Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untukmembayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;Atau, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor188/PHI.G/2012/PN. JKT. PST, tanggal 7 Januari 2013 yang amarnya sebagaiberikut:Dalam KonvensiDalam Eksepsi1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;2.

Tetapi dalam Putusan Nomor188/PHI.G/2012/PN.JKT.PST tanggal 7 Januari 2013, Halaman 27 (duapuluh tujuh) tidak diberi tanda.

Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan WHubungan Industrial PadaPengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor188/PHILG/2012/PN.JKT.PST, Halaman 37 (Tiga Puluh Tujuh) alineaterakhir menyebutkan, "Menimbang bahwa demikian pula setelah MajelisHakim memeriksa dan meneliti bukti bukti yang diajukan oleh Para Pihakdalam Persidangan khususnya bukti T2a, T2b, T3a, T3b, T4a dan T4bmengenai Surat Pengunduran diri dan Surat PHK kepada Penggugat ,Penggugat Il, Penggugat Ill dan Penggugat IV pada tanggal 01

Karena itu Putusan Nomor188/PHI.G/2012/PN.JKT.PST tanggal 7 Januari 2013 adalah tidak benardan salah;6.

WIDIA SISRIYENI tersebut;Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial PadaPengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor188/PHI.G/2012/PN.JKT.PST. tanggal 7 Januari 2013 sehingga amarselengkapnya sebagai berikut:Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi:1. Mengabulkan eksepsi Tergugat terhadap Penggugat Il, Penggugat Ill,Hal.20 dari 21 hal.Putusan Nomor 402 K/Pdt.SusPHI/2013dan Penggugat IV ;2. Menyatakan gugatan Penggugat Il, Penggugat Ill, Penggugat IV telahkadaluarsa;Dalam Pokok Perkara:1.

gugatan denganalasan untuk mencari alamat Tergugat ;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dilakukansebelum pihak Tergugat mengajukan jawabannya, maka pencabutantersebut tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat sehingga olehkarenanya permohonan pencabutan gugatan tersebut patut untukdikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMedan pada tanggal 15 Agustus 2017 dibawah Register Perkara Nomor188

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan atau wakilnyayang sah untuk mencatat pencabutan perkara perdata register Nomor188/Pdt. SusPHI/2017/PN.Mdn dalam register perkaraperselisihanhubungan industrial ;4.

rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar,tempat kediaman di Di Negeri Sawai, Kecamatan SeramUtara, Kabupetan Maluku Tengah sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 April 2019telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yangtelah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan Nomor188

danpatut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebutdisebabkan oleh suatu alasan yang sah;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua halyang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut berdasarkan relaas panggalan/ pengumuman Nomor188

., yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap sehingga berdasarkan Pasal 2 huruf eUndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan pertama atasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara, maka Bahwa Keputusan Bupati Sidoarjo, Nomor188/785/404.1.3.2/ 2014, Tentang Pengesahan Pengangkatan KepalaDesa Sawotratap Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo atas namaSanuri, tertanggal 27 Juni 2014 secara jelas tidak termasuk dalampengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut UndangUndang

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor188/785/404.1.3.2/2014, Tentang Pengesahan Pengangkatan KepalaDesa Sawotratap Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo atas namaSdr Sanuri tertanggal 27 Juni 2014;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiSidoarjo Nomor : 188/785/404.1.3.2/2014, Tentang PengesahanPengangkatan Kepala Desa Sawotratap Kecamatan GedanganKabupaten Sidoarjo atas nama Sdr Sanuri tertanggal 27 Juni 2014;4.

