Fitrah Rp. 777.000.000,e Bahwa dari daftar Peserta Lelang yang Para Penggugat sebutkan di atas, nampaksecara nyata terdapat Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukumdengan memenangkan Peserta Lelang dengan nilai penawaran yang cukup tinggisehingga menggugurkan Para Penggugat dengan alasan yang tidak sistematisdan mengadaada tanopa memperhatikan aspek menguntungkan buat Negara/daerah dan dicurigai adanya KKN;Bahwa setelah Pokja ULP Kabupaten Luwu Utara melakukan evaluasi teknis ataspenawaran

;Bahwa alasan Pokja ULP tidak konsisten. Pada portal LPSE dikatakan alasandigugurkan "Metode pelaksanaan tidak tersistimatis.

;Bahwa Pokja ULP Kabupaten Luwu Utara, menggugurkan Para Penggugat padaMetode Pelaksanaan, namun setelah dilakukan cross chek terhadap hasilpenawaran Tergugat V (Pemenang Lelang) ternyata LEBIH TIDAK SISTEMATISdan ditemukan banyak kesalahan dalam Metode Pelaksanaan yang mengacupada RAB/BQ, Time Schedule dan analisa teknis yang digunakan, kesalahantersebut diantaranya sebagai berikut: Tidak menjelaskan Pengecatan Tembok Lama Tidak menjelaskan Pengecatan Atap Spandak Tidak menjelaskan Pengecatan Batu

Ini mengindikasikan adanyarekayasa oleh Para Tergugat dengan mengubah nilai penawaran dari salah satuatau sebagian dari perusahaan yang nilainya sama tersebut ;Bahwa Pokja ULP Kabupaten Luwu Utara melakukan pelanggaran hukum denganmenetapkan Masa Sanggah atas Pekerjaan Pembangunan Gedung KPU DaerahKabupaten Luwu Utara Pokja ULP Kabupaten Luwu Utara melakukan evaluasiteknis atas penawaran Peserta Lelang Pekerjaan Per pembangunan Gedung KPUDaerah Kabupaen Luwu Utara 3 (tiga) hari, dimana dimulai dari

Disini Pokja ULP Kabupaten LuwuUtara menetapkan 2 (dua) hari kerja + 1 (satu) hari libur.;Bahwa dari Sanggahan dan Pengaduan yang dilakukan oleh Para Penggugatyan

BPRODUCTION, tanpa tanggal Desember 2015 yangditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU;Fotokopi legalisir Berita Acara Hasil Evaluasi PenawaranNomor : 18.919401/Pokja IV.Barang/IX/2015, tanggal 01Desember 2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab.OKU;Fotokopi legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 19.919401/Pokja IV.Barang/XI/2015, tanggal 01 Desember2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU;Hal. 13 dari 27 hal.

Putusan Nomor 803 kK/Pid.Sus/201837.Fotokopi legalisir Surat dari Pokja IV ULP Kab. OKU Nomor :20.919401/Pokja IV.Barang/Xl/2015, tanggal 05 Desember2015. Perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi;Fotokopi legalisir Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor :20.919401/Pokja IV.Barang/Xl/2015, tanggal 07 Desember2015 yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab.

OKU;Fotokopi legalisir Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor :20.919401/Pokja IV.Barang/XII/2015, tanggal 07 Desember2015 yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab.

Tembulun SSJunyor, tanpa tanggal Desember 2015 yang ditandatanganioleh Pokja IV ULP Kab. OKU;Fotokopi legalisir Berita Acara Hasil Evaluasi PenawaranNomor : 18.919401/Pokja IV.Barang/XII/2015, tanggal 14Desember 2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab.OKU;Fotokopi legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 19.919401/Pokja IV.Barang/XII/2015, tanggal 14 Desember2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU;Fotokopi legalisir Surat dari Pokja IV ULP Kab.

OKU Nomor :20.919401/Pokja IV.Barang/Xl/2015, tanggal 12 Desember2015. Perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi;Fotokopi legalisir Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor :20.919401/Pokja IV.Barang/Xl/2015, tanggal 14 Desember2015 yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU danZULFIKRI/CV Tembulun SS Junyor;Fotokopi legalisir Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor :20.919401/Pokja IV.Barang/XII/2015, tanggal 14 Desember2015 yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab.

SUGIYANTO, MM kepada Ketua PokjaHidayat Abdul Rachman dikarenakan petugas verifikasi teknislapangan bertugas di bawah kewenangan Pokja ULP dan ternyataterdakwa Ir.

