KerinciNomor 12, SukataniTaposDepok, berdasarkansurat kuasa yang terdaftar pada register nomor241/RSK/1509/2019/PA.Dpk tanggal 15 April2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.melawanTERGUGAT I, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi,sebagai Tergugat l.TERGUGAT Il, pekerjaan Karyawan Swasta, di Kota Jakarta Selatan,sebagai Tergugat Il.Dalam hal ini Tergugat dan Tergugat II memberikuasa kepada NAMA, MH. Dan Dodi HermanFartodi, SH., MH.

Hj.Karna Misawati; PPK67 SHT Nomor 29/2008 tgl. 01022008 dan SHT II Nomor241/2009 tgl. 09072009 merupakan pembebanan HakTanggungan atas SHM Nomor 102 tanggal 02011982 an. Hi.Samson; PPK68 SHT Nomor 30/2008 tgl. 01022008 dan SHT II Nomor242/2009 tgl. 09072009 merupakan pembebanan HakTanggungan atas SHM Nomor 96 tanggal 02011982 an. Hi.Samson; PPK69 SHT Nomor 786/2009 tgl. 13082009 dan SHT I Nomor1047/2009 tgl. 13102009 merupakan pembebanan HakTanggungan atas SHM Nomor 66 tanggal 10112005 an.

Marsaoli sebagai sekretaris;3) Salim Latif sebagai Bendahara;) Albin Baweda sebagai Anggota;5) Demaris Saluge sebagai Anggota;.Bahwa olehnya itu dengan telah ditetapkannya panitia pemilihan kepalaDesa di Desa Kaputusang Kecamatan Bacan Kabupaten HalmaheraSelatan yang berdasarkan keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor241 Tahun 2016 tanggal 6 Oktober 2016 tentang revisi kedua panitiapemilihan kepala Desa di desa Kaputusang Kecamatan BacanKabupaten Halmahera selatan, paniti Pemilihan Kepala Desa yang

., para Advokat dan Penasehat Hukum pada KantorLBH HHAMLSM ERPETA, beralamat di Jalan Pahlawan,Komplek GOR Sonolayu No. 6, Siswodipuran Boyolali,berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor241/1415/Pdt.G/2017/PA.Kra tanggal 14 November 2017;Selanjutnya secara bersamasama Penggugat danPenggugat II disebut PARA PENGGUGAT;Hal.1 dari 55 No.1415/Pdt.G/2017/PA.KraLawan;1.

pada peraturan perundangundangan yang berlaku,efisien,transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikanasas keadilan dan kepatutan Dan Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh buktibukti yang lengkap dan sahmengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagihe Bahwa sesuai Keputusan Bupati maluku Tenggara Nomor:154 Tahun 2002tentang penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2002 dan keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor241

Dan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor241 tahun 2003 tentang penjabaran kegiatan dan proyek anggaranpendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2008 ; Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa Harry Sarkol dan 34 AnggotaDPRD Kabupaten Maluku Tenggara 19992004 yang menerima pembayaranpanjar dana asuransi sebelum Perda Nomor 3 Tahun 2003 Tentang APBDKabupaten Maluku Tenggara Tahun 2003 disahkan merupakan perbuatanyang menyimpang dari ketentuan Pasal 49 ayat (1) KEPUTUSAN MENTERIDALAM NEGERI Nomor 29

(bukti P.26), oleh karenanya maka terhadap seluruh hartawarisannya/peninggalannya termasuk hak waris almarhum Abdul Hamidbin Abdurrahim (ayah Para Pelawan Pihak Ketiga) atas tanah objekeksekusi dan setengah bagian almarhum Abdul Hamid bin Abdurrahim(ayah Para Pelawan Pihak Ketiga) atas bangunan rumah objek eksekusitersebut demi hukum beralin kepada ahli warisnya yang sah yakni ParaPelawan Pihak Ketiga sebagaimana ternyata dari Salinan PenetapanPengadilan Agama Pontianak tanggal 12 November 2013 Nomor241

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakartaberdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor241/Pen/Pdt/2017/PT.DKI. tanggal 9 Mei 2017 akan tetapi tanoa dihadiri parapihak yang berperkara.HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELIS,1. ACHMAD SUBAIDI, SH.MH ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH2. MUHAMAD YUSUF, S.H,M.Hum PANITERA PENGGANTISITI KHAERIYAH, S.H.Rincian biaya perkara : 1. Meterai Rp. 6.000,2. Redaksi Rp. 5.000,3. Pemberkasan Rp.139.000.+Jumlah Rp. 150.000,hal 62 dari 62 hal put.

Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September2020 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2020;Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum walaupun hakhaknyauntuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepadanya;Pengadilan Negeri tersebut;Setelanh membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor241/Pid.B/LH/2020/PN Sbw tanggal 13 Agustus 2020 tentang penunjukanMajelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.B/LH/2020/PN Sbw tanggal 13Agustus 2020 tentang penetapan

Provinsi Jambi Nomor241/KEP.KA.DPMPTSP6.1/IUPOP/XI/2019 tanggal 25 November2019 tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi ke Afiliasi dari PT BUMI BARA MAKMUR MANDIRImenjadi PT BATU HITAM JAYA.Sementara itu pengalihan IUPOP yang dilakukan oleh TERGUGAT II,terlihat jelas pada Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu) Satu Pintu Provinsi Jambi Nomor240/KEP.KA.DPMPTSP6.1/IUPOP/XI/2019 tanggal 25 November2019 tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha PertambanganOperasi

Kurnia Alam Investama di Desa HajranKecamatan Bathin XXIV Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi seluas1.945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima) hektar dinyatakandicabut dan tidak berlaku lagi;Bahwa dengan ditetapbkannya Keputusan Kadis Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi Nomor241/KEP.KA.DPMPTSP6.1/IUPOP/XI/2019 tanggal 25 November2019 tentang Persetujuan Pengalihnan Izin Usaha PertambanganHalaman 64 dari 194 Putusan Nomor 52/PDT/2021/PT JMB14.15.Operasi Produksi ke Afiliasi

Bahwa Tergugat telah membentuk Badan Pertimbangan Jabatan danKepangkatan (Baperjakat) Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Bone Nomor241 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan DanKepangkatan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bone Tanggal 5Agustus 2011 (vide Bukti T3) dan berdasarkan Keputusan tersebut TimBaperjakat telah menggelar rapat pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2013Berdasarkan Berita Acara Nomor 4/VII/BKDD ; (vide bukti T2) ;3.

Hakim, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018 ;Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum DJIDON C.BATMOMOLIN, SH, Advokat pada Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon(YPBHA), beralamat di BTN Waitatiri Blok D VI Nomor 6 Negeri Suli, KecamatanSalahutu, Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Penetapan Nomor241/Pid.Sus/2018/PN Amb. tanggal 2 Juli 2018;Halaman 1 dari 53 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN AmbPengadilan Negeri

Bank Pembangunan Daerah Papua berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2019 dan telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong dengan Nomor241/SKU.PDT/IX/2019/PN Son tertanggal 9 September 2019, yanguntuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding/semula sebagaiTergugat ;LAWAN1. Hasbi Nurlah Hasyim, berkedudukan di JL. Selat Sunda No. 7RT. 001 RW.006, Kelurahan Remu Selatan, Distrik SorongManoi,Kota Sorong, Provinsi Papua Barat dalam hal ini memberikankuasa kepada DENNY YAPARI, ST.,SH.

Hasan Basry Komplek ULM Kayu Tangi Banjarmasinyang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbarutanggal 27 Agustus 2018 Nomor : 24/PEN.SK/PID/2018/PN BJB;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal16 Agustus 2018 Nomor 241/Pid.B/2018/PNBjb tentangpenunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini; Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan NegeriBanjarbaru tanggal 16 Agustus 2018 Nomor241/Pid.B/2018/PNBjb tentang penetapan hari sidang

Hasan Basry Komplek ULM Kayu Tangi Banjarmasinyang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbarutanggal 27 Agustus 2018 Nomor : 24/PEN.SK/PID/2018/PN BJB;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal16 Agustus 2018 Nomor 241/Pid.B/2018/PNBjb tentangpenunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini; Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan NegeriBanjarbaru tanggal 16 Agustus 2018 Nomor241/Pid.B/2018/PNBjb tentang penetapan hari sidang

DAN REKONVENSI : Menghukum para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini sebesar Rp.1.541.000,00(satu juta lima ratus empat puluh satu ribu Rupiah) ;Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan paraPenggugat/para Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor241/Pdt.G/2008/PN.JKT.UT., tanggal 27 April 2009 tersebut telah dikuatkandengan perbaikan sistimatika amar putusan dalam konvensi oleh PengadilanTinggi DKI Jakarta dengan

Suprapto No. 7 Sidokumpul,Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo,Sebagal ...........0 TURUT TERGUGAT III;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta sSuratsurat yangbersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Sidoarjo pada tanggal 1 Oktober 2018 dalam Register Nomor241/Pdt.G/2018/PN Sda, telah mengajukan

Adapunpada konsiderannya, Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan UmumProvinsi Maluku Nomor 245/PL.01.9Kpt/81/PROV/VII/2020 telahmemperhatikan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor241/PY.03BA/81/PROV/VII/2020 tentang Penggantian Calon Terpilin AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Daerah Pemilihan VI Tahun2019, tertanggal 15 Juli 2020;Sebagaimana ketentuan Pasal 426 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan:Dalam hal calon terpilih

Hal tersebut adalah sesuai dengan yurisprudensi Putusan Nomor241/PDT.BTH/2014/PNBKS yang pada bagian pertimbangan hukumnyapada halaman 20 dinyatakan sebagai berikut:...karena jual belli tersebut dilakukan dihadapan Pejabat Umum yangberwenang yaitu Notaris PPAT secara terang serta Jual beli tersebut terjadiHalaman 39 dari 54 halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst.sebelum diajukan gugatan perdata Nomor 145/Pdt.G/2012/PNBKS tanggal26 April 2012 dan juga sebelum diletakkan Sita Jaminan Nomor03

241/Pdt.SusPHI/2018/PN.JKT.PSTSetelah membaca suratsurat dalam perkara ini;Setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak;Setelah memeriksa buktibukti dari kedua belah pihak yang diajukan dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 21Agustus 2018 yang dilampiri anjuran asli atau risalah penyelesaian, yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Agustus 2018 dalam Register Nomor241