Ditemukan 9444 data
Urut Berdasarkan
Register : 15-09-2016 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 09-05-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 218/G/2016/PTUN.JKT Tanggal 27 April 2017 — PT. MITRA LIMA R;1. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 2. PT. LAGUNA ALAM ABADI, DKK
112 — 111
112 — 111
Putusan Nomor: 218/G/2016/PTUN.JKTB.Penggugat sarat akan adanya sengketa milik yang harusdiselesaikan melalui ranah peradilan umum (Pengadilan Negeri),sehingga sudah teruji dan terbukti bahwa satusatunya penentuuntuk menguji kKeabsahan objek sengketa a quo adalah substansihak kepemilikan atas tanah objek sengketa yang merupakankewenangan peradilan umum untuk terlebih dahulumenyelesaikan persoalan hukumnya.Berdasarkan hal tersebut, Tergugat Il Intervensi mohon kepada YangMulia Majelis Hakim untuk
Putus : 18-02-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015 Tanggal 18 Februari 2016 — 1. DEDE DARUS SALAM, DKK VS YUKI IRAWAN , DK
50 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 801 K/Pdt.SusPHI/2015Bahwa selama berkerja pada Tergugat, Para Penggugat hanya diberikanmakanan yang terdiri dari nasi, tempe dan garam yang jauh dari sarat gizi.Demikian pula Para Penggugat tidur hanya beralaskan tikar dalam suaturuangan kecil berukuran 8 x 6 meter yang ditempati bersama sekitar empatpuluh orang. Ruangan mana tanpa ventilasi dan lembab sehinggasangatlah tidak layak huni. Selain itu Tergugat pun tidak memberikanfasilitas dan peralatan keamanan kerja yang memadai.
Register : 14-07-2017 — Putus : 18-10-2017 — Upload : 27-10-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 429/PDT/2017/PT.DKI Tanggal 18 Oktober 2017 — Ny.WIWIEK TJOKROSAPUTRO CS >< PT.IDOLA TUNGGAL CS
222 — 147
222 — 147
IDOLA TUNGGAL.12.Bahwa berdasarkan Penetapan Nomor : 283/PDT.P/2006/PN.JKT.BAR.tanggal 07 Agustus 2006, pada tanggal 25 Agustus 2006, Tergugat II telahHal 8 dari 188 Hal Putusan Nomor 429/PDT/2017/PT.DKImengadakan RUPS Ketiga yang sarat dengan pelanggaran hukum denganagenda pokok :1) Laporan Keuangan dan Kegiatan Usaha Perseroan Tahun 1998 s/d2005;2) Pembebasan dan Pelepasan Pertanggung jawaban PengurusPerseroanTahun 1998 s/d 2005;3) Perubahan Susunan Pengurus;4) Pengeluaran Modal dalam Simpanan;
Register : 25-11-2015 — Putus : 08-03-2016 — Upload : 04-08-2016
Putusan PN PADANG Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg Tanggal 8 Maret 2016 — Drs. H. M. Syamri Adnan, SH, MH.I
95 — 34
95 — 34
Bahwa yang melaksanakan negosiasi harga tanah adalah terdakwa dan saksisendiri;Bahwa seluruh dana sebesar Rp. 900.000.000, (sembilan ratus juta rupiah)sudah dicairkan untuk pengadaan tanah proyek tersebut;Hal. 25 dari 107 Putusan No39/Pid.SusTPK/2015/PN PdgBahwa Proses pembayaran dilakukan dengan cara terlebih dahulu dilakukanpermintaan pencairan dana ke KPPN Bukittinggi sebesar Rp. 900.000.000,(sembilan ratus juta rupiah) ;Bahwa sarat pencairan dana tersebut dengan mengajukan SPM ;Bahwa Tanah tersebut
