Ditemukan 10753 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 01-11-2017 — Upload : 27-12-2017
Putusan PN MEULABOH Nomor 1/Pdt G/2017/PN.Mbo
Tanggal 1 Nopember 2017 — Muhammad Safrizal Sembiring , Umur + 36 tahun, pekerjaan swasta, alamat Gampong Seunebok, ,Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut sebagai, PENGGUGAT; LAWAN BERLAWAN DENGAN : Saharuddin, Umur + 67 tahun, pekerjaan swasta, dahulu ber-alamat di Gampong Lamie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, alamat sekarang tidak diketahui lagi, Selanjutnya disebut : Tergugat I; Pimpinan PT. ENSEM LESTARI, alamat kantor / pabrik di Dusun Gagak, Gampong Lamie, Kecamatan Darul Makmur, KabupatenNagan Raya, Selanjutnya disebut : Tergugat II;
11810
  • bertentangan dengankesusilaan (goedezeden) dan kepantasan dalam pergaulan di dalam masyarakat (maatschappelijkebetamelijkheid), sedangkan perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daad)juga memuat kealpaan yang melawan hukum dan merugikan orang atau orangorang lain, dapat dituntut pembayaran kerugian;Menimbang, bahwa awalnya Perbuatan Melawan Hukum ditafsirkan sebagaiperbuatan yang melanggar pasalpasal hukum tertulis saja akan tetapi denganadanya putusan Hoge Raad Negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919
Register : 08-03-2018 — Putus : 30-08-2018 — Upload : 09-10-2018
Putusan PN KUDUS Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Kds
Tanggal 30 Agustus 2018 — Penggugat:
H. LEGIMAN bin SARTOREJO
Tergugat:
1.H. SUKRON alias H. ACHMAD SYUKRON
2.Hj. SUJATMI alias Hj. JATMI
1489
  • dikaruniai tiga anak yaituLegiman, Sukron dan Sujatmi .Bahwa dengan Rubai tidak dengan paksa melayani karena sudahmerupakan tugas pelayanan dan mitra kerja antara Kepala desa danBPD .Halaman 30 dari 36Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN KdsMenimbang, bahwa berdasarkan alatalat bukti yang diajukan olehkedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu samalain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa :Menimbang, bahwa sejak putusan Hoge Raad 31 Januari 1919
Register : 26-09-2017 — Putus : 28-08-2018 — Upload : 25-10-2018
Putusan PN CIBINONG Nomor 258/Pdt.G/2017/PN Cbi
Tanggal 28 Agustus 2018 — Penggugat:
1.Zulkifli
2.Hj. Kusmawati
Tergugat:
1.Sutardjo
2.Siti Maisorah
Turut Tergugat:
BPN KABUPATEN BOGOR
360
  • Dahulu perbuatan melawan hukumhanya terbatas pada perbuatan yang melanggar undangundang tertulis saja.Namun sejak tahun 1919, Hoge Raad Belanda dalam perkara Lindenbaum vCohen memperluas penafsiran perbuatan melawan hukum sehingga perbuatanmelawan hukum tidak lagi terbatas pada perbuatan yang melanggar undangundang tapi juga mencakup salah satu perbuatan sebagai berikut ( Fuady :2013, hal.6 ) ;1) Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain ;2) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya
Putus : 03-10-2017 — Upload : 08-11-2017
Putusan PN LANGSA Nomor 199/Pid.B/2017/PN Lgs
Tanggal 3 Oktober 2017 — Kirdustan Azerbayzan Bin Abu Bakar
744
  • Kata on rechtmatig (bertentangan dengan hukum) sinonim denganvederecht telijk (melawan hukum) sesuai dengan pasal 1365 BW, sama denganpengertian Hoge Raad dalam perkara CohenLindenbaum (HR 31 Januari 1919N.J 1919 hlm W. 10365), yang juga meliputi perbuatan bertentangan denganhukum tidak tertulis, yang bertentangan dengan kepatutan, dipandang melawanhukum. Sedangkan melawan hukum secara formil diartikan bertentangandengan undangundang.
