Bahwa selain hal tersebut, perikatan hukum yang terkait dengan TurutTergugat dalam kronologi perkara a quo adalah hanya lahir dari amanatmandatori Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang danpermohonan lelang Hak Tanggungan atas objek berupa Tanah danBangunan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2017, seluas 382 m2,Terdaftar atas nama Drs.

. = tanggal 23 Maret 2013, Warkah Nomor1612/V/KS/2013 dari Tergugat XI (Herdianto) kepada TergugatXX (Hendi Suhendi);5) SHM Nomor 120 Tertanggal 26 April 2010, Akta Jual Beli Nomor213/2013 tanggak 1 April 2013, Warkah Nomor 1614/V/KS/2013dari Tergugat XI!

Bahwa berdasarkan penjelasan Jawaban pada poin 4 diatas telah cukupmenjelaskan proses eksekusi lelang hak tanggungan tersebut telah dilaksanakansecara transparan dan sesuai dengan peraturan perundangundangan tentanglelang sebagaimana yang diatur dalam Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Staatsblad 1941:3 juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;6.

Belanja Tidak Langsung Biaya TPP(SPPLS) Nomor : 151/SPP/BP/2011 sebesar Rp.1.806.710.000tanggal 5 Oktober 2011 dan 5 (lima) lembar lampiran.Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPPGU) Nomor174/SPP/BP/2011 sebesar Rp.1.507.224.000. tanggal 17 Oktober 2011dan 5 (lima) lembar lampiran.Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Langsung Biaya TPP(SPPLS) Nomor : 210/SPP/BP/2011 sebesar Rp.1.163.750.000tanggal 1 November 2011 dan 5 (lima) lembar lampiran.Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPPGU) Nomor213

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor213/PDT.G/2016/PN.JKT.SEL.Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa gugatan yangdiajukan dalam gugatan ini adalah tentang perbuatan melawan hukumyang dilakukan Tergugat terkait pemutusan sepihak penanjian, apabiladi hubungkan dengan pasal 3 UU No 30 tahun 1999, menentukanPengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengaadili sengketa parapihak yang telah terikat dalam peranjian arbitrase, ..., maka dengandemikian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 11 Mei 2020 Nomor213/Pdt/2020/PT MDN, tentang penunjukan Majelis Hakim;2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi, tanggal11 Mei 2020 Nomor 213/Pdt/2020/PT MDN yang akan membantu MajelisHakim memeriksa perkara;3. Penetapan Hakim Ketua, tanggal 12 Mei 2020 Nomor 213/Pdt/2020/PT MDNtentang Penetapan Hari sidang;4.

diagonal 14 mm menjadi12mm; Halaman 57 dari 239 halaman Putusan No : 62/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBRBahwa Nilai kontrak sebelum adendum Rp. 719.818.000,, sedang setelah terjadiadendum nilai kontrak berubah menjadi Rp. 706.556.000, terdapat penguranganharga sebesar Rp. 13.262.000,;Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor210/BAPB/DKPS/PPST/XV2011, tanggal 21 November 2011 dan HasilPemeriksaan Barang Nomor : 210/BASTB/DKPS/PPST/XV2011, tanggal 21November 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor213

Dokumen Lampiran Berita Acara Pembayaran termyn 100% Nomor213/BAPB/DKPS/PPST/XV/2011, tangggal 16 Desember 2011 ; 4.

DKPS/PPST/XV2011, tanggal 16 Desember 2011 dan HasilPemeriksaan Nomor : 213/BASTB/DKPS/PPST/X1/2011, tanggal 16 Desember2011. karena setelah dokumen tersebut selesai saksi AWIRIANTO menjumpai saksi untuk meminta tandatangan saksi;Bahwa untuk dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor210/BAPB/DKPS/PPST/XV2011, tanggal 21 November 2011 dan HasilPemeriksaan Nomor : 210/BASTB/DKPS/PPST/XI/2011, tanggal 21 November2011 saksi meragukan keaslian tandatangan saksi; Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor213

DokumenLampiran Berita Acara Pembayaran termyn 100% Nomor213/BAPB/DKPS/PPST/XI/2011, tangggal 16 Desember 2011; Bahwa saksi menanda tangani dokumen tersebut diatas pada saat saksimenandatangani berita acara pemeriksaan barang sudah ditandatangani olehsaksi ZULKIFLI SULAIMAN, SH selaku PA, PPTK terdakwa.

