Ditemukan 5441 data
140 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tindakan pelaksanaan dari semua orang yang walaupun tidakmemenuhi semua unsur tindak pidana disebut sebagai pelakupeserta;Dimana dalam arrest HR tanggal 21 Juni 1926 W.11541 mengatakanbahwa walaupun pada seseorang (yang sudah turut melakukan tindakanpelaksanaan) tiada memenuhi unsur keadaan pribadi tesebut padapelaku dengan siapa ia bekerja sama, maka orang itu adalah seorangpelaku peserta;Bahwa dalam buku Pergeseran turut serta melakukan dalam ajaranpenyertaan (telaah kritis berdasarkan teori pemisahan
227 — 236
., M.H mantan wakil Ketua Mahkamah Agung RI yang menyatakanbahwa ketentuan mengenai harta bersama yang berlaku di Indonesia tidakbertentangan dengan syariat Islam, dan bahkan juga sejalan dengan UndangUndang Keluarga Islam sebagian besar negaranegara Islam, fatwa ulamaseperti Syekh Arsyad AlBanjari dan Sayid Usman, dan Keputusan Muktamar Nadlatul Ulama tahun 1926 serta pendapat cendikiawan muslim seperti Dr.Ismuha dan Drs. A.
Taufig, S.H., M.H mantan wakil Ketua MahkamahAgung RI yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai harta bersama yangberlaku di Indonesia tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan bahkan jugasejalan dengan UndangUndang Keluarga Islam sebagian besar negaranegaraIslam, fatwa ulama seperti Syekh Arsyad AlBanjari dan Sayid Usman, danKeputusan Muktamar Nadlatul Ulama tahun 1926 serta pendapat cendikiawanmuslim seperti Dr. Ismuha dan Drs. A.
256 — 255
Bahwa saksi tidak pernah datang ke rumah Terdakwa.Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak bisa dikonfrontir karenasaksi tidak hadir.Saksi9Nama lengkap : Ismail Arahman.Pekerjaan : Veteran Kota Bima.Tempat/tanggal lahir : Bima, 1926.Jenis kelamin : Lakilaki.Kewarganegaraan : Indonesia.Agama : Islam.Alamat tempat tinggal : Kp. Penaraga Rt.09 Rw.03, Kel.Panaraga Kec.
mengirimsurat kepada Ketua Pengadilan Militer Il14 dan bapak OditurMiliter Il14 yang diketahui oleh Lurah Jatibaru yang isinya antaralain menyatakan bahwa saksi tidak pernah punya masalah denganterdakwa justeru kKeduanya merasa bersyukur dengan keberadaanterdakwa yang telah banyak membantu para veteran.Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak bisa dikonfrontir karenasaksi tidak hadir.Saksi11Nama lengkap : Mahmud Yakub.Pekerjaan : Petani/ Anggota Veteran NPV13.023.900.Tempat/tanggal lahir : Bima, 1926
ERWIN AS
Terdakwa:
JULIUS Als BUJANG INDUAK Bin SAMSIR Alm
64 — 17
9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1917 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1918 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1919 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1920 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1921 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1922 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1923 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1924 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1925 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1926
127 — 61
keberadaan Surat KeteranganKepemilikan Nomor : PEM. 014 4/ 278 / ll/ 1997 tersebut ditanganPara Penggugat / Para Pembanding, Tergugat / Terbanding tidakpernah membantahnya baik dalam jawaban maupun dalam dupliknya,sehingga dengan tidak dibantahnya Surat Keterangan KepemilikanNomor : PEM. 014 4 / 278/ ll / 1997 yang berada ditangan ParaPenggugat / Para Pembanding maka menurut hemat Para Penggugat /Para Pembanding hal tersebut adalah sebagai bentuk pengakuan dariTergugat / Terbanding (vide pasal 1925 dan 1926
89 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dalam bukunya yang berjudul "AsasAsas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya", halaman 347mengemukakan pendapat Arrest Hoge Raad 21 Juni 1926 W.11541menyebutkan bahwa "walaupun pada seseorang (yang sudah turutmelakukan tindakan pelaksanaan) tidak memenuhi unsur keadaanpribadi dari pelaku tetapi dalam bekerjasama ia mengetahui adanyakeadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerjasama,maka orang itu adalah seorang pelaku peserta",Bahwa Majelis Hakim perkara a quo telah tidak mempertimbangkanuraian
399 — 96
No. 11/Pdt.G/2016/PNLbpsesuail Pasal 1926 KUHPerdata.