SUGIYANTO, MM kepada Ketua Pokjasaksi Hidayat Abdul Rachman dikarenakan petugas verifikasi teknislapangan bertugas di bawah kewenangan Pokja ULP dan ternyataterdakwa Ir.

Kelompok Kerja (Pokja) PADA Unit Layanan Pengadaan (ULP);e.

Hal ini diatur pada Pasal 13;Pokja ULP/Panitia Pengadaan larangan diatur pada Pasal 17 Ayat (7)yang menyatakan bahwa kepala ULP dan Anggota Pokja ULP dilarangduduk sebagai PPK, PPSPM, Bendahara, dan APIP (kecuali menjadiPejabat Pengadaan / anggota ULP untuk PBJ yang dibutuhkaninstansinya;Bahwa menurut ahli setelah melihat surat keputusan pembentukan timVerifikasi Teknis lapangan, dapat disimpulkan bahwa tim tersebutdibentuk untuk mebantu KPA dalam melaksanakan tugasnya.

WAHYU TANI hanya memberikan dukungan untuk benihkedelal;e Bahwa POKJA ULP tetap menghitung atau mengakumulasikan benihpadi milik UD. ADI JAYA dan UD. WAHYU TANI dikarenakan saksi dananggota POKJA ULP beranggapan Tim Verifikasi Teknis Lapangantermasuk Terdakwa Ir. Sugiyanto telah dibekali dokumen penawaran/hasil up load dari peserta lelang termasuk PT.

Lembaga memberikan pelayanan hukum dalam lingkup pengadaanbarang/jasa pemerintah kepada POKJA ULP apabila dikemudian hariterjadi permasalahan hukum.Kemudian dr.

DKImengabaikan persyaratan di dalam Dokumen Pengadaan padahalseharusnya POKJA ULP menggugurkan PT Djaja Bima Agung.

Lembaga memberikan pelayanan hukum dalam lingkup pengadaanbarang/ jasa pemerintah kepada POKJA ULP apabila dikemudian hariterjadi permasalahan hukum.Kemudian dr.

Djaya Bima Agung1 (satu) lembar Foto Copy Surat PPK No. 1121/I/KB.202/E1/2015tanggal 28 Juni 2015 perihal Permintaan Pokja ULP PengadaanAlkon dan sarana penunjang Kontrasepsi kepada Kepala BiroKeuangan dan Pengelolaan BMN2 (dua) lembar Foto Copy Surat Tugas POKJA ULP Nomor:1431/KU.806/B.3/ULP/2015 tanggal 3 Agustus 20152 (dua) lembar Surat Tugas Direktur Bina Kesertaan KB JalurPemeritah Nomor: 1204/I/TU.201/E.1/2015 tanggal 14 AgustusHal. 50 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUSTPK/2018/PT.

Trivasa Nagamas Farmas1 (satu) lembar Foto Copy Surat POKJA Nomor: 1591/KU.803/B3/ULP/2015 tanggal 26 Agustus 2015 perihal PermohonanInformasi Susuk KB II/ Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015kepada PT. Catus Dakwah Crane Farmasi2 (dua) lembar Foto Copy Surat POKJA Nomor: 1592/KU.803/B3/ULP/2015 tanggal 26 Agustus 2015 perihal PermohonanInformasi Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015kepada PT.

: 821.2/14/ULP/II/2015 tertanggal 24 Pebruari 2015menunjuk terdakwa .

yang lain akan tetapisetelah diperoleh kesepakatan harga anggota Pokja yang lain ikutmenandatanganinya setelah dilakukan pengumuman Pemenang pada saatmasa sanggah hasil lelang tidak ada yang melakukan sanggahan, sehinggapanitia Pokja Pengadaan Barang 1 menentukan pemenang Lelang tersebutdengan membuat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) dimana saksiBERDY SETYAWAN selaku projek manager menandatangani Berita AcaraHasil Pelelangan Pokja Pengadaan Barang 1 Nomor 027/158.a/ULP/III/2015tertanggal 25

Pokja melaporkan secara lisan kepada H.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan barang/Jasanomor : 050/492/BAHP/POKJA ULP/2011 tanggal 28 September 2011, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan barang jasa ULP Kabupaten Banjarnegara, denganhasil sebagai berikut :1. Peserta lelang diikuti oleh 29 perusahaan.2. Pemasukkan dan penawaran diikuti oleh 29 perusahaan.3. Methode Evaluasi menggunkan sistim gugur.4, Unsur unsur yang di evaluasi.5.

