Ditemukan 9199 data
Urut Berdasarkan
Register : 27-10-2014 — Putus : 10-02-2015 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna Tanggal 10 Februari 2015 — Helmi, S.T. bin Syamaun Husein
71 — 10
71 — 10
Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Meureudu dan Terdakwa.Hakim Anggota, Hakim Ketua,d.t.o d.t.oSYAIFUL HAS ARI, SH. AINAL MARDHIAH, SH.MH.d.t.oHAMIDI DJAMIL, SH.Panitera Pengganti.d.t.oSURATYA, SH.Salinan Putusan yang sama bunyinyaWAKIL PANITERA PENGADILAN NEGERIBANDA ACEHDrs. EFENDI, SH.NIP. 1966 1226 1990 03 1 003
Register : 07-04-2014 — Putus : 05-05-2014 — Upload : 27-04-2021
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 06/PID.SUS-TPK/2014/PT YYK Tanggal 5 Mei 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : UJI ANTARI RAHMANIARSI, SH
Terbanding/Terdakwa : Ir. LILIK KARNAEN, MT Bin Budi Darma
81 — 47
Terbanding/Terdakwa : Ir. LILIK KARNAEN, MT Bin Budi Darma
81 — 47
name) dana Bantuan Langsung Masyarakat(BLM) susulan yang terbagi dalam 10 (sepuluh) Kelompok Masyarakat(POKMAS), kemudian warga calon penerima dana bantuandikumpulkan di rumah saksi SUDIRMAN, SE alias SUDIRMANALVIAN bin GIMAN MUH.DAWAMI di Pedukuhan Rejosari DesaTerong Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul untuk kemudiandiberitahukan mengenai pembagian keanggotaan POKMAS sertapenunjukan masingmasing pengurus POKMAS yaitu sebagai berikut : No. urut Nama Nama Pengurus JumlaPOKM (Ketua, Sekretaris dan hAS
Putus : 09-07-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan PN SIDOARJO Nomor 51/Pdt.G/2015/PN Sda Tanggal 9 Juli 2015 — Pengurus Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jawa Timur
M E L A W A N
PT. Indonesia AirAsia
491 — 501
491 — 501
TERGUGAT I juga telah secara jelas memberikan pernyataan tersebut dalammedia massa yang salah satunya adalah koran The Jakarta Post pada tanggal 9Januari 2015 yang menulis sebagai berikut:"Airline Promises To Pay Families CompensationHalaman 39 dari 72 perkara No. 51/Pdt.G/2015/PN.SdaAirAsia has promised to honor the rights of the families of passengers on flight OZ8507 and will pay compensation according to the Indonesian government's terms. AirAsia Indonesia safety and security director Capt.
Register : 08-01-2016 — Putus : 11-04-2016 — Upload : 13-06-2016
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 21-K/PM II-08/AD/I/2016 Tanggal 11 April 2016 — PANJI SANTOSO, SERTU
65 — 44
65 — 44
Bahwa benar pada tanggal 7 Februari 2015 Terdakwa mengkonsumsi shabushabu yang dibeli dari Sdr.Nanang di daerah Taman Mini, padahal Terdakwa tidak ada ijin dan dokter atau pejabat yang berwenang dan halini Menteri Kesehatan padahal shabushabu tersebut termasuk Narkotika Golongan sesuai dengan dengan has!
Putus : 27-08-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1150 K/Pdt/2015 Tanggal 27 Agustus 2015 — Tuan ISMERDA LEBANG, dk VS PT HUMPUS INTERMODA TRANSPORTASI, Tbk.
495 — 366 — Berkekuatan Hukum Tetap
495 — 366 — Berkekuatan Hukum Tetap
Agus Darjanto, who has signed thisdocument, the authenticity of his signature and his authority to executethis document on behalf of Pt. Humpuss Intermoda Transportasi, Tbk;Dalam bahasa Indonesia mempunyai makna sebagai berikut :Mengkonfirmasi identitas Tuan Agus Darjanto, yang menandatanganidokumen ini, keotentikan dari tandatangannya dan kewenangannyauntuk menandatangangi dokumen ini atas nama PT.
