Ditemukan 8757 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : modu modal moses model moruk modis mondus morus madus modul
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-08-2016 — Putus : 22-12-2016 — Upload : 03-02-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 55/Pid.Sus./TPK/2016/PN.Bdg.
Tanggal 22 Desember 2016 — DRS. H. ALI SURAHMAN Bin EYE RAHYA als. H. ABDULLAH FUAD.
85 — 26
  • melihat pada Undangundang TIPIKOR No. 31 Tahun1999 maka disitu mengatur bagaimana penetapan alat bukti yang bisamenjadi dasar menetapkan seseorang sebagai tersangka dan alat buktiyang diajukan di persidangan yaitu harus diperoleh secara sah.Bahwa Ahli menjelaskan untuk TIPIKOR bisa juga melihat undangundangBPK, karena BPK sebagai institusi atau lembaga yang bisa memberikanlaporan atau temuan yang bisa ditindak lanjuti.Bahwa Ahli menjelaskan extraordinary crime TIPIKOR itu adalah antara lainkarena modus
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Perdata
Register : 09-03-2020 — Putus : 06-01-2021 — Upload : 10-02-2021
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Tbk
Tanggal 6 Januari 2021 — Penggugat:
SUCIPTO
Tergugat:
1.KAHAR
2.HASIM
3.NURLAILA
4.LURAH SUNGAI LAKAM BARAT
5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KARIMUN
6.UMARTA PARNINGOTAN PARDEDE
7.BONTOR K MARPAUNG
8.JOHANNES AGUSTONO
9.ANDRI MANURUNG
10.MARINGAN SIMAMORA
11.MULA LUMBAN RAJA
12.CHRISTIAN NADEAK
13.SABAM NADEAK
14.BERNANDUS MANALU
15.AHMAD MIZAN DENI REJEKI ADI
16.TURNADI JOKO SUPRAPTO
17.EMERSON MANULANG
18.SOPAR OMPUSUNGGU
19.ERWIN
20.SYAMSIR
21.HUSRI
22.MURNI
23.HADARIAN ARITONANG
24.JAMMERI NAINGGOLAN
25.WALMAN NAINGGOLAN
26.SUDUNG SITORUS
27.MANAOR SITANGGANG
28.CHANDRA RINDU F HUTAHAEN
29.DALIAN PANGGARIBUAN
30.TOHAP LUMBAN TORUAN
31.JAMES NABABAN
32.HOTBEN SIHOTANG
33.RUBEN LUMBAN TOBING
34.PASMAN TARIHORAN
35.ROBERT TAMPUBOLON
36.RUSTI SITUMORANG
37.JONNES AGUSTONO
38.CRISTIAN NADEAK
39.DALIAN PANGARIBUAN
168 — 64
  • .:1 Cakranegara, Kota Mataram Nusa Tenggara Barat.Bahwa Tergugat Rekonpensi telah nyaTIllnyata tidak memenuhikewajiban hukum dan telah dengan sengaja dan dengan etikad tidak baikmengklaim dengan melawan hukum tanah Milik Penggugat Rekonpensiyaitu dengan modus operandi membeli tanah dari orang yang tidak berhakdengan demikian dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum(onrecht matigedaad) sebagaimana telah diuraikan diatas oleh karenanyawajar kalau kepadanya dihukum untuk membayar ganti kerugian.Bahwa
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 09-03-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 30-07-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps
Tanggal 23 Juli 2020 — Penuntut Umum:
NI KOMANG SASMITI, SH., MH
Terdakwa:
I PUTU TIKA ARI UTAMA
293 — 545
  • Tentang unsur Secara Melawan Hukum :Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan Ketentuan Pasal 2 ayat (1)UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa yang"menjadi inti delik (bestanddeel delict) dari pasal tersebut adalah "adanya perbuatanmelawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dengan demikian menjadi sangatjelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atausarana (modus operand/) untuk mencapai tujuan yaitu memperkaya diri Sendiri atauorang
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-08-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 10/PID.SUS/TPK/2014/PN.KPG
Tanggal 15 Agustus 2014 — - Drs. CORNELIS RUDOLF KAPITAN alias CORNEL R. KAPITAN
67 — 32
  • Bahwa yang melatarbelakangi pembentuk undangundang merumuskan sifat melawan hukum didalam pasal 2 UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsitercermin pada kutipan penjelasan umum undangundang tersebut, yangberbunyi : ..Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangankeuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit,maka tindak pidana yang diatur dalam undangundang ini dirumuskansedemikian rupa sehingga meliputi perbuatanperbuatan memperkaya dirisendiri atau orang
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-01-2015 — Putus : 16-03-2015 — Upload : 08-04-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 16 Maret 2015 — SIRAJUDDIN Bin H.M. KASIM, DK
35 — 22
  • Hal mana jelas dinyatakan dalam penjelasan umumundangundang tersebut, yang dikutip berbunyi sebagai berikut : Agar dapatHalaman 133 dari 243 Putusan Nomor 04/Pid.SusTPK/2015/PN Plkmenjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan Negara atauperekonomian Negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang di aturdalam undangundang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawanhukum dalam
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 01-09-2016 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2449 K/PID.SUS/2015
Tanggal 1 September 2016 — SURYADI bin M. ALI, dkk