Bahwa kembali kepada perkara Nomor 55/G/2015/PTUN.SBY., yang objeksengketanya adalah Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor188/785/404.1.3.2/2014, Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala DesaSawotratap, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo atas nama sdr.Sanuri tertanggal 27 Juni 2014;10.Bahwa Pengesahan SANURI sebagai Kepala Desa Sawotratap, KecamatanGedangan, Kabupaten Sidoarjo adalah bentuk dari Pelaksanaan PutusanHalaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 97 PK/TUN/2016perkara Nomor : 243/G/2013

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.Menyatakan batal Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor188/1313/404.1.3.2/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan KepalaDesa Sawotratap, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo tanggal 30Desember 2013 atas nama SANURI;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati SidoarjoNomor : 188/1313/404.1.3.2/2013 tentang Pengesahan PengangkatanKepala Desa Sawotratap, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjotanggal 30 Desember 2013 atas nama SANURI;4.

/2015/PTUN.Sby tanggal 4 agustus 2015 yang dimohonkanbanding; Menghukum~ Tergugat/Pembanding dan Tergugat Il Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan yang untuk tingkat banding ditetapbkan sebesar Rp. 250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah);Adapun putusan PTUN Surabaya Nomor : 55/G/2015/PTUN.Sby tanggal 4Agustus 2015 amarnya adalah sebagai berikut :Mengadili Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor188

Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;Subsider :Apabila Majelis Hakim berpen dapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada harihari sidang yang telah ditetapkan (11 Agustus 2020),Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugattidak datang menghadap dipersidangan berdasarkan relaas panggilan nomor188/Pdt.G/2020/PA.Mrk tanggal 5 Agustus 2020 Tergugat telah dipanggildialamatnya namun petugas jurusita tidak bertemu Tergugat karena menuruttetangga Tergugat

Mengabulkan permohonan pencabutan perkaraya nomor188/Pdt.G/2020/PA.Mrk dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;Hal. 4 dari 6 Hal.Penetapan No.188/Pdt.G/2020/PA.Mrk3.

sebesar Rp. 1.511.000, (satujuta lima ratus sebelas ribu rupiah) setiap bulan, dengan demikianPenggugat telah kehilangan mata pencaharian dan telah mengalamikesulitan untuk menghidupi keluarganya;Bahwa berkenaan dengan hal disebutkan di atas, sesuai ketentuan Pasal53 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara, Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya berisi tuntutan agar Keputusan Tata UsahaNegara yang disengketakan, yaitu Keputusan Nomor188

angka 9 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, obyek sengketa a quo merupakan suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara,yakni Kepala Kepala Desa Karangsemi, Kecamatan Gondang, KabupatenNganjuk, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yangberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, berupaKeputusan Kepala Desa Karangsemi Nomor188

Final, karena obyek sengketa tersebut sudah berlaku difinitif danmenimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat, dimana dalamkeputusan tersebut pemberhentian terhadap Penggugat selakuJogoboyo Il Desa Karangsemi, Kecamatan Gondang, KabupatenNganjuk berdasarkan keputusan Tergugat selaku Kepala DesaKarangsemi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, Nomor188/13/K/411.518.2004/2016, tanggal 20 Desember 2016, atas namaSutarto, akan terus berjalan dan berlaku apabila tidak ada gugatan ini ;d.

YangMulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya) untuk berkenanmengabulkan permohonan penundaan berlakunya Keputusan Nomor188/13/K/411.518.2004/2016, tentang Pemberhentian Jabatan Jogoboyo ll,Desa Karangsemi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, tanggal 20Desember 2016, atas nama Sutarto yang telah diterbitkan dan ditanda tanganiHalaman 13 dari58 halaman, Putusan Perkara Nomor : 202/G/2016/PTUN.SBY.oleh Tergugat, sebelum ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatanHUKUM tetap ;

Penggugatatau setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima(Niet Onvankelijke Verklaard) ;DALAM POKOK PERKARA :1.Bahwa semua jawaban dalam eksepsi ini secara mutatis mutandis dianggapterulang kembali dalam jawaban pokok perkara ini ;Bahwa Tergugat secara tegas menolak Gugatan Penggugat untukseluruhnya kecuali Tergugat akui secara tertulis dalam jawaban ini ;Bahwa Tergugat adalah Kepala Desa Karangsemi, Kecamatam Gondang,Kabupaten Nganjuk, berdasarkan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor188

SusPHI/2020Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor188/Pdt.SusPHI.G/2019/PN JKT PST., tanggal 2 September 2019, yangamarmya sebagai berikut:Dalam KonpensiDalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat denganTergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan;3.

sebesarRp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnyaPemohon Kasasi pada tanggal 2 September 2019 kemudian terhadapnyaoleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 11 Juli 2019 diajukan permohonan kasasi padatanggal 16 September 2019 sebagaimana ternyata dari Akta PernyataanPermohonan Kasasi Nomor 158/Srt.Kas/PHI/2019/PN Jkt Pst., juncto Nomor188

tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubahdengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT AMOS INDAHINDONESIA tersebut; Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor188

Pdt.P/2019/PNSmgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdatapermohonan padatingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikutdalam perkara permohonan yang diajukan oleh:Nama : WULIYADIPekerjaan : PensiunanAlamat : Jl.Pamularsin Raya No.22 Rt.001.Rw.009.KelurahanBojongsalaman,kota SemarangSelanjutnya disebut sebagai PemohonPengadilan Negeri tersebut; Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang, Nomor188

/Pdt.P/2019/PN.Smg,tertanggal 08 April 2019 tentang Penunjukan Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini; Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Nomor188/Pdt.P/2019/PN.Smg,tanggal 10 April 2019 tentang Penetapan HariSidang; Telah membaca berkas permohonan pemohon; Telah memperhatikan suratsurat bukti, mendengar keterangan saksisaksidan mendengar para Pemohon di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARA :Menimbang bahwa para Pemohon dengan surat permohonannyatertanggal 5

April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSemarang pada tanggal 08 April 2019,dengan nomor register perkara Nomor188/Pdt.P/2019/PN Smg, telah mengemukakan halhal sebagai berikut:e Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Endang Hartutidan dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yangbernama :1.

pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan TingkatAtas, tempat kediaman di xxx xxxxXxxXxX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX, Kabyupaten Bantaeng,sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 21 Juni 2021telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng, dengan Nomor188

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor188/Pdt.G/2020/PA. Batg. dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

., M.H, Advokat yang berkantor diLembaga Bantuan Hukum Sinar Asih Jalan DalarungNomor 17 Bantarjati Kota Bogor, berdasarkan suratkuasa khusus tertanggal 4 Desember 2020, disebutsebagai Pemohon;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah mendengar keterangan Pemohon;Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Bogor pada tanggal 8 Desember 2020 dalam Register Nomor188/Pdt.P/2018/PN Bgr,

Menetapkan biaya yang timbul menurut Hukum.Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara perdata permohonan Nomor188/Pdt.P/2020/PN Bgr telah sampai pada tahap pembacaan permohonan danakan memasuki tahap pembuktian, ternyata) Kuasa Pemohon didepanpersidangan menyatakan untuk mencabut Permohonannya dan mengajukansurat pencabutan permohonan tertanggal 05 Januari 2021;Menimbang, bahwa Permohonan adalah bersifat kepentingan hanyasepihak dan tidak ada orang atau pihak lain atau pihak ketiga yang ditarikHalaman

Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalamperkara ini sejumlah Rp. 5.451.000,00 (lima juta empat ratus lima puluhsatu ribu rupiah);Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh PaniteraMahkamah Syariyah Kualasimpang bahwa Tergugat/Pembanding melaluikuasanya pada tanggal 21 Mei 2018 telah mengajukan permohonan bandingterhadap Putusan Mahkamah Syariyah Kualasimpang Nomor188/Pdt.G/2017/MS.KSG tanggal 07 Mei 2018 M bertepatan dengan tanggal21 Syaban1439 H. permohonan banding tersebut

berlaku, maka olehkarena itu permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakandapat diterima;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh setelahmempelajari dan meneliti berkas perkara mengenai pemeriksaan perkara aquo terhadap alatalat bukti dan saksisaksi di tingkat pertama, Majelis HakimMahkamah Syar'iiyah Aceh akan menyampaikan pendapatnya terhadap apayang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyahKualasimpang sebagaimana yang tertuang di dalam putusan Nomor188

putusan perkara a quo mempunyaikekuatan daya paksa apabila tidak dilaksanakan, maka Tergugat/Pembandingharus dihukum untuk membagi harta warisan tersebut kepada para ahli warisyang berhak sesuai bagian/porsi masingmasing dan apabila tidak dapatdibagi secara natura maka dijual lelang dengan bantuan kantorlelang negaradan hasil penjualannya dibagi sesuai bagian masingmasing ahli waris;Menimbang, berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas, makaputusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor188

No.76/Pdt.G/2018/MS.AcehMengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan danhukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILIe Menerima permohonan banding Pembanding;e Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor188/Pdt.G/2017/MS.KSG. tanggal 07 Mei 2018 M bertepatan dengantanggal 21 Sya'ban 1439 H;MENGADILI SENDIRI:1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;2.

Tergugat.Bahwa berdasarkan relaas panggilan Tergugat nomor.188/Pdt.G/2021/PA.Skw tanggal 23 Juni 2021, ternyata tidak bertemu Tergugatselanjutnya relaas panggilan disampaikan melalui Kelurahan Kedamin Hulu,pihak kelurahan tidak bersedia menandatangani karena Tergugat bukanpenduduk terdaftar di Kelurahan Kedamin Hulu.Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 188/Padt.G/2021/PA.SkwBahwa Penggugat menyampaikan akan mencari alamat domisili Tergugatserta Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara nomor188

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor188/Pdt.G/2021/PA.Skw, dari Penggugat.2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singkawang untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.2.

Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 188/Akta.Pid.Sus/2020/PN Gsk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik yangmenyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020, Terdakwamelalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan bandingterhadap Putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 28 Juli2020 Nomor188/Pid.Sus/2020/PN Gsk.;2.

Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas yang dibuat oleh JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Gresik Kepada Penasehat Hukum Terdakwadan Penuntut Umum pada tanggal 12 Agustus 2020 telah diberitahukantentang adanya kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor188/Pid.Sus/2020/PN Gsk. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik ;Memperhatikan dan membaca lebih lanjut Memori Banding yangdiajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagaiberkut : Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa

pertimbangan hukum PengadilanTingkat Pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat, benar dan cukupberalasan menurut hukum, demikian pula dengan pidana yang dijatuhkansudah sesuai serta adil;Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbanganpertimbanganPengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alin dan dijadikanpertimbangan sendiri bagi Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquodalam tingkat banding dengan tetap mempertahankan serta menguatkanPutusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 28 Juli 2020 Nomor188

dana bantuan keuangan ProgramPembangunan Jembatan dan Talud jalan di Desa Kenongorejo denganmelampirkan namanama tim pelaksana yang sudah dibentuk berdasarkanlampiran Keputusan Kepala Desa Kenongorejo nomor188/17/404.301.07/2013 yang terdiri dari :1.

dana bantuan keuangan ProgramPembangunan Jembatan dan Talud jalan di Desa Kenongorejo dengan54melampirkan namanama tim pelaksana yang sudah dibentuk berdasarkanlampiran Keputusan Kepala Desa Kenongorejo nomor188/17/404.301.07/2013 yang terdiri dari :1.

dana bantuan keuangan ProgramPembangunan Jembatan dan Talud jalan di Desa Kenongorejo denganmelampirkan namanama tim pelaksana yang sudah dibentuk berdasarkan61lampiran Keputusan Kepala Desa Kenongorejo nomor188/17/404.301.07/2013 yang terdiri dari :1.