Wahana Mulia Bersama di Desa KalipelusKecamatan Purwanegara Banjarnegara dan diterima oleh ARIF NURDIN.Bahwa berdasarkan Keputusan Pokja Pengadaan Barang/Jasa KegiatanPengadaan Alat Peraga Pendidikan dan Sarana Penunjang Pembelajaran/AlatElektronik Nomor : 050/493/PTP/POKJA ULP/2011 tanggal 28 September 2011yang ditanda tangani oleh Arif Nurul Huda, ST selaku Ketua Pokja bahwa CV.Wahana Mulia Bersama dinyatakan sebagai Calon Pemenang Pertama kemudianoleh Terdakwa AGUS SUTIKNO selaku Pejabat Pembuat

Wahana MuliaBersama di Desa Kalipelus Kecamatan Purwanegara Banjarnegara dan diterima olehARIF NURDIN.Bahwa berdasarkan Keputusan Pokja Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan PengadaanAlat Peraga Pendidikan dan Sarana Penunjang Pembelajaran/Alat Elektronik Nomor :050/493/PTP/POKJA ULP/2011 tanggal 28 September 2011 yang ditanda tanganioleh Arif Nurul Huda, ST selaku Ketua Pokja bahwa CV.

Pokja ULP yaitu ZUNUS ROSYADI Rp. 4.000.000,, (empat juta rupiah),VERIYANTO,ST Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah), DEDIRESTIOKO Rp.2.000.000, (dua juta rupiah), BASUKI Rp.1.500.000, (satujuta lima ratus ribu rupiah), SUBUR SETIONO, ST Rp. 1.500.000,HIm. 18 dari 33 hlm.

Pokja ULP yaitu ZUNUS ROSYADI Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah),VERIYANTO,ST Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah), DED!

BuktiP3 Fotokopi Surat Jawaban Sanggah atas Penetapan PemenangLelang Nomor : 16/POKJA 026PK/ULP/2017, tanggal 08 Juni2017 ;Halaman 29 Putusan Perkara Nomor 91/G/2017/PTUNMDN4. Bukti P45.

Bukti T6Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : 895.7/040/SPT/ULP/2017 yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah ProvinsiSumatera Utara pada tanggal 04 Mei 2017 ;Fotokopi Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 0143/POKJA 026JK/2017 tanggal 06 Juni 2017 ;Fotokopi Surat Kelompok Kerja 026PK pada Dinas SumberDaya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi SumateraUtara Nomor : 0153/POKJA 026PK/2017 tanggal 06 Juni2017 ;Fotokopi Pengumuman pemenang Nomor : 0163/POKJA 026PK/2017 tanggal 06 Juni 2017

Bukti T 7 Fotokopi Surat Unit Layanan Pengadaan Provinsi SumateraUtara Kelompok Kerja (Pokja) 026PK pada Dinas SumberDaya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi SumateraUtara Nomor : 16/POKJA 026PK/ULP/2017 tanggal 08 Juni2017 ;8. Bukti T8 Fotokopi Print Out Jadwal Lelang Pembangunan sarana danprasarana MTQ Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Dairi;9. Bukti T9 Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Kontruksi Nomor : 600/05/SPUPT.CKKJahe/2017 tanggal 03 Juli 2017 ;10.

Bahwa telah dilakukan pengumuman pemenang berdasarkan suratnomor : 0163/POKJA 026PK/2017 tanggal 6 Juni 2017 (vide bukti T4) ;5. Bahwa Penggugat mengajukan Sanggah berdasarkan Surat Nomor :023/PT.DCM/S/VV2017, tanggal 7 Juni 2017 yang ditujukan kepadaTergugat (vide bukti T6=P2) ;6. Bahwa Tergugat telah melakukan Jawaban Sanggah melalui surat nomor: 16/POKJA 026PK/ULP/2017, tanggal 8 Juni 2017 (vide bukti T7=P3) ;7.

Pokja (Tergugat in casu) tidak rinci menjelaskan ketidak sempurnaanJadwal Pelaksanaan Pekerjaan ;2.

JayaSempurna dengan nomor : 02/SGHPokjakonst1/X/ULP/2016 tanggal 21 Oktober 2016(bukti P5 dan 11,T25) dan isi dari jawaban sanggahan tersebut pada pokoknyamenyatakan bahwa sanggahan dari CV. Jaya Sempurna adalah benar danmenyatakan proses pelelangan gagal, kemudian terbit lagi Revisi jawaban sanggahandari Pokja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bengkayang secara tertulis yangdituiukan kepada CV.

