Ditemukan 10583 data
102 — 43
1 jo. angka 2 haruslah ditolak;Bahwa Tergugat 1 juga menolak dalil gugatan Penggugat angka 2 yangisinya menguraikan tentang nomor Pipil, persil dan luas (0,270 are/kurangHalaman 19 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pat.G/2019/PN Selsatu are) dan batasbatas obyek sengketa dengan alasan karena tanahyang sekarang ini dikuasai oleh Tergugat 1 berbeda atau tidak samadengan obyek sengketa seperti dimaksudkan Penggugat dalam dalilgugatan angka 2 tersebut karena tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergu
40 — 31
Tergugat, yaitu : ANAK III, anak ketiga lakilaki, umur + 17(Tujuh belas) tahun dan ANAK IV, anak keempat lakilaki, umur + 17 (Tujuhbelas) tahun dinyatakan berada di bawah asuhan Penggugat selaku Ibukandungnya dan sekaligus Penggugat sebagai wali dari anakanakPenggugat dengan Tergugat tersebut ; Bahwa oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat yaitu : ANAK Ill danANAK IV berada di bawah asuhan Penggugat, maka selaku seorang ayahsangat beralasan hukum bagi Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medanmenghukum Tergu
115 — 36
:TERGUGAT selaku Kreditur telah memberikan fasilitas kreditkepada Suwardi Siswo Hadi Widodo (TERGUGAT IV) dan IstriSunarsini selaku Debitur dengan rincian sebagai berikut:e Kredit Modal Kerja dengan plafond sebesar pokokRp.150.000.000, (seratus limapuluh juta rupiah) sesuaidengan Akta Notariil Surat Persetujuan Membuka Kredit No.11 tanggal 24 Desember 2008.e Debitur (TERGUGAT IV) mengajukan suplesi pokokpinjaman sebesar Rp.450.000.000,00 (empatratuslimapuluh juta rupiah) sehingga total pinjaman TERGU
60 — 28
anak tersebut dewasa, yakniberusia 21 tahun atau sudah melangsungkan pernikahan, hal ini sesuai denganpetunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 29Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno KamarMahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagiPengadilan;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas,Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untukmemberikan nafkah kepada anak bernama Anak Pemohon Konvensi/Tergu
71 — 10
Menerima dan mengabulkan gugatan dari Penggugat Rekonpensi/Tergu gatKonpensi;2. Menyatakan Para Penggugat Konpensi telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum;3. Menghukum Para Penggugat dalam Konpensi/Para Tergugat dalamRekonpensi untuk membayar seluruh biaya Perkara;4.
180 — 189
Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp. 3.800.000, (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor 66/G/2020/PTUN.MTR. yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untukHal 18 dari 51 Hal Putusan Nomor :189B/2021/PTTUN SBY.umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram, pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021, dengan dihadiri oleh Kuasa HukumPenggugat dan Kuasa Tergu gat. 22 202 22 20220
193 — 82
Pejabat yang berwenang dengan pertimbanganpertimbangan tertentu bisa memberikan sanksi maksimal berupapemberhentian / pemecatan atau sebaliknya TERGU GAT cukup menjatuhkansanksi administrasi saja.Halaman 8 dari 45 halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.SMD11.12.13.Bahwa Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 888/1044 SK/BKD11.1/2016 tertanggal 20 Mei 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan HormatSebagai Pegawai Negeri Sipil an.
