Saenab), Kelurahan Bontotangga, KecamatanTamalatea, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut tergugat.Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.Telah mendengar keterangan penggugat.Telah memeriksa bukti Surat dan saksisaksi yang diajukan oleh penggugat.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor86/Pdt.G/2017/PA Jnp. tanggal 16 Maret 2017 telah mengajukan gugatan

Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku. ataujika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya.Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadirsendiri di persidangan, akan tetapi tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruhorang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Surat PanggilanNomor 86/Pdt.G/2017/PA Jnp. tanggal 27 Maret 2017 dan Surat Panggilan Nomor86/Pdt.G/2017/PA Jnp. tanggal 6 April 2017 yang diterima langsung

sidang yang telah ditetapkan penggugatdatang menghadap sendiri di persidangan namun tergugat tidak pernah datangdan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya.Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang kepersidangan maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebin dahulumajelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran tergugat tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panggilan (relaas) tergugat yangdibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jeneponto Nomor86

quo telah dilakukan secara terukurdan merupakan pencerminan penyelenggaraan AsasAsas UmumPemerintahan yang Baik (AAUPB) dan oleh karenanya koreksiTerbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkaraa quo tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 1 angka 15a juncto Pasal 2A ayat (3) UndangUndangKepabeanan juncto Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun2008 juncto Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor86

/PMK.04/2016 juncto Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor145/PMK.04/2014 juncto Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor86/PMK.04/2016 juncto Pasal 17 ayat (1) Peraturan Terbanding NomorPER32/BC/2014:b.

Mengabulkan Pencabutan Perkara Gugatan Sederhana Nomor86/Pdt.G.S/2018/PN Byw;2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untukmencoret perkara Gugatan Sederhana Nomor 86/Pdt.G.S/2018/PN Bywtersebut dari register yang sedang berjalan;3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hariini ditetapkan sejumlah Rp. 501.000, (lima ratus satu ribu rupiah);Demikian ditetapbkan pada hari: Kamis, tanggal 23 Agustus 2018 olehkami : GUSTI AYU AKHIRYANI, S.H., M.H.

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;Membaca Putusan Pengadilan Negeri Aijirmadidi Nomor86/PID.B/2014/PN.Arm tanggal 28 Januari 2015 yang amar lengkapnyasebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana pengrusakan terhadap barang ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan dan 15 (lima belas) hari ;3.

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesarRp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor36/PID/2015/PT.MND tanggal 1 April 2015 yang amar lengkapnya sebagaiberikut : Menerima permintaan banding dari Terdakwa Tersebut ; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Aijirmadidi Nomor86/Pid.B/2014/PN.Arm tanggal 28 Januari 2015, yang dimintakanbanding tersebut ; Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat peradilan, dan di tingkat

Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan TinggiPalangka Raya tanggal 1 Oktober 2020 Nomor86/PID.SUS/2020/PT.PLK. untuk mendampingi dan membantuMajelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkatbanding;3. Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan denganperkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggalHal. 1 dari 8 Hal . Putusan No. 86/PID.SUS/2020/PT.PLK7 September 2020 Nomor : 249/Pid.Sus/2020/PN.Spt. dalamperkara tersebut di atas;4.

Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Hari Sidang Nomor86/PID.SUS/2020/PT. PLK. tanggal 1 Oktober 2020;Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum,Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :Bahwa ia terdakwa SUGIANSYAH ALS SUGI Bin MARHASANpada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 01.54 WIB atausetidaktidaknya dalam bulan April dalam tahun 2020, bertempat di perairan Das Mentaya Kel. Bagendang Hulu Kec. Mentaya Hulu Utara Kab.

Ambon bin Rahman;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutanserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor86/Pid.Sus/2021/PN Ckr. tanggal 10 Mei 2021;Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Kabupaten Bekasi, No.Reg Perkara : PDM50/CKR/01/2021 tanggal 27Januari 2021 sebagai berikut:PRIMAIRBahwa Terdakwa RYAN HARDIANSYAH alias AMBON Bin RAHMANbaik bertindak sendirisendiri maupun bersamasama dengan Saksi ANGGUNSARI als ANDIN Binti HAFNI PASMA WWAYA

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,(dua ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor86/Pid.Sus/2021/PN Ckr tanggal 10 Mei 2021 yang amarnya berbunyi sebagaiberikut :1.Menyatakan Terdakwa Rian Hardiansyah Als.

