Ditemukan 174 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penundaan perundang penurian pengnaan penunjang pasundan pedungan penundaa pegundan perundan penandan
Pengadilan PN BLITAR Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 23-03-2013 — Putus : 02-05-2011 — Upload : 23-03-2013
Putusan PN BLITAR Nomor 276/Pid.B/2011/PN.BLT
Tanggal 2 Mei 2011 — NUR HUDA Als BAMBANG Bin H.SUCIPTO
26 — 3
  • persidangan seperti pada sidang yang lalu ;Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua ,kemudian dipanggil masuk dan datang menghadap di persidangan Terdakwa dengan dijaga baik baik, tetapi terlepas terlepas dari segala ikatan ;27Kemudian Hakim Ketua bertanya kepada Terdakwa, Apakah Saudara dalam keadaansehat dan bisa mengikuti sidang hari ini, Terdakwa menjawab, Ya, saya dalam keadaan sehatdan bisa mengikuti sidang hari ini ;Kemudian Hakim Ketua menjelaskan bahwa sesuai penundan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 19-06-2015 — Upload : 01-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 75 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 19 Juni 2015 — 1. Reza Aditya, dkk vs PT. PERTAMINA TRAINING AND CONSULTING
91 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pada tanggal 26 Juni 2013 adanya surat penundan upah dan atautidak dibayarkan atas upah yang diberikan kepada Para Penggugat atasdasar referensi surat kepada Bapak Menteri Tenaga Kerja melaluiDirektorat Jenderal, Direktur Pengawasan Norma Kerja dan JamsostekRI Nomor 0744/PTCDIR.UTA/1/2013 tanggal 25 Juni 2013 tentangbalasan Nota Pemeriksaan dan Permohonan Penetapan PemutusanHubungan Kerja;26.Bahwa pada tanggal tanggal 28 Juni 2013 Tergugat Memberikan suratPemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 09-09-2013 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 38 P/HUM/2013
Tanggal 9 September 2013 — AHMAD TRISWADI, dkk vs BUPATI KUDUS
40 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tahun Anggaran 2013 ;e Untuk memenuhi kesimpulan pada item ke 2 dan ke 3, maka RAPBDKabupaten Kudus Tahun Anggaran 2013 dikembalikan kepadaTermohon untuk diperbaiki/ disesuaikan ;e Kegiatan Pembahasan RAPBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2013sebagaimana yang telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah DPRDKabupaten kudus Tanggal 14 Januari 2013 akan dilakukan penjadwalanulang setelah Rancangan APBD Tahun Anggaran 2013 diperbaiki/disesuaikan ;e Pimpinan DPRD Kabupaten Kudus menyampaikan Surat Pembatalan/Penundan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 20-02-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 04-07-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 42/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 19 Juni 2017 — TAUFIQ BAHASAN, dkk ; PD. PASAR JAYA
57 — 75
  • DALAM PERMOHONAN PENUNDAN PELAKSANAAN OBJEKSENGKETA9.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-11-2018 — Putus : 01-02-2019 — Upload : 02-05-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 771/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 1 Februari 2019 — PT.ASURANSI KREDIT INDONESIA (PERSERO) >< NEGARA R.I CQ PEMERINTAH R.I CQ DIRJEND BINA UPAYA KESEHATAN CS
100 — 62
  • Bahwa klaim Kontra Bank Garansi melalui Surat PermohonanPencairan Penjaminan Garansi dari TERGUGAT Il tidak ditanggapidengan diterbitkannya surat persetujuan pencairan penjaminan olehPENGGUGAT melainkan surat penundan;Bahwa PENGGUGAT tidak membayar pencairan penjaminan setelahada klaim kontra bank garansi dari TERGUGAT II melewati jangkawaktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana terdapat dalam pasal 9 ayat (2)perjanjian penjaminan garansi bank maka PENGGUGAT telahmelakukan wanprestasi atas isi perjanjian.D
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 14-11-2019 — Putus : 12-03-2020 — Upload : 06-05-2020
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 68/G/2019/PTUN.PBR
Tanggal 12 Maret 2020 — Penggugat:
SYARFAWI
Tergugat:
1.KEPALA DESA PULAU GADANG
2.KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAMPAR
Intervensi:
YUWARLIS
116 — 47
  • Bahwa Penggugat dalam Petitum PermohonanPenundaan pada poin 1 meminta kepada Majelis Hakimuntuk.... mengabulkan permohonan penundan...DstBahwa didalam Posita permohona penundaan Penggugat tidakada dalildalil hukum yang memohonkan kepada mejelis Hakimuntuk mengabulkan permohonan penundaan.7.
