Ditemukan 1988 data
Terbanding/Penggugat : NANCY ANDRIANI boru NAPITUPULU, SH, MH
Terbanding/Turut Tergugat : KANTOR PELAYAYAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KOTA MEDAN
Turut Terbanding/Tergugat I : NYONYA RENTY boru DOLOKSARIBU
Turut Terbanding/Tergugat III : MIMIN RUSLI, SH
Turut Terbanding/Tergugat IV : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA MEDAN
91 — 65
Pertimbangan Hukum Tidak Cukup (Onvoldoende Gemotivereed);Bahwa Pengadilan Negeri Medan tidak cukup dalam memberikanpertimbangan hukum (Onvoldoende gemotivereed), tidak cermat dantidak teliti dalam menilai dan memberi pertimbang hukum terhadap faktafakta dan bukitbukti yang terungkap dipersidangan.
87 — 41
padahal kontraktor tersebut tidakmengeluarkan tenaga/dana yang lebih;167Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal penunjukan langsung,terdakwa mendapat imbalan berupa fee proyek yang diberikan oleh kontraktorpelaksana dengan cara ada yang langsung diberikan kepada terdakwa dan adajuga yang diberikan melalui PPTK, sehingga dalam hal melakukan penunjukanlangsung terhadap proyek pengadaan ini, juga telah menguntungkan terdakwayakni adanya fee yang diberikan oleh kontraktor;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbang
129 — 230
SEPDINAL, M.E (Lunasdibayar) dan Yang Menerima/Yang Berhak;= Notanota bon;= Fotofoto kegiatan.Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, yang menjadi pokok masalahdalam hal ini adalah bukan pada ada tidaknya peristiwa pembayaran kegiatan dimaksud,melainkan pada adanya kelebihan pembayaran dengan penyerapannya; Dengan katalain tidak ada bukti pengembalian uang ke kas Kwarda Pramuka atas selisih uang yangtelah dibayarkan dengan biaya real yang dibutuhkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbang sebagaimana
92 — 32
yang mengajukan SuratPermintaan Pembayaran (SPP) padahal proyek tersebut dikerjakan tidak sesuaidengan kontrak, disign dan RAB karena terdapat kekurangan volumesebagaimana yang dinyatakan oleh ahli BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulutelah menguntungkan kontraktor pelaksana proyek pengadaan tempat sampahtersebut;Menimbang, bahwa dalam hal penunjukan langsung tersebut, terdakwaselaku PPTK mendapat imbalan berupa fee proyek yang diberikan olehkontraktor pelaksana tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbang
1.PT.UNIVERSAL SUPPORT
2.PT. PELABUHAN UNIVERSAL SUMATERA
Tergugat:
2.PT. BUMI BARA MAKMUR MANDIRI
3.PT. KURNIA ALAM INVESTAMA
Turut Tergugat:
3.PT. SAWIT DESA MAKMUR
4.PT. BATU HITAM SUKSES
5.PT. BATU HITAM JAYA
6.PT. ALAM SEMESTA SUKSES BATU BARA
328 — 82
Penggugat dengan Tergugat selain ituterhadap perkara ini belum ada putusan pengadilan yang telah berkekuatanhukum tetap sehingga syarat putusan yang dapat dijalankan terlebin dahulutidak terpenuhi dan oleh karenanya petitum gugatan Para Penggugat PetitumAngka 15 (lima belas) harus ditolak;Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 16 (enam belas) menghukumPara Tergugat untuk patuh dan taat terhadap putusan ini;Menimbang, bahwa terhadap petitum ini majelis hakim berpendapatbahwa oleh karena sesuai dengan pertimbang
58 — 20
Terdakwa ;Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan yang disampaikan olehPenasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar terhadap Terdakwa dibebaskan dari hukuman dengan alasanalasan sebagaimana yang diuraikandalam nota pembelaannya, maka Majelis Hakim dengan memperhatikanperbuatan materiil Terdakwa yang telah terbukti, apalagi dengan adanya telahkembali uang pengganti bukanlah berarti merupakan pengahapusan adanyapenjatuhan hukuman, apalagi mengingat atas perbuatan Terdakwa sebagaimanatelah Majelis pertimbang
136 — 125
Melampirkan Izin Industri dan Izin Produksi dari barang barang local(dalam negeri) yang ditawarkan.Menimbang terdakwa walaupuan barang tidak ada izin edar tsebagaimana keterangan ahli Drs M Masrul, Apt, namun terdakwa tetap sajamengajukan penagihan pencairan pembayaran kepada PPK sejumlahsebagaimana pertimbang hukum diatas. Adapun barang yang tidak mempunyaiizin edar secara 1 (satu) set/paket, sebagaimana dituangkan d oleh Ahli dari BinaFarmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes R.I yakni Drs.
