Ditemukan 1872 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tintin tindih tindak tanding tandan tindik tindan tondin tindis
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 04-12-2018 — Upload : 07-12-2018
Putusan PT DENPASAR Nomor 169 / Pdt / 2018 / PT DPS
Tanggal 4 Desember 2018 — Gusti Ayu Agustini Alias Ni Gusti Ayu Made Agustini, melawan I Wayan Sukaya, dkk
69 — 33
  • Januari 2018 dan putusan tersebutdinyatakan telah inkracht pada tanggal 10 Pebruari 2018 sehinggaberdasarkan ketentuan hukum acara perdata, terhadap perkara yang padapokoknya sama telah atau sedang diperiksa oleh suatu Pengadilankemudian perkara yang sama juga diajukan pada PN yang lain, makaperkara tersebut melekat prinsip aanhangige rechtsvordering yangmanaseharusnya Penggugat menunggu terlebin dahulu perkara yang diajukansebelumnya mendapatkan putusan yang sudah inkracht, untuk menghindaritumpang tindin
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 01-12-2020 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 20-05-2021
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 26/G/2020/PTUN.BJM
Tanggal 20 Mei 2021 — Penggugat:
LILIK LIANA. DR
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU
Intervensi:
1.RISKY BAGUS RISWANTO
2.AGUS WIDODO
3.GATOT HARYANTO
339 — 173
  • Bahwa berdasarkan Bukti T.14 dan T.16, diketahui objek sengketa a quosecara keseluruhan tumpang tindin dengan Sertipikat Hak Milik Nomor:5850/ Landasan Ulin Utara, tanggal 3 September 1990 (vide Bukti P2);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan sebagaimanadisebutkan di atas, diketahui mengenai pendaftaran tanah berdasarkanpemberian hak baru yang berupa hak milik mesti dilakukan dengan setidaktidaknya menempuh prosedur sebagai berikut:a. permohonan diajukan oleh pihak yang berkepentingan;b
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 11-08-2015 — Putus : 25-08-2015 — Upload : 09-05-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 474/Pdt.G/2015/PN.JKT.Sel.
Tanggal 25 Agustus 2015 — PT. BARA PRIMA MANDIRI., suatu perseroan terbatas yang berdomisili di Rukan Crown Palace Blok B-19 Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 231, Tebet, Jakarta Selatan. 12760, dalam hal ini diwakili oleh ANDI ANZHAR CAKRA WIJAYA, selaku Direktur Utama dan Direktur PT.Bara Prima Mandiri, dalam perkara ini telah memberi kuasa kepada : ALDI FIRMANSYAH,SH.MH. ICHSAN PERWIRA KURNIAGUNG, SH.MH. SUGIARTO,SH. GHINA THAHRINA,SH. Para Advokad, pada kantor Hukum Firmansyah & Kurniagung Law Firm, beralamat di Kemang Point, Lantai 1,Unit 104-A & 105, Jl.Kemang Raya No.3 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2015,yang selanjutnya disebut sebagai : P E N G G U G A T.;
231 — 350
  • lingkungan jadi tiga hal besar ini yangmenjadi tiga poin C&C untuk yang usaha jasa sampai saat ini belum,tapi kita pastikan kalau ini menjadi temuan, kalau suka tidak suka inimenjadi mau tidak mau ketika pasal 126 berbunyi tadi itu laranaganafiliasi untuk usaha jasa yang kemudian pasti akan di evaluasi karenabertentangan dengan Undangundang.Bahwa sertifikat yang dikeluarkan dari Dirjen ESDM IUP ini clear andclean dan buktinya sertifikat, bahwa pajaknya oke, lingkungannya okedan dia tidak tumpang tindin
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Pertanahan
Register : 31-08-2016 — Putus : 13-02-2017 — Upload : 07-04-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 36/G/2016/PTUN.MTR
Tanggal 13 Februari 2017 — I KETUT WERDHI vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH dan PT. ESA SUWARDHANA THANI
125 — 98
  • eksistensi kerugian itu sendiri, yangdalam tafsiran Majelis Hakim terhadap sengketa a quo adalah tak hanyadiukur dengan nominal atau ukuran besaran nilainya saja, namun juga padaterhalanginya hak atau pemanfaatan terhadap bidang tanah dimaksud olehkarena adanya hak yang sepadan/serupa terhadapnya;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan memiliki bidang tanahyang terletak di Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, KabupatenLombok Tengah yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ternyatabenar tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 29-09-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3487 K/Pdt/2015
Tanggal 29 September 2016 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, CQ. KEPALA KANTOR BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI ACEH DK VS BACKHTIAR SYARBINI DKK
55 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HakimPengadilan Negeri Banda Aceh telah bertentangan dengan semangatpenegakan Hukum yang dapat berpotensi adanya kerugian Negara yanglebih besar;Bahwa apabila Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat III membayarsesuai dengan perintah Judex Facti Pengadilan Negeri Banda Aceh, makahal ini akan berdampak kepada adanya kerugian kKeuangan negara/daerahdan akan memperkaya orang lain karena pekerjaan tersebut sudah dibayar,dan sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 harus dihindariadanya tumpang tindin
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 17-05-2018 — Putus : 09-11-2018 — Upload : 24-11-2018
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 18/G/2018/PTUN.BJM
Tanggal 9 Nopember 2018 — Penggugat:
PT. ADI SARANA ARMADA,Tbk.
