Ditemukan 8757 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : modu modal moses moruk model mondus morus madus modis modul
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 08-10-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1621 K/PID.SUS/2013
Tanggal 8 Oktober 2013 — ERVAN FAJAR MANDALA ; Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat
164 — 314 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal mana jelas dinyatakan dalam penjelasan umum undangundangtersebut, yang dikutip berbunyi sebagai berikut : agar dapat menjangkauberbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atauperekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidanayang diatur dalam undangundang ini dirumuskan sedemikian rupa sehinggameliputi perobuatanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil danmateriil.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-12-2013 — Upload : 18-02-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 39/PID.SUS/2013/PN.KPG
Tanggal 12 Desember 2013 — STANISLAUS
58 — 36
  • Bahwa yang melatarbelakangi pembentuk undangundang merumuskan sifat melawan hukum di dalampasal 2 UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tercermin padakutipan penjelasan umum undangundang tersebut, yang berbunyi : ..Agar dapatmenjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atauperekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yangdiatur dalam undangundang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputiperbuatanperbuatan memperkaya diri sendiri atau
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 28-04-2014 — Upload : 07-01-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2349 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 28 April 2014 — KHOIRUN ASRAN DAULAY ;
52 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sebagaimana dalam penjelasan Umum Undang Undangtersebut, yang dikutip berbunyi sebagai berikut "agar dapat menjangkauberbagai modus operandi penyimpangan Keuangan Negara atau PerekonomianNegara yang semakin canggih dan rumit makatindak pidana yang diatur dalam undangundang ini dirumuskan sedemikianrupa sehingga meliputi perbuatanperbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertianFormil dan Materiil".par pard ltrpars51qji1720110ri0s1360slmultl1widctlpar
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-12-2013 — Upload : 18-02-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 38/PID.SUS/2013/PN.KPG
Tanggal 12 Desember 2013 — STEPHANUS NAMA KEDA, S.E.
67 — 24
  • Bahwa yang melatar belakangi pembentuk undangundangmerumuskan sifat melawan hukum di dalam pasal 2 UndangUndangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi tercermin pada kutipanpenjelasan umum undangundang tersebut, yang berbunyi : ..Agar dapatmenjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negaraatau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindakpidana yang diatur dalam undangundang ini dirumuskan sedemikian rupasehingga meliputi perbuatanperbuatan memperkaya diri sendiri atauorang
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-03-2012 — Upload : 10-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor No.78/Pid.sus/2011/PN-TIPIKOR-Smg
Tanggal 21 Maret 2012 — H. Untung Sarono Wiyono Sukarno, SH (TERDAKWA)
129 — 47
  • Hal manajelas dinyatakan dalam penjelasan umum undangundang tersebut, yang dikutipberbunyi sebagai berikut: Agar dapat menjangkau berbagai modus operandipenyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakincanggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undangundang inidirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatanperbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawanhukum dalam pengertian formil dan materiil.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
MUHAMAD YOSMIANTO Bin MUHAMMAD JUSUF ADJIR Alm.
103 — 33
  • sejak tanggal30 Oktober sampai dengan 24 November 2017.Batasan Tanggung Jawab Penugasan : terbataspada simpulan pendapat atas hasil audit dalamrangka penghitungan kerugian keuangan negaraatas perkara dugaan tindak pidana korupsiPembebasan Lahan RPU pada SKPD DPKP KotaBalikpapan TA. 2015 berdasarkanHalaman 160 dari 304 Putusan Nomor 44/Pid.SusTPK/2018/PN SmrBahwa Abiidata/bukti/dokumen yang diperoleh melalui PenyidikKepolisian Daerah Kalimantan Timur.Oleh karena itu pihakpihak yang diduga terlibat,modus
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-01-2016 — Putus : 13-06-2016 — Upload : 07-11-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 4/Pid. Sus - Tpk/2016/PN Dps.
Tanggal 13 Juni 2016 — I GUSTI PUTU SUGIWINATHA, ST.
