Ditemukan 11169 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ulpa umpa uspa uppa upa uupt
Penelusuran terkait : Pembunuhan Pencabulan Persetubuhan Pencabulan (uupa)
Pengadilan PN LUBUK BASUNG Pidana Umum
Register : 14-03-2019 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 11-06-2019
Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 47/Pid.B/2019/PN LBB
Tanggal 29 Mei 2019 — Penuntut Umum:
1.EDMON RIZAL ,SH
2.YUNITA EKA PUTRI,SH
Terdakwa:
1.BENY FIRDAUS Pgl. BENY.
2.SYAFRIZAL Pgl. ZAL Alias BANDARO SUTAN Alias NARO
3.MILYADI Pgl. MIL
4.ZULFAHMI Pgl. ZUL.
78 — 11
  • melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unitbangunan rumah tersebut, karena bagunan tersebut terletak diatas tanah NagariLawang Pusako Tinggi turun temurun yang tidak ada meminta izin sebelumnyakepada masyarakat Nagari Lawang sebelum melakukan pembangunannya;Menimbang, bahwa terhadap keterangan para terdakwa dan saksisaksimenguntungkan para Terdakwa Majelis mengacu pada peraturan perundangundangan, penegasan tentang berlakunya asas pemisahan horisontal, selain dariapa yang telah diamanatkan dalam UUPA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 94 PK/TUN/2015
Tanggal 20 Oktober 2015 — FRANCIS EDDY CHANDRA, DKK vs. LILI TARYADI, DK
123 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Secara yuridis formal nama Lili Taryadi tidak terdaftar dalamSertipikat Hak Milik Nomor 00318 tanggal 04 Mei 2011, Nomor 00319tanggal 04 Mei 2011, Nomor 00320 tanggal 04 Mei 2011 dan Nomor 00321tanggal 04 Mei 2011 yang diterbitkan berdasarkan Ketentuan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria (UUPA) dan peraturanperaturan pelaksana lainnya secara khususterurai adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 00318 tanggal 04 Mei 2011,Nomor 00319 tanggal 04 Mei 2011, Nomor 00320
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Tanah
Register : 12-10-2011 — Putus : 02-10-2012 — Upload : 20-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 551/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel
Tanggal 2 Oktober 2012 — PURWANTO RAHARDJO, MULJO HARDJO RAHARDJO, JUNIUS P RAHARDJO, M E L A W A N TIM LIKUIDASI PT. BANK GLOBAL INTERNASIONAL CQ PT. BANK GLOBAL INTERNASIONAL, IRAWAN SALIM, LISA EVIJANTI IMAM SANTOSO,
119 — 57
  • sehingga berdasarkan Undangundang Pokok Agraria, sudah jelas terbukti bahwa Tanahtanah termaksud adalah merupakan milik dariTURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II, BUKAN merupakan milik dari PARAPENGGUGAT sebagaimana didalilkan oleh PARA PENGGUGAT di dalam GugatannyaBahwa selain itu Pasal 1 (satu) butir (20) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah mengatur sebagai berikut :Sertipikat adalah Surat Tanda Bukti Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19ayat (2) UUPA
    untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atassatuan rumah susun dan hak tanggungan yang masingmasing sudah dibukukandalam buku tanah yang bersangkutan.Bahwa berdasarkan Pasal ini, maka sudah sangat jelas bahwa satusatunya SuratTanda Bukti Hak Kepemilikan yang diatur di dalam UUPA adalah SERTIPIKAT, hal ini berarti bahwa nama yang tercantum di dalam Sertipikat adalah merupakanNama yang Sah sebagai Pemilik nahtanah yang dimak. i dalam Sertipik.tersebut, dan apabila Nama Pemilik
Pengadilan PN BANGKALAN Perdata
Register : 10-05-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 09-09-2019
Putusan PN BANGKALAN Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Bkl
Tanggal 4 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
69 — 11
  • ketika permasalahantersebut belum selesai karena sebelumnya masih diupayakan perdamaian ataupertemuan di tingkat desa untuk penyelesaian masalah atas objek sengketatersebut hingga saat ini belum ditemukan jalan keluar nya, dengan demikianTurut Tergugat sebagai yang menerbitkan sertifikat atas alas hak atas tanahtidak ditangguhkan terlebih dahulu mengingat tanah yang dimohonkan tersebutmasih dalam sengketa, mengingat dalil yang di sampaikan oleh Penggugatberdasar dan telah diatur dalam Pasal 19 UUPA
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-11-2016 — Putus : 10-01-2017 — Upload : 02-02-2017
Putusan PT PEKANBARU Nomor 162 /PDT/2016/PT.PBR
Tanggal 10 Januari 2017 — HARIMAN WIBISONO Sebagai PENGGUGAT Lawan SUNARTI, DKK Sebagai TERGUGAT
61 — 26
  • . 162/PDT/2016/PT.PBRMenimbang, bahwa sesuai Pasal 163 HIR/283 RBg/1865 KHPerdata :Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak, atau gunameneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjukpada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwatersebut, dan sebaliknya terhadap Tergugat/Para Tergugat dibebani pula untukmembuktikan dalil bantahannya;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 19 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1960 TentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA
Pengadilan PN CIBADAK Perdata
Register : 20-02-2018 — Putus : 06-09-2018 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN CIBADAK Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Cbd
Tanggal 6 September 2018 — Penggugat:
WIJAYA LAWRENCE
Tergugat:
1.YUSUF HERMAWAN JATIKUSUMO
2.Nurul srikandi
3.ASRI HUTANTI
Turut Tergugat:
1.Ny. Lauw Lanny Farida
2.NOTARIS AMRI RINUS, SH
3.NOTARIS BLIAMTO SILITONGA, SH
4.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SUKABUMI
89 — 15
  • bahwa sahnya hak milik atas suatu bidang tanah menuruthukum hanya dapat dilakukan karena adanya pengalihan yang sah, baik karenaSuatu perbuatan hukum maupun karena adanya suatu putusan Pengadilan ;Menimbang, bahwa hak atas tanah objek sengketa baru dapatdinyatakan beralin apabila terhadap tanah yang telah bersertifikat telahdilakukan proses balik nama pada Kantor Badan Pertanahan Nasional danterhadap tanah adat yang dibeli Turut Tergugat dari para Terguat dilakukanproses sebagaiamana dimaksud dalam UUPA
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Pertanahan
Register : 23-06-2014 — Putus : 04-12-2014 — Upload : 12-12-2014
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 18 / G / 2014 / PTUN.BJM
Tanggal 4 Desember 2014 — EDDIE ZIEN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH LAUT DRA. DAMIANA MARIA. D
109 — 40
  • PMNA/KBPN Nomor 9Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan PembatalanHak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan jo.PMNA/KBPNNomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan KewenanganPemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak AtasTanah Negara Bahwa secara yuridis, Sertifikat hak atas tanahyang diterbitkan oleh Tergugat merupakan surat buktikepemilikan hak atas tanah yang diatur dan dijamin olehundangundang sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 2huruf (c) UUPA jo.