70 — 45
penyaluran beninBLBU kepada kelompok tanipenerima bantuan BLBU tahun 2011 yang tidak sesuai dengan standarsebagaimanayang telah ditentukan dalam kontrak sebesarRp.952.746.400,(Sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratusempat puluh enam ribu empat ratus rupiah) dari perbuatan tersebuttelah menyebabkan kelebihan bayar yang menimbulkan kerugiankeuangan Negara sebesar Rp.952.746.400,(Sembilan ratus lima puluhdua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbang
tahun 2011 danpenyaluran benihBLBU yang tidak sesuai dengan standar kepadakelompok tani penerima BLBU tahun 2011 sebagaimana telahditentukan dalam kontrak sebesar Rp.952.746.400,(Sembilan ratuslima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratusrupiah) dari perbuatan tersebut telah menyebabkan kelebihan bayaryang menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesarRp.952.746.400,(Sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratusempat puluh enam ribu empat ratus rupiah) ;Menimbang, bahwa atas pertimbang
Pembanding/Penggugat I : Sugiono Diwakili Oleh : Sugiono
Terbanding/Tergugat : PT Perusahaan Perkebunan Dan Perdagangan Pulahan Seruwai
164 — 65
Hanya saja judex factie tidak konsisten denganpertimbangannya pada saat memutus perkara a quo, sehinggaputusannya tidak sesuai dengan pertimbang hukum tersebut.40.Bahwa terhadap pertimbangan hukum judex factie mulai dari alineaalinea 4 halaman 121 124. Pembanding menanggapinya secara umumsaja, dengan memperhatikan poin poin pentingnya saja. Adapuntanggapan tersebut adalah sebagai berikut :: Bahwa para terbanding dalam perkara terdahulu bukan merupakanpihak adalah benar.
123 — 80
retribusi parkir sejak tahun 2015 s/d 2017sejumlah Rp269.690.000,00 (duaratus enam puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluhribu rupiah);Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, Uang retribusi parkir yangditerima Terdakwa, sebagian telah digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri, danTerdakwa tidak dapat membuktikan uang sejumlah Rp269.690.000,00 (duaratus enam puluhsembilan juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) mengalir kepada siapa saja yangmenerima;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbang
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
SUKARDI Bin AHMAD RIFAI
326 — 215
jutarupiah).terdapat pembayaran fiktif atas belanja yang dibebankan dalam anggaranAPBDesa Selamat Sudiarjo dimana terdapat Laporan RealisasiPertanggungjawaban Desa Selamat Sudiarjo sebesar Rp. 5.650.000; (limajuta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian seng sebanyak8,5 kodi yang dibeli pada tanggal 16 Desember 2018 dari uang yangbersumber dari Dana untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) TahunAnggaran 2017 akan tetapi tidak ada data dukung pembelian barangtersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbang
68 — 21
bukubuku tersebut sudah jadi bahan inventarisdi 9 (Sembilan) lokasi sekolah SMP di Kota Padang Panjang dan sebagian sudahdimamfaatkan oleh guru dan murid, namun ternyata nilai mamfaat buku tersebut tidakbegitu besar,karena disamping tidak memenuhi persyaratan pusat PerobukuanJakarta,juga sifat nya sebagai buku penunjang,bukan bukubuku pokok yang sangatmenunjang dalam proses belajar mengajar di 9 (Sembilan) lokasi SMP di wilayah DinasPendidikan Kota Padang Panjang.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbang
131 — 245
Hakim harus kedap dari segala campurtangan dan pengaruh kekuasaan eksira judisial dan pengaruh lainnya;Menimbang, bahwa sebelum Majelis menguraikan lebih jauh tentangpertimbangan hukumnya terhadap pasalpasal yang didakwakan itu, Majelis perlumenyinggung aspekaspek yang melingkupi perkara Terdakwa in casu, yaitu aspekfakta atau peristiwa konkretnya, aspek norma, serta aspek ajaran hukum umummengenai hukum dan keadilan universal, sebagai pijakan pertimbang putusan ini,dalam kerangka untuk memudahkan
67 — 11
Bahwa rtlchfcs1 abaf0 ItrchfcsO if1lang1057langfe1057langnp1057langfenp1057insrsid3758460charrsid3758460 Judex Facti rtlchfcs1 abaf0 ItrchfcsOf1lang1057langfe1057langnp1057langfenp1057insrsid153851 1charrsid 1987556dalam pertimbang rtlchfcs1 abaf0 ltrchfcsO f1lang1057langfe1057langnp1057langfenp1057insrsid5708504 an rtlchfcs1 abaf0 ItrchfcsO f1lang1057langfe 1057langnp1057langfenp1057insrsid 153851 1charrsid 1987556hukumnya telah mengabaikan asas umum hukum pembuktian dan kurang dalammemberikan pertimbangan
17 — 16
Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.'94 iinsrsid15271072; insrsid12805439charrsid 12805439par pard s16qj fi7201i0ri0widctlparaspalphaaspnumfaautoadjustrightrinOlinOitapOpararsid15271072 insrsid3547255par pard s16qj fi7201i0ri0s1360slmult1widctlpartIhyphtx8789aspalphaaspnumfaautoadjustrightrinOlinOitapOpararsid3504244 insrsid16326656 Menimbang, bahwaberdasar insrsid399329 kan pertimbang insrsid3218600 a insrsid399329npertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat
351 — 286 — Berkekuatan Hukum Tetap
Termohon Tidak Berwenang (Tidak Mempunyai Yurisdiksi) MelakukanPengawasan Persaingan Usaha Di Bidang Telekomunikasi3.1.3.2.3.3.3.4.Bahwa pada angka 3.3 pertimbang Termohon menyatakan sebagaiberikut:"Untuk menilai apakah Komisi mempunyai yurisdiksi dalammenangani perkara persaingan usaha di bidang telekomunikasi,Majelis Komisi melinhat, Pertama, mengenai isi ketentuan umumUndangUndang Nomor 5 Tahun 1999, Kedua, mengenai UndangUndang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan Ketiga,mengenai KM
Terbanding/Tergugat I : PT PERKEBUNAN NUSANTARA II PERSERO
Terbanding/Tergugat II : KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
Terbanding/Tergugat III : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
Terbanding/Tergugat IV : KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL
194 — 128
dan tujuan gugatan Penggugat yaitu agar TurutTergugat memperpanjang Hak Guna Usaha Penggugat atas tanahterperkara, sedangkan tuntutan tersebut telah salah alamat makadalildalil dan buktubukti selebihnya yang diajukan olehPenggugat, Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana yangtermuat dalam Berita Acara Persidangan dan yang memuatdalam putusan ini dianggap telah dipertimbangkan sehingga tidakperlu diuraikan lebih lanjut dan adalah merupakan bahagian dariputusan ini;e Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbang
750 — 796
mempunyai kewenangan untuk melakukanpengawasan persaingan usaha di bidangtelekomunikasi, secara bersamaan termasuk (including)BRTI juga mempunyai kewenangan untuk mengambiltindakan hukum berupa penjatuhan sanksi kepadapenyelenggara telekomunikasi, yang dituangkan dalamKeputusan Direktur Jenderal, sebagaimana diatur dalamPasal 7 dan 8 KM No. 31 tahun 2008 ;TERMOHON TIDAK BERWENANG (TIDAK MEMPUNYAIYURISDIKSI) MELAKUKAN PENGAWASAN PERSAINGAN USAHADI BIDANG TELEKOMUNIKASI :3.1.3.2.3.3.Bahwa pada angka 3.3 pertimbang
173 — 108
Dalam Tindak pidana korupsi berdasarkan pasal 4 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 bahwa pengembalian kerugian keuangan Negara atauperekonomian Negara tidak menghapuskan pidana pelaku tindak pidana sebagaimanamaksud dalam pasal 2 dan pasal 3, selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut bahwapengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara hanya merupakansalah satu faktor yang meringankan;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbang tersebut terlinat bahwa akibatperbuatan para terdakwa
368 — 137
Memberi sesuatu.Menimbang, bahwa mengenai pengerti unsur memberi sesuatu telahMajelis Hakim uraian dalam pertimbang unsur sebelumnya, maka selanjutnyaMajelis Hakim akan mempertimbangkan faktafakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksisaksi, keterangan terdakwa,barang bukti surat dan barang bukti lainnya, diperoleh fakta hukum bahwaTerdakwa Kasman alias Kasman Sangaji Koordinator Tim Penasihat Hukum danHim 231 dari 248 him.