Register : 27-10-2014 — Putus : 10-02-2015 — Upload : 24-06-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna Tanggal 10 Februari 2015 — Abdurrahman bin M. Ali Puteh
76 — 15
76 — 15
Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Meureudu dan Terdakwa.Hakim Anggota, Hakim Ketua,d.t.o d.t.oSYAIFUL HAS ARI, SH.MARDHIAH, SH.MH.d.t.oHAMIDI DJAMIL, SH.AINALPanitera Pengganti.d.t.oSURATYA, SH.Salinan petikan yang sama bunyinyaWAKIL PANITERA PENGADILAN NEGERIBANDA ACEHDrs. EFENDI, SH.NIP. 1966 1226 1990 03 1 003
Register : 19-01-2021 — Putus : 16-02-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Mdn Tanggal 16 Februari 2021 — Pemohon:
PETRUS SABUNGAN HIRAS FREDY ARITONANG RADJAGUKGUK
Termohon:
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA,
69 — 25
PETRUS SABUNGAN HIRAS FREDY ARITONANG RADJAGUKGUK
Termohon:
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA,
69 — 25
berhakatas Jjaminanjaminan minimal dibawah ini secara penuh, yaitu:(a) Untuk diberitahukan secepatnya dan terinci dalam bahasayang dimengerti tentang sifat dan alasan tuduhan yangdikenakan terhadapnya@ Pasal 2 angka 3 huruf a dan b (mengenai janji negara untukmenjamin pemulihan hak yang dilanggar):Each State Party to the present Covenant undertakes:to ensure that any person whose rights or freedoms as hereinrecognized are violated shall have and effective remedy,notwithstanding that tho violation has
Register : 06-06-2011 — Putus : 16-08-2011 — Upload : 05-12-2011
Putusan PT BENGKULU Nomor 65 / PID. 2011 / PT. BKL Tanggal 16 Agustus 2011 — Drs. H. M. LISAM ALS. LISAM TANAWI BIN TANAWI
66 — 28
66 — 28
BkI Utara.99) 1 ( satu ) Berkas Laporan Has iKlarifikasi Audit Tenaga Honorer PadaPemda Kab. BkI Utara tahun 2009.100)1 ( satu) lembar foto copy surat dari81BKN Nomor : 06 / Und / Dalpeg II2009, perihal2009, tanggal 29 Septemberundangan dalam rangka finalisasi hasi audit tenaga honorer yangdilakukan Tim BKN dan BPKkKP tanggal/ IX /aporantelah10 S/D19 Nopember 2009, Kab. Bengkulu UtaraTetap terlampir dalam berkas perkara:b.
Register : 10-03-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 130/Pdt.G/2020/PN Jkt.Tim Tanggal 10 Desember 2020 — Penggugat:
PT. AWINDO INTERNATIONAL
Tergugat:
PT. INTERTEK UTAMA SERVICES
194 — 46
PT. AWINDO INTERNATIONAL
Tergugat:
PT. INTERTEK UTAMA SERVICES
194 — 46
Products, pada halaman 11,menjelaskan sebagai berikut:In summary, the content of biogenic amines in fish products will dependon: (i) the type of fish (i.e. the amount of free amino acids), (ti) the way thefish is handled (i.e. the potential for bacterial growth in the fish products)and (ili) the duration, conditions and temperature of storage of the fish.This combination of factors can lead to highly variable levels ofcontamination within individual lots of fish, and even within individual fish,and has
Register : 29-05-2012 — Putus : 30-08-2012 — Upload : 20-10-2014
Putusan PTUN MEDAN Nomor 46/G/2012/PTUN-MDN Tanggal 30 Agustus 2012 — TAN WIE AN : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
103 — 54
103 — 54
Mdn tanggal 15 Januari 1996caavaneinavanan aieamNARaNR aie KURA SRRRETRANTR A RARRRUNTTARENTE HAS (Bukti T4);Fotocopy Berita Acara Eksekusi Pengosongan No. 17/Eks/9 4/i3i/Pdt. G / 1993 / PN.
Register : 14-11-2012 — Putus : 13-02-2013 — Upload : 14-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 75/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg. Tanggal 13 Februari 2013 —
75 — 192
75 — 192
Nama Barang Spesifikasi Tekhnis Ket.RKS I Aanwijzing2 3 4JBANKDARAH General Spectficanon:CE COIffOl'mily IEC 61010 & ISO CeniJied 9001 : 2000For quality & Safety Cottform to IVD (IttViro Di4gttostjc) StJuulordThe N Cotttrol Ptmel. has suv functiolfSEmergettcy lid lockreleaseDyruuttic braking sptem with rUtlup & run dowtt time in ramps 19Speed iNIictItiott in RPM by precisiOtt incremetttal of 10RC F displtly with rotor rtUlilu in Technical Specification :Power Supply: 208240rtLs Serologycal Centrifuge
Putus : 31-05-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 K/Pdt.Sus/2013 Tanggal 31 Mei 2013 — PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk, yang diwakili oleh TisâÂÂan Sobichah, Pct Kelapa Biro Hukum Korporat PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA, II. PT. KELSRI, yang diwakili oleh Ir. Togar Suratman Tambunan, MBA., Presiden Direktur PT. KELSRI vs KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA, yang diwakili oleh Ir. Tadjudin Noer Said, Ketua KPPU
217 — 121 — Berkekuatan Hukum Tetap
217 — 121 — Berkekuatan Hukum Tetap
Petikan keterangan hasil evaluasi PMC terhadap TurutTermohon Keberatan:Bidders submisison has adequately satisfied risksassociated within Bid Proposal against EmployersRequirements;terjemahan bebas:Dokumen Penawaran yang diserahkan oleh PesertaPengadaan telah cukup menggambarkan danmemperhitungkan resiko dalam penawarannya terhadapEmployers Requirement;b.