Pendidikan D3, Agama Islam, PekerjaanKaryawan Swasta, tempat kediaman di Kota Cilegon,sebagai Pemohon;melawanTERMOHON, Umur 27 tahun, Pendidikan SMA, Agama Islam, PekerjaanKaryawan Swasta, alamat Kota Cilegon, sebagaiTermohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti dipersidangan;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2015yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor188

No. 188/Pdt.G/2015/PA Clg.Bahwa, pada harihari persidangan yang telah ditetapbkan, Pemohontelah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedang Termohon tidakdatang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagaiwakilnya/kuasanya yang sah walau menurut Relaas Panggilan Nomor188/Pdt.G/2015/PA.Clg, tanggal 02 April 2015 dan tanggal 10 April 2015 yangdiperiksa dan dibacakan di muka persidangan, Termohon telah dipanggilsecara sah dan patut menurut hukum;Bahwa, dengan tidak hadirnya Termohon maka perkara

Ketiga permohonan tidak melawan hak dan beralasan;Menimbang, bahwa incasu ternyata Termohon telah dipanggil secarasah dan patut menurut hukum sebagaimana Relaas Nomor188/Pdt.G/2015/PA.Clg, tanggal 2 April 2015 dan tanggal 10 April 2015,Termohon tidak ternyata mengajukan eksepsi ketidakwenangan PengadilanAgama Cilegon;Him. 5 dari 10. Put. No. 188/Pdt.G/2015/PA Clg.Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohonberalasan hukum dan atau tidak melawan hak?

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGADIBOYO NOMOR188/17/K/411.517.2007/2014 TENTANG PENETAPAN HARGA LELANGTANAH DESA DAN EKS.

UMUM TIDAK DENGAN CARALELANG TERBATAS SEBAGAIMANA DIAMANATKAN DALAM PERATURAN BUPATINGANJUK TERSEBUT, SERTA BENTENTANGAN DENGAN ASASASAS UMUMPEMERINTAHAN YANG BAIK YAITU ASAS KEPASTIAN HUKUM, ASASPENGHARAPAN DAN LARANGAN BERTINDAK SEWENANGWENANG ; DALAM EKSEPSI:MENIMBANG, BAHWA SETELAH MENCERMATI PERTIMBANGAN PERADILANTINGKAT PERTAMA, MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING TIDAK SEPENDAPATTERHADAP SEBAGIAN PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN SEPANJANG MENGENAIOBJEK SENGKETA BERUPA KEPUTUSAN KEPALA DESA NGADIBOYO NOMOR188

PUTUSAN No. 114/B/2015/PTTUN.SBYMENIMBANG, BAHWA KEPUTUSAN KEPALA DESA NGADIBOYO NOMOR188/17/K/411.517.2007/2014 TENTANG PENETAPAN HARGA LELANG TANAHDESA DAN EKS BENGKOK TAHUN ANGGARAN 2014/2015 TANGGAL 22SEPTEMBER 2014, YANG DITERBITKAN OLEH TERGUGATI, BESERTALAMPIRANNYA SEPANJANG NOMOR 12 BENGKOK CARIK UTARA JALAN DARITIMUR NOMOR URUT 1 SAMPAI DENGAN 9 DAN NOMOR 13 BENGKOK CARIKSELATAN JALAN DARI TIMUR NOMOR URUT 1 SAMPAI DENGAN 16 ADALAHMERUPAKAN SURAT KEPUTUSAN YANG BERSIFAT MENGATUR (REGELING

NEGARA SERTA KETENTUAN KETENTUAN LAIN YANGBERKENAAN DAN BERSANGKUTAN DENGAN PERKARA INI MENGADILI MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI TERGUGAT / PEMBANDING DAN TERGUGAT II / PEMBANDING II; MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYANomor : 161/G/2014/PTUN.SBY, TANGGAL 10 MARET 2015 YANGDIMOHONKAN BANDING; 772 nnn nnn nnn nn MENGADILI SENDIRIDALAM EKSEPSI MENERIMA SEBAHAGIAN EKSEPSI DARI TERGUGAT / PEMBANDING DAN TERGUGAT II / PEMBANDING II; MENYATAKAN KEPUTUSAN KEPALA DESA NGADIBOYO NOMOR188

Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor188/G/2019/ PTUNMDN. tanggal 07 Oktober 2019 yang dimohon banding;Halaman 4, Putusan Nomor 285/B/2019/PT.TUNMDNFormul02/Proksi01/KIM4. Menyatakan eksepsi Terbanding/Tergugat menolak seluruhnya;MENGADILI SENDIRI :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan batal dan atau tidak sah Laporan Hasil Pengujian KesehatanTim Medical Chek Up Rumah Sakit Umum Pusat H.

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor188/G/2019/PTUNMDN.;3.

untukmembayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untukPengadilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;Memperhatikan, pasalpasal dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986yang dirubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sertaperaturan perundangundangan lainnya yang berkaitan; MENGADILI Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor188

Berkas perkara Perdata Nomor 188/Pdt.G/2020/PN.Blb. dan suratsurat yangbersangkutan dengan perkara tersebut ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal2 September 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale BandungKelas IA tanggal 7 September 2020, dibawah Register Nomor188/Pdt.G/2020/PN.Blb, mengemukakan halhal sebagai berikut:1.

Jo Nomor 1/Pdt.BD/2021/PN.Blb. tanggal 11Januari 2021, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA,menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat, menyatakan bandingterhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, Nomor188/Pdt.G/2020/PN.Blb. tanggal 4 Januari 2021, dan telah diberitahukan kepadaTerbanding semula Tergugat pada tanggal 18 Januari 20219;Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat, telah mengajukanmemori banding tertanggal 30 Januari 2021, yang diterima

baru yang dapat dijadikan alasan untuk merubah ataumembatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, semuanya telah dipertimbangkandengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya olehkarena itu maka pertimbangan tersebut diambil alin oleh Majelis Hakim PengadilanTinggi dan dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini padatingkat banding ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatasmaka putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas JA, Nomor188

201917.18.19.20.21.22.23.keterangan pengembalian sisa dana hibah Pemprov Jatim kegiatanpavingisasi Jalan RW VI Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun KotaMalang;1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah ProvinsiJatim terhadap uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah),tertanggal 28 Maret 2014, dengan penyetor atas nama UNTUNGBUDI RAHARJO, SPd untuk pengembalian sisa dana hibah untukkegiatan pavingisasi jalan RW VI Kelurahan Sukun KecamatanSukun Kota Malang;1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor188

/199/KPTS/013/ 2013;tanggal 20 Maret 2013 tentang penerima hibah untuk dinamikamasyarakat yang diverifikasi oleh Biro Administrasi PembangunanSekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahap IV Tahun Anggaran2013;1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor188/199/KPTS/013/ 2013, tanggal 20 Maret 2013 tentang penerimahibah untuk dinamika masyarakat yang diverifikasi oleh BiroAdministrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa TimurTahap IV Tahun Anggaran 2013;1 (satu) lembar Petikan

Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor188/337/KPTS/013/ 2013, tanggal 8 Mei 2013 tentang penerimahibah untuk dinamika masyarakat yang diverifikasi oleh BiroAdministrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa TimurTahap VII Tahun Anggaran 2013;1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor188/337/KPTS/013/ 2013, tanggal 8 Mei 2013 tentang penerimahibah untuk dinamika masyarakat yang diverifikasi oleh BiroAdministrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa TimurTahap VII Tahun

Maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah AgungNo.379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan: suami isteri yang tidakberdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, makarumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan tidak mungkin untukdapat dipersatukan lagi;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan sepertitersebut di atas, maka putusan Mahkamah Syariyah Lhoksukon Nomor188/Pdt.G/2015/MSLsk tanggal 13 Agustus 2015 M bertepatan dengantanggal 28 Syawal 1436

UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, makabiaya pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan padatingkat banding dibebankan kepada Pembanding;Mengingat segala peraturan perundangundangan yang berlaku sertadalildalil Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima; Menguatkan putusan Mahkamah Syariyah Lhoksukon Nomor188