98 — 29
Bahwa, Tergugat menolak dan menyatakan tidak benar dalil replik yangmenyatakan Para Penggugat berhak mewaris obyek sengketa, karena ParaPenggugat bukan ahli waris almarhum XXXxX, lebihlebih lagi obyek sengketaaquo telah dihibahkan secara sah oleh almarhum Bapak XXXX kepada Tergu gatjauh sebelum Bapak XXXX menikah dengan Penggugat I;Bahwa oleh karena tentang hal tersebut telah Tergugat uraikan pada bagianeksepsi di atas, maupun pada jawaban Tergugat, maka tidak perlu Tergugattanggapi lagi dalam pokok
105 — 51
Penggugat melaporkan perkara ini ke KantorKecamatan Talawaan dan pada tanggal 21 Juli 2014 Kepala KecamatanTalawaan mempelajari bukti bukti yang ada dari masing masing pihak makasecara tegas dalam Keterangan Kepala Kecamatan Talawaan memberikanKeterangan bahwa sejak tahun 1977 sampai tahun 2013 secara nyatakurang lebih 36 Tahun yang menduduki dan mengambil hasil di tanah incasu adalah Jan Katuuk dan anak anak (Penggugat Penggugat) dan diakhirtahun 2013 sampai 21 Mei 2014 yang mengambil hasil adalah Tergu
TAN SOEGIARTO LISTYONO
Tergugat:
1.PARTINI
2.YULIATI
3.SETYANINGSIH
4.AMRIH SUSILASWATI
5.SUKRO PARTONO
6.ISMIYATI
7.SLAMET MULYA
8.MUSTOFA
9.SUPARNO
10.NURI
11.NGADIYAN
12.SLAMET SISWANTO
13.LUCKY TITI NAWANGSARI
Turut Tergugat:
3.RETNO DWI KUSUMAWATI
4.SUTRISNO
107 — 51
Bahwa Para Tergugat menguasai dan menempati obyek sengketatersebut semula adalah sebagai penggarap atas tanah obyeksengketa tersebut hingga kemudian sebagian didirikan bangunan olehPara Tergu(at.0 202202 2 220222222 2= Mengenai dalil ini Tergugat VIII tanggapi, bahwa tidak benar dan tidakberalasan hukum Penggugat menyatakan Tergugat VIII menguasaiobyek sengketa tanpa alas hak dan tanpa adanya dasar hukum yangjelas, karena tanah yang berada di bawah penguasaan Tergugat VIIImerupakan tanah pemberian
96 — 47
Dengan demikian, apa yang diuraikan Tergu gat IImerupakan pengakuan sempurna, sehingga apa yang didalilkanPenggugat benar adanya.3. Bahwa dalil Tergugat Il pada point 1.2. menegaskan pada pokoknyamengakui obyek sengketa yang menjadi sengketa dalam perkara a quolbelum pernah dibagi waris, sehingga beralasan hukum apabila TergugatIl berhak mendapat warisan, dan hal tersebut benar adanya karenaTergugat Il, di samping ahli waris H.
226 — 370
Teras Sejahtera Teknik sebagai pemenang tender tanpa memintaperpanjangan masa berlaku penawaran yang mengakibatkan masaberlaku penawaran habis bertentangan dengan asas profesionalitas;Bertentangan dengan asas akuntabilitas;Sanggahan atas Keputusan Tergugat 1 a quo diajukan olehPenggugat kepada Tergugat 1 dan dijawab langsung oleh Tergugat 1.Karena Penggugat tidak puas atas jawaban sanggahan dari Tergugat1 maka Penggugat mengajukan sanggahan banding kepada Tergu gat2.
NANANGSAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
61 — 23
Verifikasi dan Pemantau tertanggal 3 Maret2014 dan 21 Maret 2014 tersebut melanggar Asasasas UmumPemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum,dimana Tergugat menerbitkan SK tersebut dikarenakan adanyaDemonstrasi dari Tenaga Honorer Kategori II yang tidak lulus Ujiantertulis tanggal 3 Nopember 2013 dan dibawah tekanan ParaPengunjuk Rasa (Demo) yang membawa senjata tajam (bayonet),yang kemudian memasukkan Para Pengunjuk rasa tersebutkedalam SK tersebut sebagai Pemantau; Oleh karena itu,Tindakan Tergu
M. NASIRDIN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
51 — 35
Verifikasi dan Pemantau tertanggal 3 Maret 2014dan 21 Maret 2014 tersebut melanggar Asasasas UmumPemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, dimanaTergugat menerbitkan SK tersebut dikarenakan adanya Demonstrasidari Tenaga Honorer Kategori II yang tidak lulus Ujian tertulis tanggal 3Nopember 2013 dan dibawah tekanan Para Pengunjuk Rasa (Demo)yang membawa senjata tajam (bayonet), yang kemudian memasukkanPara Pengunjuk rasa tersebut kedalam SK tersebut sebagaiPemantau; Oleh karena itu, Tindakan Tergu
SUMARLIN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
58 — 35
Verifikasi dan Pemantau tertanggal 3 Maret2014 dan 21 Maret 2014 tersebut melanggar Asasasas UmumPemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum,dimana Tergugat menerbitkan SK tersebut dikarenakan adanyaDemonstrasi dari Tenaga Honorer Kategori II yang tidak lulus Ujiantertulis tanggal 3 Nopember 2013 dan dibawah tekanan ParaPengunjuk Rasa (Demo) yang membawa senjata tajam (bayonet),yang kemudian memasukkan Para Pengunjuk rasa tersebutkedalam SK tersebut sebagai Pemantau; Oleh karena itu,Tindakan Tergu
35 — 3
sangkalan Tergugat Rekonvensi/PenggugatKonvensi tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa mengenai gugatan ganti rugitersebut tidak dapat dibenarkan, karena mengajukan tuntutan hak atau upaya untukmempertahankan hak, adalah mendapatkan perlindungan dan jaminan hukum bagisetiap warga Negara yang merasa ada kepentingan hukumnya yang terlanggar daripihak lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelisberpendapat bahwa dalil gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergu
51 — 6
keterangansaksi, telah ternyata bahwa objek jaminan tersebut telah diikat dengan HakTanggungan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Tergugat bertanda 115berupa Foto copy Surat Peringatan No. 091/SKRCM/0814 tanggal 1 Agustus2014, bukti bertanda T16 berupa Foto copy Surat Peringatan II No. 091/SKRCM/0814 tanggal 10 Agustus 2014, bukti bertanda T17 berupa Foto copySurat Peringatan Ill No. 091/SKRCM/0814 tanggal 20 Agustus 2014, telahternyata bahwa Penggugattidak melaksanakan kewajibannya kepada Tergu
19 — 5
dan Tergugat juga tidakmemberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga saat ini antaraPenggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 9(sembilan) bulan lamanya dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalamrumah tangga;Menimbang, bahwa berdasarkan tahap jawab berjawab, sampaitahap replik duplik, telah diperoleh dan diketahui oleh Majelis Hakimperistiwa yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat, halmana dalam gugatan Penggugat sebahagian besar dibantah oleh Tergu
RICTHIE FEBRIAN MAULANI
Tergugat:
PT. ROXY PRAMESWARI
87 — 36
Fotocopy Surat Penggugat tertanggal 25 Agustus 2019 yang diterima Tergu gat pada tanggal 28 Agustus 2019 (Bukti P31) ;35. Fotocopy Risalah Mediasi tertanggal 10 September 2019 (Bukti P32) ;36. Fotocopy Risalah Perundingan 23 Mei 2019 (Bukti P33) ;37. Fotocopy SK Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.983Yanbangsos/2019Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Daerah Provinsi Jawa BaratTahun 2020 (Bukti P34) :38.
2.ZULKIFLI
3.MARTINI
4.NUR JANNAH, S.E.
Tergugat:
KEPALA DESA PAMATATA
200 — 84
Nur Wahida Kaur TataUsaha Dan Umun, untuk dimintai keterangan mengenai apakah akan masukmenjadi Pihak Intervensi atau tidak dalam perkara ini, dan yang bersangkutanmenyatakan didalam suratnya yang masingmasing tertanggal 29 Juni 2020 bahwatidak akan ikut dalam perkara Nomor: 59/G2020/PTUN.Mks sebagai Tergugat IIIntervensi ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergu gat,telah mengajukan Jawaban yang memuat tentang eksepsi dan pokok perkara ;sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu