Kelurahan Cihapit Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandungterhitung sejak tahun 1979 ;Menyatakan bahwa tanah berikut bangunan aquo yang terletak di JalanCipunegara No. 31 RT. 04 RW. 04 Kelurahan Cihapit Kecamatan BandungWetan Kota Bandung bukanlah milik Pihak Tergugat ;Memerintahkan kepada Tergugat Il membantu segala proses administrasikepada Para Penggugat selaku ahli waris yang sah untuk mendapatkanHak prioritas atas objek aquo berdasarkan Peraturan Perundangundanganyang berlaku di Negara Kesatuan Repubik

sehingga telah sesuai ketentuan pasal 165 HIR, dan pasal 2 angka (3) UndangUndang nomor 13 tahun 1985 jo pasal 1 huruf (f), pasal 2 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea meterai, maka Majelis Hakimmenilai buktibukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan karenanya dapatdijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara int ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) sampai dengan bukti (P.10)berupa bukti tertulis menunjukkan Para Penggugat bertempat tinggal di WilayahNegara Repubik

Nurani Randy Pratiwi) maka dalam perkara aquo patut untukBantahan Pembantah dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terbantah pada angka II tentangPembantah yang tidak memiliki kapasitas / kedudukan hukum sebagaiPembantah, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas maka MajelisHakim berpendapat bahwa jika dilihat dari praktik peradilan di Indonesia dengantolak ukur berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Repubik IndonesiaNomor

Pendirian PT Badak;PT Badak NGL Co. berdiri sejak Tahun 1974 untukmengoperasikan NGL (LNG) Fascilities yang dimiliki oleh MenteriKeuangan on behalf Repubik Indonesia. Dengan lokasi plant diBontang Kalimantan Timur dan kantor pusat di Jakarta. VICO,Total E&P /ndonesie (Total) dan Chevron merupakan pihak yangakan menyediakan Feed Gas ke NGL Plant.

X,XIll, XVIIIdan Tergugat XIX tidak jelas,smaka gugatan Penggugat semakin tidak jelas dankabur haruslah tidak di terima atau di tolak; Bahwa hal ini telah menjadi pendirian Mahkam Agunhg Repubik Indonesiadalam putusannya Nomor 78K/Sip/1972,tanggal 11 Oktober 1975 yangmenegaskan Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formi!harus di nyatakan tidak dapat di terima;DALAM POKOK PERKARA:1.Bahwa apa yang di uraikan dalam Eksepsi adalah menjadi satu kesatuandalam pokok perkara;.

Bahwa Tergugat Ill adalah Notaris di Daerah Khusus loukota Jakarta sejak tahun2000, yang diangkat berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum Dan Perundangundangan Repubik Indonesia dengan nomor : C281.HT.03.02Th.2000, tertanggal17 Maret 2000, setelah sebelumnya menjadi Notaris di Wates, Kabupaten Kedirisejak tahun 1996;3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia(Ordonnantie dalam Staatsblad 1860 Nomor 3) jo.

menyatakan Akta No. 14 dan Letter C tidak sah haruslahdikesampingkanBerdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa PENGGUGAT bukanlahPENGGUGAT yang beritikad baik sehingga sangat berdasar hukum apabilaGugatan a quo ditolak.Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat , Tergugat Ill telah mengajukanJawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa Tergugat Ill adalah Notaris di Daerah Khusus lbukota Jakarta sejak tahun2000, yang diangkat berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum Dan Perundangundangan Repubik

(T.5);g. 1 (satu) bundel copy Surat Nomor: B470/N.2/Fd.1/03/2015 Tanggal 31 Maret2015 Perihal: Bantuan Permintaan Keterangan (T.6);h. 1 (satu) bundel copy UndangUndang Repubik Indonesia Nomor 16 Tahun2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (T.7);1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan ISI MAP Ayang terdiri dari :a. 1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Hasil Pemeriksan Badan PemeriksaKeuangan Republik Indonesia Atas Kepatuhan Terhadap PeraturanPerundangUndangan Dalam Kerangka