103 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Secara Melawan Hukum disebutkan:Bahwa terhadap keseluruhan pertimbangan dalam putusan Majelis HakimPengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh telah mengesampingkan hukumpembuktian, tidak memperhatikan secara seksama adanya kekuatanpembuktian dan alat bukti yang diperoleh di persidangan PengadilanNegeri/Tipikor Banda Aceh, dalam rangka menjelaskan modus operandidari para Terdakwa yang memiliki sifat atau mencerminkan sifat melawanhukum, yang sudah cukup diperoleh dalam persidangan yaitu sebagaiberikut:a
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-02-2014 — Putus : 12-05-2014 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN DENPASAR Nomor 03/PID.SUS/TPKR/2014/PN DPS
Tanggal 12 Mei 2014 — Drs. I GUSTI LANANG BAGUS ARNAWA
43 — 15
  • Unsur secara melawan hukumMenimbang, bahwa apabila mencermati rumusan Ketentuan Pasal 2 ayat(1) UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwayang "menjadi inti delik (bestanddeel delict) dari pasal tersebut adalah "adanyaperbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dengan demikian207menjadi sangat jelas bahwa konsitruksi perobuatan melawan hukum harusdijadikan sebagai cara atau sarana (modus operandi) untuk mencapai tujuanyaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 14-08-2020 — Upload : 01-09-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr
Tanggal 14 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
YOYOK SATRIO, SH
Terdakwa:
JULIANSYAH, S.Sos BIN Alm. ROSIDI
133 — 36
  • Di dalam PenjelasanUmum UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999, disebutkan : "Agar dapatmenjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atauperekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidanayang diatur dalam UndangUndang ini dirumuskan sedemikian rupa, sehinggameliputi perbuatanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi secara "melawan hukum dalam pengertian formil danmateriil.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-05-2015 — Putus : 23-09-2015 — Upload : 15-04-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr
Tanggal 23 September 2015 — SYAHRUL RAMADHAN Als ADAN Bin H. ABDUL RAHMAN (Alm)
67 — 28
  • Unsur Secara Melawan Hukum.Menimbang, bahwa pencantuman unsur secara melawan hukumdalam pasal ini merupakan penegasan cara atau modus operandi(strafmodus), untuk membedakan dengan tindak pidana serupa lainnya, atauuntuk melindungi setiap orang yang melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi, tetapi tidak dilakukan secara melawan hukum atau menurut hukum ;Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (wederechtelijk) iniMenurut Mr. D.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
AMBROS KEDA Bin FRANS GILI
115 — 36
  • Ahli berpendapat bahwa modus pencucian uang yang digunakanoleh Terdakwa:1) Menggunakan rekening atas nama pihak lain untuk melakukantransaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasaldari hasil tindak pidana, bertujuan agar transaksi yangdilakukan tidak terlinat sebagai transaksi yang dilakukan untukkepentingan tersangka (sebagai beneficial owner ataupenerima manfaat), sehingga asal usul harta kekayaan tidakdiketahui berasal dari hasil tindak pidana;2) Melakukan transaksi dengan cara menggunakan
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus
Register : 06-09-2012 — Putus : 30-08-2012 — Upload : 19-10-2012
Putusan PN MANADO Nomor 09/Pid.Sus/2012/PN.Mdo
Tanggal 30 Agustus 2012 — Suawa J. Daniel
90 — 22
  • Hal tersebut jelas dinyatakandalam penjelasan umum Undangundang tersebut, yang dikutip berbunyisebagai berikut Agar dapat menjangkau berbagai modus operandipenyimpangan Keuangan Negara atau perekonomian Negara yang semakin195canggih dan rumit, maka tindak pidana yang di atur dalam undangundang inidi rumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatanperbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara MelawanHukum dalam pengertian materiil dan formil.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum
Register : 04-10-2016 — Putus : 27-12-2016 — Upload : 22-06-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1395/Pid.Sus/2016/PN Jkt. Pst
Tanggal 27 Desember 2016 — DWI ANGGIA PERMADI, SE alias DWI
197 — 110
  • Bahwa modus operandi dalam menerbitkan dan/ atau menggunakanfaktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Prinsipdasarnya pembeli akan lebih cenderung membeli barang (bahan baku)yang harganya lebih murah. Barang yang harganya lebih murah tersebutbiasanya dibeli dari pasar gelap karena dalam harga yang harus dibayartersebut tidak terdapat nilai PPN sedangkan dalam harga yang harusdibayar untuk barang yang diperoleh dari Pengusaha Kena Pajak (PKP)terdapat nilai PPN.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 07-04-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 30-11-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 392/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 18 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
SHUBHAN NOOR HIDAYAT,SH.