Petikan keterangan hasil evaluasi PMC terhadap Turut TermohonKasasi:Bidders submisison has adequately satisfied risks associatedwithin Bid Proposal against Employers Re quirements;Adapun terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:Dokumen Penawaran yang diserahkan oleh PesertaPengadaan telah cukup menggambarkan dan memperhitungkan resiko dalam penawarannya terhadap EmployersRequirement;ii.
Register : 21-10-2013 — Putus : 06-01-2014 — Upload : 27-01-2014
Putusan DILMIL III 14 DENPASAR Nomor 49 K/PM.III-14/AD/X/2013 Tanggal 6 Januari 2014 — Serka I Dewa Made Putra
39 — 18
39 — 18
Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan jelas setiappertanyaan Majelis Hakim dipersidangan, has tersebutmenunjukkan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkanperbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke1 dalamdakwaan Komulatif kesatu, yaitu: Setiap Orang telah terpenuhi.Bahwa mengenai unsur ke2 dalam dakwaan Komulatif ke1,yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar
Register : 08-02-2017 — Putus : 07-04-2017 — Upload : 11-04-2017
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT YYK Tanggal 7 April 2017 — M. HASYIM, B.A Bin JADI
94 — 51
94 — 51
Tahun 2012 Jumlah Yang 5RealisasiSeharusnyaDiterima Beras Yang Beras Yang Haraa HargaNo Tanggal Diterima Oleh Diterima Pe neh Tebus Selisih KerugianDroppi mbelalt i 67 35) x 8ropping Masyarakat i has at Beras (HPB) ae (67) ((35) x 8)2087 sak x 15 y(Kg)1 2 4 5 7 81 30Jun12 1,602 24,030 7,500.00 1,600 5,900.00 42,922,500.00 Halaman 22dari103 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2017/PT YYK 2 17Jul12 31,305 1,654 24,810 7,500.00 1,600 5,900.00 38,320,500.003 2Aug12 31,305 1,648 24,720 7,500.00 1,600 5,900.00
Register : 23-12-2014 — Putus : 22-10-2015 — Upload : 18-11-2015
Putusan PN BATUSANGKAR Nomor - 30/PDT.G/2014/PN.Bsk Tanggal 22 Oktober 2015 —
76 — 10
76 — 10
Business people typically mean not to be bound bya letter of intent, and courts ordinarily do not enforce one, but courts occasionally findthat a commitment has been made...Dengan terjemahan bebasnya:Suatu pernyataan tertulis yang menjabarkan pemahaman awal pihak yang berencanauntuk masuk ke dalam kontrak atau perjanjian lainnya, suatu tulisan tanpa komitmen/tidak menjanjikan suatu apapun sebagai awal untuk kesepakatan.
Putus : 09-12-2016 — Upload : 08-03-2017
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 28/Pdt.G/2016/PN Lbp Tanggal 9 Desember 2016 — Koperasi Serba Usaha ASPERINDO Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Pengurus yaitu Riama Karlina, S.E., Ir. Baharuddin Berutu, Drs. Suhendy Pasaribu, masing-masing sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara Koperasi tersebut, berkedudukan di Jalan Brigadir Jenderal Katamso No. 288-A, Kelurahan Sungai Mati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan;
M E L A W A N :
1. Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Perhubungan RI cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI, cq. Direktorat Bandar Udara, cq Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II, berkedudukan di Jalan Bandara Internasional Kualanamu â Medan, Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut TERGUGAT I ;
2. PT. Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandar Udara Internasional Kualanamu, berkedudukan di Jalan Bandara Internasional Kualanamu - Medan, Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut TERGUGAT II;
3. PT. Garuda Indonesia (Persero) Cabang Medan, berkedudukan di Jalan Mongonsidi No. 34A, Kota Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT III;
4. PT. Lion Air Cabang Medan, berkedudukan di Jalan Brigadir Jenderal Katamso No. 808 Kota Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT IV ;
5. PT. Batik Air Cabang Medan, berkedudukan di Jalan Brigadir Jenderal Katamso No. 808 Kota Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT V ;
6. PT. Sriwijaya Air Cabang Medan, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 3 C-D Kota Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT VI ;
7. PT. City Link Cabang Medan, berkedudukan di Grand Angkasa Hotel
Jl. Sutomo No. 1, Kota Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT VII ;
8. PT. Indonesia Air Asia Cabang Medan, berkedudukan di Garuda Plaza Hotel Lobby Level, Jalan Sisingamangaraja No. 18 Kota Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT VIII ;
131 — 15
131 — 15
Rule 3.4 (2)dari English Civil Procedure Rule yaitu:(2) The court may strike out a statement of case it appears to the court:(a) that the statement of case discloses no reasonable grounds forbringing or defending the claim;(b) that the statement of case is an abuse of the Courts process or isotherwise likely to obstruct the just disposal of the proceedings; or(c) that there has been a failure to comply with a rule, practice directionor court order.Terjemahan:(2) Pengadilan dapat menolak gugatan (
Barclays Bank PLC, The Times, January 19, 2000,Ch.D...Although the term Abuse of the courts process is not defined inthe rules or practice direction, it has been explained in another context asusing that process for a purpose or in a way significantly different fromits ordinary and proper use (Attorney General v.