    Bahwa Penggugat dalam Petitum Permohonan Penundaanpada poin 1 meminta kepada Majelis Hakim untuk.... mengabulkanpermohonan penundan...DstBahwa didalam Posita permohona penundaan Penggugat tidakadadalildalil hukumyang memohonkan kepada mejelis Hakimuntuk mengabulkan permohonan penundaan.7.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 05-10-2018 — Putus : 25-02-2019 — Upload : 26-04-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 233/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 25 Februari 2019 — WELLY TITAH, DKK : MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
197 — 112
  • tersebut.Bahwa terkait hal Permohonan Penundaan Tersebut maka sebagaimana yangditegaskan dalam ketentuan Pasal 67 ayat (4) a quo dan dikaitkan dengangugatan Para Penggugat maka:a. tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak untuk menunda Keputusanyang menjadi objek dalam perkara a quo;b. salah satu asas dari Hukum Tata Negara yang melandasi Hukum Acara TataUsaha Negara adalah bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggaprechmatig sampai ada pembatalan.Dengan demikian alasan Penggugat meminta Penundan
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-01-2018 — Putus : 06-06-2017 — Upload : 30-01-2018
Putusan PN JAYAPURA Nomor 131/ PDT. G / 2016 / PN Jap
Tanggal 6 Juni 2017 — PENGGUGAT: 1. SUPARJIANTO 2. SUTIK AMANAH 3. SRI WAHYUNINGSIH 4. DEWI ASTUTI 5. AZIS SLAMET 6. SUKEMI SWIGIM 7. HARIS 8. JHON MATIUS 9. WADJIRAN TERGUGAT: PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTRIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq.PEMERINTAH PROVINSI PAPUA Cq.PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
93 — 38
  • Para Pengugat dapat membuktikan dalil permohonannyabahwa ada pembongkaran rumah dan bangunan di Tanjung Elmo, yang dilakukanoleh Tergugat, namun demikian menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan Tergugatmelakukan perouatan pembongkaran tidaklah merupakan perbutaan melawanhukum (onreghmatigdaad) karena sebelum pembongkaran tersebut sudah adaperingatan 3 (tiga) kali dari Tergugat, walaupun Para Penggugat mendalilkanbahwa pelaksanaan surat peringatan tersebut semestinya di tunda karena adanyapenetapan penundan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 02-09-2015 — Putus : 14-03-2016 — Upload : 23-03-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 184/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 14 Maret 2016 — 1. NOER TRITJAHJA PRAWIROPERMONO, dkk ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
81 — 57
  • hukum bahwa yang memuat akibathukum terhadap kepentingan Penggugat adalah Keputusan RUPBLB PTsingatin Samudra Mining pada tanggal 24 November 2014 dan tanggal 27April 2015 bukan Obyek Sengketa;Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ObyekSengketa sama sekali tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan maupun asasasa umum pemerintahan yang baik, plehkarenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapatmemutuskan perkara ini sebagai berikut :Dalam Permohonan Penundan
Pengadilan PN Oelamasi Perdata
Register : 21-12-2017 — Putus : 21-01-2019 — Upload : 08-11-2019
Putusan PN Oelamasi Nomor 54/Pdt.G/2017/PN OLM
Tanggal 21 Januari 2019 — Penggugat:
1.FRANSINA PENUN
2.JULIUS PENUN
3.MARTHA PENUN
4.YULIANA NENOBESI PENUN
5.NELCI KONO PENUN
6.SEMUEL PENUN
7.RABEKA MELA PENUN
8.MARLENCI PENUN TANIN HELON
9.AGUS PENUN
10.YUNUS PENUN
Tergugat:
1.ALEXANDER SABA, SH.M Hum,
2.YULCE LETTE SABA
3.MERI KONES SABA,
4.PACE SABA
5.CHRISTIAN SABA
6.ELCI SABA
7.WELY SABA
8.OSKAR SABA
9.SARLIN ARINA PENUN LIMAU
10.YUNINGSI PENUN LIMAU
94 — 35