MBS ada 2 (dua) yaitu IUP nomor213 dan IUP Nomor 231 ;Bahwa IUP Nomor 231 adalah perubahan dari IUP Nomor 213 karenapada waktu itu IUP 213 ternyata adalah lokasi persawahan dan tidak bisadilakukan penambangan, kemudian Terdakwa Saut Sitorus mengatakansupaya membuat permohonan ke Distamben supaya 50 Ha lahanmasyarakat yang di IUP ST. Nickel dimasukkan di IUP PT.

Bukti T4 : Akte Jual Beli Nomor213/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang dibuat olehPejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Husna, S.H.,M.Kn. (fotokopi Sesual aslinya);5. Bukti T5 : Akte Jual Beli Nomor214/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang dibuat olehPejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Husna, S.H.,M.Kn. (foto copy sesuai aslinya);6. Bukti T6 : Akte Jual Beli Nomor215/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang dibuat olehPejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Husna, S.H.,M.Kn, (fotokopi Sesual aslinya);7.

Bahwa selanjutnya dikeluarkan Surat Keputusan Rektor Nomor213/K//VUPS/IV/2013 tertanggal 11 #April 2013 ~~ tentangHalaman 26 dari 65 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2015/PN TglPenghentianDemi Kepentingan Hukum Terhadap Permasalahan Sadr.MIFTAHUDIN, Sdr. DESKY DANU Aul, sdr. ANDIKA RISYANTO, sar.SILVI WINDHAMEDIASWARL dan sdr.

Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor213/KMK.01/2008 (Bukti PI4);Bahwa pada tanggal 27 Februari 2004 masa tugas BPPN dinyatakanberakhir, sehingga semua kekayaan BPPN menjadi kekayaan Negara yangdiserahkelolakan kepada Menteri Keuangan, sebagaimana diatur dalamPasal 6 Keppres Nomor 15 Tahun 2004.

Oleh karenaitu TERGUGAT VI sebagai Pemenang lelang telah BENAR menurutprosedur hukum dan harus dipenuhi seluruh hakhaknya berdasarkanprosedur hukum yang berlaku.Halaman 30 dari 64 hal, Putusan No. 470/Pdt/2021/PT SMG10.11.Bahwa selurun dokumen prosedur persyaratan Lelang telah lengkapterpenuhi semua dan diterima TERGUGAT X (KPKNL Surakarta)berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.Bahwa Terlepas dalildali PENGGUGAT sebagaimana GUGATANperkara

Bahwatanah tersebuttelah diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor213 bukanlah Sertikat Nomor 00213 sebagaimana dalam dalil gugatanPenggugat pada Poin 2, dengan Pemegang llak RITA HENNIWATYGULTOM (TERGUGAT IN) tertanggal 27 November 2017 oleh BadanPertanahan Nasional Samosir melalui proses AJUDIKASI berupapengumpulan dan Penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis yangmemberikan waktu kepada pihakpihak untuk mengajukan gugatandalam proses pendaftaran akan tetapi sampai proses jual beli bulanOktober

mengeluarkan SuratNo.720/288/Trantiobum kepada pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor: 1577/Cibabat atas nama Lubnah Said dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1578/Cibabat, atas nama Nina Sultanah BA karena tumpang tindih (overlap)dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 7238/Cibabat, atas nama BennySanjaya (vide bukti P23); Bahwa terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 1577/Cibabat, atas namaLubnah Said, luasnya 855 M2, terbit tanggal 15101990 (vide buktiT3=T.ll.Int.2), berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 2541988, Nomor213

Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka sangatjelaslanh penggugat adalah pihak yang diuntungkan, sementara ituTergugat I, Il dan Tergugat III merupakan pihak yang dirugikan, makadengan demikian seharusnya penggugat tidak mempunyai hak/legalstanding untuk menggugat Tergugat I, Il dan Tergugat III, maka patutkiranya gugatan penggugat dinyatakan tidak sempurna atau cacat,hal ini sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor213 K/Sip/1979 tanggal 27 Januari 1981 yang pada pokoknyamenegaskan