Bahwa oleh karena itu dengan ini mohon supaya Pengadilan TinggiBandung menerima permohonan banding Penuntut Umum danmembatalkan putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor86/Pid.Sus/2021/PN.Ckr tanggal 10 Mei 2021 dan mengaili sendiri sesuaidengan yang dimintakan dalam tuntutan pidana yang telah diajukan tanggal26 April 2021;Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Penuntut Umumselengkapnya dianggap termuat didalam putusan a quo, dan dapat dibaca sertaterurai dalam Memori Banding (terlampir dalam

pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbuldikedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalamamar putusan;Memperhatikan pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika DanUndangUndang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidanaserta Peraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor86

Telah membaca Berkas Perkara dan suratsurat yang bersangkutan sertaSalinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor86/Pid.Sus/2020/PN Lbp, tanggal 26 Maret 2020 dalam perkara Terdakwatersebut diatas;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwaiberdasarkan = = surat dakwaan Nomor.Reg.PerkaraPDM19/LPKAM.1/Euh.2/01/2020 tertanggal 20 Januari 2020 sebagai berikut :Dakwaan:PRIMAIRBahwa Terdakwa AKANG Als HENDRIK pada hari Minggu tanggal 08September 2019 sekitar pukul

yang berwenang dalam halmemiliki, menguasai Narkotika jenis shabu.Dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasail atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman telahterbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Bandingmempelajari dengan seksama Berkas Perkara berupa Surat Dakwaan PenuntutUmum, Berita Acara Sidang, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, sertasalinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor86

tingkat pengadilan ini, yang dalam tingkat banding akandisebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;Mengingat, Pasal 127 Ayat (2) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundangundangan lainyang bersangkutan;Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 580/Pid Sus/2020/PT MDNMENGADILI: Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor86

Bakti Sungai Besar Laut, RT012, RW 001, Kecamatan Sungai Pinyuh, KabupatenMempawah, selanjutnya di sebut Pemohon.PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor86/Pdt.P/2018/PN Mpw tanggal 13 Agustus 2018 tentang Penunjukan Hakim;Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mempawah Nomor86/Pdt.P/2018/PN Mpw tanggal 13 Agustus 2018 tentang penetapan harisidang;Telanh mempelajari Ssuratsurat yang berkenaan dengan permohonan ini;Telah mendengar keterangan

Keputusan a quo telah dilakukan secara terukur danmerupakan pencerminan peyelenggaraan AsasAsas Umum Pemerintahanyang Baik (AAUPB) dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetap dipertahankankarena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15a juncto Pasal2A ayat (3) UU Kepabeanan juncto Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor55 Tahun 2008 juncto Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor86

/PMK.04/2016 juncto Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor145/PMK.04/2014 juncto Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor86/PMK.04/2016 juncto Pasal 17 ayat (1) Peraturan Terbanding NomorPER32/BC/2014:.

Sinulingga, anggota Kepolisian Republik Indonesia bertugas di SatuanLalu Lintas Kepolisian Resor Kota Besar Medan, beralamat diJalan Adinegoro/Arief Lubis Kota Medan, selanjutnya dalam halIni CisebUt SCDAGAI .........ceeeeceeeeeeeeeeeeeneeeene eens TERMOHONII;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor86/Pid.Pra/2016/PN.Mdn, tentang Penunjukan Hakim/Panitera Pengganti;Telah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor 86/Pid.Pra/2016/PN.Mdntentang penetapan hari sidang;Menimbang, bahwa