  • telah meninggal dunia sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwasegala sesuatu mengenai kepentingan hukum Perdata NICOLAS WELEMPENUN jatuh kepada ahli waris dari NICOLAS WELEM PENUN ;Menimbang bahwa dari pertimbanganpertimbangan diatas maka MajelisHakim berpendapat bahwa benar Para Penggugat merupakan anakanak(keluarga sedarah) dari NICOLAS WELEM PENUN dan cucucucu dari kakekTLOI LIMAU sehingga Para Penggugat merupakan ahli waris dari NICOLASWELEM PENUN dan kakek TLOI LIMAU yang mana NICOLAS WELEM PENUNdan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 10-09-2013 — Putus : 09-01-2014 — Upload : 26-02-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 154/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 9 Januari 2014 — Ir. SOEDARDJO, SA;KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
54 — 32
  • Soedardjo, SA tahun 2012, (print aut);Lampiran I Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor:057/KA/MI/2011, Tanggal 7 maret 2011, (print aut);Surat kepada Presiden Republik Indonesia Penundan ata PembatalanUsul Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri SipilAtas Nama Ir, Soedardjo,SA, NIP 19530603198203 1 O01,Berdasarkan Surat Surat dari BATAN Nomor 08720/KP 0601/XI/2013 tanggal 12 September 2013, (sesuai dengan asli);81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.Bukti P81 :Bukti P 82 :Bukti P
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 20-07-2018 — Putus : 16-08-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 102/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 16 Agustus 2018 — Pemohon:
PT. BANK RESONA PERDANIA
Termohon:
PT. SUMBER ELECTRINDO MAKMUR
106 — 42
  • milyar tiga puluh dua juta sembilan puluh tiga ribu limaratus empat puluh empat Rupiah);Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya Pemohontelah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P1 sampai dengan bukti P12, sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti apapun;Menimbang, selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah syarat materilpermohonan Pemohon PKPU yang diajukan oleh Pemohon;Menimbang, bahwa dalam Pasal 222 ayat 3 Undangundang Nomor 37 Tahun2004 Tentang Kepailitan dan Penundan
    oleh kreditur dapat berakibat Pailit jika debiturpada akhirnya tidak mengajukan rencana perdamaian atau rencana perdamaian yangdiajukan oleh debitur tidak disetujui oleh para kreditur, maka untuk dapatmengabulkan permohonan PKPU, Majelis hakim selain mengacu pada ketentuanPasal 222 ayat 3 Undangundang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan danPenundan Kewajiban Pembayaran Utang, juga berpedoman pada ketentuan Pasal 2ayat 1 jo Pasal 8 ayat 4 Undangundang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitandan Penundan
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 20-04-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 21-12-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 32/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 11 Oktober 2018 — Penggugat:
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM IMAM AHMAD bin HANBAL
Tergugat:
Walikota Bogor
353 — 165
  • Dalam Penundan :1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat ;2.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 30-08-2017 — Putus : 21-02-2018 — Upload : 21-05-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 181/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 21 Februari 2018 — PT. PARNA RAYA : MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, dkk.
248 — 188
  • Hal mana dikarenakan dalam hal terjadi penundan,maka akan mengakibatkan tingkat keekonomian = proyekpengembangan Lapangan BD WK Madura Strait akan semakintergerus dan juga potensi penerimaan Negara akan mengalamiketerlambatan, dimana investasi yang dikeluarkan oleh Tergugat IlIntervensi Il per tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesarUS$675,647,089.00 (enam ratus tujuh puluh lima juta enam ratusempat puluh tujuh ribu delapan puluh Sembilan dollar Amerika).Bahwa dalam hal dilakukan penundaan produksi