Ditemukan 10753 data
158 — 153
- ., Notaris/PPAT di Bandung dan pada waktu suratsumpah dan laporan itu dibuat Almarhum Salim Ahmad Al Rasyidi adalah sudahberusia 91 tahun (lahir 17 Desember 1919) dan menderita beberapa penyakit kronisyaitu tidak menyadari tindakan/perbuatan yang dilakukannya. Begitu pula denganperalihan atau balik nama Salim Ahmad Al Rasyidi menjadi atas nama Ny. 
ANGGONO SAPUTRA
Tergugat:
1.SUBAI
2.SUCIATI
Turut Tergugat:
2.PT.BANK BRI PERSERO Tbk
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MALANG
4.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang(KPKNL)
129 — 75
- Tiada wanprestasi apabilatidak ada perjanjian sebelumnya, sedangkan suatu perbuatan dipandangsebagai perbuatan melawan hukum jika perbuatannya bertentangan denganundangundang yang dalam Arrest CohenLindenbaum (H.R. 31 Januari 1919)Halaman 32 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Kpnperbuatan melawan hukum diperluas bukan hanya bertentangan denganundangundang tetapi termasuk perbuatan yang bertentangan dengan hakorang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, ataubertentangan 
96 — 36
- Sedangkan yang dimaksud denganmelawan hukum, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31Desember 1919) adalah : Melanggar undangundang; atau Merusak haksubjektif seseorang menurut undangundang; atau melakukan sesuatu yang19 dari 28 hal PUT Nomor : 128K/PM I04/AD/VI/2016bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undangundang;atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalammasyarakat.Bahwa dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,ditentukan bahwa narkotika 
38 — 11
- diatas tanah milikPenggugat kemudian mengkapling tanah Penggugat selanjutnya menjual tanah Penggugatkepada Para Turut Tergugat adalah Perbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum dewasa ini telah ditafsirkan secaraluas yaitu perbuatan yang tidak hanya mengenai perbuatan yang langsung melanggar satuaturan hukum melainkan juga suatu perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan ataudengan yang dianngap pantas dalam pergaulan hidup masyarakat (Putusan Hoge Raadtanggal 31 Januari 1919 
Umi Qoniah, S.E
Tergugat:
1.PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTO MORO
2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL SEMARANG
3.KANTOR PERTANAHAN NASIONAL BPN UNGARAN
82 — 10
- Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.Bahwa sejak Tahun 1919 unsur melawan hukum diartikan dengan seluasluasnya yaitu terkait dengan pelaksanaan lelang dengan cara melakukanperbuatan melawan hukum.Halaman 7, Putusan Nomor 331/Pdt.G/2018/PN Smg44.45.46.47.Bahwa harga Obyek Sengketa dalam pelaksanaan lelang terlalu rendah atautidak realistis sehingga bertentangan dengan kepatutan dan melanggar hakpemilik Obyek Sengketa serta bertentangan dengan kewajiban hukum sipenjual 
Pembanding/Penggugat XXIV : BADAR
Pembanding/Penggugat VII : Drs.BINAR GINTING,MM
Pembanding/Penggugat XXII : TUKIRAN
Pembanding/Penggugat V : ERWIN ENDATA S TARIGAN
Pembanding/Penggugat XX : SUBANDI
Pembanding/Penggugat III : HERMAN TARIGAN
Pembanding/Penggugat XVIII : TUKINAM
Pembanding/Penggugat I : AKIM TARIGAN
Pembanding/Penggugat XVI : SAMIAJI atau WAGIMAN SAMIAJI
Pembanding/Penggugat XIV : SURATIN
Pembanding/Penggugat XXIX : MUSWADI
Pembanding/Penggugat XII : RUSIANTO
Pembanding/Penggugat XXVII : SAMIDI
Pembanding/Penggugat X : DINI HANDAYANI HASIBUAN
Pembanding/Penggugat XXV : RATNA SARI NASUTION
Pembanding/Penggugat VIII : REZEKI SEMBIRING
Pembanding/Penggugat XXIII : RUKIMAH
Pembanding/Penggugat VI : ELY RIANA TARIGAN
Pembanding/Penggugat XXI : JUMAKER
Pembanding/Penggugat IV : NAOMI MUNTHE
Pembanding/Penggugat XIX : ABDUL WAHAB
Pembanding/Penggugat II : LAPERIANA SITEPU
Pembanding/Penggugat XVII : SENO
Pembanding/Penggugat XV : SANGKUT
Pembanding/Penggugat XIII : SURYAMAN
Pembanding/Penggugat XXVIII : EKA SURYANTO
Pembanding/Penggugat XI : ZULPAN APITUA SIMBOLON
Pembanding/Penggugat XXVI : SAWIN