96 — 50
  • Penuntut Umum, maka hal demikian harus dibuktikan dalam unsurunsurberikutnya ;Unsur ke2 : Secara Melawan Hukum ;Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan Ketentuan Pasal 2ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dapat disimpulkanbahwa yang "menjadi inti delik (bestanddeel delict) dari pasal tersebut adalah"adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dengandemikian menjadi sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukumharus dijadikan sebagai cara atau sarana (modus
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-08-2013 — Putus : 10-01-2014 — Upload : 10-11-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 40/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PBR
Tanggal 10 Januari 2014 — -SYAFRUDDIN SAYUTI
112 — 37
  • Di dalam Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 31Tahun 1999, disebutkan: Agar dapat menjangkau berbagai modus operandipenyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggihdan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam UndangUndang ini dirumuskansedemikian rupa, sehingga meliputi perbuatanperbuatan memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi secara *melawan hukum dalam pengertianformil dan materiil Dengan perumusan tersebut pengertian melawan hukum dalamtindak pidana
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 02-07-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 19-11-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 13 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
DR. AFRILLIANNA PURBA, SH. MH
Terdakwa:
ZULYUSRI, SE Bin UMAR DJAKFAR
194 — 297
  • Dengan demikian menjadisangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikansebagai cara atau sarana (modus operandi) untuk mencapai tujuan, yaitumemperkaya diri Sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut ;Menimbang, bahwa untuk mengatasi atau menekan NPL yangtinggi dan memperbaiki kinerja di Bank Riau Kepri Cabang PembantuDaluDalu, ARDINOL AMIR mempunyai ide dengan cara mencari paranasabah yang namanya dapat dipakai untuk pengajuan kredit, danuangnya digunakan untuk membayar
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-12-2013 — Upload : 18-02-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 40/PID.SUD/2013/PN.KPG
Tanggal 12 Desember 2013 — MUHAMAD MAHFUD
53 — 210
  • Bahwa yang melatar belakangi pembentuk undangundangmerumuskan sifat melawan hukum di dalam pasal 2 UndangUndangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi tercermin pada kutipanpenjelasan umum undangundang tersebut, yang berbunyi : ..Agar dapatmenjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negaraatau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindakpidana yang diatur dalam undangundang ini dirumuskan sedemikian rupasehingga meliputi perbuatanperbuatan memperkaya diri sendiri atauorang
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 27-01-2020 — Putus : 24-08-2020 — Upload : 12-03-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 24 Agustus 2020 —
312 — 179
  • MasaPajak Pertambahan Nilai untuk masa Desember 2015 dan PT ROYALINDUSTRIES INDONESIA juga tidak menyetorkan Pajak PertambahanNilai yang telah dipungut untuk masa Desember 2015;2) PT ROYAL INDUSTRIES INDONESIA telah melakukan tindak pidanaperpajakan dengan cara tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan MasaPajak Pertambahan Nilai untuk masa Januari 2016 s.d April 2016 danPT ROYAL INDUSTRIES INDONESIA juga tidak menyetorkan PajakPertambahan Nilai yang telah dipungut untuk masa Januari s.dDesember 2016Bahwa modus
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-03-2012 — Upload : 01-04-2012
Putusan PN SEMARANG Nomor 78/PID.SUS/2011/PN.TIPIKOR.SMG
Tanggal 21 Maret 2012 — UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO
166 — 221
  • Hal mana jelasdinyatakan dalam penjelasan umum undangundang tersebut,yang dikutip berbunyi sebagai berikut: Agar dapatmenjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangannegara atau perekonomian negara yang semakin canggih danrumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang undangini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perobuatanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu. korporasi secara melawan hukum dalam pengertianformil dan materiil.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-04-2014 — Putus : 04-09-2014 — Upload : 24-12-2014
Putusan PN TERNATE Nomor 15/Pid.Tipikor/2014/PN Tte
Tanggal 4 September 2014 — ADNAN FIHIR, S.Sos
83 — 27
  • memusuhi hukum ;Menimbang, bahwa jika pengertian menyalahgunakan wewenang dalamkonsep hukum pidana selalu diparalelkan dengan konsep dtournement de pouvoirdalam hukum administrasi,makasecara melawan hukum dalam konsep hukum pidanadapat dipararelkan dengandaad van wilekeur atau tindakan yang sewenangwenangatau tindakan sekehendak hatinya sendiri atau tindakan diatas hukum dalam hukumadministrasi;Menimbang, bahwa pencantuman unsur secara melawan hukum dalampasal ini merupakan penegasan cara atau modus
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-09-2014 — Putus : 13-01-2015 — Upload : 01-04-2015
Putusan PN TERNATE Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN Tte
Tanggal 13 Januari 2015 — HALIL GAUS, BA
78 — 29
  • 8081) ;Menimbang, bahwa jika pengertian menyalahgunakan wewenang dalamkonsep hukum pidana selalu diparalelkan dengan konsep dtournement depouvoir dalam hukum administrasi, maka secara melawan hukum dalam konsephukum pidana dapat dipararelkan dengan daad van willekeur atau tindakanyang sewenangwenang atau tindakan sekehendak hatinya sendiri atautindakan diatas hukum dalam hukum administrasi ;Menimbang, bahwa pencantuman unsur hukum secara melawan hukumdalam pasal ini merupakan penegasan cara atau modus