Putus : 07-04-2015 — Upload : 01-08-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 194 / Pdt / G / 2014 / PN.Smg Tanggal 7 April 2015 — PARNO ; JOKO MASNGUT ; SUYUD AMINOTO ; YATMIN ; YATMI ; JUMINEM ; BEJO ; SARTO ; YANTI ; KUSPRIYANTO ; SUGIRI ; PARMI ; PARTO WIYONO ; RUKIMIN ; PARLINA YULAIKA ; SLAMET RAHARJO ; MUKIRAH ; SATIYEM ; RAHYONO ; SARIYEM ; TUGIYO ; KARTI (PARA PENGGUGAT)
MELAWAN
1. NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq GUBERNUR JAWA TENGAH (TERGUGAT 1) ; NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (TERGUGAT 2) ; WORLD BANK (TERGUGAT 3)
138 — 60
138 — 60
Hal ini memenuhi syarat ketigasebagaimana telah Ahli jelaskan pada jawaban di nomor 1.Terkait dengan kekebalan IBRD, hal tersebut secara khusus diatur dalamPasal VII Bagian 3 dari IBRD Articles of Agreement yang mengatur sebagaiberikut :241Actions may be brought against the Bank only in a court of competentJurisdiction in the territories of a memberin which the Bank has an office, hasappointed an agent for the purpose of accepting serviceor notice of process,or has issued or guaranteed securities
Register : 10-03-2021 — Putus : 05-04-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tte Tanggal 5 April 2021 — Pemohon:
IBRAHIM RURAY
Termohon:
Pemerintah Republik Indonesia Cq Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq Kejaksaan Tinggi Maluku Utara
173 — 373
IBRAHIM RURAY
Termohon:
Pemerintah Republik Indonesia Cq Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq Kejaksaan Tinggi Maluku Utara
173 — 373
;Menimbang, bahwa dalam Blacks Law Dictionary, probable cause ataubukti permulaan yang cukup, diartikan sebagai berikut : a reasonable groundto suspect that a person has committed or is committing a crime or that a placecontains specific items connected with a crime. Artinya Sebuah alasan yangmasuk akal untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan atau sedangmelakukan kejahatan atau berada di sebuah tempat yang berisi benda tertentuyang berhubungan dengan kejahatan.
Putus : 25-04-2013 — Upload : 28-04-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 545 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 25 April 2013 — MIRANDA SWARAY GOELTOM
859 — 993 — Berkekuatan Hukum Tetap
859 — 993 — Berkekuatan Hukum Tetap
Prinsip inilah yang dikenal sebagai Asas MinimumPembuktian;Dari ketentuan tersebut di atas juga mensyaratkan bahwa buktibukti yang diperolehdalam persidangan harus meyakinkan guna mencari kebenaran yang selengkaplengkapnya Jefferson L Ingram dalam buku berjudul Criminal Evidence EleventhEdition, Anderson Publishing, halaman 53 menyatakan "in criminal cases, wherefreedom or life may hang in the balance, the federal constitution has beeninterpreted to require the higest level of proof, known as proof
dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salahmenerapkan hukum dengan pertimbangan sesuai United Nations Convention AgaintsCorruption 2003 Article 29 : Each state party shall, where appropriate, estabilish underits domestic law a long statute of limitations period in which to commence proceedingsfor any offence estabilished in accordance with this convention and estabilished alongger statute of limitations period or provide for the suspension of the statute oflimitations where the elleged offender has