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR
Intervensi:
1.Anna Trisula
2.Fadjar Alie
3.Sri Sutjiati Alie
4.Sri Lienriati Alie.
224 — 124
  • Jarak dan koordinat melalui peta digitalBahwa sebelum tahun 1997 sudah ada peta digitalBahwa selain memakai peta secara digital juga memakai gambar situasiBahwa mengenai perbedaan KKP dengan Geo KKP , KKP itu administrasinyasedangkan Geo KKP merupakan bidang tanah yang telah diukurBahwa saksi mengatakan Geo KKp sudah ada pada tahun 2010Bahwa Kantor Pertanahan tidak menyiapkan patok tanah tetapi pemilik tanahBahwa dengan dilakukannya pengembalian batas terhadap SHM . 1232 makaada terjadi tumpang tindin
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 22-03-2021 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 28/G/2021/PTUN.SMG
Tanggal 21 September 2021 — Penggugat:
1.Zaenudin
2.Khisomudin
3.Amir Mahmudin
4.Taufiq Hidayatudin
5.Uun Hindun Hidayati
6.Ngasifudin
7.Malik Tamyiz
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap
Intervensi:
Akhmad Sahudin dan Ikhsanudin
360 — 279
  • Bahwa dengan masih adanya perbantahan mengenai kepemilikandan atau masih terdapatnya tumpang tindin kepemilikan ataspenguasaan tanah maka walaupun gugatan Para Penggugatmempermasalahkan keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara dalamhal ini Sertifikat Hak Milik Nomor : 00898 / Desa Karangpakis namunpada dasarnya yang menjadi titik tolak permasalahan dalam gugatanini adalah menyangkut sengketa kepemilikan tanah antara ParaPenggugat dengan Pemegang Hak dari Keputusan Tata UsahaNegara atas obyek sengketa
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 14-07-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 120/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 17 Desember 2020 — Penggugat:
1.HENDRIK JATMIKO WINANDY
2.MISBAH
3.RUSDI
4.MULYADI
5.MOH. ALI SURYANTO
6.ROBBID DHAMIRI
7.UCIK SEPTEYANA NINGSIH
8.MOH. SAPI’I
Tergugat:
KEPALA DESA AENGTONGTONG
186 — 98
  • Aengtongtongpernah membuat Surat Pernyataan Mosi Tidak Percaya Kepada PerangkatDesa Aengtomgtong tertanggal 27 Pebruari 2020 yang ditujukan kepadaTergugat, yang mana isi surat pernyataan tersebut pada pokoknyamenyatakan Perangkat Desa Aengtongtong (Para Penggugat) tidakmenunjukkan sifat sebagai perangkat desa dalam kehidupan bermasyarakatkarena mereka seolaholah sinis dan tidak mau kenal bahkan cemberut yangmemicu permusuhan dan perpecahan di masyarakat Aengtongtong,kemudian juga terjadi tumpang tindin
Pengadilan PN SANGATTA Perdata
Register : 05-03-2021 — Putus : 06-12-2021 — Upload : 07-12-2021
Putusan PN SANGATTA Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sgt
Tanggal 6 Desember 2021 — Penggugat:
1.ANDI NURDIN
2.JAMALUDDIN
Tergugat:
1.PT. BUMI MAS AGRO
2.BASO ALI
112 — 58
  • Pada saat rapat, kelompok tani ParaPenggugat sulit untuk dilegalitaskan dan semua bilang tidak ada jalan untuklegalitas karena adanya klaim lahan, tumpeng tindin dengan masyarakatdan lahan masuk wilayah HGU PT.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 24-03-2017 — Putus : 21-04-2017 — Upload : 06-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 166/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 21 April 2017 — ANTON SULEIMAN CS >< PT.BUDIDUTA AGROMAKMUR
122 — 85