Putus : 02-05-2017 — Upload : 05-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 323 K/PID/2017 Tanggal 2 Mei 2017 — GIYARSO bin MARTO SUTARNO
113 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
113 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
Padahal yang dibutunkan sebagai saksi adalahorang yang benarbenar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur(vide penjelasan Pasal 185 Ayat (6) KUHAP);Artinya Polisi yang melakukan penangkapan, penyelidikan danpenyidikan dalam memberikan keterangan sebagai saksi karena posisinyayang sarat akan kepentingan;Bahwa dalam perkara ini, ketika Jaksa peneliti mendapatkan berkas daripihak Penyidik, seharusnya tidak segera menyatakan berkas perkara inisudah lengkap karena dari saksi yang diajukan pihak
Register : 19-11-2019 — Putus : 02-04-2020 — Upload : 03-04-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk Tanggal 2 April 2020 — Penuntut Umum:
HASRUL, SH
Terdakwa:
ABAS KUDA, S.Sos
176 — 130
HASRUL, SH
Terdakwa:
ABAS KUDA, S.Sos
176 — 130
SULISTYO BUDI (anggota),saudara MARTHINUS W.K.MUDARIHI, ST(anggota) dan Saksi sendiri selaku Ketua Panitia Pelelangandan item yang di evaluasi yakni Administrasi ,DokKumen Perusahaan, Nilaipenawaran,sedangkan hasil evaluasi kami adalah dari ketiga perusahantersebut yang lulus dan memenuhi sarat hanya dua perusahaan yakniCV.MAMUR JAYA dan CV.ALAM BARU sedangkan untuk CV.MEKAhalaman 65 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.SusTPK/2019/PN.MnkMPUDER JAYA dalam evaluasi teknis tingkat satu sudah gugur karnapersonil
Register : 04-01-2021 — Putus : 05-08-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.JS Tanggal 5 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
134 — 62
134 — 62
Karena itu, Penggugat menolakuraian yang sarat dengan kebohongan dalam angka 7.6.12. Bahwa Penggugat masih membantah dan menolak dengan tegasdalil Tergugat dalam angka 7.7 surat jawaban pada halaman 45,khususnya yang menyatakan bahwa Penggugat meminta rumah dibelikandi kawasan elit karena malu masih tinggal di rumah mertua yang telahdiikhlaskan untuk dihuni hanya oleh Penggugat, Tergugat dan anakanak diwilayah Jagakarsa (Jl.
Register : 16-04-2014 — Putus : 18-08-2014 — Upload : 10-09-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg Tanggal 18 Agustus 2014 — I. HAIRUL EMRI, ST bin MAT NUR
II. BURHAIDI bin IBRAHIM
119 — 37
119 — 37
Cahaya Gunung Mas;meskipun laporanlaporan tersebut tidak diakui kebenarannya, karena tim PHO tidakpernah turun ke lapangan untuk memeriksa hasil pekerjaan;Menimbang, sesuai fakta yang terungkap di persidangan bahwapekerjaanpembangunan jalan Jagaraga perkantoran Pemkab OKUS adalah sarat Kolusi, Korupsi danNepotisme (KKN), sejak awal dianggarkannya proyek ini dalam DPA SKPD DinasPekerjaan Umum Pemkab OKU memang rekanannya sudah ditentukan oleh Kepala DinasPekerjaan Umum saksi Ir.