Jaya Sempurna dengan nomor : 05/SGHPokjakonst1/X/ULP/2016 tanggal 28 Oktober 2016 (bukti P6 dan bukti T1,T26) yangpada pokoknya menyatakan mencabut jawaban sanggahan Pokja Konstruksi 1 UnitLayanan Pengadaan Kabupaten Bengkayang nomor : 01/SGHPokjakonst1/X/ULP/2016 tanggal 21 Oktober 2016 dan proses lelang tidak gagal dantetap bisa dilanjutkan pada tahapan berikutnya, kKemudian Penggugat meminta kepadatergugat untuk menerbitkan SPPBJ dan dokumen kontrak lainnya sebagaimana buktiP7 mengenai permohonan

Jaya Sempurna berhak mengajukan sanggahan yangditujukan kepada Pokja Pelelangan Konstruksi 1 ULP Kabupaten Bengkayang ;Menimbang bahwa, selanjutnya pada pasal 81 ayat (2) mengatakan Suratsanggahan disampaikan kepada Kelompok Kerja ULP dan ditembuskan kepada PPK,PA/KPA dan APIP Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yangbersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan/seleksi sederhana danpemilihan langsung, sedangkan Pelelangan/seleksi umum paling lambat 5 (lima) harikerja

Jaya Sempurna pada tanggal20 Oktober 2016 yang ditujukan kepada Pokja Konstruksi 1 ULP KabupatenBengkayang (boukti T1,T24) adalah telah sesuai dengan pasal 81 ayat (2) Perpresnomor 70 tahun 2012 perubahan kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentangpengadaan barang/jasa Pemerintah tersebut, kemudian atas sanggahan tersebut telahditanggapi secara tertulis oleh Pokja Konstruksi 1 ULP Kabupaten Bengkayang berupajawaban sanggahan nomor : 02/SGHPokjakonst1/X/ULP/2016 tanggal 21 Oktober2016 (bukti P5

ULP wajibmemberikan jawaban tertulis paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat sanggahandi terima yang mana surat sanggahan dari CV.

BuktiT7UM.01.02/ULP.23/025 tanggal 14 Oktober 2017 perihalPenyampaian Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala UnitLayanan Pengadaan Kalimantan Tengah KementerianPekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat Nomor: 014KPTS/ULP.23/2017tanggal 24 Agustus 2017 tentang Penugasan Kelompok Kerja(POKJA) PJN Wilayah Il Satuan Kerja Pelaksanaan JalanNasional Wilayah II Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran2018 dan ditujukan kepada Kepala Satuan Kerja PelaksanaanJalan Nasional Wilayah II Provinsi Kalimantan Tengah

Surat Keputusan Nomor : 023/KPTS/ULP.23/2017 tanggal 14 oktober 2017 besertalampirannya;6.

Penetapan pemenang oleh Pokja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf f, tidak bisa diganggu gugat oleh Kepala ULP ;Menimbang bahwa ketentuan Lampiran Peraturan Kepala Lembaga KebijakanPengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang ETendering (TataCara ETendering) menyebutkan:Il. Aktivitas Pemilinan Metode ETendering yaitu2.

Pelaksanaan Pemilihan yaitua.2) Pemberian Penjelasan yaitu :a) Pemberian penjelasan dilakukan secara online tanpa tatap muka melaluiaplikasi SPSE;b) Pokja ULP dapat memberikan informasi yang dianggap penting terkait dengandokumen pengadaan;c) Pokja ULP menjawab setiap pertanyaan yang masuk, kecuali untuk substansipertanyaan yang telah dijawab;Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim mencermati, Penggugatdinyatakan gugur karena evaluasi penawaran pada koreksi aritmatik nilai penawaranpada item

Dankeputusan yg dikeluarkan oleh Pokja tidak dapat diganggu gugat oleh Kepala ULP.

SPECTA INTI PRIMA
Tergugat:
1.POKJA ULP Pokja I Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Fakfak
2.POKJA ULP Pokja IX Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak
3.POKJA ULP Pokja V Dinas Kesehatan
4.POKJA ULP Pokja IV Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Fakfak
5.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman cq.

Pokja Ulp Pokja IX Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga KabupatenFakfak, berkedudukan di Kantor Dinas Pendidikan Pemudadan Olahraga Kabupaten Fakfak JI. Cendrawasih Fakfak.dalam hal ini memberikan kuasa kepada FIRDAUS, S.H.,M.H, dkk., para Pengacara Negara beralamat di KantorKejaksaan Negeri Fakfak Jalan Yos Sudarso Fakfak,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2019sebagai Tergugat II;3. Pokja Ulp Pokja V Dinas Kesehatan, berkedudukan di Kantor DinasKesehatan Jl. Nuri No. 2 Kel.

