Kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam danLK. Bahwa mekanisme Perusahaan Efek dalam melakukan aktifitasnya harusmematuhi peraturan yang berlaku terkait dengan Perusahaan Efek.

AAA AssetManagement melalui keputusan Ketua Bapepam dan LK nomorKep08/BL/MI/2012 tanggal 29 Oktober 2012. Bahwa izin PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT.

Bahwa ditemukan adanya pelanggaran ketentuan Angka 12 huruf a dan huruf cPeraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian InternalPerusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai PerantaraPedagang Efek oleh Sdr. Lulu Eleonora Soekardi.4. Bahwa ditemukan adanya pelanggaran ketentuan Angka 3 huruf h dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor X.E.1 tentang Kewajiban PenyampaianLaporan Berkala oleh Perusahaan Efek oleh Sdr. Theodoras Andri Rukminto,Sdr. Lulu Eleonora Soekardi, Sdr.

Laporan keuangan yang diperiksa akuntan yang terdaftar di bapepam palinglama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal laporan keuanganPerjanjian usaha patungan bagi perusahaan efek patunganRekening Koran.

Bahwa selanjutnya persyaratan perusahaan efek untuk menjadi manajer investasidiatur pada Keputusan Ketua Bapepam nomor : Kep26/BL/2010 tanggal 18Februari 2010. Keputusan Ketua BapepamLK No.

Menyatakan Terdakwa AAKAR ABYASA FIDZUNO dan Terdakwa TIAS NUGRAHA PUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan kegiatan pasar modal sebagai penasihat investasi tanpa izin usaha dari Bapepam dan tindak pidana pencucian uang;2.

O15K/N/2006*Perdamaian tersebut tidak mencerminkan keterbukaan dan persetujuandari Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) bahkan disusun tanpapenilaian oleh Apraisal Independen dan dengan menghilangkan secarabesarbesaran hak tagih Pemohon Kasasi, serta diakhirnya PKPU atasTermohon Kasasi: Bahwa salah satu sekenario yang direncanakan dan dilaksnakan olehTermohon Kasasi dan Kreditur Terafiliasi yang didukung oleh Pengurusdan Hakim Pengawas terebut adalah sehubungan dengan pengajuanRencana Perdamaian.

Dalam presentasi yangdipimpin oleh Bapak Edy Tjahyono selaku Hakim Pengawas danSaudara Lucas selaku Pengurus, MJ selaku Finansial Advisor dariTERMOHON KASASI telah memaparkan Proposal Perdamaian2/ Maret 2006 kepada seluruh Kreditur; Dalam presentasi tersebut, Pemohon Kasasi telah memintabeberapa hal, antara lain: (i) Perlunya pendapat hukum dariKonsultan Hukum Independen yang terdaftar di Badan PengawasPasar Modal (selanjutnya disebut "Bapepam").

Kep44/PM/1998 tanggal 14 Agustus 1998mengenai Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan EfekTerlebih Dahulu (selanjutnya disebut "Keputusan Bapepam No.44/1998"), mengingat Termohon Kasasi adalah perusahaanpublik; (ii) Permohonan pembentukan panitia Kreditur (sesuaiPasal 231 ayat (1) UndangUndang Kepailitan); (iii) Permohonanspesial audit (sesuai Pasal 238 UndangUndang Kepailitan); (iv)Hal. 18 dari 27 hal. Put. O1SK/N/2006 19Penempatan wakil Kreditur selaku pengurus pada TermohonKasasi.

Adapun hubungan suatuPerusahaan Efek dengan nasabahnya diatur dalam Peraturan V.D.3Keputusan BAPEPAM LK No.548/BL/2010 Tentang Pengendalian InternalPerusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai PerantaraPedagang Efek juncto Surat Edaran BAPEPAM LK No.16/BL/2012 TentangPenjelasan Peraturan BAPEPAM LK Nomor V.D.3 Tentang PengendalianInternal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha SebagaiPerantara Pedagang Efek (keduanya disebut Peraturan V.D.3).29.

Bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) UU OJK, ditentukan bahwa terhitungsejak tanggal 31 Desember 2012 kewenangan, fungsi, tugas pengaturan danpengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian,Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnyatelah beralin dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke Otoritas JasaKeuangan (OJk).5.

Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1995 tentang PasarModal, untuk selanjutnya disebut UUPM antara lain mengatur :Pasal 5 huruf n:Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 danPasal 4, Bapepam berwenang untuk:melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakatsebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang Pasar Modal.Pasal 102 :1)Bapepam mengenakan sanksi administratif atas pelanggaranUndang undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukanoleh

Bukti T4 Foto Copy Peraturan V.A.1, LampiranKeputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP334/BL/2007tanggal 28 September 2007 tentang Perizinan Perusahaan Efeksebagaimana telah dicabut dan digantikan dengan PeraturanOtoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2016 tentangPerizinan Perusahaan Efek Yang melakukan Kegiatan UsahaSebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek5.

Bukti T6 Foto Copy Peraturan V.D.1, LampiranKeputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP27/PM/1996tanggal 17 Januari 1996 tentang Pengawasan Terhadap Wakildan pegawai Perusahaan Efek (Peraturan Nomor V.D.1)sebagaimanatelah dicabut dan diganti dengan PeraturanOtoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.04/2016 tentangPengawasan Terhadap Wakil dan Pegawai Perusahaan Efek7.

Sebagai contoh, penyedia informasi yang dapat diakui adalah DJBC,Bapepam, dan lainlain2. Kondisi di mana bukti diperoleh.Bukti yang dihasilkan oleh entitas yang memiliki sistem pengendalian internal kuat memilikivaliditas lebih tinggi dibandingkan bukti yang dihasilkan oleh entitas yang memiliki sistempengendalian internal lemah.3.

Bahwasanya Tergugat I sering menggunakan nama atau jabatan BapakJenderal Feisal Tanjung atau singkatan jabatannya Pangab, bilamanaberurusan dengan pihakpihak ketiga yang berkepentingan seperti BEJ,BAPEPAM dan lainlain untuk menyakinkan terhadap dirinya, bahwa iaadalah ipar dari Bapak Feisal Tanjung ;Padahal ini tidak benar (vide bantahan Bapak Prof. Dr. A.P.

Bapepam berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Suatufactor yang tidak ada kaitannya dengan perkara ini. Tindakan yangdilakukan Termohon I Peninjauankembali tidak hanya melakukan suatukebohongan atau suatu tipu muslihat tetapi sudah melakukan pemalsuanterhadap kebijaksanaan umum pada pasar modal Indonesia ;Hal yang mengenai tidak diperbolehkannya Warga Negara Asing memilikiatau mempergunakan hak atas saham PT. Dana Gajah Sakti, sebagaimanatelah diatur pada akte pendirian PT.

Sehingga sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No.V. 8.2 pada angka 4, Tergugat Illah selaku Perusahaan Efek yangbertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat Ill selaku Wakil Agen Penjual Efek Reksa Danasehubungan dengan penjualan Efek Reksa Dana;Bahwa Tergugat II merupakan badan hukum tersendiri yang mempunyaihak dan kawajiban di depan hukum dan merupakan badan hukum yangterpisah dari Tergugat dan Tergugat III;10)Bahwa sebagai Agen Penjual Reksa Dana BNI Dana Plus,

Oleh karenaitu, setiap pihak yang bermaksud menghimpun dana melalui PenawaranUmum diwajibkan terlebih dahulu menyampaikan Pernyataan Pendaftarankepada Bapepam dan Penawaran Umum tersebut baru dapat dilakukansetelah Pernyataan Pendaftaran dimaksud efektif;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena JudexFacti (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkanhukum, dengan

halaman Putusan Nomor 846 B/PK/PJK/2014dengan Peraturan Pemerintah ini diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuanganyang berlaku;bahwa berdasarkan penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 139 Tahun 2000, Pasal4 alenia 2 dijelaskan bahwa : Adapun atas penghasilan bunga obligasi yangdiperdagangkan di bursa efek yang diterima atau diperoleh dana pensiun yangpembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan yang diterima ataudiperoleh reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM

Reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal(BAPEPAM), selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaanatau pemberian izin usaha;tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat finalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 234/PMK.03/2009 tanggal29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang MemberikanPenghasilan kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan Sebagai Obyek pajakPenghasilan (selanjutnya disebut PMK

Perlu diketahui bahwa transaksi sahamdilakukan melalui broker (Perantara Pedagang Efek) dan bukan Pemohon Bandingterjun langsung menjual dan membeli Efek (saham), karena izin yang PemohonBanding dapat dari Bapepam & Lembaga Keuangan adalah sebagai ManajerInvestasi bukan sebagai Perantara Pedagang Efek.

UndangUndang Nomor 8 Tahun 1995tentang Pasar Modal, dalam Pasal 59 ayat 3 disebutkan bahwa penyitaan/pemblokiran rekening efek/ termasuk saham didalamnya/ tidak dapatdibenarkan kecuali atas perintah tertulis dari BAPEPAM, Kapolda, Kajati, KPTuntuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana/ perdata;11.Bahwa Majelis Hakim Tingkat Kasasi telah melakukan kekeliruannyata dengan pertimbanganpertimbangan hukum di atas.

penyitaan atas saham tidak dibenarkan/tidak dibolenkan dengan mengacu kepada Pasal 59 ayat 3UndangUndang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modalbenarbenar suatu kekeliruan nyata;Hakim bukanlah corong dari pada undangundang tetapi hakim itu harusmenegakkan kebenaran dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat;35.Bahwa PT.Tugu Pratama Indonesia bukanlah perusahaan gopublic, namun berbentuk perusahaan tertutup sehingga untukpeletakan sita atas sahamsaham perseroan tersebut tidakdiperlukan adanya izin dari BAPEPAM

Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP44/PM/19883. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep305/BEJ/072004Kesimpulan :1.

Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP44/PM/1988;3. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep305/BEJ/072004;3.

dalam Akta Notaris WachidHasyim, SH dengan nomor 22 tanggal 17 September 2007;Perusahaan adalah perusahaan perseroan terbuka yang tunduk kepada peraturanperundangan yang berlaku di Indonesia;Bahwa penerbitan saham tanpa hak pemesanan efek terlebih dahulu adalah jalan terbaikpada saat itu untuk mengkonversi hutang menjadi saham;Mengingat:1.2.NasUndangUndang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;Peraturan Bapepam

Bahwa berdasarkan Peraturan Bapepam Nomor IX.E.2 LampiranKeputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep614/BL/2011tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha;Transaksi Material adalah setiap:a. Penyertaan dalam badan usaha, proyek, dan/atau kegiatanusaha tertentu;b. Pembelian, penjualan, pengalihan, tukar menukar aset atausegmen usaha;Sewa menyewa aset;. Pinjam meminjam dana;.

Bahwa berdasarkanPeraturan Bapepam Nomor IX.E.2 LampiranKeputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep614/BL/2011tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usahadisebutkan bahwa:Transaksi Material adalah setiap:Hal. 26 dari 379 hal. Put. Nomor 2301 K/Pid.Sus/2016a. Penyertaan dalam badan usaha, proyek, dan/atau kegiatanusaha tertentu;b.

puluh perseratus) dari ekuitas Perusahaan, maka BankBJB tidak memiliki kKewajiban untuk memenuhi segala ketentuanterkait transaksi material maupun keterbukaan informasisebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.E.2jo.Peraturan Bapepam Nomor X.K.1 tersebut diatas;3.

nomor IX.E.2 LampiranKeputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep614/BL/2011tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha;Transaksi Material adalah setiap:a.

NomorIX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam danLK nomor Kep614/BL/2011 tentang TransaksiMaterial dan Perubahan Kegiatan Usaha;Transaksi Material adalah setiap :a.