Terbanding/Tergugat : PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala badan pengelolaan dampak lingkungan daerah Kabupaten Rokan Hilir
195 — 186
- Perbuatan itu melawan hukum.Menurut Standaard Arest Tahun 1919, berbuat atau tidak berbuatmerupakan suatu perbuatan melawan hukum jika :a. Perbuatan melanggar undangundang.b. Perbuatan melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum. 
Bangkit Budi Satya SH
Terdakwa:
AVERO AHCYAR Bin EFENDI
73 — 43
- Arrest HR tanggal 31Januari 1919 juga menafsirkan perbuatan yang melanggar hokum itu adalahberbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hakorang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, ataubertentangan dengan kepatutan atau tata susila taupun bertentangan dengansikap hatihati yang sepantasnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri ataubarang orang lain;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan, keesokan harinya setelah kejadian 
Terbanding/Tergugat I : Pimpinan PT. BANK MANDIRI Cabang Kota Madiun
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PELAYANAN NEGARA DAN LELANG MADIUN
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MADIUN
100 — 57
- yang berbunyi Tiap perbuatanmelanggar hukum yang membawa kerugian pada seseorangmewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itumengganti kerugian yang ditimbulkannya.perbuatan Tergugat , Tergugat II dan Tergugat Ill secara tegas dannyata telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimanatersebut diatas telah melanggar hak orang lain dan kepatutan sesuaidoktrin hukum maupun Yurisprudensi, pengertian sebagaimana sejakdijatuhnkannya Putusan dalam perkara LINDENBAUM COHEN padatahun 1919 
39 — 34
- Namun jika yang diperas itu memang dirugikanmaka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud sipelaku.Yang dimaksud dengan secara melawan hukumberarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yangbertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerangkepentingan yang dilindungi oleh hukum.Dari Afferst HR tanggal 31 1919 tentang undangundang tentang Pasal 1365 BW mengenai pengertianpengertian tindakan yang tidak sesuai dengan hukumberintikan :26Menimbang. 
Agus R Senjaya S.H.
Terdakwa:
DIPPU REMEMBER NABABAN anak dari Bapak EDU NABABAN
88 — 7
- Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (Dolus eventualisatau voorwaardelijk opzet) yaitu dalam hal ini ada keadaan tertentu yangsemula mungkin terjadi kKemudian benarbenar terjadi.Menimbang, bahwa menurut Pompe Sifat Melawan Hukum (merujukpada Putusan Hoge Raad, 31 Januari 1919) adalah melakukan atau tidakmelakukan suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain dan bertentangandengan kewajiban hukum yang melakukan perbuatan tersebut, sertabertentangan dengan kesusilaan dan asasasas pergaulan dalam masyarakatMenimbang 
IMAM SUNARIJADI
Tergugat:
PT. SMELTING
142 — 44
- puluh)hari kalender setelah terjadinya pemutusan hubungan kerja, oleh karenanyaPenggugat harus membayar kewajibannya dan melunasi sisa pinjamantersebut kepada Tergugat;Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum pokok gugatanPenggugat yang memohon agar Hakim menyatakan Tergugat telah melakukanperbuatan melawan hukum, maka terlebin dahulu) Hakim akanmempertimbangkan konstruksi hukum mengenai perbuatan melawan hukum itusendiri;Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Arrest Hoge Raad tertanggal31 Januari 1919 
179 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Ada perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daad) ;Menurut Arrest Hooge Raad 1919, bahwa berbuat atau tidak berbuatmerupakan suatu perbuatan melanggar hukum jika :1. Melanggar hak orang lain atau.;Dalam perkara perdata aquo jelas tindakan Tergugat telah merugikanhak Penggugat sebagai pembeli piutang yang berhak atas jaminantanahtanah beserta bangunan tersebut ;2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat atau ;Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UUHT Jo. Pasal 12 UUHT Jo. 