Putus : 07-01-2019 — Upload : 08-01-2019
Putusan PT MATARAM Nomor 190 / PDT / 2018 / PT.MTR Tanggal 7 Januari 2019 — ACHMAD MUSLIHUDDIN sebagai PEMBANDING Melawan KEPALA DESA KUTA, Dkk sebagai PARA TERBANDING Dan KEPALA KANTOR PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH sebagai TURUT TERBANDING
91 — 64
91 — 64
sejalan dengan pendapat Prof.Soetandyo Wignjosoebroto, SH, yang menjelaskan bahwa pada masatransisi atau berkembang, negara cenderung mengabaikan hakhakprivat penduduk dengan cara menggunakan kekuatan ekstralegaldaripada mengedepankan aturan hukum (rule of the law) dalammenyelesaikan masalah.Hukum yang memprioritaskan prosedur dan proses privaatrechtelijkyang pada hakikatnya merupakan proses demokratis yangmendahulukan publiek rechtelijk yang dalam masamasa transisi dinegaranegara berkembang terkesan sarat
Register : 18-01-2019 — Putus : 25-02-2020 — Upload : 12-03-2020
Putusan PA GIRI MENANG Nomor 66/Pdt.G/2019/PA.GM Tanggal 25 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
111 — 113
111 — 113
belenggupositivismekarena dengan menjadikan legalistikpositivistik yang hanyaberbasis peraturan tertulis (RuleBound) maka akan sulit menangkap hakikatkebenaran;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Pengadilanitu bukan suatu institusi hukum yang steril yang hanya berurusan denganpengkongkritan undangundang melainkan memiliki jangkauan yang lebih luasdaripada itu, Pengadilan harus menjadi institusi sosial yang peka terhadapdinamika yang bergerak disekitarnya, la adalah pengadilan yang sarat
Register : 25-10-2018 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 29-01-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 135/PDT/2018/PT KPG Tanggal 4 Desember 2018 — -. CHARLY AMENEHUNG UTOMO VS -. SARIFUDIN DAENG SIRATANG, DKK
145 — 85
145 — 85
Sebelum Majelis Hakim lebih jauh memeriksa bagian pokok perkara a quo,mohon kiranya Majelis Hakim dapat terlebin dahulu memeriksabantahan/tangkisan Para Tergugat atas gugatan Penggugat Hal ini tidak laindemi terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sertaterwujudnya sistem peradilan yang lebih efektif dan efisien, mengingat padafaktanya gugatan Penggugat tidak berdasar dan sarat akan cacat formil(pelanggaran formil) yang menyebabkan gugatan a quo tidak sah dan sudahselayaknya
Register : 12-12-2017 — Putus : 26-06-2018 — Upload : 15-07-2019
Putusan PN TARAKAN Nomor 34/Pdt.G/2017/PN TAR Tanggal 26 Juni 2018 — 1 Drs WILLIAM F
2 TUANI SIMATUPANG
3 DOMIRITAN
4 DHEA AYU P
5 NUR YANTI
6 FARIDA BAREK
7 NURHAYATI
8 ERNAWATI U
9 RAHMAWATI
10 J.H. MANURUNG
11 DOMI L KADU
12 RAHMAN
13 DONI
14 F MINO
15 YORIS
16 BARNADUS ARAM
17 MARTINUS BALE
18 ARNOL
19 SUWARDI
20 ERIK ERMAWATI
21 MUHTAR
22 LUKAS
23 YANTO
24 ADE IRIANSYAH
25 DARSONO
26 ABDUL HAMID
27 ARDI MORE
28 DOMIANUS
29 SANJANUR
30 JEMY
31 AGUS SALIM AW
32 RUSTAM
33 MARTA MA
34 MARIA ARAN
35 KRISTINA RARE
36 ATI NOLDUS
37 SIMON
38 DAENG
39 ANDI JUSMADI
40 DANIEL HUKI
41 FERDINANDUS LEMBONG
42 BLASI TUKAN
43 SAHARIN
44 HERMAN
45 DONY PAN
46 LARAS
47 FIL
48 MARTHA
49 LARAPI
50 PELIS
51 GABRIEL SIBU
52 SUWARDI
53 SYAHRAN
54 RIDWAN NAINGGOLAN
55 RUSLIN R,Spi, M.Si
56 SABARIA
57 AGUS SOLIM
58 LIANA
59 TURIKA
60 AMBO ASIS
61 MUJIONO
62 SAWITRI
63 BAKRI
64 HASLINDA
65 RIA
66 PHILIPUS K MARAN
67 JEREMIYAS LULI DONI
68 FABIANUS PAYONG GERODA
69 STEVANUS BABA
70 AGNES B
71 RISMAWATI
72 HERU FERNANDES DONI
73 REGINA BENGA
74 MAPATI
75 NORMAWATI
76 NUR PUTRI BUGIS
77 BERNADETE RAREK
78 ASMAWATI
79 ELISABETH LIN
239 — 103
239 — 103
atau tahun 2014, pemegang SIM TN sudah wajibHalaman 71 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Padt.G/2017/PN TARmengajukan permohonan hak atas objek dalam SIM TN namun hal itu tidakdilakukan sampai dengan sekarang, dan ternyata didalam uraian SIM TN yangdiajukan dalam persidangan, tidak memiliki limit waktu berlaku, sehinggamembuat keadaan makin tambah tidak teratur, oleh karena itu menurutpenilaian Hakim Anggota dan Hakim Anggota II bahwa SIM TN dimaksudharus ditelusuri keberadaannya karena sarat
Putus : 14-06-2017 — Upload : 29-10-2019
Putusan PN PRAYA Nomor 37/PDT.G/2016/PN.Pya Tanggal 14 Juni 2017 — - SURYO, Sebagai Penggugat
Melawan :
-PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT / GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, DKK. Sebagai Para Tergugat.