Bapepam, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Emiten,Biro Administrasi Efek, atau Kustodian lain dalam rangkamelaksanakan fungsinya masingmasing; atauf.

huruf f yang memperoleh keterangan mengenai rekening Efeknasabah dari Kustodian atau afiliasinya dilarang memberikanketerangan dimaksud kepada Pihak mana pun, kecuali diperlukandalam pelaksanaan fungsinya masingmasing;(3) Permintaan untuk memperoleh keterangan mengenai rekening Efeknasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, huruf c, danhuruf d diajukan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, JaksaAgung, Ketua Mahkamah Agung atau pejabat yang ditunjuk, danDirektur Jenderal Pajak kepada Bapepam

Bapepam, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Emiten, BiroAdministrasi Efek, atau Kustodian lain dalam rangka melaksanakanfungsinya masingmasing; atauf.

denganhuruf f yang memperoleh keterangan mengenai rekening Efek nasabahdari Kustodian atau afiliasinya dilarang memberikan keterangan dimaksudkepada Pihak mana pun, kecuali diperlukan dalam pelaksanaan fungsinyamasingmasing.(3) Permintaan untuk memperoleh keterangan mengenai rekening Efeknasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, huruf c, dan hurufd diajukan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung,Ketua Mahkamah Agung atau pejabat yang ditunjuk, dan Direktur JenderalPajak kepada Bapepam

Bahwa PTOptima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Baratmemperoleh izin dari Bapepam untuk memberikan fasilitas pembiayaanpenyelesaian transaksi efek/margin sejak tanggal 11 Juli 2007, namun ternyatatelah melakukan transfer efek/margin tersebut atas nama saksi HendroTirtajaya sejak tanggal 12 Januari 2007. Kemudian pada tanggal 24 Juli 2007saksi Hendro Tirtajaya mendapat tagihan dari PT Optima Kharya CapitalSecurities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat No.

PTOptima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Baratpada tanggal 12 Januari 2007;Bahwa kemudian PT Optima Kharya Capital Securities cabang PuriNiaga, Jakarta Barat mengirimkan Surat Tagihnan Kedua No. 479/DIROKCS/X1/2008 tanggal 17 September 2008 tentang penagihan hutangmenjadi sebesar Rp15.017.987.882,00;Faktafakta ini didukung oleh:Keterangan saksi ahli HJSNUL ANWAR, pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa seorang sales harus mempunyai ijin perwakilan perdaganganefek dari Bapepam

kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan,Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan JudexFacti yang membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Jaksa/PenuntutUmum adalah putusan yang salah menerapkan hukum, Jaksa/PenuntutUmum tidak dapat mengajukan alasanalasan yang dapat dijadikan dasarpertimbangan tentang terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan olehpara Terdakwa;Bahwa perbuatan para Terdakwa dalam kapasitas perdagangan efek telahmemenuhi ketentuan lampiran Keputusan Ketua Bapepam

nasabah, sehingga apa yang dilakukan oleh saksiWelly dalam kegiatannya mencari nasabah adalah menjadi tanggung jawabpribadi saksi Welly dengan pihak ketiga;Bahwa saksi korban Hendro dan Nyoto tercatat pada PT Optima bukansebagai nasabah deviden melainkan sebagai nasabah reguler dan tidakpernah melakukan komplain atas trade confirmation yang dikirim kepadamereka, sehingga ketika saham yang dibeli mengalami penurunan/suspendmenjadi tanggung jawab korban, ketentuan ini sudah sesuai denganketentuan Bapepam

membacadanmemahami prospektus yang dimiliki oleh perusahaan yangmengelola Reksa Dana, guna meminimalisir risiko kerugian,setidaktidaknya Investor dan Manajer Investasi, Bank Kustodian danpihak ketiga lainnya harus memahami kedudukan, hakdankewajiban masingmasing, termasuk hak, kedudukan, kewajibandan resiko PENGGUGAT dan PENGGUGAT II.Bahwa di dalam prospektus telah dipaparkan mengenai risiko dalamberinvestasi di reksa dana, dimana segala ketentuan di dalamprospektus telan mengacu kepada Peraturan Bapepam

IX.C.6Keputusan Ketua Bapepam No. Kep. 22/PM/2004 tentangPedomandan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana.Bahwa masalah risiko reksa dana juga diatur pada huruf k poin (1)Peraturan No.IX.C.6.