425 — 26
- Unsur kelima Secara melawan hukum.Yang dimaksud dengan secara melawan hukum berarti sipelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangandengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungioleh hukum.Dari Afferst HR tanggal 31 1919 tentang UU tentang pasal 1365BW mengenai pengertianpengertian tindakan yang tidaka. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU. Desember 1919tentang pasal penertianpenertianb. 
144 — 78
- petitum yang beralasan danlayak untuk dikabulkan;Menimbang bahwa selanjutnya tentang perbuatan melawan hukum,dalam hukum Perdata Indonesia dasar hukum yang menguraikan tentangperbuatan melawan hukum termuat dalam Pasal 1365 KUHPerdata yangmenyatakan bahwa tiap perobuatan melanggar hukum yang membawa kerugiankepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya mengakibatkankerugian tersebut, untuk mengganti kerugian itu;Menimbang bahwa dalam perkembangan Yurisprudensi, terutamasetelah tahun 1919 
Muhammad Iqbal, SH
Terdakwa:
M. MIRZA ILVANDI alias PANDI bin ILYAS
170 — 54
- Matahari LED, penerima bpk Mirza Dishubkominfo Aceh Tamiang, berat volume: 1919, harga perkilo Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), total biaya Rp.19.190.000,-(sembilan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah). 
- 1 (satu) lembar surat jalan No : 039/SJ/MLED/ XII/15, tanggal 10 Desember 2015, tujuan Pak Mirza Dishubkominfo Aceh Tamiang, komplek pemerintahan Kab.Matahari LED, penerima bpk MirzaDishubkominfo Aceh Tamiang, berat volume: 1919, harga perkiloRp.10.000, (sepuluh ribu rupiah), total biaya Rp.19.190.000,(sembilan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).5. 1 (satu) lembar surat jalan No : 039/SJ/MLED/ XII/15, tanggal 10Desember 2015, tujuan Pak Mirza Dishubkominfo Aceh Tamiang,komplek pemerintahan Kab. Matahari LED, penerima bpk Mirza DishubkominfoAceh Tamiang, berat volume: 1919, harga perkilo Rp.10.000, (Sepuluhribu rupiah), total biaya Rp.19.190.000,(sembilan juta seratus sembilanpuluh ribu rupiah).Hal 72 dari 121 hal Putusan No. 11/PID.SUSTPK/2019/PN. Bna5,10.11.12.1 (satu) lembar surat jalan No : 039/SJ/MLED/ XII/15, tanggal 10Desember 2015, tujuan Pak Mirza Dishubkominfo Aceh Tamiang,komplek pemerintahan Kab. Matahari LED, penerima bpk MirzaDishubkominfo Aceh Tamiang, berat volume: 1919, harga perkiloRp.10.000, (sepuluh ribu rupiah), total biaya Rp.19.190.000,(sembilan juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah).5. 1 (satu) lembar surat jalan No : 039/SJ/MLED/ XII/15, tanggal 10Desember 2015, tujuan Pak Mirza Dishubkominfo Aceh Tamiang,komplek pemerintahan Kab. 