Perihal aduan yang kamisampaikan kepada ULP Barang/Jasa Kabupaten Fakfak adalah ketidak puasandari jawaban POKJA IX Dinas Pendidikan Pemuda & Olah Raga KabupatenFakfak.12)Tanggapan dari ULP Barang/Jasa Kabupaten Fakfak adalah tanggapan lisanyang mengatakan bahwa Persoalan ini adalah kewenangan penuh dariPOKJA, dan pihak ULP tidak bisa mengintervensi lebih jauh kewenanganPOKJA.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPk),Unit Layanan Pengadaan (ULP), Kelompok Kerja (Pokja), Panitia PenerimaHasil Pekerjaan (PPHP).2. Bahwa TERGUGAT II merupakan Kelompok Kerja Unit Layanan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja IX) Tahun 2017 pada DinasPendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Fakfak, dimana POKJA dibentukdari Unit Layanan Pengadaan (ULP) oleh Kepala Daerah.3.

Pejabat PembuatKomitmen (PPK), Unit Layanan Pengadaan (ULP), Kelompok Kerja (Pokja),Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).2. Bahwa TERGUGAT IIl merupakan Kelompok Kerja Unit Layanan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja V) Tahun 2017 padaDinas Kesehatan Kabupaten Fakfak, dimana POKJA dibentuk dari UnitLayanan Pengadaan (ULP) oleh Kepala Daerah.3. Bahwa POKJA memiliki Kewenangan antara lain:a. Mengusulkan Perubahan Perencanaan Teknis;b. Menyusun Rencana Pemilihan;c.

Salasa Namudat oleh POKJA ULP : POKJA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Fakfak, bukti Surat P.2 tentang DokumenPengadaan Nomor : 01.24LU/FSKPML/Pokja IDPU/IX/2016 tanggal 13 September2016 Untuk Pengadaan Penataan Taman Rekreasi di Jalan Dr.

yang membuat sanggahan dan Pokja ULPPengadaan Kabupaten Maluku Tenggara, namun salinannyadalam bentuk manual harus disampaikan ke Penggugat.Ternyata sampai batas waktu 5 hari sesuai ketentuan, tak ada10.11.LZ.tembusan dari surat sanggahan CV Kharisma Imanuel yang ditujukan ke Penggugat ;Bahwa setelah dua pekan Penggugat kembali lagi bertemuKetua Pokja ULP menanyakan soal sanggahan, namunjawaban ketua Pokja ULP bahwa soal sanggahan Pokja ULPsudah menjawab kepada CV.Kharisma Imanuel sehinggasudah selesai

Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara Ambon tidak bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara Nomor02/G/2016/PTUN.ABN, karena Surat Tergugat masih memerlukanpersetujuan Pokja ULP Kabupaten Maluku Tenggara, selainitu SuratHal. 21 dari 65 Hal.

Pelelangan tersebut gagal yang disampaikan secarahirarki kepada Pokja ULP Kabupaten Maluku Tenggara.

harus memberikan tembusan kepada Penggugat karenaPenggugat bukan merupakan Instansi Pemerintah dan pendapattersebut harus mendapat persetujuan Pokja ULP Kabupaten MalukuTenggara sebagai unit yang melaksanakan Lelang ;7.

Frela (vide buktiT9) Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2015 Ketua Pokja Pengadaan Barang/Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP) menerbitkan surat Nomor: 47/PokjaPengad/VIII/2015, perihal Balasan Sanggahan yang ditujukankepada Direktur CV.

M.Si., kepada Kepala Pokja ULP pemerintah KotaMojokerto cq.

Amanullah Widi Prawiro (Ketua Pokja ULP) dalamBAP Penyidik Kejari Mojokerto tanggal 1 November2017;(2) Sdri. Endah Supriyani (Sekretaris Pokja ULP), Sdr. MochZaini (anggota Pokja ULP), Sdr.

Endah Supriyani (Sekretaris Pokja ULP), Sdr.Moch Zaini (anggota Pokja ULP), Sdr.

Sby.(1) Berdasarkan keterangan Pokja ULP Sdr AmanullahWidi Prawiro (Ketua Pokja ULP) dalam BAP PenyidikKejari Mojokerto tanggal 1 November 2017;(2) Sdri. Endah Supriyani (Sekretaris Pokja ULP), Sdr.Moch Zaini (anggota Pokja ULP), Sdr.

Pokja.