PENGGUGAT dan PENGGUGAT Iluntuk seluruhnyaatau setidaktidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT danPENGGUGAT Iltidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);Apabila Majelis Hakim dalam perkara a quo berpendapat lain, mohon putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono).Menimbang, bahwa untuk Penggugat mengajukan Repliknya dan ParaTergugat mengajukan Dupliknya tersebut;Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan eksepsinya Para Tergugatmengajukan surat bukti berupa: Surat ijin dari Badan Pengawas Pasar MOdal(BAPEPAM

Sebagai contoh, penyedia informasiyang dapat diakui adalah DJBC, Bapepam, dan lainlain;2. Kondisi di mana bukti diperoleh.Bukti yang dihasilkan oleh entitas yang memiliki sistempengendalian internal kuat memiliki validitas lebih tinggiHalaman 9 dari 58 halaman. Putusan Nomor 392/B/PK/PJK/2015dibandingkan bukti yang dihasilkan oleh entitas yang memilikisistem pengendalian internal lemah;3.

Sebagai contoh, penyedia informasiyang dapat diakui adalah DJBC, Bapepam, dan lainlain;2. Kondisi di mana bukti diperoleh.Bukti yang dihasilkan oleh entitas yang memiliki sistempengendalian internal kuat memiliki validitas lebih tinggidibandingkan bukti yang dihasilkan oleh entitas yang memilikisistem pengendalian internal lemah;3.

Sebagai contoh, penyedia informasiyang dapat diakui adalah DJBC, Bapepam, dan lainlain;2. Kondisi di mana bukti diperoleh.Bukti yang dihasilkan oleh entitas yang memiliki sistempengendalian internal kuat memiliki validitas lebih tinggiHalaman 46 dari 58 halaman. Putusan Nomor 392/B/PK/PJK/2015dibandingkan bukti yang dihasilkan oleh entitas yang memilikisistem pengendalian internal lemah;3.

Go Public atau Tbk";Bahwa Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep44/PM/1991Jo. Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep265/PM/1992 JoKeputusan Ketua Bapepam Nomor Kep43/PWM/1996 JoKeputusan Bapepam Nomor Kep44/PM/2000 Jo KeputusanKetua Bapepam Nomor Kep25/PM/2003 Jo Pasal 70 ayat 1Jo Pasal 5 butir d UndangUndang Nomor 8 Tahun 1995tentang Pasar Modal memuat persyaratan termasukdiharuskan mendapat izin terlebih dahulu apabila suatuHal. 17 dari 280 Hal. Putusan Nomor 338 PK/Pdt/20144.7.4.4.1.5.4.7.6.4.7.7.PT.

Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentangPasar Modal dan Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep44/PM/1991 Jo.

Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep265/PM/1992 Jo.

Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep43/PM/1996 Jo Keputusan Bapepam Nomor Kep44/PM/2000 Jo Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep25/PM/2003 dan oleh karena ternyata perizinan Bapepamtersebut tidak pernah dimintakan maka sudah terbuktipenerbitan Sertifikat Global Note atau Surat Bond tersebutbertentangan dengan perundangundangan dan public policydi Indonesia yaitu UndangUndang Pasar Modal danKeputusan Ketua Bapepam Nomor Kep44/PM/1991 Jo.Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep265/PM/1992 Jo.Keputusan Ketua Bapepam

Nomor Kep43/PM/1996 Jo.Keputusan Bapepam Nomor Kep44/PM/2000 Jo.Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep25/PM/2003;Perjanjian indenture dan semua jaminan bertentangandengan UndangUndang Republlk Indonesia Nomor 1 Tahun1995 tentang Perseroan Terbatas;Bahwa Pengadilan Negeri Kuala Tungkal di dalamkeputusannya Nomor 13/Pdt.G/2003, tanggal 16 September2004 telah memutuskan adanya pelanggaran hukumIndonesia tentang Perseroan Terbatas di dalam KUH PerdataJo UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995tentang

Bahwa Perseroan memperoleh pernyataan Efektif dari Bapepam padatanggal 14 Mei 1997 dengan nama PT Asia Inti Selera Tok, kKemudian PTTiga Pilar Sejahtera melakukan backdoorlisting dengan mengakuisisi PTAsia Inti Selera Tbk pada tahun 2003. Secara umum kewajibanHalaman 44 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SELPerseroan adalah menyampaikan keterbukaan informasi dan laporankeuangan sesuai dengan peraturan otoritas jasa kKeuangan.