Pengadilan PN JOMBANG
Register : 20-05-2014 — Putus : 12-01-2015 — Upload : 21-04-2016
Putusan PN JOMBANG Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Jbg
Tanggal 12 Januari 2015 —
119 — 57
  • W SUMARDJONO di dalam bukunya Aspek teoritis, peralinan hak atastanah menurut UUPA, majalah Mimbar hukum, Universitas Gadjah Mada, No.18/X/93, Yogyakarta, 1993, hal 11 bahwa sifat jual beli menurut hukum adat adalah:a. Tunai, artinya penyerahan hak atas tanah oleh pemilik tanah(penjual) dilakukan bersamaan dengan pembayaran harga olehpihak lain (pembeli).b.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Umum Pemalsuan
Register : 26-04-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 309/Pid.B/2017/PN.Smg
Tanggal 13 Juni 2017 — TEGUH SURYADI BIN AGUNG NUROHO
67 — 59
  • Ill / 2017 / JTG/ Restabes Smg,tanggal 16 Pebruari 2017, sesuai dengan surat Kapolrestabes perkaratersebut terkait dengan pada beberapa sertipikat yaitu Sertipikat HM No.2457 atas nama DENNI YUSMANA, Sertipikat HM No. 2456 atas namaMASHADI, dan SHM No. 2452 atas nama ALI MUSTAHAR yangkesemuanya terletak di kelurahan Gondoriyo.Bahwa Ahli menerangkan Berdasarkan Pasal 1 angka 20 PP No. 24Tahun 1997, Sertipikat Tanah adalah surat tanda bukti hak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 30-03-2017 — Upload : 22-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1090 K/Pdt.Sus-Pailit/2016
Tanggal 30 Maret 2017 — REZKY ARDHA SUPRIADI VS HARRY SUGANDA , DKK
265 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penggugat padahalaman 10 angka 4;Bahwa dengan demikian jelas dan nyata bahwa dasar/inti gugatan dariPenggugat adalah menginginkan pembatalan terhadap sertifikat in casu(objek sengketa) yang telah dilakukan balik nama oleh Tergugat 1;Bahwa selanjutnya, Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnyadisebut PP tentang pendaftaran tanah) menyebutkan:Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal19 ayat (2) huruf c UUPA
Pengadilan PN TANJUNG SELOR Perdata Tanah
Register : 23-03-2011 — Putus : 18-10-2011 — Upload : 03-10-2013
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 08/Pdt.G/2010/PN.Tg.Slr
Tanggal 18 Oktober 2011 — PERDATA R E N A MELAWAN SARIFUDDIN alias ALIB, DKK
85 — 35
  • dengan dalihmemberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengurus suratkapling No.37 seterusnya terjadi hibah dan pelepasan hak ;e Bahwa pada Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan (PBB) dan Surat Tanda Terima Setoran PBB tahun 2000s/d 2010 untuk tanah sengketa seharusnya masih atas namaNanang Hardi bukan atas nama RENA (Penggugat) sebagai pihakyang diberikan kuasa untuk mengurus surat kapling No.37tersebut,Bahwa menurut UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria (UUPA
Pengadilan PN MEMPAWAH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-01-2014 — Putus : 23-03-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 4/Pdt.G/2014/PN Mpw
Tanggal 23 Maret 2015 — MARSUDI ADAM LAWAN DIREKTUR PERUSAHAAN PT. MITRA ANEKA REZEKI, Dkk
84 — 13
  • Karena peristiwa hukum jual belitanah tersebut juga telah disaksikan dan ditandatangani oleh Kepala Desa setempat;Bahwa peralihan hak atas tanah sebagaimana tersebut diatas merupakan peralihan hakatas tanah yang sudah sesuai menurut sistem hukum Nasional yang berlaku diIndonesia, yakni berdasarkan Pasal 5 UUPA disebutkan bahwa Hukum agrarian yangberlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidakbertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan ataspersatuan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 05-11-2020 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 19-05-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 11 Mei 2021 — Penggugat:
YANIH
Tergugat:
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
455 — 324
  • menggunakan sistem prublikasi positif, yang kebenaran data yangdisajikan dijamin oleh Negara, melainkan menggunakan sistem publikasinegatif.Di dalam sistem publikasi negatif Negara tidak menjaminkebenaran data yang disajikan.Tetapi walupun demikian tidaklahdimaksudkan untuk menggunakan sistem publikasi Negatif secara murni.Hal tersebut tampak dari pernyataan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf cUUPA, bahwa surat tanda bukti hak yang diterbitkan berlaku sebagai alatbukti yang kuat dan dalam Pasal 23, 32, dan 38 UUPA
    Ketentuan di dalam UUPA yangmenyatakan hapusnya hak atas tanah karena diterlantarkan (Pasal 27, 34dan 40 UUPA) adalah sesuai dengan lembaga ini.Dengan pengertian demikian, maka apa yang dietentukan dalam ayat inibukanlah menciptakan ketentuan hukum baru, melainkan merupakanpenerapan ketentuan hukum yang sudah ada dalam hukum adat, yangdalam tata hukum sekarang ini merupakan bagian dari Hukum TanahNasional Indonesia dan sekaligus memberikan wujud konkrit dalampenerapan ketentuan dalam UUPA mengenai
Pengadilan PN DEPOK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-10-2015 — Putus : 29-08-2016 — Upload : 05-10-2020
Putusan PN DEPOK Nomor 193/PDT.G/2015/PN DPK
Tanggal 29 Agustus 2016 — 1. BERNARDO ALI, 2. BERLIANA ALI 3. LINDIANA SUGIARTO Melawan 1. SATRIA MOELIADI 2. Ny. VIVI KUMALA MOELIADI 3. Ny. RITA SURYANINGSIH MOELIADI 4. Ny. DAROJAH 5. Drg. SONY 6. BUDIMAN 7. Ny. INDRI HERAWATI 8. Ny. DEWI RAFIKA 9. SA’AD FADIL SA’DI 10. RD. IIS RISMAWATI, RD. DEWI TETI TRESNAWATI, NUR ALIFAH, ACHMAD YUSUF, BARKAH NUGRAHA sebagai waris dari IWAN DJUNAEDI ALI 11. RASWI DJUNAILI 12. Ny. HERAWATI DJUNAILI 13. Ny. MIMI SRI HENDARYANI 14. Ny. JENNY LILIANA MURJONO 15. Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok
169 — 86
  • Didalam UndangUndang No. 5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agrariaatau disebut juga UndangUndang Pokok Agraria (UUPA) di dalam pasal 19ayat 1 dan 2, disebutkan:a. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakanpendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurutketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 13-05-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 540 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 13 Mei 2014 — BERLIN SIHOMBING alias HOMBING SAKAI bin JANES SIHOMBING
53 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Arco Saputra dariBPN Kabupaten Palalawan, yang menyatakan "Surat Keterangan Tanah(SKT) dan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang dikeluarkanKepala Desa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUPA Nomor:5 Tahun 1960, sedangkan mengenai Surat Menteri Dalam NegeriNomor: 593/5707/SJ tanggal 22 Mei 1984 adalah tentang Pencabutanwewenang Kepala Kecamatan untuk memberikan Ijin membuka lahan";Judex Facti juga telah mengabaikan "pemeriksaan setempat", yangdimohonkan oleh kami Penasehat hukum untuk membuktikan
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Pertanahan
Register : 16-10-2014 — Putus : 11-02-2015 — Upload : 17-02-2015
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 29/G/2014/PTUN.SMD
Tanggal 11 Februari 2015 — SASMITA, DKK; melawan - KEPALA KANTOR PERTANAHAN TARAKAN; - PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERIKANAN INDONESIA (T. II INTERVENSI);
167 — 73
  • Kepala Kantor Pelabuhan Perikanan Pantai Tarakan, padatanggal 23 Maret 1995 telah mengajukan ijin hak Pengelolaan (HPL) kepada Tergugat,atas nama milik Para Penggugat seluas kurang lebih 145.000 m2 (seratus empat puluhlima meter persegi), tanpa didasari alas hak apapn selain surat pernyataan PenguasaanTanah yang dibuat sendiri oleh SOETARNO.B.sc tanpa diketahui oleh saksisaksi batasaparat pemerintahan (Lurah maupun Kecamatan setempat) serta Para Penggugat sebagaiPemilik atas lahan tersebut (Pasal 19 UUPA
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-09-2016 — Putus : 13-12-2016 — Upload : 03-01-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 557/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 13 Desember 2016 — PEMERINTAH NEGARA MALAYSIA CQ KEDUBES MALAYSIA >< RENA W. RAMSCHIE CS
202 — 308
  • Tergugat tidak mengetahuinya dandari mana asalnya sehingga bisa menjadi tanah milik Penggugat(Kedutaan Malaysia) dan kalau benar tanah tersebut milik Penggugatmaka Penggugat telah melanggar UUPA Pasal 21 ayat (1) di manadijelaskan secara jelas bahwa orang asing tidak boleh memiliki tanahsebagai hak milik. Sampai sekarang tanah tersebut masih kosongbelum ada aktifitasnya. Sedangkan tanah yang luasnya 1.785 M?
