Nomor 478/Pdt.G/2014/PN.SBY5656"Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihakpihak ketiga, tak dapat pihakpihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam pasal1317";596061Bahwa selain kerugian karena diajukan gugatan aquo oleh Penggugat, Akta BOTjuga memberikan kerugian bagi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV terkaitdengan uang sewa atas Obyek Sengketa yang dinikmati oleh Tergugat I, dimanaseharusnya uang sewa tersebut dapat diperhitungkan dan menjadi pengurang

PDS06/YOGYA/11/2016, tanggal 13 Maret 2017, terdapat Kerugian Negarasebesar Rp236.721.960,93 (dua ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus duapuluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah sembilan puluh tigasen), terkategorikan sebagai Total Lost, karena terdapat kesalahan prosedur dalam Pengadaan Barang dan Jasa;Menurut Penuntut Umum, dampak dari penetapan sebagai Total Lost,Terdakwa tidak berhak atas keuntungan dan keuntungan Terdakwa tidakdijadikan sebagai faktor pengurang dari Kerugian Negara

Berkaitan dengan biayabiaya tersebut, Majelis Hakim, berpendapat,biaya yang dikeluarkan Terdakwa, tidak ada kejelasan asal muasal,peruntukan dan dokumen pendukungnya, sehingga tidak dapatdiperhitungkan dengan sebagai pengurang dari Kerugian Negara.Menimbang, bahwa terkait dengan buku, teori, pendapat, ulasan,bahasan,yurisprudensi atau bentuk lainnya, yang berasal dari para pakar ilmuhukum, yang disampaikan oleh Penuntut Umum dan/atau Penasehat HukumTerdakwa, Majelis Hakim, menyampaikan rasa simpati

Dana sebesar sebagaimana tersebut huruf a, tidak diperhitungkan denganKeuntungan yang wajar dari Terdakwa sebesar 10% (sepuluh persen) dantidak menjadi faktor pengurang dari Kerugian Negara, karena terdapatkesalahan prosedur dalam pengadaan pergola di Kantor BLH Kota Yogyakarta;c.

XXXXXXX Rp.50.000.000,> (sesuai Musyawarah 2)> 750 M2 milik XXXXXXXXX Rp. 67.500.000.me Total Pengurang Rp. 172.687.500,halaman 14 dari 75 hal. Put.no. 435/Pdt.G/2016/PA. clg+ Sisa Rp. 34.812.500.% 5 (lima) orang ahli waris /perorang terima sekitar Rp. 6.962.500,4. Bantahan tentang Tanah sawah di Link. XXXXXXXXX DesaXXXXXXXXX, luas sekitar 8.041 m2 (point 5.1) dimiliki olen 4 (Empat)orang akhli waris diluar para penggugat.>Kepemilikan tanah Link. XXXXXXXXX di Desa XXXXXXXXX atasnama bersama Hj.

menjadicacat hukum dan Risalah Lelang Nomor 189/2010 anggal 28 Oktober 2010 harus dibatalkansehingga Tergugat V harus mengembalikan Sertifikat yang telah dibaliknamakan atas namaTergugat IV menjadi atas nama Penggugat Fakta hukumnya adatah bahwa berkas jaminan berupaSertifikat yang dilkat oleh Hak Tanggungan yang dikuasai oleh Tergugat I sebagai jammnan kre@itPenggugat yang telah wanprestasm yang selanjutnya Tergugat I berhak atas harta kekayaan danPenggugat untuk menjual melalui lelang sebagai pengurang

Apabilasudah disebutkan dalam Diktum kesatu angka 22,12 hektare sebagai pengurang,maka angka pengurang ini tidak perlu disebutkan dalam diktum kedua.