Grosse Hak Tanggungan Peringkat (Pertama) sesuai Sertipikat HakTanggungan Nomor 396/2015 tanggal 17 Februari 2015, bertaliandengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 60/2015 tanggal 30Januari 2015, dibuat dinadapan Tigor Simanungkalit, Sarjana Hukum,Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Rantau Prapat;Menyatakan sah dan berharga Surat Permohonan Eksekusi HakTanggungan Peringkat (Pertama) tanggal 8 Oktober 2015, Nomor213/BMRAP/SME/X/2015, yang diajukan oleh Pembantah dahulu PelakuUsaha;Menyatakan sah

Sertifikat a quo timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor213/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974 (M. Joeseof Rosada) dantanggal 06 Juli 1977. SOEMARSO BA. PPAT wilayah KecamatanDepok Kabupaten Bogor;BUKTI P 68Sertifikat Hak Milik Nomor 678, Kavling 111 A, Luas Tanah 2.500M2, atas nama Dr. Ny. SOEPRAPTI THAIB yang terletak di KelurahanPancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok; Sertifikat a quo timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor318/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974 SOEMARSO BA.

, yang terletak di Kelurahan Pancoran MasKecamatan Pancoran Mas Kota Depok; Sertifikat a quo timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor213/12/JB/Agr/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO, BA.PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;BUKTI P 92Sertifikat Hak Milik Nomor 329, atas nama Dr. WIRADI MANGKUWINOTO, Luas Tanah 500 M2, yang terletak di Kelurahan PancoranMas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;Hal 47 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/20158.83.8.84.8.85.8.86.8.87.

lain;Halaman 32 dari 146 halaman Putusan Nomor 575/Pid.B/2021/PN BtmMengingat ini adalah lelang non eksekusi sukarela, maka berdasarkanPeraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang PetunjukPelaksanaan Lelang :Pasal 10 Ayat 2 Penyelenggaraan Lelang dilakukan berdasarkanpermohonan yang diajukan Penjual;Pasal 11 Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonanlelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelangtelah lengkap; Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor213

bangunan tersebut tidak dalam sengketadan/atau penguasaan pihak lain;Mengingat ini adalah lelang non eksekusi sukarela, maka berdasarkanPeraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang PetunjukPelaksanaan Lelang :Pasal 10 Ayat 2 Penyelenggaraan Lelang dilakukan berdasarkanpermohonan yang diajukan Penjual;Pasal 11 Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonanlelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelangtelah lengkap; Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor213

./ sertadianggap melekat pada jabatan atau kedudukan Pejabat di MahkamahAgung yang berwenang menjawab permohonan Fatwa yang diajukan olehLembaga Negara dengan mendengar pertimbangan Ketua Kamar terkait,sebagaimana diatur dalam Bab V Poin 3 Permohonan Fatwa huruf (a)Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor213/KMA/SK/XII/2014 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar PadaMahkamah Agung Republik Indonesia.Perbuatan Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA diatur dan diancam pidanadalam Pasal 15 Jo

Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sertamengajukan permohonan fatwa Mahkamah Agung sesuai Pasal 30 ayat (1)huruf b Undangundang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan R./ sertadianggap melekat pada jabatan atau kedudukan Pejabat di MahkamahAgung yang berwenang menjawab permohonan Fatwa yang diajukan olehLembaga Negara dengan mendengar pertimbangan Ketua Kamar terkait,sebagaimana diatur dalam Bab V Poin 3 Permohonan Fatwa huruf (a)Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor213

Pengadilanyang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta mengajukanpermohonan fatwa Mahkamah Agung sesuai Pasal 30 ayat (1) huruf bUndangundang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I sertadianggap melekat pada jabatan atau kedudukan Pejabat di MahkamahAgung yang berwenang menjawab permohonan Fatwa yang diajukan olehLembaga Negara dengan mendengar pertimbangan Ketua Kamar terkait,sebagaimana diatur dalam Bab V Poin 3 Permohonan Fatwa huruf (a)Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor213

Tanah Pekarangan tersebut dalam buku Leter C Nomor 690, persil nomor213, kelas d.l, luas 320 M2. (membujur dari timur ke barat) atas nama :PEWARIS, dengan batasbatas : Utara : Tanah Welly dan B. Pa; Timur : Sungai / Jl. Raya Bromo; Selatan : Tanah almh. B. Siti; Barat : Tanah B. Pa;2. Tanah Pekarangan tersebut dalam buku Leter C Nomor 690, persil nomor135, kelas d.l, luas : 410 M2 (Membujur dari Timur ke Barat), atas namaPEWARIS, dengan batasbatas : Utara : Tanah almh. B.