Ditemukan 10753 data
149 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Surat Nomor RRC.MDN.1919/2013 tanggal 3 September 2013 perihalPeringatan III (ketiga);d. 
111 — 44
- Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum, menurut Yurisprudensi(Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut : Melanggar undangundang; Merusak hak subjektif seseorang menurut undangundang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum siPelaku menurut undangundang; atau Melakukan sesuatu) yang bertentangan dengan kepatutan dalammasyarakat.Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa,dengan menggunakan tipu muslihat ataupun rangkaian 
184 — 81
- Sejak tahun 1919, 12 (dua belas) unsur melawan hukum diartikandengan seluasluasnya, yaitu terkait dengan pelaksanaan lelangPerbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam lelang mencakup pengertianperbuatan melawan hukum dalam arti luas dan sempit. Gugatankebanyakan didasarkan pada PMH karena melanggar suatu peraturanhukum.. 
158 — 67
- Dari Arrest HR tanggal 31 1919 tentang UU tentang Pasal 1365BW mengenai pengertianpengertian tindakan yang bersifatmelawan hukum berintikan :a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU Desember1919 tentang pasal pengertianpengertian.b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban(hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU).c. 
1.RIKI SAPUTRA SH
2.GALIH AZIZ, SH
Terdakwa:
DARMA Bin KASIMIN
37 — 23
- adalah tidak berkuasa untuk berbuatsesuatu (karena telah ditentukan oleh undangundang atau aturan dansebagainya);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak danmelawan hukum atau wederechtelijk adalah berbuat sesuatu atau tidakberbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelakuatau bertentangan dengan kepatuhan atau tata susila ataupunbertentangan dengan sikap hatihati yang sepantasnya didalampergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain (Arrest HogeRoad tanggal 31 Januari 1919 
1.RIKI SAPUTRA SH
2.GALIH AZIZ, SH
Terdakwa:
YULIANUR alias YULI Binti Alm YOHANIS
31 — 35
- ditentukan oleh undangundang atau aturan dansebagainya);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak danmelawan hukum atau wederechtelijk adalah berbuat sesuatu atau tidakberbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelakuatau bertentangan dengan kepatuhan atau tata susila ataupunHalaman 22 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN TIkbertentangan dengan sikap hatihati yang sepantasnya didalampergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain (Arrest HogeRoad tanggal 31 Januari 1919 
205 — 209 — Berkekuatan Hukum Tetap
- sebagaiberikut:"Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepadaseorang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannyamenerbitkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian tersebut;Unsurunsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdatatersebut adalah: Adanya perbuatan yang melanggar hukum atau melanggar asaskepatutan, ketelitian, dan kehatihatian (patina); Adanya kerugian; Adanya hubungan kausalitas (sebabakibat) antara perbuatanmelanggar hukum dan kerugian;Selanjutnya menurut Arrest 1919 
172 — 14
- 18. 1 (satu) buah tas ransel hitam merk Polo Classic; (BB 30) ;------------------------19. 1 (satu) buah HP Handphone Merk : Nokia; Tipe : C5-00.2; Imei : 357006040209252 yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : Telkomsel; No ICCID : 0020 0000 0063 6341; (BB 34) ;-----------------------------20. 1 (satu) buah Handphone Merk : BLACKBERRY; Tipe : 9800; Imei : 356201044292898; No PIN : 2880340C yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : Telkomsel; No ICCID : 6210 1271 6293 1919 - Rekening 1080009708513 dengan saldo per tanggal 31Jan 2012 sebesar Rp.67,101,184,39,; (BB 33) ;34. 1 (satu) buah HP Handphone Merk : Nokia; Tipe : C500.2; Imei :357006040209252 yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider :Telkomsel; No ICCID : 0020 0000 0063 6341 ; (BB 384) ;35. 1 (satu) buah Handphone Merk : BLACKBERRY; Tipe : 9800; Imei :356201044292898; No PIN : 2880340C yang didalamnya terdapat : SIM CARDdengan provider : Telkomsel; No ICCID : 6210 1271 6293 1919 dan MemoryCard Merk : 
94 — 22
- Ada hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian;Menimbang, bahwa sejak Arrest Hogeraad 1919 kriteria suatu perbuatanyang melanggar hukum mengalami perkembangan, tidak hanya perbuatan yangmelanggar atau bertentangan dengan undangundang saja, tetapi setiapperbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentanganatau melanggar hak subyektif orang lain, bertentangan dengan normakesusilaan, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehatihatian dalamhidup bermasyarakat baik terhadap 
89 — 12
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan perbuatandengan kerugian; Menimbang, bahwa perbuata melawan hukum sejak tahun 1919,unsur melawan hukum diartikan dalam arti yang seluas luasnya, yaknimeliputi: a. Perbuatan yang melanggar undang undang yang berlaku;b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;e. 
2308 — 3
- DatuRaja, dan Datu Maharadja Dinda, tertanggal 26Mei 1919.Bukti T.II 1.12 : Surat Pernyataan bersamaKepemilikan Goa Sarang Burung di sungai Soearantertanggal 13. Mei 1935 yang dibuat oleh M.Siranoeddin, Hadji Datoe Radja dan DatoeMaharadja Dinda.Bukti T.II 1.13 : Menotarialkan Akta Jual Beli diNotaris Abd. Halim dengan Akta No. 3 tertanggal7 Januari 1988 mengenai Jual Beli Goa SarangBurung di Putalak Kampung Suaran dari PenjualAji Rachmatsyah kepada M. 