Bilaangka pengurang ini akan dimuat dalam diktum kedua, maka harus ditegaskanbahwa izin lokasinya adalah 100 hektare dikurangi 22,12 hektare sehingga antardiktumnya saling mendukung datadatanya.Bahwa Tim Teknis serta SKPD terkait dalam melaksanakan peninjauanlapangan serta pemberian rekomendasi harus mengacu Perda No. 19 tahun 2008tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bogor tahun 20052025 danPeraturan Bupati Bogor Nomor 83 tahun 2009 serta Perda Provinsi Jabar No. 22tahun 2010 tentang Rencana

Hal tersebut termasukdalam tindakan yang kurang bertindak cermat sehingga menimbulkan multitafsir sebenarnya berapa sih izin lokasi yang diberikan 100 ha atau dikurangidengan faktorfaktor pengurang tadi.Bahwa apabila dalam izin lokasi tidak disebutkan berapa yang termasuk dalamlahan basah bisa disebut juga sebagai cacat substansi.

Dan jikapun telah dimasukkan/diperhitungkan ke dalamSurat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 03/BKS/SPP/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009, PPN 10% atau senilai Rp.308.059.050, (tiga ratus delapan juta lima puluh Sembilan ribu26lima puluh rupiah) seharusnya disetorkan kembali ke kas Negaraatau turut diperhitungkan sebagai factor pengurang, namun hal itutidak dilakukan oleh saksi Azaman Bin Idris selakuBendaharawan Pengeluaran Pembantu.

jutaenam ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluhrupiah) sesuai nilai kontrak tanpa melakukan pemotongan PajakPertambahan Nilai (PPN), padahal PPN sebesar 10% atau senilaiRp. 308.059.050, (tiga ratus delapan juta lima puluh sembilanribu lima puluh rupiah) telah dimasukkan/diperhitungkan kedalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 03/BKS/SPP/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009, yang seharusnyadikeluarkan/disetorkan kembali ke kas Negara atau turutdiperhitungkan sebagai factor pengurang

Hal tersebut terjadi karena dalam penerbitan SuratPermintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar dan SuratPerintah Pencairan Dana, PPN sebesar 10% tidak dicantumkansebagai factor pengurang. Hal tersebut mengakibatkan kerugiankeuangan Negara sebesar Rp. 308.059.050, (tiga ratus delapanjuta lima puluh sembilan ribu lima puluh rupiah) yaitu kelebihanpembayaran kepada PT. ACINDO WIRA PERKASA.e Sehingga perbuatan terdakwaterdakwa tersebut diatas telahmenguntungkan PT.

lainnya memerlukan aktiva tersebut,menunjukkan bahwa pihak yang memerlukan aktivatersebut apabila menggunakan aktiva pihak independenwajarnya adalah ada pembayaran' sewaataspenggunaan aktiva tersebut;12) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) juga mengajukan persengketaanmengenai adanya aktiva dalam KM Mandiri Nusantarayang terbakar dengan menyatakan bahwa adanyapengakuan kerugian aktiva yang hilang karenakecelakaan kapal Mandiri Nusantara di tahun 2009sehingga merupakan biaya pengurang

pengembaliansebagian kerugian yang belum bisa terdakwa penuhi; Bahwa mobil BMW XI tersebut ada dalam penguasaan saksi Tjie TungMoy; Bahwa kemudian saksi Tjie Tung Moy melaporkan terdakwa ke PoldaMetro Jaya pada tanggal 26 Juni 2020 karena terdakwa tidak ada itikad baikuntuk mengembalikan sisa kerugian saksi dan terdakwa tidak bisa dihubungi; Bahwa terdakwa juga membayar denda 7,5 % sesuai kontrak, untukjumlah pastinya saksi tidak tahu; Bahwa saksi tidak memasukkan denda yang sudah dibayarkanterdakwa sebagai pengurang

Rp.1.800.000, 11 Sisa indikasi penyelewengan 318.768.760 Penjelasan Pengurang Rp.12.080.000,00 sebagai berikut: No Uraian Besar Uang (Rp)A Musyawarah Antar Desa (MAD) Ill 6 Juli 20131 Double kuitansi yang sama nilai nominal kelompok 1.100.000nelayan2 Telah disetor KPMD Likawatang ke Bendahara 3.100.000UPK Yulinda Malaipada3 Telah disetorkan Yosafat Fanfada (mantan 1.130.000 : (+)Bendahara TPK Likwatang ke Bendahara YulindaMalaipadaJumlah A 5.330.000B Rapat Khusus dengan Camat 22 Agustus 20131 Kelompok