Register : 06-11-2018 — Putus : 25-03-2019 — Upload : 28-03-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 869/Pdt.G/2018/PN Tng
Tanggal 25 Maret 2019 — Penggugat:
Asan
Tergugat:
PT Bank UOB, kantor Pusat Jakarta
10336
  • Bahwa untuk menentukan suatu Pihak telah melakukan suatu PerbuatanMelawan Hukum, dalam praktek peradilan mengacu pada kaidah hukumYurisprudensi Putusan Hoge Raad Tanggal 31 Januari 1919 dalam perkaraMax Lindenbaun melawan Samuel Cohen dimana harus memenuhi kriteriaantara lain : (i) Bertentangan dengan kewajiban si pelaku; (ii) Melanggar haksubyektif orang lain; (iii) Bertentangan dengan asas kepatutan dan jugaketentuan Pasal 1365 KUH Perdata; namun jika dicermati keseluruhan dalilgugatan PENGGUGAT
Putus : 19-06-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 215 PK/Pdt/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — NEGARA REPUBLIK INDONESIA qq PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA qq KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA qq DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN vs PT BETANIA PRIMA,
8948 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ratus tiga puluh lima rupiah);Kerugian Immateriil Penggugat II:Penggugat II menderita kerugian immateriil berupa tercemarnya nama baikPenggugat Il sehingga dibutuhnkan biaya recovery nama baik tersebutsenilai dengan Rp10.000.000.0000 (sepuluh miliar rupiah);Bahwa tidak terbantahkan tindakan Tergugat dan tindakan Tergugat Ilsebagaimana diuraikan di atas melakukan perbuatan melawan hukumsebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUHPdt juncto Putusan HogeRaad dalam perkara Lindenbaum Cohen pada tahun 1919
Register : 26-11-2014 — Putus : 03-08-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN SEKAYU Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Sy
Tanggal 3 Agustus 2015 — Ny. SRIATUN Binti ATMA lawan CANDRA YUNI BIN YUNI, DKK
14492
  • diatas tanah milikPenggugat kemudian mengkapling tanah Penggugat selanjutnya menjual tanah Penggugatkepada Para Turut Tergugat adalah Perbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum dewasa ini telah ditafsirkan secaraluas yaitu perbuatan yang tidak hanya mengenai perbuatan yang langsung melanggar satuaturan hukum melainkan juga suatu perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan ataudengan yang dianngap pantas dalam pergaulan hidup masyarakat (Putusan Hoge Raadtanggal 31 Januari 1919
Register : 23-10-2020 — Putus : 28-01-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 839/Pid.Sus/2020/PN Smr
Tanggal 28 Januari 2021 — Penuntut Umum:
SUHARDI,SH,M.HUM
Terdakwa:
RISKON Als RIS Bin WARIS
416
  • Sus/2020/PN Smritresnarkoba Polda Kaltim, nomor B/1919/VI/RES.4.1/2020. tanggal 11 Juni 2020, 1 (Satu) bungkus sabu isi beserta bungkusnya dengan berat 1,64 (satukoma enam puluh empat) gram brutto, berat pembungkus 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, berat bersih 1,45 (Satu koma empat puluh lima) gram;Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa RISKON Als RIS Bin WARIS, sebagai berikut: Bahwa keterangan Terdakwa di berita acara pemeriksaan Penyidik benar; Bahwa Terdakwa ditangkap
Putus : 31-07-2008 — Upload : 22-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10K/PDT.SUS/2007
Tanggal 31 Juli 2008 — DEDI SURYADI ; SULTAN ALAIDIN ; IRMAWAN ; HASRUDDIN ; INTERNASIONAL MEDICAL CORPS (IMC)
155118 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bintara Pineung No. 6,Kampung Pineung Banda Aceh berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor. 05/SKu.HI/HD/IV/2007 tanggal 2 April 2007 ;Para Pemohon Kasasi I, dahulu Para Penggugat jugasebagai Para Termohon Kasasi Il ;melawan:INTERNASIONAL MEDICAL CORPS (IMC), beralamat diKantor Pusat di 1919 Santa Monica Blvd, Suite 300, SantaMinica, CA 909404, USA, Indonesia Programme, beralamat diHal. 1 dari 37 hal. Put.