Bahwa sepengetahuan saksi, dokumendokumen yangditandatangani oleh ALIMIN SOLA selaku Kepala ULP yaitu := Berita Acara Hasil Pelelangan BLBU Ditjen TanamanPangan TA 2012 Nomor: ULP/POKJA BLBU/DJTP/BAHP/06/P1/III/2012, tgl 26 Maret 2012, yang padapokoknya menyatakan POKJA ULP menyimpulkan bahwaPT.

Kelompok Kerja (Pokja) pada Unit Layanan Pengadaan (ULP);e.

BAHP/06/P1/III/2012, tgl. 26 Maret 2012, yang padapokoknya menyatakan POKJA ULP menyimpulkan bahwa PT.

B PRODUCTION, tanpa tanggal Desember 2015 yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU Fotocofy legalisir Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor : 18.919401 / Pokja IV.Barang / IX / 2015, tanggal 01 Desember 2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU Fotocofy legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan ( BAHP ) Nomor : 19.919401/Pokja IV.Barang / XI /2015, tanggal 01 Desember 2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab.

OKU Fotocofy legalisir Surat dari Pokja IV ULP Kab. OKU Nomor : 20.919401 / Pokja IV. Barang / XI / 2015, tanggal 05 Desember 2015. Perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi Fotocofy legalisir Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 20.919401/Pokja IV.Barang / XI / 2015, tanggal 07 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab.

Tembulun SS Junyor, tanpa tanggal Desember 2015 yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU Fotocofy legalisir Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor : 18.919401 / Pokja IV.Barang / XII / 2015, tanggal 14 Desember 2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU Fotocofy legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan ( BAHP ) Nomor : 19.919401/Pokja IV.Barang / XII /2015, tanggal 14 Desember 2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab.

OKU Fotocofy legalisir Surat dari Pokja IV ULP Kab. OKU Nomor : 20.919401 / Pokja IV. Barang / XI / 2015, tanggal 12 Desember 2015. Perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi Fotocofy legalisir Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 20.919401/Pokja IV.Barang / XI / 2015, tanggal 14 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab.

PA/PPK kepada Ketua Pokja IV ULP Kab.OKU.51. 1 (satu) lembar legalisir surat Nomor : 021.1/PPK-PMD/XXXV/2015 tanggal 14 Desember 2015 tentang laporan hasil evaluasi ulang sementara dari Kepala BPMPD Kab.OKU selaku PA/PPK kepada Ketua Pokja IV ULP Kab.OKU.

BPRODUCTION, tanpa tanggal Desember 2015 yangditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKUFotocofy legalisir Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor18.919401/Pokja IV.Barang/IX/2015, tanggal 01 Desember2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKUFotocofy legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan ( BAHP ) Nomor19.919401/Pokja INV.Barang/XV/2015, tanggal 01 Desember2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKUFotocofy legalisir Surat dari Pokja IV ULP Kab.

Tembulun SSJunyor, tanoa tanggal Desember 2015 yang ditandatangani olehPokja VV ULP Kab. OKUFotocofy legalisir Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor: 18.919401/Pokja IV.Barang/XIV/2015, tanggal 14 Desember2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKUFotocofy legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor :19.919401/Pokja .Barang/XIV/2015, tanggal 14 Desember2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKUFotocofy legalisir Surat dari Pokja IV ULP Kab.

OKU;Fotocofy legalisir Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor :18.919401/Pokja IV.Barang/IX/2015, tanggal 01 Desember 2015,yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU;Fotocofy legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor :19.919401/Pokja IV.Barang/XV2015, tanggal 01 Desember 2015,yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU;Fotocofy legalisir Surat dari Pokja IM ULP Kab. OKU Nomor :20.919401/Pokja IV.

Tembulun SS Junyor,tanpoa tanggal Desember 2015 yang ditandatangani oleh Pokja IVULP Kab. OKU;Fotocofy legalisir Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor :18.919401/Pokja INV.Barang/XI/2015, tanggal 14 Desember 2015,yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU;Fotocofy legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor :19.919401/Pokja INV.Barang/XI/2015, tanggal 14 Desember 2015,yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU;Fotocofy legalisir Surat dari Pokja IM ULP Kab.

OKUFotocofy legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan ( BAHP ) Nomor :19.919401/Pokja IV.Barang / XI /2015, tanggal 01 Desember 2015,yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKUFotocofy legalisir Surat dari Pokja IV ULP Kab. OKU Nomor :20.919401 / Pokja IV.

III-ULP/KONST/DPU-AIR22/IX/2015 tanggal 16 September 2015 untuk kegiatan Peningkatan D.I.

Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;

Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;

Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;

Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;

Ridwan Nurazi;Bahwa setelan Tim Pokja IIl menentukan pemenanglelang,selanjutnya yang dilakukan Pokja Ill ULP ini adalah melimpahkankepada bagian Administrasi Pelelangan yaitu Pak Ridwan Nurazi;Bahwa tim Pokja III ULP dalam memutuskan pemenang lelang yaituCV.

Devasindo Utama dari Tim Pokja III ULP berdasarkankeputusan Tim Pokja III ULP;Bahwa panduan kerja Pokja III ULP ini yaitu Pasal 79 ayat (1)Perpres No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/Jasa yangkami lakukan dalam merumuskan evaluasi penawaran;Bahwa benar ada sanggahan dari pihak rekanan yaitu CV.Maharani Konstruksi namun tidak di klarifikasi;Bahwa mengenai pernyataan dari CV. Maharani Konstruksi yangsalah, sehingga menyakinkan Tim dari Pokja IIl ULP untukmenbatalkan CV.

Ketua Pokja III Ulp KabupatenLebong berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor 04tahun 2015.

Mengusulkan bantuan Tim Teknis dan atau Tim Ahli kepadakepala ULP.Hal. 89 dari hal. 222Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.SusTPK/2018/PN.Bgl.2) Dalam melaksanakan tugasnya, ketua pokja dan setiapanggota Pokja ULP mempunyai kewenangan yang sama dalampengambilan keputusan yang ditetapkan berdasarkan suaraterbanyak.3) Penetapan pemenang oleh Pokja ULP sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf f, tidak bisa digangu gugat oleh kepala ULP.4) Anggota Pokja ULP dapat bertugas dan menjadi pejabatpengadaan diluar

, Pokja ULP bila menemukan adanya harga satuan yangtimpang wajib melakukan klarifikasi.

PT 2.Surat Jawaban Sanggahan dari Pokja Pengadaan Barang/JasaNomor 08/JS/Pokja/P RS U/IX/20 16, wn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nenTanggal = 13 September 2016~~~~~nnnnmnnn nnn nnnPerihal Jawaban sanggahan 2200 nnn nne nen renner cen ne nceSurat jawaban sanggahan dari Pokja Pengadaan Barang/ Jasa tersebutmerupakan jawaban atas Surat Sanggahan kami Nomor 25.A/BMPLLG/IX/2016tanggal 9 september 2016.

Pokja ULP melakukan evaluasi penawaran harga terhadap semua penawaransetelah koreksi aritmatike.

dan Kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan.Harganya dianggap fermasuk dalam fharga satuan pekerjaanJammnya;Jaminan Pelaksanaan, maka penawarannya digugurkan dandimasukkan dalam Daftar Hitam.c) Hasil Harifikasi dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatanganioleh Pokja ULP dengan Penyedia.V.5 Alasan Gugatan untuk Materi yang bertentangan dengan asasasasumum pemerintahan yang baik =1.

ulp memasukkan hasil evaluasi penawaran dan hasilevaluasi kualifikasi pada aplikasi SPSE 02ne enon nonePasal 5 huruf j) pokja ulp mengumumkan pemenang dan pemenang cadanganmelalui aplikasi SPSE dengan format dan isi yang tersedia pada aplikasi SPSEHal 38 dari 107 hal Putusan Nomor 17/G/2016/PTUN.YKElelang adalah metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasalainya secara elektronik untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semuapenyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang

Pokja melakukan evaluasi teknis terkait dengan metode pelaksanaanpekerjaan dengan mendasarkan ketentuan dalam Dokumen PengadaanNomor 01/DP/PRSU/VIII/2016 tanggal 9 Agustus 2016 untuk PengadaanPembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) Pelayanan Rumah SakitUmum pada Pasal 26.10 Evaluasi Teknis dan Peraturan Menteri PekerjaanUmum Nomor 7 Tahun 2011 tentang Standar Dan Pedoman PengadaanPekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi dan perubahannya menegaskanbahwa Pokja ULP akan menilai Metode Pelaksanaan

FAFA
Tergugat:
1.POKJA Pemilihan 11 Dikbud ULP Kab. Mukomuko
3.Pejabat Penanda Tangan Kontrak/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Mukomuko

Selaku Ketua Pokja Il Pengadaan Barang Unit LayananPengadaan (ULP) Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Muara Enim, danHengky Kurniawan, S.Kom. selaku Sekretaris Pokja Il Pengadaan Barang padaUnit Layanan Pengadaan (ULP) Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten MuaraEnim serta Nihlah, SE selaku anggota Pokja Il Pengadaan Barang Unit LayananPengadaan (ULP) Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Muara Enim, telahmelakukan perbuatan melawan hukum mengingat spesifikasi penawaran dari CV.New Sentosa berbeda dengan