(T.5);1 (satu) bundel copy Surat Nomor: B470/N.2/Fd.1/03/2015 Tanggal 31 Maret2015 Perihal: Bantuan Permintaan Keterangan (T.6);1 (satu) bundel copy UndangUndang Repubik Indonesia Nomor 16 Tahun2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (T.7);1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan ISI MAP Ayang terdiri dari :a.1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Hasil Pemeriksan Badan PemeriksaKeuangan Republik Indonesia Atas Kepatuhan Terhadap PeraturanPerundangUndangan Dalam Kerangka Pemeriksaan

Surat Kepala Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas JasaKeuangan Repubik Indonesia atas Surat Nomor : S86/SWI/2016,tanggal 30 Mei 2016, perihal Permohonan Evaluasi terhadap IzinUsaha Perdagangan (SIUP) atas nama Nasional Ekonomi SosialIndonesia (NESIA), PT. Promo Indonesia Mandiri (Promonesia), danLoketnesia.3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Kantor PelayananTerpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor : 2215/1.824.22, tentang Pencabutan Izin Usaha Perdagangan (SIUP)PT.

Dan Para Penggugat Rekonvensi memohon kepada MajelisHakim untuk menyatakan bahwa Tergugat dalam Rekonvensi telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum;10.Bahwa tindakan dari Tergugat Rekonvensi yang tidak melakukan11ketentuan sebagaimana ketentuan dari Pasal 2, Pasal 8 ayat (1),Pasal 29 ayat (2), Pasal 49 ayat (2) huruf b, Pasal 50 dan 50AUndangUndang Repubik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 TentangPerbankan, sebagaimana Fakta yang terungkap dalam Persidanganyang

Menghukum Tergugat untuk membayar gaji Penggugat bulan Nopember 2017 dan Bulan Desember 2017 serta denda keterlambatan berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (2), dan bunga bank berjalan Pasal 55 ayat (3) Peraturan Pemerintah Repubik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dengan perhitungan sebagai berikut :

Perincian gaji, denda keterlambatan dan bunga adalah sebagai berikut:

(T.5);g. 1 (satu) bundel copy Surat Nomor: B470/N.2/Fd.1/03/2015 Tanggal 31Maret 2015 Perihal: Bantuan Permintaan Keterangan (T.6);h. 1 (satu) bundel copy UndangUndang Repubik Indonesia Nomor 16Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (T.7);1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan ISI MAPA yang terdiri dari :a. 1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Hasil Pemeriksan BadanPemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Kepatuhan TerhadapPeraturan PerundangUndangan Dalam Kerangka

Mampang Prapatan Jakarta Selatan atas nama Kepala Keluarga EVIE MARINDO CHRISTINA;

Fotocopy' legalisir Surat Keterangan NJOP Nomor: Ket761/WPJ.12/KP.11/2013, tanggal 28 Februari 2013 Kantor Pelayanan PajakPratama Kepanjen Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III Direktorat JenderalPajak Kementerian Keuangan Repubik Indonesia, Nomor Objek Pajak35.07.161.002.002. 0060111.0, Letak Objek Pajak Jl. Raya Jatikerto Rt.033 Rw. 04 Jatikerto, Kromengan Kabupaten Malang Jawa Timur, objekpajak bumi dan bangunan, atas nama wajib pajak SUKIRLAN alamatJl.Raya Jatikerto, Kab. Malang Jawa Timur;5.

Fotocopy' legalisir Surat Keterangan NJOP Nomor: Ket761/WPJ.12/KP.11/2013, tanggal 28 Februari 2013 Kantor Pelayanan PajakPratama Kepanjen Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III Direktorat JenderalPajak Kementerian Keuangan Repubik Indonesia, Nomor Objek Pajak35.07.161.002.002. 0060111.0, Letak Objek Pajak Jl. Raya Jatikerto Rt.033 Rw. 04 Jatikerto, Kromengan Kabupaten Malang Jawa Timur, objekpajak bumi dan bangunan, atas nama wajib pajak SUKIRLAN alamatJIl.Raya Jatikerto, Kab. Malang Jawa Timur;5.