Terafiliasi juga adadi Keputusan Ketua Bapepam No. 347 / BL/2012 tentang Penyajian danpengungkapan laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik ; Bahwa didalam Peraturan Keputusan Bapepam No. 347/BL/2012 dalamLampirannya yaitu Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Penyajian danHalaman 74 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SELpengungkapan laporan keuangan Emiten atau perusahaan Publikkhususnya pada bagian A angka 20 huruf a yang dimaksud pihak berelasiadalah orang atau entitas yang terkait

Pernyataan efektif tersebutbukan merupakan izin untuk melakukan Penawaran Umum dan juga bukanberarti bahwa Bapepam menyatakan informasi yang diungkapkan Emiten atauPerusahaan Publik tersebut adalah benar atau cukup. Emiten atau PerusahaanPublik yang mengajukan Pernyataan Pendaftaran bertanggung jawab bahwaselurunh informasi dan pernyataan yang dibuat adalah benar dan tidakmenyesatkan. Bapepam tidak menjamin kebenaran dan kelengkapan informasiyang disampaikan dalam Pernyataan Pendaftaran.

Sesuai dengan kewenanganyang ada pada huruf ini, Bapepam dapat menunda efektifnya PernyataanPendaftaran dalam hal tata cara dan atau persyaratan Pernyataan Pendaftaranbelum dipenuhi.

Di samping itu, Bapepam dapat membatalkan efektifnyaPernyataan Pendaftaran dalam hal diperoleh informasi baru yang menunjukkanadanya pelanggaran terhadap Undangundang ini dan atau peraturanpelaksanaannya.Menimbang, bahwa Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuanutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, UnitPenyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek.

Sementara itu, Tergugat merupakan perusahaanyang bergerak di bidang jasa keuangan yang berada di bawah otoritasDepartemen Keuangan dengan pengawasan dari Badan PengawasPenanaman Modal Lembaga Keuangan (BAPEPAM LK).

No. 543 K/Pdt.Sus/2011dikaitkan dengan keterangan di bawah sumpah Ahli HIMAWANPURWADI, S.H., M.M., pada halaman 16 Putusan yangmenerangkan:"BAPPEBTI berwenang: memberikan izin usaha kepada BursaBernangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Benangka,Penasihat Berjangka, dan Pengelola Sentra Dana Berjangka;Tugas BAPPEBTI berbeda dengan BAPEPAM, dimana tugasBAPEPAM antara lain memberi tjin usaha kepada Pialang JasaKeuangan."

tidak tahu apakahdalam kejadian ini para Terdakwa sudah ada ijin atau tidak dari Ibu Natalia ;Bahwa sepengetahuan saksi ,datadata nasabah haruslah dirahasiakan dan disimpandalam lemari khusus karena takut disalahgunakan karena mempunyai nilai ekonomis, sehingga bisa diperjual belikan , apabila datadata tersebut akan dimusnahkanharuslah ada izin dari pejabat yang terkait serta disaksikan oleh semua karyawancabang , sehingga tidak menyalahi aturan dari Badan Pegawas Pasar Modal Lembaga Keuangan ( Bapepam

saat para Tedakwa membawa paper bag berisi foto copy data data dokumennasabah tersebutBahwa datadata nasabah haruslah dirahasiakan dan disimpan dalam lemari khususkarena takut disalahgunakan karena mempunyai nilai ekonomis ,bisa diperjualbelikan dimana yang bertanggung jawab adalah Terdakwa MARKO , kalau untukpemusnahan datadata nasabah haruslah ada izin dari pejabat yang terkait sertadisaksikan oleh semua karyawan cabang serta telah menyalahi aturan dari BadanPengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan(Bapepam