Kabag Keuangan PemKab Jember adabeberapa program pembangunan desa yang tidak sesuai antara kwitansiyang dilaporkan dalam SPJ dengan fakta di lapangan yang dilakukanTerdakwa antara lain :1.Untuk perbaikan Musholla di dalam kwitansi tertera nominal sebesarRp2.100.000,00 padahal menurut Saksi AZIS tukang yang mananganiperbaikan Musholla tersebut hanya menelan' biaya

UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi yang dimuat dalam Dakwaan Subsidair ;Dalam Pertimbangan Judex Facti dalam putusan a quo halaman 46menjalaskan bahwa atas pelaksanaan Program Desa sebagaimanadilaporkan oleh Terdakwa dalam SPJ ADD Tahap II dan Ill yang diterimaoleh Kapala Bagian Pemdes Setkab

Foto copy surat dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia tentangPenyampaian Petikan Keputusan Presiden no: B.1643/Setkab/KP/XI/2010, telahdilihat dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P14;Menimbang, bahwa terhadap fotocopy bukti suratsurat tersebut diatas selaintelah dibubuhi materai bernilai cukup dan telah didaftar di kepaniteraan PengadilanNegeri Majalengka, juga telah diperiksa sama dengan aslinya di persidangan;Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2019/PN.MjlMenimbang

Putusan No. 95/G/2019/PTUN.BKLSejak tanggal 04092012 saya dilantik menjadi asistenAdministrasi Umum Setkab Bengkulu Selatan;Sejak tanggal 14012013 saya dilantik menjadi kepalaBadan Narkotika Kabupaten Bengkulu Selatan;Sejak tanggal 01102015 saya dimutasikan menjadi stafFungsional Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulupo So a aeBahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil denganPangkat terakhir selaku Pembina Utama muda , IV/cPadaSekretariat Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan , PropinsiBengkulu

., Staf Bantuan Hukum Setkab. KutaiKartanegara;4. Harman, S.H., Staf BagianBantuan Hukum Setkab. KutaiKartanegara;5. Suratno, S.H., Staf Bagian Bantuan Hukum Setkab. KutaiKartanegara;berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/SKKBankum/XII/2015,tanggal 10 Desemeber 2015ll. PT PRIMA MITRAJAYA MANDIRI, beralamat di Gedung GrahaAktiva Suite 1001, Jl. H.R Rasuna Said Blok X1 Kav.03, Jakarta12950;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1.

Ahmad Sudianto bin Sahri, umur 37 tahun, agama Islam,pekerjaan PNS Setkab Kukar, tempat kediaman di Jalan Mangkuraja,RT.23 No.17, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, KabupatenKutai Kartanegara di bawah sumpahnya memberikan keterangansebagai berikut;v Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon II dansebagai adik kandung Pemohon I; Bahwa Pemohon dengan Pemohon II menikah pada tanggal 20Mei 2019.

Milinium RT 014, RW 05Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, KalimantanTimur;Agama : Islam;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Kepala Subbagian PemerintahanUmum Bagian Tata Praja Setkab Paser;Terdakwa tidak ditahanTerdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lenny Riantie, S.H. dan Hernaningsih,S.H., Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. R.A. Kartini Gg.

Umum Setkab. Pasir, CamatTanah Grogot, Camat Tanjung Harapan, Camat Long Kali, Panitia PengadaanTanah Kab. Pasir Nomor:646/T.Praja.1/VII/2006tanggal 19 Juli 2006 perihal AkteJual Beli/Pelepasan Hak Tanah Yang Dibebaskan. FOTOKOPI.1 (satu) lembar Surat dari AHMADSYAH. A kepada Bupati Pasir tanggal 13 Juni2006 perihal : penawaran lokasi rencana Puskesmas Long Kali. ASLI KETIKANKOMPUTER.1 (satu) lembar surat dari AHMADSYAH.

Umum Setkab. PasirNo. Pengesahan 915/150/DASKPP/2006 Tanggal 5 Juni 2006, BiayaRp.21.120.624.000, Sumber biaya APBD (Dana Perimbangan) dan lampirannya ;Dokumen Anggaran Satuan Kerja Dinas/Satuan Kerja Bag. Umum Setkab. PasirNo. Pengesahan 050/763/DASKPP/2006 Tanggal 13 Nopember 2006, BiayaRp.104.490.224.000, Sumber biaya Dana Perimbangan ;Surat Keputusan Bupati Pasir No. 07/SKO/2006 Tanggal 6 Juni 2006 TentangOtorisasi Anggaran belanja Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kab.

B.24/Setkab-KP/1/2007 tanggal 16 Januari 2007 dan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 151/K tahun 2006 atas nama Dra. Sy. Noorhayati, M.Si.

Tentang Pembentukan Tim Fasilitas Alokasi Dana Desa Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2014, tanggal 8 April 2014;

: 02486/BTL-LS/1.20.3.11/2014 tanggal 17 Juli 2014, Keperluan untuk Belanja bantuan keuangan kepada desa (Alokasi dana desa Sepaso Timur Kecamatan Bengalon tahap I) sebesar Rp 279.604.615,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat ribu enam ratus lima belas rupiah);

enam ratus lima belas rupiah);

AGUS; dan

Tentang Pembentukan Tim Fasilitas Alokasi Dana Desa Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2014, tanggal 8 April 2014;

: 02486/BTL-LS/1.20.3.11/2014 tanggal 17 Juli 2014, Keperluan untuk Belanja bantuan keuangan kepada desa (Alokasi dana desa Sepaso Timur Kecamatan Bengalon tahap I) sebesar Rp 279.604.615,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat ribu enam ratus lima belas rupiah);

enam ratus lima belas rupiah);

AGUS; dan