Secara yuridis, pengakuan aquo merupakan pengakuan yangdilakukan dimuka hakim, dimana berdasarkan Pasal 311 R.bg dan Pasal 1925KUHPerdata memberikan suatu bukti yang sempurna (volledig bewjs) yang tidakdapat dicabut kembali (irrevocable) sesuai Pasal 1926 KUHPerdata.Tergugat mendalilkan bahwa areal HGU (Hak Guna Usaha) yang diberikan olehTergugat Il kepada Tergugat berdasarkanSurat Keputusan Menteri Agraria RItanggal 10 Juni 1965 Nomor : SK 24/HGU/1965 tentang pemberian Hak GunaUsaha dan Surat Keputusan
121 — 51
DJARANI TAIB hingga generasi keempat, baik yang sudahwafat ataupun yang masih hidup, maka sesuai Pasal 311 R.Bg. juncto Pasal1925 dan 1926 KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek) maka pengakuan di depanhakim merupakan bukti yang lengkap, sehingga terhadap dalil Para Penggugatyang telah diakui olen Para Tergugat tersebut dianggap sebagai bukti yangsempurna dan mengikat, serta harus dinyatakan sebagai fakta hukum yangbenar;Menimbang, bahwa adapun dalildalil selainnya yang dibantah oleh pihaklawan, maka kepada
405 — 168
orang yang memberikanpengakuan itu maupun terhadap orang yang dikuasakan khusus untukmemberikan pengakuan tersebut, maka dengan demikian dalam pengakuantersebut akan mempunyai dan melekat nilai kekuatan pembuktian yangsempurna (volleding), mengikat (bindende) dan menentukan (dwingende,belissend) dan pengakuan tersebut tidak dapat ditarik kembali (irrevocable, onherroepelijk) tanpa alasan yang dibenarkan hukum sebagaimana ketantuan diHalaman 81 dari 95 Putusan Nomor 55/Padt.G/2021/PN Kpndalam Pasal 1926
92 — 39
Mawar No. 112 RT 008/RW 005 Lingk.3 Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu,maka sesuai Pasal 311 R.Bg. juncto Pasal 1925 dan 1926 KUHPerdata(Burgerlijk Wetboek) maka pengakuan di depan hakim merupakan bukti yanglengkap, sehingga terhadap dalil Para Penggugat yang telah diakui olehTergugat tersebut dianggap sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, sertaharus dinyatakan sebagai fakta hukum yang benar;Hal. 69 dari 100 hal. Put.
89 — 63
Bg juncto Pasal 1925 dan 1926 Kitab UndangUndang HukumPerdata ), hal mana sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalamkitab A/ Bajuri Juz Il halaman 334 selanjutnya diambil alin Majelis menjadipendapat sendiri, berbuny/ :SUIS ay ay rudy Vg a dl lo ao a alle col Ln 5!
180 — 277
Sawing Petali tertanggal 13 Januari 1983,selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti Tl/X.51) ;Fotocopy Surat Demang Adogom tertanggal 17 Maret 1926 dan surat UebanKepala Baru bin Rondi Kepala Lama tertanggal 23 Juni 1927; yang disahkanTumenggung Sibau Hilir P. Sawing Petali tertanggal 13 Januari 1983,selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti Tl/X.52) ;Fotocopy Surat Demang Adogom tertanggal 28 Mei 1927 yang disahkanTumenggung Sibau Hilir P.
124 — 60
Mawar No. 112 RT 008/RW 005 Lingk.3 Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu,maka sesuai Pasal 311 R.Bg. juncto Pasal 1925 dan 1926 KUHPerdata(Burgerlijk Wetboek) maka pengakuan di depan hakim merupakan bukti yanglengkap, sehingga terhadap dalil Para Penggugat yang telah diakui olehTergugat tersebut dianggap sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, sertaharus dinyatakan sebagai fakta hukum yang benar;Hal. 69 dari 100 hal. Put.
54 — 26
Bg juncto Pasal 1925 dan 1926 Kitab UndangUndang Hukum Perdata), hal mana sesuai pula dengan pendapat ahli hukumIslam dalam kitab A/ Bajuri Juz Il halaman 334 selanjutnya diambil alin Majelismenjadi pendapat sendiri, berbunyi :SUIS ay a 40s Vg apd lo ao a aule oc9!