SEMA RI Nomor 2 Tahun 1991, dengan demikian maka gugatanPenggugat terhadap penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 843/KelurahanLontar telah melebihi tenggang waktu dan sudah sepatutnya dikategorikankadaluwarsa/lewat waktu, oleh karenanya gugatan Penggugat patutdinyatakan tidak dapat diterima dan atau ditolak untuk seluruhnya;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor86/G/2014/PTUN.SBY, tanggal 20 Oktober 2014, yang

ratus delapan ribu lima ratus Rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugatdan Tergugat II Intervensi, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabayatersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabayadengan Putusan Nomor 80/B/2015/PT.TUN.SBY., tanggal 31 Juli 2015, yangamarnya sebagai berikut:MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding danTergugat/Pembanding; Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor86

tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesarRp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaTerbanding pada tanggal 02 September 2015 dan diterima pada tanggal 07September 2015, kemudian terhadapnya oleh Terbanding dengan perantaraankuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2015diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 September 2015,sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor86

dikuasaioleh Penggugat/Terbanding adalah berbeda dengan persil tanah yangtermuat didalam SHM Nomor 843/Kelurahan Lontar yang menjadi objeksengketa tersebut, oleh karena itu Penggugat/Terbanding tidak mempunyaikepentingan untuk menggugat dalam perkara ini;Bahwa pertimbangan Judex Facti (PTTUN Surabaya) tersebut jelas tidakcermat dan salah dalam penerapan hukumnya, karena berdasarkan faktafakta hukum berupa alatalat bukti surat, keterangan saksisaksi dipersidangan dan hasil Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor86

Bahwa Pemohon dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahanpada tanggal 22 Mei 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahHal 1 dari 8 hal.Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Botolinggo KabupatenBondowoso Kabupaten Bondowoso (Kutipan Akta Nikah Nomor86/28/V/2006 tanggal 22 Mei 2006);2.

dalam berita acara sidang ;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yangdicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan daripenetapan in ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;Menimbang, bahwa dalildalil permohonan Pemohon dan Pemohon Ilpada pokoknya adalah terdapat kesalanhan biodata nama Pemohon sertanama Pemohon II / tanggal lahir Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah nomor86

., Juncto Nomor86/PDT/2018/PT SBY, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriSurabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuatalasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebutpada tanggal 28 Agustus 2018;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formaldapat

Nomor 2298 K/Pdt/2019Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterimatanggal 28 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar: Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 252/Pdt.G/2016/PN Sby., Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor86/PDT/2018/PT SBY:Mengadili sendiri :Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi dari TergugatI/TermohonI dan TergugatIl/Termohonll; Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara ini

Nomor 2855 K/Pdt/20192019, yang amarnya sebagai berikut:= Menerima permohonan banding dari Pembanding , I dahulu Terlawan I,IV; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor86/Pdt.Bth/2017/PN Sim., tanggal 28 Juni 2018;Mengadili Sendiri Menyatakan Terbanding semula Pelawan adalah Pelawan yangtidak benar; Menolak gugatan perlawanan Terbanding semula Pelawan untukseluruhnya; Menghukum Terbanding semula Pelawan untuk membayar biayaperkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor86/Pdt.Bth/2017/PN.SIM tanggal 28 Juni 2018 ;4. Membebankan biaya perkara kepada Para Termohon Kasasi untukmembayar biaya perkara yang muncul dalam perkara ini;Mengadili Sendiri1. Menyatakan eksekusi lelang atas sebidang tanah beserta tanamanyang ada diatasnya yang dikenal terletak di perkampungan (SD) NegeriInpres Huta Sipolpol Nagori Tonduan Kecamatan Hatonduan KabupatenSimalungun dengan luas 15.000 m?