194 — 116
194 — 116
oleh orang atau badan hukum yang tidak bersetatussebagai pemegang hak maka tentu akte pelepasan entah akte itu dibawah tangan atau akte otientik atau akte ini dibuat dihadapan kantorpertanahan maka akte ini artinya yang melepaskan itu tidak memenuhisalah satu syarat yaitu dia tidak mempunyai kewenangan bertindak atastanah itu dan tidak memiliki kebebesan atas hal itu artinya dia tidakmemenuhi syarat formal dari sebuah akte pelepasan oleh karena itukalau ini nanti menyangkut tentang sertifikat atau sarat
Putus : 26-04-2012 — Upload : 29-08-2013
Putusan PN GORONTALO Nomor 1/PID.SUS.TIPIKOR/2011/PN.GTLO Tanggal 26 April 2012 — NIKO ILAHUDE, SE
86 — 20
86 — 20
SOS ; dibawah sumpah135memberikan keterangan sebagai berikut ;Bahwa saksi menjadi Pustakawan diangkat berdasarkan SKGubernur ;Bahwa dalam pengadaan buku perpustakaan melibatkanpustakawan ;Bahwa Pustakawan membantu menyusun buku buku yangdiperlukan ;Bahwa HPS bisa diajukan oleh Kepala Kntor (PA) , tapi harusberdasarkan katalog penerbit ;Bahwa harga perhitungan sendiri (HPS) harus beracuan kepadaKatalog Penerbit ;Bahwa Yang membuat HPS harusnya Panitia , yang menyetujiKepala Kantor (PA ), dengan sarat
Register : 06-02-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 03-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr Tanggal 14 Mei 2019 — Penuntut Umum:
TEDDY ANDRI,SH.MH
Terdakwa:
MUHAMAD MUSTAQIM als ABU RAISYA als RISKI MAULANA als BANG TOYIB Bin ABDUL RAHMAN
226 — 967
TEDDY ANDRI,SH.MH
Terdakwa:
MUHAMAD MUSTAQIM als ABU RAISYA als RISKI MAULANA als BANG TOYIB Bin ABDUL RAHMAN
226 — 967
Keinginan inididorong oleh rasa takut, frustrasi, atau ketidakpuasan terhadapkeadaan saat ini dan menganggap bahwa tidak akan adaperubahan yang terjadi jika terus mengikuti peraturan yang berlakusaat ini MUSTAQIM merasa bahwa kondisi yang ada adalahkondisi yang sarat dengan dosa serta tidak sesuai dengan nilaiyang lebih tinggi dan bermakna sehingga la menginginkanperubahan, berupa hijrah ke Suriah dan kegiatan persiapan fisik.Rasa takut MUSTAQIM akan dosa di sekitarnya membuat la inginhidup dalam
Register : 29-05-2013 — Putus : 12-05-2014 — Upload : 13-05-2014
Putusan PN LABUHA Nomor 07/ PDT G/2013/PN Lbh Tanggal 12 Mei 2014 — penggugat : PEMERINTAH R.I. Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq. PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA Cq. PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA Cq. BUPATI KEPULAUAN SULA
tergugat :SAINUDIN BUAMONA DKK
127 — 53
127 — 53
sepengetahui saksi tanah tersebut belum pernah dimintakanatau diajukan permohonan hak kepemilikan oleh masyarakat ;e Bahwa terhadap tanah negara yang belum berstatus hak milik jikatanah tersebut diambil untuk kepentingan umum maka ganti ruginyahanya terhadap tanamantanaman atau bangunan yang beradadiatasnya ;e Bahwa Surat Keterangan Kepala Desa diperlukan dalampermohonan penerbitan hak milik atas tanah akan tetapi tidak sertamerta dengan surat keterangan Kepala Desa bukti haknya dapatditerbitkan sarat