Fotocopy legalisir Surat Keterangan NJOP Nomor: Ket761/WPJ.12/KP.11/2013, tanggal 28 Februari 2013 Kantor PelayananPajak Pratama Kepanjen Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III DirektoratJenderal Pajak Kementerian Keuangan Repubik Indonesia, NomorObjek Pajak 35.07.161.002.002.

terdakwa harusdinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primairtersebut dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair PenuniutUmum tersebut.Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan Primair,maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan SubsidairPasal 3 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Repubik

Nomor 57 PK/Pdt.SusHKI/2017atas putusan Nomor 019 PK/Pdt.Sus/2007 dan mengajukan Perlawanan dibawah Nomor 03/PLW.MEREK/2009/PN Niaga.Jkt.Pst, perlawanan ini ditolakoleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dikuatkanoleh Putusan Mahkamah Agung Repubik Indonesia melalui Putusan Nomor130 PK/Pdt.Sus/2011, yang mana Mahkamah Agung memutuskan (kembali)bahwa merek GS GOLDSHINE milik Termohon Peninjauan Kembali I/semulaTergugat , yang juga merupakan Tergugat dalam perkara sebelumnyamemiliki

KantorPelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok Nomo 287/KPU.01 /BD.0904/2012 tertanggal 22 Mei 2012,11) 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas KementerianKeuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Beadan Cukai, Kanti Pelayanan Utama Tipe A Tanjung PriokNomor: ST441/BC.5/201 tertanggal 22 Mei 2012tentang adanya kerjasama Direktorat Jenderal Bea danCukai dengan Badan Narkotika Nasional (BNN),12) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara SerahTerima Container nomor : TGHU 0683898/20 dariKementerian Keuangan Repubik

petitum gugatanyang diajukan oleh Penggugat telah jelas dan terperinci dan tidak terdapatkontradiksi, (iv) di dalam gugatan Para Penggugat telah jelas mengemukakantentang perbuatan melawan hukuUM):2.Gugatan Para Penggugat mengandung eksepsi Persona Standi NonJudicio karena tidak diajukan oleh orang yang berhak;w Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas maka Majelis Hakimberpendapat jika dilihat dari praktik peradilan di Indonesia dengan tolak ukurberdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Repubik

., M.A. sebagai Hakim Mediatorserta memerintahkan para pihak untuk melaksanakan proses mediasi danberdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 08 Oktober 2019 mediasi telahdinyatakan gagal, oleh karenanya perkara ini telah memenuhi ketentuanPeraturan Mahkamah Agung Repubik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 154 RBg,Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana telah pula berusahamenasihati Penggugat dan Tergugat agar bermusyawarah

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undangundang Nomor. 12Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangundanganmenyatakan jenis dan hierarki peraturan perundangundangan terdiri atas :UndangUndang Dasar Negara Repubik Indonesia Taahun 1945Ketetapan Majelis Permusyawaratan RakyatUndangUndang/Peraturan Pemerintah Pengganti UUPeraturan PemerintahPeraturan Presiden929 5 pPeraturan Daerah Propinsi, dang. Peraturan Dearah KabupatenKota.

Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si,pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Repubik Indonesia,yang pada kesimpulannya menerangkan:Barang bukti:Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklatberlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka didalamnyaterdapat:1.10.11.12.13.1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 A berisikan bahan / daun denganberat netto 5,9416 gram;1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 A berisikan bahan / daun denganberat netto 5,4691 gram

tergugat I tidak juga pernah menghadiri undangaundangan yangdisampaikan oleh Pihak PEMDA DKI Jakarta, lalu kemudian tergugat I melaluiTergugat III ternyata terus memaksakan untuk melakukan lelang dimuka umum atasSHM Nol.25/Kalibata sehingga akhirnya berakibat merugikan PARA PENGGUGAT;Bahwa dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Kepada Daerah KhususIbukota Jakarta Nomor : D>IV4013/C/9/1974 tertanggal 22 Agustus 1974 yangkemudian diikuti lagi dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Repubik