Selaku Ketua Pokja Il Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan (ULP)Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Muara Enim, dan Hengky Kurniawan,S.Kom selaku Sekretaris Pokja Il Pengadaan Barang pada Unit LayananPengadaan (ULP) Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Muara Enim sertaNihlah, SE selaku anggota Pokja Il Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan(ULP) Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Muara Enim, telah bertentangandengan Penjelasan Perpres No. 70/2012 Tentang Perubahan Kedua AtasHalaman 10 dari 60 Putusan

Bahwa tindakan terdakwa yang telah menyetujui hasil pelaksanaan pelelanganyang dilakukan oleh Pokja Il Pengadaan Barang ULP Kabupaten Muara Enimyang telah menetapkan CV.

Selaku Ketua Pokja Il Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan (ULP)Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Muara Enim, dan Hengky Kurniawan, S.Kom.selaku Sekretaris Pokja Il Pengadaan Barang pada Unit Layanan Pengadaan (ULP)Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Muara Enim serta Nihlah, SE selaku anggotaPokja Il Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang / JasaPemerintah Kabupaten Muara Enim, telah melakukan perbuatan melawan hukumHalaman 21 dari 60 Putusan No.01/Pid.SusTPK/2016/PT.PLGmengingat

SelakuKetua Pokja Il Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang / JasaPemerintah Kabupaten Muara Enim, dan Hengky Kurniawan, S.Kom selakuSekretaris Pokja Il Pengadaan Barang pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Muara Enim serta Nihlah, SE selaku anggota Pokja IIPengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang / Jasa PemerintahKabupaten Muara Enim, telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Pokja IlPengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang /

Kepala Unit Layanan Pengadaan(ULP) / Unit Kerja Pelayanan Barang dan Jasa(UKPBJ) Cq Ketua POKJA 2 ULP/UKPBJPemerintah Kabupaten Poso (ALBAR AMIR.,ST),beralamat pada kantor ULP/UKPBJ (Kompleks KantorBupati Poso) JI. Pulau Sumba No.1, KelurahanGabangrejo Poso Kota;In casu diwakili oleh kuasanya yaitu : ESKE Y. R.SONORA, S.H, selaku Kepala Bagian Hukum dan HAMSetda Kab. Poso dan IFRAN HARDIANTO W. TADENE,S.H. selaku Advocat yang beralamat di jalan TransSulawesi Desa Tagolu Kec. Lage Kab.

Bahwa Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 TentangPengadaan barang dan Jasa Tidak dikenal gagal Lelang, bahwa apa yangdilakukan oleh ketua Pokja 2 ULP/UKPBJ adalah perbuatan yang terceladan melanggar hukum.4. Bahwa berdasarkan Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tetnatngpengadaan barang dan jasa Pasal 6 Pengadaan Barang/Jasamenerapkan prinsip sebagai berikut: a. efisien; b. efektif; c. transparan; ...d. terbuka; e. bersaing; f. adil; dan g. akuntabel5.

Bahwa semua dokumen Penawaran CV ALBA PERKASA lengkap dandibuatkan berita acara Pembuktian Kualifikasi oleh POKJA 2 ULP/UKPBJKabupaten poso tertanggal 29 Mei 2019.8.

Pembangunan Dermaga Desa WisataKelurahan Madale Kecamatan Poso Kota Utara tahun anggaran 2019pada POKJA 2 ULP/UKPBJ Kabupaten Poso.2. Bahwa mengingat Pasal 38 UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999Tentang Hak Asasi Manusia, dan PENGGUGAT sebagai orang yangmempunyai kemampuan untuk mengikuti Pelelangan atau tender,berdasarkan bukti Akta badan Hukum CV ALBA PERKASA yangditerbitkan oleh Notaris Yohanes Yabes .,S.H.

Pemilihan sebesar 1 % (satu persen)dari nilai total HPS dengan masa berlaku 30 hari kalender sejak tanggalpengajuan sanggah banding, dimana terbukti ketentuan penyampaiansanggah banding beserta jaminan sanggah banding tersebut tidakdilakukan oleh pembanding dalam perkara aquo, sehingga dengan dengandemikian terbukti pembanding tidak melakukan Sanggah Banding setelahadanya Jawaban Sanggah oleh Pokja 2 ULP/UKPBJ dalam perkara aquo,sebagaimana bukti T2 dan P13 serta bersesuaian dengan keterangansaksi