tentang uraian besarnya uang pengganti yang harusdibebankan kepada Terdakwa DAUD JETIMAUH adalah sebesar Rp.88.520.047,00(delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu empat puluh tujuh rupiah);sebagaipengganti kerugian keuangan negara;Menimbang, bahwa dalam persidangan tahap pembelaan/pledoi Penasehat HukumTerdakwa menyampaikan barang bukti berupa kuitansi/anda pembayaran yang tidak jelasdan detail kegunaannya sehingga tidak menyakinkan Majelis Hakim untukmempertimbangkan sebagai faktor pengurang

tentang pengelolaan dana hibah tersebut di atasbersesuaian dengan Pertimbangan Hakim anggota Ill dan IV, dalamputusan sebagai berikut:Terkait kKeuntungan Rp1.105.577.500,00 yang didapat Terdakwa darihasil penjualan IPO Bank Jatim, patut harus dikembalikan kepadanegara karena merupakan pengembangan/keuntungan yang bersumberdari Keuangan negara berupa dana hibah sebesar Rp5.359.479.150,00yang digunakan untuk membeli IPO Bank Jatim dan uang sejumlahRp5.359.479.150,00 tersebut bukan sebagai faktor pengurang

karenasebagai faktor pengurang adalah kegiatan yang sudah dianggarkansesuai RAB, sedangkan pembelian IPO Bank Jatim tidak dianggarkandalam proposal RAB, sehingga uang Rp5.359.479.150,00 merupakanbagian dari uang Rp26.654.556.219,00 yang merupakan jumlahkerugian negara.

Bidang KB dan KR423 1 (satu ) bundel Buku Kas Umum Bulan April 2014 BKKBN PusatSATKER Deputi Bidang KB dan KR424 1 ( satu ) bundel Buku Kas Umum Bulan Mei 2014 BKKBN PusatSATKER Deputi Bidang KB dan KR425 1 ( satu ) bundel Buku Kas Umum Bulan Juni 2014 BKKBN PusatSATKER Deputi Bidang KB dan KR426 1 ( satu ) bundel Buku Kas Umum Bulan Juli 2014 BKKBN PusatSATKER Deputi Bidang KB dan KR.Tetap terlampir dalam berkas;427 Uang tunai sebesar Rp. 500.000.000, (ima ratus juta rupiah)diperhitungkan sebagai pengurang

Bidang KB dan KR423 1 ( satu ) bundel Buku Kas Umum Bulan April 2014 BKKBN Pusat SATKERDeputi Bidang KB dan KR424 1 ( satu ) bundel Buku Kas Umum Bulan Mei 2014 BKKBN Pusat SATKERDeputi Bidang KB dan KR425 1 ( satu ) bundel Buku Kas Umum Bulan Juni 2014 BKKBN Pusat SATKERDeputi Bidang KB dan KR426 1 ( satu ) bundel Buku Kas Umum Bulan Juli 2014 BKKBN Pusat SATKERDeputi Bidang KB dan KR.Tetap terlampir dalam berkas;427 Uang tunai sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) diperhitungkansebagai pengurang

terdakwa haruslah dibebankan untukmembayar uang pengganti Ap. 31.667.153.06, (tiga puluh satu juta enam ratusenam puluh tujuh ribu seratus lima puluh tiga rupiah enam sen),dan selamaproses pemeriksaan perkara Aquo, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa telahmengembalikan uang sebesar Rp. 7.000.000, (tujuh juta rupiah) dengan caradisetor ke rekening Pemkab Deli Serdang dengan nomor rekening AC.970, olehkarenanya pengembalian uang yang dilakukan terdakwa adalah patut dan layakdiperhitungkan sebagai pengurang

Dengan demikian berdasarkan seluruh uraiandi atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan harusdikesumpingkan ;Bahwa selanjutnya dengan hasil rekapitulasi di PPK KecamatanMatan Hilir Utara, sesuai fakta yang terungkap dipersidangan telahterjadi penambahan dan pengurang suara yang dilakukun seluruhpeserta Pasangan Calon di Kecamatan Matan Hilir Utara adalah : No. Nama Pasangan Calon Versi Pemohon Versi Termohon Keterangan1. YASIR ANSYARI dan 2.727 2.324 BertambahMARTIN RANTAN SH 4032.