Terdakwa:
REN LING
218 — 130
  • menjadi dasar para ahli mengatakan bahwadelikdelik pemalsuan itu kerugiannya, atau potensi kerugiannya yangbersifat materil dan in materil;Bahwa menurut Ahli, unsur (elemen) yang harus terpenuhi adalah bahwaseorang telah melakukan tindak pidana Pemalsuan surat dan ataumenempatkan keterangan palsu kedalam akta authentik, sebagaimanadimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP;Bahwa tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalamPasal 263 KUHP, dapat terjadi dengan dua cara (straf modus
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-07-2017 — Putus : 26-10-2017 — Upload : 27-11-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 26 Oktober 2017 — PURWADI NUGROHO Bin JAYADI
53 — 18
  • Berdasarkan penjelasan pasal tersebutapabila PPK menandatangani Buktibukti diantaranya BAST dan BAPPmaka PPK yang harus bertanggung jawab dari segi kKebenaran material danakibat yang timbul akibat penggunakan BAPP dan BAST;Bahwa terkait jika ditemukan dalam pelaksanaan kontrak penyimpangandengan modus pinjam perusahaan sehingga perusahaan pemenang tidakmelaksanakan pekerjaan secara langsung melainkan dilakukan oleh pihaklain yang tidak terdapat dalam kontrakdan juga ditemukan personil tenagaahli
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 07-04-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 30-11-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 393/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 18 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
DYOFA YUDHISTIRA, SH
Terdakwa:
SUMUANG MANULANG, S.H.
251 — 130
  • menjadi dasar para ahli mengatakan bahwadelikdelik pemalsuan itu kerugiannya, atau potensi kerugiannya yangbersifat materil dan in materil;Bahwa menurut Ahli, unsur (elemen) yang harus terpenuhi adalah bahwaseorang telah melakukan tindak pidana Pemalsuan surat dan ataumenempatkan keterangan palsu kedalam akta authentik, sebagaimanadimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP;Bahwa tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalamPasal 263 KUHP, dapat terjadi dengan dua cara (straf modus
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-04-2016 — Putus : 05-09-2016 — Upload : 11-12-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 5 September 2016 — NINING ROSTIANINGSIH, S.Pd., BintiSUHARDI
143 — 23
  • ;Menimbang, bahwa selain membuat LPJ Penggunaan BOS SDNKejaksan Cirebon, Terdakwa juga membantu membuatkan LPJ PenggunaanDana BOS untuk SDN Pangrango dengan modus yang serupa;Halaman 248 dari 262 Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2016/PN.BdgMenimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelahdikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapandan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahananterhadap
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 17-03-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
Ronald Reagan Siagian
Terdakwa:
HUSNI BIN ALM YUSUF
115 — 75
  • tersebut dapat dipidana ;Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas melawanhukum secara formil berarti perbuatan yang dilakukan melanggar ataubertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku,sehingga untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa dalam perkaraini termasuk kategori melawan hukum formil atau tidak haruslah dilihatapakah ada peraturan perundangundangan yang dilanggar Terdakwa .Menimbang, bahwa pencantuman unsur secara melawan hukumdalam pasal ini merupakan penegasan cara atau modus
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-09-2014 — Upload : 11-02-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 52/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda
Tanggal 4 September 2014 — Drs. FIKRI HAKIMI,M.AP Bin H.MAHESTA
84 — 26
  • Oleh karena itu, pihakpihakyang diduga terlibat, modus operandi dan unsur melawan hukum atas167penyimpangan yang terjadi merupakan tanggung jawab Kejaksaan NegeriTanah Grogot.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-05-2015 — Putus : 23-09-2015 — Upload : 14-12-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr
Tanggal 23 September 2015 — MUHAMMAD NASIR Bin M. NUR
74 — 16
  • Unsur Secara Melawan Hukum.Menimbang, bahwa pencantuman unsur secara melawan hukumdalam pasal ini merupakan penegasan cara atau modus operandi(strafmodus), untuk membedakan dengan tindak pidana serupa lainnya, atauuntuk melindungi setiap orang yang melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi, tetapi tidak dilakukan secara melawan hukum atau menurut hukum ;Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (wederechtelijk) iniMenurut Mr. D.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-05-2015 — Putus : 28-09-2015 — Upload : 29-10-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2015/PN Yyk
Tanggal 28 September 2015 — NANANG SUBUH ISNANDI Bin MOEHAIL
390 — 159
  • Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif, yaitusuatu perbuatan meskipun menurut peraturan perundang undanganmerupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurutpenilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum,perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawanhukum; Menimbang, bahwa didalam penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999dikatakan : Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangankeuangan negara atau perekonomian