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 17-11-2017 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 25-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 262/Pid.Sus-TPK/2017/PN SBY
Tanggal 5 April 2018 — Penuntut Umum:
SYAFRUDDIN, SH
Terdakwa:
WARSO WIDANARTO, SE
178 — 84
  • Oleh penjelasan umum UndangUndang No. 31 Tahun1999 disebutkan agar UndangUndang No. 31 Tahun 1999 dapat menjangkauberbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara dan perekonomiannegara yang semakin canggih dan rumit;Hal. 221 Putusan Perkara Nomor: 262/Pid.sus/TPK/2017/PN Sby.Menimbang bahwa dalam ajaran sifat melawan hukum materiil dalamfungsinya yang positif, yaitu.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 02-07-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 19-11-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 13 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
DR. AFRILLIANNA PURBA, SH. MH
Terdakwa:
SYAFRIZAL BIN SIRAJUDDIN
136 — 30
  • Dengan demikian menjadisangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikansebagai cara atau sarana (modus operandi) untuk mencapai tujuan, yaitumemperkaya diri Sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut ;Menimbang, bahwa untuk mengatasi atau menekan NPL yangtinggi dan memperbaiki kinerja di Bank Riau Kepri Cabang PembantuDaluDalu, ARDINOL AMIR mempunyai ide dengan cara mencari paranasabah yang namanya dapat dipakai untuk pengajuan kredit, danuangnya digunakan untuk membayar
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-06-2016 — Upload : 18-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn
Tanggal 30 Juni 2016 — - Drs. EDDY SYOFIAN,MAP
162 — 53
  • Berdasarkan surat permintaan bantuan penghitungan kerugiannegara dari Pimpinan Kejaksaan Agung, pihak Kejaksaan Agungmelakukan ekspose kepada pihak BPK untuk menjelaskan pokokpermasalahan, kasus posisi dan modus operandi serta buktibuktiyang telah diperoleh penyidik Kejaksaan Agung sebagai dasarpenugasan untuk penghitungan kerugian negara.Halaman 104Putusan Perkara No.19/Pid.SusTPK/2016/PN.Mdnb. Memproses dan menerbitkan surat tugas untuk melakukanpenghitungan kerugian negara.c.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-01-2017 — Putus : 21-01-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 8/PID.SUS.TPK/2017/PN.KPG
Tanggal 21 Januari 2017 — Anton Setyawan alias Antonius Anton Setiawan alias Anton
64 — 30
  • Oleh penjelasan umum UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan agarUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 dapat menjangkau berbagai modus operandipenyimpangan keuangan Negara dan perekonomian Negara yang semakin canggih dan rumit;Menimbang, bahwa dalam ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yangpositif, yaitu suatu perobuatan, meskipun oleh peraturan perundangundangan tidak ditentukansebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifatmelawan hukum,
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 24-05-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 20-09-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 371/PDT/2021/PT SBY
Tanggal 19 Agustus 2021 — Pembanding/Tergugat I : PT ANEKA TAMBANG TBK Diwakili Oleh : Christien Natalia., S.H
Pembanding/Tergugat V : EKSI ANGGRAENI Diwakili Oleh : Yohan Dwi Kurniawan., S.H
Terbanding/Penggugat : BUDI SAID
Terbanding/Turut Tergugat I : BUTIK EMAS LOGAM MULIA SURABAYA I PT ANEKA TAMBANG TBK
Terbanding/Turut Tergugat II : YOSEP PURNAMA Vice President Precious Metal Sales and Marketing
Terbanding/Turut Tergugat III : ABDUL HADI AVICIENA General Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat IV : NUR PRAHESTI WALUYO Trading Asisten Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat V : YUDI HERMANSYAH Trading dan Services Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat VI : NUNING SEPTI WAHYUNINGTYAS Retail Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat VII : PT INCONIS NUSA JAYA
Turut Terbanding/Tergugat II : ENDANG KUMORO Kepala BELM Surabaya I ANTAM
Turut Terbanding/Tergugat III : MISDIANTO Tenaga Administrasi BELM Surabaya I ANTAM
Turut Terbanding/Tergugat IV : AHMAD PURWANTO General Trading Manufacturing And Service Senior Officer
941 — 1010
  • tingkat Pertama tersebut masih di bawah nilai rinciankerugian yang telah dibuktikan akibat terganggunya kesehatanTerbanding I/Penggugat.Dengan demikian pertimbangan dan amar Putusan Judex Facti tingkatPertama pada Pengadilan Negeri Surabaya tentang ganti kerugianImmateriil sudah tepat dan patut dipertahankan, sehingga layak untukdiambil alin oleh Judex Facti pada tingkat Banding.Relevansi Dua Putusan Perdata Sebagaimana Maksud Bukti P666 Dan BuktiP667 Dalam Perkara A quo Adalah Menunjukkan Adanya Modus
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-11-2016 — Upload : 23-02-2017
Putusan PN JAMBI Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jmb
Tanggal 14 Nopember 2016 — ASWAN ZAHARI, S.Pd Bin ZAHARI
89 — 26
  • dimaksudmemperkaya adalah menambah harta atau benda yang menjadi milik sendiriatau orang lain atau suatu korporasi;Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor570/K/Pid/1993 tanggal 4 September 1993, dalam kaedahnya juga menyatakanbahwa yang dimaksud memperkaya adalah menjadikan orang yang belumkaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undangundang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa agardapat menjangkau berbagai modus