Register : 08-05-2017 — Putus : 19-10-2017 — Upload : 29-11-2017
Putusan PN TAKALAR Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Tka
Tanggal 19 Oktober 2017 — Penggugat: 1.Prp. Jawiah Dg. Lele 2.Lk. Syahrir Angriawan Dg. Sija Bin Hadjorra 3.Prp. Hartati Binti Hadjorra 4.Lk. Hendra Lesmana Bin Hadjorra Tergugat: 1.Prp. Sanong 2.Prp. Sendong Dg. Sompa Binti Coke Dg. Narang 3.Prp. Tanri Binti Coke Dg. Narang 4.Lk. Kamaruddin Dg. Laja 5.Lk. H. Gazali Dg. Ngewa
10716
  • ., Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum Perkembangannya dalamYurisprudensi, diterbitkan Team Pengkajian Hukum Mahkamah Agung RI tahun 1991,halaman 121);Menimbang, bahwa tentang Perbuatan Melawan Hukum menurut Arrest HR 31Januari 1919 tersebut mencakup undangundang dan hukum yang tidak tertulis, sepertikesusilaan, kepatutan yang terdapat dalam lalu lintas masyarakat.
Register : 01-07-2019 — Putus : 10-09-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 63-K/PM.I-04/AD/VII/2019
Tanggal 10 September 2019 — HENDRO JATMIKO
8143
  • Sedangkan yang dimaksud denganmelawan hukum, menurut Yurisprudensi (Arrest HoogeRaad tanggal 31 Desember 1919) adalah : Melanggarundangundang ; atau Merusak hak subjektif seseorangmenurut undangundang ; atau Melakukan sesuatu yangbertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurutundangundang; atau Melakukan sesuatu = yangbertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.Bahwa dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanyadapatdigunakan untuk kepentingan pelayanan
Putus : 20-06-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 236 PK/Pdt/2017
Tanggal 20 Juni 2017 — HINDARTO BUDIMAN lawan 1. BUDI PURNAMA,dalam hal ini diwakili oleh ahli waris, DK dan THEODURUS DICKY DAENG
258200 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat PerintahPenghentian Penyidikan (SP3) guna melindungi hak asasi manusia;Bahwa sehingga perbuatan Tergugat Rekonvensi dan Il/Para PenggugatKonvensi tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimanadirumuskan dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata(Burgerlijk Wetboek), yang berbunyi:"Tiap perouatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepadaseorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugianitu, mengganti kerugian itu";Bahwa Yurisprudensi tetap Hoge Raad 1919
Register : 25-02-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 17-K/PMT-II/AD/II/2019
Tanggal 18 Juli 2019 — Nooryadi Eko Wiratmo Letkol Inf
24379
  • Menurut Ariest HR tanggal 31Desember 1919 inti dari tindakan yang tidak sesuaidengan hukum merusak hak subyektif seseorang,melakukan sesuatu) yang bertentangan dengankewajiban hukum atau yang bertentangan dengankepatutan dalam masyarakat.Dengan demikian pengertian untuk mendapatkeuntungan dengan cara bertentangan dengan hukumdalam hal ini perbuatan Terdakwa tersebut berakibatmenyerang/merusak hak subyektif orang lain.Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah,keterangan Terdakwa yang terungkap
Register : 15-03-2013 — Putus : 28-02-2013 — Upload : 16-09-2013
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 138/Pid.B/2012/PN.Ung
Tanggal 28 Februari 2013 — MUHAMMAD ABDI SUTARMAN Bin PURYAJI
487
  • Lab: 953/BSF/2012,tanggal 20September 2012 dalam kesimpulannya barang bukti dengan : No. bukti BB) 1919/2012/BSFberupa 1 (satu) pucuk senjata api laras pendekadalah merupakan senjata api laras pendek rakitan yang dilengkapi dengansilinder dan dapat memuat peluru kaliber 5,56 mm, sebanyak 5 (lima) butir,senjata api dalam keadaan baik dan pernah digunakan untuk menembak ;No.