  • Tergugat KONPENSI untuk melakukan Akta Jual Beli namuntidak mendapat tanggapan dari Para Tergugat KONPENSI hingga bataswaktu izin peralihnan hak atas tanah terlewati adalah dalil yang tidak benardan bertolak belakang dengan faktafakta yang ada;Bahwa selain hal tersebut diatas, itikad tidak baik dari PenggugatKONPENSI semakin nyata terlinat dengan tidak adanya pemberitahuanatau informasi kepada Para Tergugat KONPENSI dan Turut TergugatKONPENSI bahwa atas tanah aquo masih terdapat sengketa atautumpang tindin
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-10-2017 — Putus : 22-11-2017 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 170/PDT/2017/PT SMR
Tanggal 22 Nopember 2017 — Pembanding/Penggugat : PT. KALTIM JAYA MINERAL
Terbanding/Tergugat I : BUPATI PENAJAM PASER UTARA
Terbanding/Tergugat II : PT. SENTIKA MITRA PEERSADA
61 — 42
  • Pasal 7 ayat 2 Kepmen ESDM No.1603/2000 mengatur sebagai berikut:Pelaksanaan pelayanan Pencadangan Wilayah Pertambangan wajibmenerapkan system permohonan pertama yang telah memenuhipersyaratan, mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan WilayahPertambangan (first come first served);Selanjutnya Pasal 10 ayat 2 Kepmen ESDM No.1603/2000 mengatursebagai berikut:Dalam hal terjadi tumpang tindin dalam pencadangan wilayah antaramenteri atau gubenur atau bupati/walikota, pemohon yang paling duluditerima
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Umum Penghinaan
Register : 06-05-2014 — Putus : 30-09-2014 — Upload : 23-04-2015
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 147/PID.B/2014/PN.SIAK
Tanggal 30 September 2014 — Ir. MUHAMAD DASRIN NASUTION
147 — 167
  • Karya DayunMenimbang bahwa terhadap barang bukti ini Majelis Hakim menilaibahwa substansi dari barang bukti ini merupakan rumusan hasil pertemuanpermasalahan terhadap tumpang tindin lahan antara PI. Karya Dayundengan PT. Duta Swakarya Indah lalu berisi mengenai bentuk polapenyelesaian antara PT. Karya Dayun dengan PT.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 18-10-2016 — Upload : 04-11-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 267/Pdt.G/2016/PN.Sby
Tanggal 18 Oktober 2016 — H. Abdullah Ansori melawan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementrian Keuangan Republik Indonesia (dahulu Departemen Keuangan Republik Indonesia) c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur (dahulu Kantor Wilayah XII Direktorat Jenderal Anggaran)
94 — 24
  • Tergugat Il yang ditarik sebagai pihak dalam perkarain) adalah keliru karena menyangkut sengketakepemilikan hak dan Perbuatan 1elawan Hukumantara Penggugat dengan Tergugat atas tanah besenabangunan yang bersertipikat Hak MilikNo.2613/Kelurahan Asemrowo, Surat ukur tanggal 03 Juni2013 No. 362/Asemrowo/2013, Luas 312 M2, asal PersilPemberian Hak berdasar Surat Keputusan tanggal 04April 2013 No. 59/HM/BPN.35.78/2013, terbit tanggal 27Januari 2014, tercatat atas nama Haji Abdullah Ansori,yang tumpang tindin
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 02-08-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PTUN SERANG Nomor 36/G/2019/PTUN.SRG
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat:
PT. SAPTA JAYA SARANA diwakili oleh Sukidjo Tupang
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN
Intervensi:
SAHARA IMANUDDIN
954 — 3562
  • Bahwa apabila merujuk dari dalil dalam positagugatan Penggugat mempermasalahkan perbuatan Tergugat yangberkaitan dengan tidak mencoret/memusnahkan objek sengketaTata Usaha Negara a quo dalam aplikasi sistem administrasiPertanahan yang ada di tempat tergugat, dan mengenai prosespenerbitan sertipikat pengganti yang mana permasalahansengketa ini adalah terkait tumpang tindin kepemilikan.