Faustinus Lamere, S.H.
Terdakwa:
Adi Suprayitno
97 — 48
- Sedang sebagai tujuan, berarti keuntungan yang diharapkantersebut tidak harus selalu menjadi kenyataan.Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum, menurut Yurisprudensi(Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut :1. Melanggar undangundang;2. Merusak hak subjektif seseorang menurut undangundang; atau3. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelakumenurut undangundang; atau4. 
Pembanding/Penggugat VI : MIMI SUMARNI H. NGGAMPO
Pembanding/Penggugat IV : FATIMAH H. NAGGAMPO
Pembanding/Penggugat II : ABD. MADJI H. NGGAMPO
Pembanding/Penggugat VII : ANGGA IRAWAN
Pembanding/Penggugat V : ST. AISYAH H. NGGAMPO
Pembanding/Penggugat III : USMAN H. NGGAMPO
Pembanding/Penggugat I : HJ. SOFIAH H. NGGAMPO
Terbanding/Tergugat III : a. malik muhammad
Terbanding/Tergugat I : h. abubakar h. m .saleh
Terbanding/Tergugat VIII : siti nurbaya
Terbanding/Tergugat VI : fitriah
Terbanding/Tergugat IV : sahabudin
Terbanding/Tergugat II : gafar h. m saleh
Terbanding/Tergugat VII : yudi
Terbanding/Tergugat V : ratna
Terbanding/Turut Tergugat III : fatmah
Terbanding/Turut Tergugat I : h. gazalih h. m. saleh
Terbanding/Turut Tergugat VI : h. anwar
Terbanding/Turut Tergugat IV : haemi
Terbanding/Turut Tergugat II : h. gintir h. m. saleh
Terbanding/Turut Tergugat V : suherman
81 — 81
- tidak berbuat , bertentangan dengan kesusilaan maupun sifatberhatihati, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat ;Sejalan dengan itu, Penjelasan Setiawan, SH dalam buku yangberjudul Proyek Pengembangan Teknis Yustisial Mahkamah AgungRI tentang Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum, ReaderIl, Jilid 1, Penerbit Tim Penguji Hukum Mahkamah Agung RepublikIndonesi , 1991, halaman 121 yang menyatakan sebegai berikut : Sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara Lindenbaum Cohenpada tahun 1919 
Sachori Putra
Tergugat:
1.Pejabat Pembuat Komitmen Jl. Tol Lubuk Linggau Curup Bengkulu
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAB. BENGKULU TENGAH
3.Kepala Kantor Jasa Penilaian Publik Toto Suharto dan Rekan
174 — 101
- Wirjono Projodikoro, perbuatanmelawan hukum diartikan sebagai perbuatan melanggar hukum ialah bahwaperbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan darimasyarakat;Menimbang, bahwa berdasarkan keputusan Hoge Raad tanggal 31Januari 1919 dalam perkara Lindebaum lawan Cohen. 
122 — 15
- Perbuatan melawan hukum karena kelalaian ;Bahwa ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang telah diperluas dan dianutdalam praktek peradilan Indonesia didasarkan pada Yurisprudensi Putusandalam perkara Linden Baun Cohen Tahun 1919 menetapkan adanya 4(empat) kriterian perbuatan melanggar hukum yaitu :1. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku .2. Melanggar hak subyektif orang lain.3. Melanggar kaidah tata susila.4. 
115 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Namun sebagai pedoman dalam gugatan ini adalahpengertian Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tertuang dalam ArrestHoge Raad 31 Januari 1919, yang mengartikan Perbuatan Melawan Hukumdalam arti luas, yaitu ; suatu perbuatan barulah merupakan PerbuatanMelawan Hukum, kalau :a. Perbuatan itu melanggar hak subyektif orang lain ;b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri ;c. Bertentangan dengan kesusilaan ;d. 