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas A Padangsejak tanggal 06 Maret 2016 s/d tanggal 04 Mei 2016 ; Dalam persidangan ini, Terdakwa menghadap sendiri, tidak bersedia didampingiOleh Penasehat HUKUM ; n nnn renee nnn non nnn nnn cn coc en nen nnn= Pengadilan Negeri tersebut ==es=siaeenteeee teeter eee eee Setelah membaca : 92222 nnn nn no nnn enn nn nn en nce nee nee Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor86/Pen.Pid.Sus/2016/PN.PDG tanggal 05 Pebruari 2016 tentangpenunjukan

Kekurangan upah, Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor86 Tahun 2013 Upah Minimum Rp1.600.000,00Penggugat menerima upah bulan Januari 2014 sampai Desember2014 sebanyak Rp1.200.000,00 dikurang Rp1.600.000,00 x 12 bulankekurangan upah = Rp4.800.000,00.

yang diajukan oleh:1.Marlaki, bertempat tinggal di Dusun Sidorejo Rt.001/Rw.001, Desa Jeruk,Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang, sebagaiPemohon;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 Oktober2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriLumajang pada tanggal 24 Oktober 2019 dalam Register Nomor86

Pengadilan Negeri Lumajang berdasarkan Penetapan Wakil KetuaPengadilan Negeri Lumajang Nomor 86/Pdt.P/2019/PN Lmj tanggal 24 Oktober2019 dibantu oleh Dachlan Iriyono, S.H., M.Hum., Panitera pada PengadilanNegeri Lumajang serta dihadiri oleh Pemohon tersebut;Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 86/Pat.P/2019/PN LmjDemikian ditetapkan di Lumajang pada hari Rabu, tanggal 06 Nopember2019, oleh Aris Dwihartoyo, S.H, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkanSurat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor86

Tergugat Konvensi untukmembayar biaya perkara ini secara tanggung renteng, yang hingga saatini ditaksir sebesar Rp1.551.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh saturibu rupiah);Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut diperbaiki olehPengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan Putusan Nomor55/PDT/2018/PT.SMR tanggal 3 Juli 2018, yang amarnya sebagai berikut:Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Turut Tergugat dan Pambanding II semula Tergugat di dalam perkara perdata Nomor86

Nomor 1408 K/Pdt/2019 Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor86/Pdt/G/2017/PN.Bpp;Dalam Rekonvensi: Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Pembanding semula Turut Tergugat dan Penggugat II Rekonvensi/Pembanding IIsemula Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Konpensi dan Rekonvensi: Menghukum Penggugat I Rekonvensi/Pembanding semula TurutTergugat dan Penggugat II Rekonvensi/Pembanding II semula Tergugatuntuk untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng untukdua tingkat

dalamundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterimatanggal 17 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariputusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar: Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Ir.Anny Gunawan; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur diSamarinda tanggal 3 Juli 2018 Nomor 55/Pdt/2018/PT.SMR dan PutusanPengadilan Negeri Balikpapan tanggal 19 Desember 2017 Nomor86

Nomor 921 PK/Pdt/2019 Menerima permohonan banding dari Pembanding semula TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor86/Pdt.G/2016/PN Plg. tanggal 27 September 2016 yang dimohonkanbanding tersebut; Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam keduatingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapbkan sebesarRp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Bahwa permohonan kasasi atas

mendalilkanbahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatukekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:1.Menerima dan mengabulkan permohonan' peninjauan kembaliPemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Pembanding/PemohonKasasi;Membatalkan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 2698 K/Pdt/2017tanggal 15 November 2017 juncto Putusan Pengadilan TinggiPalembang Nomor 02/Pdt/2017/PT.Plg., tanggal 2 Februari 2017 junctoPutusan Pengadilan Negeri Palembang Klas I.A Khusus Nomor86

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untukmembayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000, (tiga ratus tiga puluhsatu ribu rupiah) ;Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh PaniteraMahkama Syariyah Kutacane yang menyatakan bahwa pada tanggal 12September 2017 Termohon/Pembanding telah mengajukan upaya hukumbanding terhadap putusan Mahkamah Syariyan Kutacane Nomor86/Pdt.G/2017/Ms.Kc., tanggal 30 Agustus 2017 Miladiyah bertepatandengan Tanggal

1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar biaya perkara pada tingkatpertama di bebankan kepada Pemohon, dan pada tingkat bandingdibebankan kepada Pembanding;Memperhatikan pasalpasal peraturan perundangundangan yangberlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;.MENGADILIe Menerima permohonan banding pembanding;e Memperbaiki amar putusan Mahkamah Syariyah Kutacane Nomor86