Pengadilan PN SANGATTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-09-2016 — Putus : 15-06-2017 — Upload : 06-03-2018
Putusan PN SANGATTA Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Sgt
Tanggal 15 Juni 2017 — HASAN SALEH Melawan PT. KALTIM PRIMA COAL
150 — 76
  • KAL TIM PRIMtan etkaDEMEMT OCP: Bahwa kemudian Tergugat perlu menyampaikan kepada Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini bahwa Tergugat sebelum mengkompensasi danmelakukan penambangan pada objek sengketa tersebut telah melibatkanKepala Desa, Camat, Tim Kecamatan dan Instansi Teknis Terkait yang telahmelakukan pengecekan lapangan (objek sengketa) dan telah memberikanpengumuman di desa agar setiap warga dapat mengajukan keberatanapabila terdapat tumpang tindin atas lahan yang akan dikompensasikantersebut
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 02-08-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 8/G/2021/PTUN.BJM
Tanggal 9 Desember 2021 — Penggugat:
JUHANI
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU
Intervensi:
SYAMSIAH BINTI H. DAHLAN,Cs
252 — 136
  • Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam bagian menimbangAngka (2) objek gugatan, disebutkan bahwa telah terjadioverlapping/tumpang tindin Sebagian antara SHM nomor14473/Sungai Besar atas nama Juhani Surat Ukur Nomor :3190/Sungai Besar/2019 tanggal O07 Januari 2019 seluas4.801 m* NIB : 17.11.74.03.08432 dengan SHM Nomor12329/Sungai Besar atas nama Muhammad Husni DahlanSurat Ukur Nomor : 988/SB/2013 tanggal 24 September 2013seluas 8.492 m? NIB :17.11.74.03.06149;b.
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN
Register : 08-12-2020 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 08-06-2021
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 29/G/2020/PTUN.DPS
Tanggal 3 Juni 2021 — Penggugat:
I Ketut Rundung
Tergugat:
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Karangasem
Intervensi:
I Wayan Mangku Ramia.,dkk
405 — 345
  • Untuk menghindari adanya dualisme putusan Pengadilanyang berbeda serta dapat menimbulkan tumpang tindin putusanyang kemudian berakibat Nukum akan terjadinya ketidakkepastian hukum serta yang dapat merugikan kepentingan paraPinak. Oleh karenanya Majelis hakim patut menyatakanGugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima/ditolak :Vi. Gugatan Penggugat Kabur (obscurrlibeli). Banwa gugatanPenggugat Kabur tidak jelas dapat dicermati sebagaimana dalilGugatan Pokok Perkara angka .
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 08-04-2014 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1473 K/PDT/2013
Tanggal 8 April 2014 — PT PERDANA GAPURA PRIMA, Tbk ; TRIA MUTIARI MEILAN, SP
103 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terdapat kelalaian Judex Facti karena sudah terbukti apabila MajelisHakim Tingkat Pertama telah "menciptakan penemuan hukum yangtumpang tindin konstruksi hukumnya" padahal sudah jelas apabilaeksepsi obscuur libel c.q. mencampuradukkan gugatan wanprestasidengan gugatan perbuatan melawan hukum adalah syarat formiildalam pembuatan gugatan dan tidak dapat disatukanpertimbangannya dalam pokok perkara karena pertimbangan MajelisHakim Tingkat Pertama membiaskan permasalahan dan tidak sesuaidengan hukum
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 30-03-2020 — Putus : 04-08-2020 — Upload : 07-08-2020
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG
Tanggal 4 Agustus 2020 — Penggugat:
1.IRWAN SAFRIZAL
2.DRA. NURLINA SYAFIDIN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
Intervensi:
PT. FOSSA BARA INDONESIA DIWAKILI OLEH KAHAR CUA
490 — 235
  • (lima ribu seratus duabelas empat meter persegi) sebagaimana diterangkan dalam SHMNo. 00039 Desa Tanjung Baru tanggal. 20 Juni 2019 SU No.62/TANJUNG BARU/2019 tanggal. 20 Juni 2019;sedangkan selebihnya tidak dapat diberikan dan dilakukan pendaftaranhak atas tanah dikarenakan sisa bidang tanah yang diimohonkan olehPara Penggugat terindikasi tumpang tindin dengan bidang tanah NIB01430 Kel. Keramasan Kec.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 29-08-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 31-03-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 107/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 11 Oktober 2018 — Pembanding/Penggugat : PT. Adindo Hutani Lestari .AHL. Diwakili Oleh : PT. Adindo Hutani Lestari .AHL.
Terbanding/Tergugat : PT. Sebuku Inti Plantation .SIP.
Terbanding/Turut Tergugat I : Bupati Nunukan
Terbanding/Turut Tergugat II : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
71 — 55
  • Memohon diberikan areal pengganti;c. areal yang tumpang tindin dan sudah diland clearing namun belumditanami agar diserahkan kepada PENGGUGAT;d.