Pengadilan PN KUTAI BARAT Perdata Tanah
Putus : 28-01-2015 — Upload : 22-04-2015
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 22/Pdt.G/2013/PN. KUBAR
Tanggal 28 Januari 2015 — YANSEN M anak dari MADON (alm) Dkk Melawan SAMSU MADON, Dk
569 — 291
  • KUBAR, halaman 17 dari 5019,20.21.HUKUM, karena Tergugat Il adalah PEMBELI TANAH YANGBERITIKAD BAIK.Bahwa selaku pembeli tanah dari Tergugat , Tergugat II telahmemenuhi seluruh persyaratan yuridis mengenai peralinan danperolehan hak atas tanah tersebut sebagaimana ditentukan UUPA danperaturan pelaksanaannya;Setidaktidaknya, pada saat Tergugat Il membeli tanah tersebut,Tergugat II tidak pernah mengenal dan mendengar ada pihak lain selainTergugat sebagai pemilik dan pemegang hak atas tanah tersebut
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-08-2016 — Putus : 22-02-2017 — Upload : 15-05-2017
Putusan PN PONTIANAK Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2016/PN Ptk
Tanggal 22 Februari 2017 — Drs. H. ISWAN
173 — 43
  • PP Nomor. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanahHalaman 41 dari 101 Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2016/PN Ptk.Bahwa pada Pasal 41 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA), definisi atas Hak Pakaiadalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yangdikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberiwewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannyaoleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjiandengan
    Pasal 2 Ayat (4) UUPA no. 5 thn 1960c. Konversi PMA Nomorf. 9 Tahun 1965d. PMDN Nomor. 1 tahun 1977 (Pasal 5 tidak putus/berhubungan dgHak Baru)e. PMDA nomor. 6 tahun 1972f. PMDN Nomor. 5 Tahun 1974Bisa, beralin kepadaa. HMb. HGBc. HP, kepada pihak ktiga sepanjang dimungkinkan oleh peraturanPendaftaran berdasartkan padaa. PMDN Nomor. 1 tahun 1977 (Pasal 5 berhubungan dg hakSesudahnya)b.
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Perdata
Register : 04-03-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Gns
Tanggal 15 Oktober 2020 — Penggugat:
MUHSIN
Tergugat:
1.PT. BUMI SUMBER SARI SAKTI
2.PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS Pusat Cq PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS Cabang Lampung Tengah
Turut Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
143 — 53
  • hak penggugat konvensi/tergugat rekonvensi untukmenuntut haknya terhadap objek sengketa yang sedang dikuasai oleh paratergugat konvensi/para penggugat rekonvensi belum terlewati dengan adanyaLembaga lampau waktu/daluarsa sebagaimana ketentuan dalam pasal tersebut;Menimbang, bahwa hal tersebut diatas juga sejalan dengan adanyayurisprudensi MA tanggal 19 April 1972 No.26K/Sip/1972 yang menyatakanbahwa suatu gugatan menjadi kadaluwarsa dalam waktu 30 tahun sehinggaterhadap ketentuan ketentuan dalam UUPA
    Sumber Sari saktiterletak di Kecamatan Terbanggi besar Kabupaten Lampung Tengah seluas +5000 Ha dan terletak di Kecamatan Menggala Kabupaten Lampung Utara seluas+1000 Ha ;Menimbang, bahwa setelah meneliti buktibukti surat diatas selanjutnyaMajelis Hakim akan mempertimbangkan apakah buktibukti tersebut dapatdijadikan dasar untuk menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensisebagai pemilik sah terhadap tanah objek sengketa ;Menimbang, bahwa Pasal 28 ayat (1) UUPA Nomor 5 Tahun 1960menyebutkan bahwa