1.Moh. arwan
2.Paijan
Tergugat:
1.PT Bank BNI Cab Kudus
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNLSemarang
3.NURUL HUDA
Turut Tergugat:
Kantor Pertanahan kab Pati
118 — 16
- olehTergugat Il sebagaimana Kutipan Risalah Lelang No. 1772/37/2017 tanggal 09Nopember 2017 dengan pemenang lelang objek hak tanggungan berupaSertipikat Hak Milik Nomor 0097 atas nama Penggugat II adalah Tergugat III;Menimbang, bahwa Pasal 1365 Kitab Undangundang Hukum Perdatamenyatakan tiaptiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugianpada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkankerugian itu, mengganti kerugian tersebut;Menimbang, bahwa sejak putusan Hoge Raad 31 Januari 1919 
PT Global Sukses Mandiri
Tergugat:
PT PLN Area Pekanbaru
99 — 36
- dalamdalildalil Gugatan yang menyatakan TERGUGAT telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum.Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) dalam hukumperdata diatur dalam Pasal 1365 Buku Ill Kitab undangUndang HukumPerdata yang menyatakan :Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepadaorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugianitu, Mengganti kerugian tersebut.Bahwa mengenai perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagaiPerbuatan Melawan Hukum, sejak tahun 1919 
Achmad Gani
Tergugat:
1.Kasmiati Gani
2.Samawiah Abdul Gani
132 — 93
- KUHPerdata makasuatu perbuatan melawan hukum yang dapat digugat melalui pengadilanharuslah mengandung unsurunsur antara lain :Adanya suatu perbuatan;Perbuatan tersebut baik berbuat sesuatu (aktif) maupun tidak berbuatsesuatu (pasif) padahal dia mempunyai kewajiban untuk membuatnya,kewajiban tersebut tentunya lahir oleh hukum yang berlaku bukan lahiroleh suatu kesepakatan atau kontrak;Perbuatan tersebut melawan hukum;Perbuatan melawan hukum disini haruslah diartikan menurut pengertiansetelah tahun 1919 
Yanto
Terdakwa:
Yulianto
60 — 16
- Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum, menurutYurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919)adalah sebagai berikut : Merusak hak subjektif seseorang menurut undangundang;atauHal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor : 11K/PM II08/AD/I/2019Menimbang Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibanhukum si Pelaku menurut undangundang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutandalam masyarakat.g. 
126 — 83
- fiasance, yakni melakukan sesuatu yang merupakan kewajibannya atau haknyatapi secara salah dan melanggar aturan;e Malfeasance , melakukan sesuatu. perbuatan dimana pelakunya tidak berhak atautidak berwenang untuk itu;Menimbang, bahwa konsep hukum perdata tentang Perbuatan Melawan hukum(onrechtmatige daad) yang semula hanya diartikan sebagai perbuatan yang melanggaraturan undangundang formal saja, dalam perkembangannya hingga sekarang ,terutamasetelah putusan Hoge Raad Negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919 
74 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
- dikuasai serta ditempati olehkeluarga Penggugat;Bahwa, kemudian Penggugat telah berupaya menyelesaikan permasalahanini dengan cara melakukan pertemuan dengan Tergugat II, Tergugat IV danTergugat V untuk melakukan mediasi akan tetapi upaya tersebut tidakberhasil;Bahwa, dengan berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, perbuatanperbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dapat dikategorikanPerbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365KUHPerdata juncto Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919 
89 — 39
- Penyalah Guna adalahorang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.Yang dimaksud dengan hak menurut pengertian bahasa adalahkekuasaan untuk berbuat sesuatu, kKewenangan, milik, kKepunyaanatas sesuatu.Yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalahbahwa terhadap diri pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapatkekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan NarkotikaGolongan I.Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum, menurutYurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919 
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Central Asia
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Nasional BPN Semarang
67 — 45
- sebelum mengikatkan diridalam suatu Perjanjian, Nasabah/debitur (Penggugat) sudah harusmendapatkan informasi akan produk perbankan, apalagi Perjanjian (tertulis)haruslah juga diberikan sebagai suatu bentuk Transparansi tanpa dimintaoleh Nasabah (debitur), apalagi hal ini sangat diperlukan apabila Nasabah(debitur) memerlukan Alat Bukti Surat Perjanjian Kredit, untuk digunakansebagai Alat Bukti bila ada sengketa hukum nantinya ;Bahwa dalam sejarah yurisprudensi tentang Perbuatan Melawan Hukumpada tahun 1919 
98 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Jilid , Penerbit Tim Penguji Hukum Mahkamah AgungRepublik Indonesia, 1991 halaman 121, yang mengutip pendapatSetiawan, telah dinyatakan sebagai berikut (kutipan);Sejak dijatuhkannya putusan, dalam perkara Lindenbaum Cohen padatahun 1919, terdapat 4 kriteria perouatan melanggar hukum;Keempat kriteria tersebut adalah:1.Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;2. Melanggar hak subyektif orang lain;3. Melanggar kaidah tatasusila;4. 