218 — 200
., M.H mantan wakil Ketua Mahkamah Agung RI yang menyatakanbahwa ketentuan mengenai harta bersama yang berlaku di Indonesia tidakbertentangan dengan syariat Islam, dan bahkan juga sejalan dengan UndangUndang Keluarga Islam sebagian besar negaranegara Islam, fatwa ulamaseperti Syekh Arsyad AlBanjari dan Sayid Usman, dan Keputusan Muktamar Nadlatul Ulama tahun 1926 serta pendapat cendikiawan muslim seperti Dr.Ismuha dan Drs. A.
Taufig, S.H., M.H mantan wakil Ketua MahkamahAgung RI yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai harta bersama yangberlaku di Indonesia tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan bahkan jugasejalan dengan UndangUndang Keluarga Islam sebagian besar negaranegaraIslam, fatwa ulama seperti Syekh Arsyad AlBanjari dan Sayid Usman, danKeputusan Muktamar Nadlatul Ulama tahun 1926 serta pendapat cendikiawanmuslim seperti Dr. Ismuha dan Drs. A.
783 — 649
Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalamarrestnya 8 Maret 1926 (Soenarto Soerodibrooto, 1992 :245), bahwa : Terdapat suatu rangkaian kebohongan jikaantara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubunganyang sedemikian rupa dan kebohongan yang satumelengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secaratimbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolaholahmerupakan suatu kebenaran.
61 — 20
DONIuntuk diperjualbelikan Terdakwa kepada orang lain.Bahwa Terdakwa mengetahui kalau shabu tidak boleh dikonsumsidan diperjualbelikan secara bebas karena dilarang oleh undangundang.1926 Bahwa Terdakwa juga mengetahui ada petunjuk dari pimpinan TNIagar setiap prajurit tidak terlibat dalam kegiatan narkotika secaratidak sah.27 Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenanguntuk mengkonsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika.28 Bahwa meskipun Terdakwa tidak mempunyai
282 — 304 — Berkekuatan Hukum Tetap
menurut merekatanah yang dikontrak mereka adalah masih dalam sengketa ;Bahwa dengan kondisi yang demikian Penggugat melalui kuasa hukumAmir Syamsuddin & Partner juga mengajukan permohonan kepadaWalikotamadya Jakarta urut Tergugat IV) untuk melakukan penertiban danpengosongan tanah yang masih dihuni oleh Pengontrak, akan tetapi padakenyataannya pihak Walikotamadya Timur dan instansi perlengkapannyatidak mampu menyelesaikan masalah pengosongan tanah milik Penggugat tersebut secara tuntas sejak tahun 1926
Terbanding/Tergugat I : AJI ACHMAD ARYADI,SE Bin Alm.H.AJI ALI AKBAR
Terbanding/Tergugat II : PT. BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO
Terbanding/Tergugat III : ARIS MULYANANTA
Terbanding/Tergugat IV : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL SAMARINDA
Turut Terbanding/Penggugat II : IR.AJI ERLYNAWATI Binti Alm.H.AJI ALI AKBAR
Turut Terbanding/Penggugat III : AJI AISYAH FATMARANI Binti Alm.H.AJI ALI AKBAR
Turut Terbanding/Penggugat IV : AJI ANITA VERANDA Binti Alm.H.AJI ALI AKBAR
113 — 37
Ali Akbar belum pernah dibagi waris sebagaimana jawabanTerbanding pada point 2, hal mana pembuktian melalui pengakuan Terbanding sebagaimana tersebut di atas telah diatur dalam Pasal 174 HIR, 311 RBG, Pasal1925 BW dan Pasal 1926 BW, yang menyebutkan pengakuan di depanpersidangan adalah cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yangmengaku itu.
THEODORA MARPAUNG. SH, MH
Terdakwa:
PRABOWO UTOMO
189 — 86
Terdapat suaturangkaian kebohongan, jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatuhubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapikebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatugambaran palsu seolaholah merupakan suatu kebenaran (HR 8 Maret 1926).Menimbang bahwa menurut ahli hukum Lamintang dalam buku HukumPidana berpendapat :"tipu daya itu ialah tindakantindakan yang sifatnyamenipu, yang dapat dipakai sebagai sarana untuk membuka jalan bagi kesankesan