Register : 05-01-2015 — Putus : 11-08-2015 — Upload : 18-09-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 1/Pdt.G/2015/PN mdn
Tanggal 11 Agustus 2015 — - BAJINDER SINGH LAWAN - IR. MASTA TARIGAN - JASWIN - Drs. ARMYN
24450
  • upaya hukum yakni :apakah akan mengajukan upaya hukumpidana disertai tuntutan ganti rugi vide pasal 98 KUHAP atau terlebih dahulumenempuh upaya hukum pidana baru dilanjutkan upaya hukum perdata, atau upayahukum perdata dulu baru dilanjutkan upaya hukum pidana atau serentak/sekaligusataupun hanya memilih salah satu alternative tersebut;Menimbang, bahwa antara putusan pidana dan putusan perdata atas suatukasus tidaklah mutlak saling tergantung satu sama lain, hal itu dapat dilihat dariketentuan pasal 1919
Putus : 13-10-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 492 PK/Pdt/2016
Tanggal 13 Oktober 2016 — KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MAKASSAR VS 1. PT. NASA TUNGGAL BHAKTI PRATAMA, DKK. DAN 1. PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK, PEMIMPIN SENTRA KREDIT KECIL MAKASSAR, 2. PT BALAI LELANG STAR (STAR AUCTION) CABANG MAKASSAR
171100 Berkekuatan Hukum Tetap
  • puluh juta rupiah) per unit rumah dikali sebanyak 946unit sehingga kerugian Para Penggugat seluruhnya adalah sebesarRp18.920.000.000,00 (delapan belas miliar sembilan ratus dua puluh jutarupiah) dan Para Penggugat mohon kepada Pengadilan agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian materiil tersebut kepada ParaPenggugat, halmana adalah sesuai dengan ketentuan perundangundanganyang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdatajuncto Putusan Hoge Raad Belanda tanggal 31 Januari 1919
Putus : 21-02-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2233 K/Pdt/2012
Tanggal 21 Februari 2013 — SAMAN (Saman Bin Melim/Saman Bin Melin) >< PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA qq. GUBERNUR PROPINSI DKI JAKARTA, dk
179145 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2233 K/Pdt/201213.b.C.d.Jalan TB.Simatupang, Rt. 0016 / Rw. 06, Kelurahan Cilandak Barat,Kecamatan Cilandak, Kotamadya Jakarta Selatan;Bahwa berdasarkan uraianuraian dari Penggugat diatas, maka telahdapat terlinat transparan dan jelas Tergugat dan Tergugat II telahterbukti melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad)sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdata jo Arrest Hoge Raad(HR), tanggal 31 Januari 1919 yang di dikenal sebagai LindenbaumCohen Arrest, bahwa penafsiran hukum atas
Register : 25-02-2019 — Putus : 15-04-2019 — Upload : 25-04-2019
Putusan PT MATARAM Nomor 39/PDT/2019/PT MTR
Tanggal 15 April 2019 — - Dr. Ida Bagus Oka Suteja sebagai Pembanding MELAWAN - Jero Puspa Dewi sebagai Terbanding dan - Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram, Dkk sebagai para turut terbanding
10065
  • Perobuatan Melawan Hukum padaawalnya didefinisikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum danbertentangan dengan ketentuan perundangundangan ;Menimbang, bahwa akan tetapi sejak adanya Arrest HR 1919 yaitudalam kasus Lindebaumn vs Cohen, pengertian Perbuatan Melawan Hukummengalami pergeseran, dimana pengertian perbuatan hukum yaitu suatuperbuatan yang walaupun tidak bertentangan dengan Undangundangsudah dianggap melawan hukum apabila ternyata bertentangan dengankepatutan dalam pergaulan masyarakat
Putus : 14-08-2014 — Upload : 09-09-2015
Putusan PN BAUBAU Nomor 5/Pdt.G/2014/PN.BB
Tanggal 14 Agustus 2014 — - PENGGUGAT : EDISON,SE, - TERGUGAT : HJ.BASARIAH alias HJ.WABASE
8560
  • Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugianDan sejak tahun 1919 dengan adanya putusan Arrest Hogeraad dalam kasusLidenobaum dan Cohen, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti luas,yakni meliputi halhal sebagai berikut :1. Perbuatan yang melanggar UndangUndang yang berlaku.2. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum.3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.4.