Guna Bangunan No. 2016 yang ditingkatkan menjadi AktaJual Beli Nomor : 196 tanggal 27 Mei 2004 dari Obyek Jual Beli HakGuna Bangunan No. 2016 luas 2.210 M2, sehinggaluas total 7.920 M2 xRp.497.000, = Rp.3.936.240.000, (tiga milyar sembilan ratus tiga puluhenam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) disamping itu jaminan tanahyang berlokasi di Jember Kidul, Rambipuji dan Kaliwining dinilaiRp.369.900.000, (tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratusribu rupiah) dan diperhitungkan sebagai pengurang

juta sembilan puluh satu ribu rupiah) :SPJ 10 Kegiatan Fiktif Rp 662.328.500Pengurang :Penyetoran uang ke rekening kasdesa19 April 2016 Rp 145.415.0000 17 Juli 2017 Rp 191.861.945Penyetoran uang ke rekening kasnegara (pajak) 17 Juli 2017 Rp 21.949.755 Berbentuk asset Desa Balokang Rp 54.585.000berbentuk bangunan kantor desa(rehab)Tindak Lanjut LHP 2017 pertanggungjawaban kegiatan Rp 7.416.800 penyetoran ke kas desa Rp 9.000 penyetoran ke rekening kas Desa Rp 5.000.000tanggal 30 Oktober 2018Jumlah Pengurang

Itu pun jikaangka pengurang senilai Rp71.866.735,91,00 yang ditetapkan oleh TimAhli dari PU Provinsi Gorotalo tidak keliru;Kekeliruan dari auditor BPKP berikutnya, yaitu nilai 95% fisik sebesarRp2.138.736.900,00 fisik sebesar Rp2.251.302.000,00 atau nilai retensi5% fisik sebesar Rp112.565.100 adalah nilai atau angka yang masihmengantung unsur pajak PPN 10% atau bukan nilai Rea/ Cost (NilaiAsli yang belum ditambahkan Pajak PPN 10%), yang seharusnya nilaitersebut dikurangi terlebin dahulu dengan pajak

harus dibebankan kepadaTerdakwa sesuai ketentuan pasal 18 ayat 1 Undang undang nomor 31 tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor 20 tahun 2001 tentangpemberantasan Tindak Pidana korupsi , adalah sejumlah Rp.100.152.792,(Seratusjuta seratus lima puluh dua ribu tujuh ratus Sembilan puluh dua rupiah)Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa juga telah mengembalikan uangsejumlah Rp.60.000.000,pada saat perkara ini diperiksa penyidik,makapengembalian tersebut haruslan menjadi faktor pengurang

Irsyad Hanafi Rp. 1.386.694.000,00; Jikapun dipertimbangkansebagai faktor pengurang berdasarkan perhitungan ahli, tidak ada prestasi kerjabangunan (NIHIL unit) dari PRK KK4 sebagai pengurang kerugian negara yangdinikmati saksi M.

KasDaerah Kota Banjar dan dipergunakan sebagai pengurang kerugiankeuangan negara;8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,(lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana KorupsiBandung Nomor: 107 / Pid.Sus / TPK / 2014 / PN.

dalamPerjanjian Kredit, karenanya TERGUGAT I dapat menjalankan haknyaterhadap SHM yang telah diikat Hak Tanggungan sebagaimana Sertifikat HakTanggungan sebagaimana Sertipikat Hak Tanggungan No 77/2013 jo AktaPemberian Hak Tanggungan No 67/2013 Tanggal 04032013.Bahwa TERGUGAT I telah memperhitungkan segala pembayaran yang telahdilakukan oleh PENGGUGAT III atas kewajibannya berdasarkan PerjanjianHalaman 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2015/PN SbgKredit dan perubahanperubahannya sebagai pengurang