Register : 16-08-2016 — Putus : 09-02-2017 — Upload : 27-04-2017
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 27-K/PMT-II/AD/VIII/2016 Tanggal 9 Februari 2017 — JOKO SUWARNO Mayor Inf
112 — 63
112 — 63
disidang kesalahan Terdakwa atas perbuatan yangdidakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah danmeyakinkan, Terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan.Bagi Hukum Pidana juga dikenal suatu azas /n Dubio Pro Reoyang menyatakan bahwa apabila terdapat cukup alasanuntuk meragukan kesalahan Terdakwa, maka Hakim harusmemberikan keputusan yang menguntungkan Terdakwa(Reus = antara lain Terdakwa) Prinsip ini dilaksanakan untukmenghindari penanganan perkara yang subyektif dimanakebanyakan perkara pidana sarat
Register : 11-11-2013 — Putus : 01-04-2014 — Upload : 01-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 103/PID.SUS.K/2013/PN Mdn Tanggal 1 April 2014 — - EDI MARULI TUA SINAGA
49 — 14
49 — 14
kali ;Bahwa tugas pokok terdakwa sebagai Penanggung Jawab OperasionalKegiatan (PUOK) mengawasi atau mengevaluasi pekerjaan PNPM PISEWtahun 2011 dan juga mengkoordinir pekerjaan PNPM PISEW tahun 2011 ;Bahwa benar terdakwa tidak pernah membuat laporan karena yang membuatlaporan biasanya adalah LKD bekerjasama dengan TTL ;Bahwa dari awal kegiatan PNPM PISEW tahun 2011 keterlibatan saksiBarena Ambarita dan terdakwa adalah menandatangani Berita AcaraPencairan serta laporan kemajuan pekerjaan sebagai sarat
Register : 17-11-2017 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 625/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst Tanggal 7 Agustus 2018 — Penggugat:
PT INTERNUX
Tergugat:
PT HUAWEI TECH INVESTMENT,
334 — 118
PT INTERNUX
Tergugat:
PT HUAWEI TECH INVESTMENT,
334 — 118
Kontrak Awal.Terkait dalil bahwa TERGUGAT masih belum melakukan pengiriman danpemasangan 255 (dua ratus lima puluh lima) unit BTS, FAKTANYAadalah PENGGUGAT belum memberikan detil lokasi pengiriman (site /ist)yang telah siap untuk menerima penyerahan Layanan (ready forinstallation).Bahwa TERGUGAT MENSOMIIR PENGGUGAT agar dapat memberikanbukti bahwa belum dikirimkannya BTS dan/atau penyediaan Layananoleh TERGUGAT disebabkan oleh kelalaian TERGUGAT semata,sehingga argumentasi hukum PENGGUGAT tidak sarat
Register : 20-04-2017 — Putus : 14-08-2017 — Upload : 07-09-2017
Putusan PN PATI Nomor 86/Pid.Sus/2017/PN Pti Tanggal 14 Agustus 2017 — I. BERNADOTTE REGAR alias BENY bin GOTTFRID YOHANE REGAR dan II. ABDUL MUID bin ASHANI
246 — 47
246 — 47
Masalahnya, Terdakwa Il.BERNADOTTE REGAR pun tidak tidak melakukan tindakan yang hatihatidalam peralinan saham, dan tidak melakukan cukup sarat sehingga tidakmembebaskan Terdakwa BERNADOTTE REGAR untuk ikut bertanggungjawab, sekecil apapun tindakannya, sebatas peran dan kerugian yangditimbulkan;Menimbang, bahwa adalah patut jika hukum harus ditegakkan secaramenyeluruh untuk mewujudkan nilainilai kepastian hukum yang berkeadilan,oleh karena itu adalah adil jika perkara ini ditarik dari tahun 2012