Putus : 27-01-2015 — Upload : 08-03-2015
Putusan PT DENPASAR Nomor 172/PDT/2014/PT.DPS
Tanggal 27 Januari 2015 — PT. MAXIMUS BALI sebagai PEMBANDING M e l a w a n ; - 1. MARKET DRAGON INTERNATIONAL LIMITED sebagai TERBANDING I 2. DESMOND HATTON sebagai TERBANDING II 3. FRANCISCO NORIEGA MALAVE sebagai TERBANDING III 4. LUCIO PAREDES CORP sebagai TERBANDING IV 5. JOHN MARK WINDERS sebagai TERBANDING V 6. TELRIT PTY LTD sebagai TERBANDING VI 7. SHAO WEI sebagai TERBANDING VII 8. COR JONGEN, sebagai TERBANDING VIII 9. ROGER GODFREY MCKIMM sebagai TERBANDING IX- 10. PROFIT POWER MANAGEMENT LIMITED sebagai TERBANDING X 11. KUFFOUR INVESTMENTS Ltd (BVI) sebagai TERBANDING XI 12. KROHGS EIENDOM AS sebagai TERBANDING XII 13. ROBERT JORGENSEN, sebagai TERBANDING XIII- 14. MICHAEL MAURICE SHEPPARD sebagai TERBANDING XIV- D a n ; 1. HANNO SOTH,sebagai TURUT TERBANDING I 2. I WAYAN RADA sebagai TURUT TERBANDING II;---- 3. I NYOMAN MADRI, sebagai TURUT TERBANDING III 4. NI NENGAH RAWA,sebagai TURUT TERBANDING IV 5. WIJANA TIRTHA ABADI sebagai TURUT TERBANDING V;- 6. I MADE WIRNATA sebagai TURUT TERBANDING VI- 7. I WAYAN SUWIDRA sebagai TURUT TERBANDING VII 8. I WAYAN MEGEG, dan/atau ahli warisnya I KETUT RANENG sebagai TURUT TERBANDING VIII
194120
  • Tergugat dan Turut Tergugat I telah melakukan serangkaian perbuatanmelawan hukum dengan memanfaatkan kewenangan dan keadaan yang adapadanya selaku pengelola dari villavilla milik Para Penggugat, serta melalaikankewajiban hukumnya untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku dalam menjalankan kegiatan pengelolaan villa, dengan itikadnyayang buruk, sematamata demi memperoleh keuntungan bagi dirinya sendirisecara melawan1322 Bahwa mengacu pada putusan Lidenbaum Cohen pada tahun 1919
    perbuatan itubaik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiaptingkah laku berbuat atau tidak berbuat; 2 Adanya kesalahan (schuld), dapat berupa kesengajaan (dolus)maupun kealpaan3 Adanya kerugian, baik materiil maupun immateriil ;4 Adanya kausalitas atau hubungan sebabakibat antara perbuatanmelawan hukum dengan kerugian tersebut; e Pada halaman 180 paragraf 3:Menimbang, bahwa dalam doktrin ditegaskan bahwa perbuatan melawanhukum dalam arti luas (Arrest tanggal 31 Januari 1919
    Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan denganhukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum, dan karenanyasuatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan ; Menimbang, bahwa sejak tahun 1919 terjadi perkembangan di Negeri Belandadengan mengartikan perbuatan melawan hukum bukan hanya untuk pelanggaranperundangundangan tertulis sematamata melainkan juga melingkupi atas setiappelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidupbermasyarakat
    , sebagaimana dalam Yurisprudensi putusan Hoge Raad NegeriNelanda tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus Lindenbaum versus Cohen bahwatindakan Onrechmatigedaad tidak lagi dimaksudkan hanya sebagaiOnwetmatigedaad saja, dan demikian juga di Indonesia perbuatan melawan hukumtelah diartikan secara luas yaitu mencakup salah satu dari perbuatanperbuatansebagai berikut ;1.