Ditemukan 27824 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 31-08-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 926/B/PK/PJK/2016
Tanggal 31 Agustus 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS CV MONTA PERKASA
1612 Berkekuatan Hukum Tetap
  • debet (utangdagang, lainlain, no. acct, nama acct), dan kredit (kas, bank, lainlain,no acct, nama acct);e. buku persediaan pembelian barang yang merinci nomor, tanggalPIB/faktur pajak, nomor PIB/faktur pajak, nama bank devisa/NPWPpenjual, nama barang, kuantum, keterangan;f. buku persediaan penjualan barang yang merinci nomor, tanggaifaktur pajak, nomor seri faktur pajak, NPWP pembeli, nama barang,kuantum, keterangan;2.
    Dari rekapitulasi Perhitungan Persediaan Barang, Pemakaian danPenjualan tersebut, terdapat perbedaan nilai per unit barang mulai daripersediaan awal, pembelian, pemakaian dan penjualan;6.
    Hargapemakaian ini bukan harga pembelian tetapi nilai barang yang keluardari persediaan;c. terdapat pencatatan notul yang mengurangkan nilai persediaan tetapitidak dilaporkan sebagai penjualan;Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis telah memeriksa rekapitulasiPerhitungan Persediaan Barang, Pemakaian dan Penjualan bulanDesember 2009 dan menghitung penyerahan dalam negeri yang terutangPPN berdasarkan data persediaan dengan koreksi sebagai berikut;Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 926/B/PK/PJK
    Dokumen yang diserahkan pada waktupemeriksaan tidak dapat digunakan untuk menguji jumlahpersediaan akhir yang ada, disamping itu Termohon PeninjauanKembali juga tidak menyerahkan kartu persediaan;b.
    Dari rekapitulasi Perhitungan Persediaan Barang, Pemakaian danPenjualan tersebut, terdapat perbedaan nilai per unit barang mulaidari persediaan awal, pembelian, pemakaian dan penjualan;.
Register : 21-10-2013 — Putus : 27-02-2014 — Upload : 26-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 748 B/PK/PJK/2013
Tanggal 27 Februari 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. INNI PIONEER INDUSTRY, LTD;
4019 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Pemohon Banding mencermati Laporan KeuanganPemohon Banding dan mendapati fakta dan bukti sebagai berikut;(1) Terdapat perbedaan saldo persediaan antara neraca per31 Desember 2004 dengan saldo persediaan yang tercantumpada Rugi Laba untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember2005 tepatnya dalam persediaan awal perhitungan harga pokokpenjualan;(2) Perbedaan tersebut tepatnya adalah sebagai berikut:Menurut perbedaan saldo persediaan antara Neraca per31 Desember 2004:Saldo Persediaan Barang Jadi
    Rp 2.976.572.390,00Saldo Persediaan Barang Dalam Proses Rp 393.958.870,00Saldo Persediaan Bahan Baku Rp 479.548.075,00Menurut saldo persediaan yang tercantum pada Rugi Labauntuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2005 tepatnyadalam persediaan awal perhitungan Harga Pokok Penjualan:Saldo Persediaan Awal Barang Jadi Tidak DiperhitungkanSaldo Persediaan Barang Dalam Proses Tidak DiperhitungkanSaldo Persediaan Bahan Baku Rp 479.548.075,00Halaman 4 dari 35 halaman.
    Putusan Nomor 748/B/PK/PJK/2013Saldo Persediaan Barang Jadi Rp2.976.572.390,00;Saldo Persediaan Barang Dalam Proses Rp 393.958.870,00;Rp 479.548.075,00;Menurut Saldo Persediaan yang tercantum pada Rugi Laba untuk tahunSaldo Persediaan Bahan Bakuyang berakhir pada 31 Desember 2005 tepatnya dalam PersediaanAwal perhitungan Harga Pokok Penjualan;Saldo Persediaan Awal Barang Jadi Tidak Diperhitungkan;Saldo Persediaan Barang Dalam Proses Tidak Diperhitungkan;Rp479.548.075,00;Bahwa perbedaan Saldo Persediaan
    Akhir dalam Perhitungan HargaSaldo Persediaan Bahan BakuPokok Penjualan dengan Perbedaan Saldo Akhir Persediaan di Neraca2005:Saldo Persediaan Akhir menurut Perhitungan Harga Pokok PenjualanRp333.463.845,00;Saldo Persediaan AkhirRp2.506.527.953,00;menurut Neraca 2005 adalah sebesarb.
    Thalib Daeng Mattemmu untuk tahun2004, 2005 dan 2006 tanpa memeriksa lebih lanjut apakah perhitungantersebut benar atau tidak, yang dapat dipastikan hanya dengan memintadokumen yang mendasari penghitungan persediaan awal, persediaanbarang dalam proses dan persediaan barang jadi tersebut;Bahwa berdasarkan datadata dalam perhitungan persediaan awal,persediaan barang dalam proses dan persediaan barang jadi yangdiambil dari data Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh AuditorIndependen Drs.
Register : 28-01-2020 — Putus : 12-03-2020 — Upload : 12-03-2020
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT YYK
Tanggal 12 Maret 2020 — Pembanding/Terdakwa : BONDAN SUPARNO, ST.,MED Bin YOSO WIHARJO
Terbanding/Penuntut Umum : HARTANA, SH.
696123
  • Tahun 2015 atas nama bendahara Agung Nugroho
    NN. 1(satu) buah buku cap gelatik kembar warna merah Penggunaan Uang Persediaan T.A. 2014 atas nama Bendahara BAYU HADIYANTO, SE,M.Acc
    OO. 1(satu) lembar rencana kebutuhan anggaran pengembalian karya lomba FSI 2016
    PP. 1(satu) bendel penggunaan dana uang persediaan
    QQ. 1(satu) bendel dalam plastik warna putih rincian
    Pangeran Antasari No. 68 A Banjarmasin Kalimantan Selatan
    p. 1 (satu) bendel dokumen Penggunaan Dana uang Persediaan yang terdiri dari UP 2, UP 10 dan UP 11 yang terdapat tulisan tangan nama perusahaan
    q. 1 (satu) bendel Penggunaan Dana uang Persediaan yang terdiri dari TUP 2, TUP 7.1, TUP 4 yang terdapat tulisan tangan perusahaan
    r. 1 (satu) unit Central Procesing unit (CPU)
    dan tambahan uang persediaan 2016
    22. a.Surat pernyataan a.n.
    - 12 (dua belas) bendel asli BUKU PERSEDIAAN bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2016;
    - 11 (sebelas) bendel asli BUKU PERSEDIAAN bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2015
    25.
    - 1(satu) buah buku tulis warna cokelat berisi catatan tangan pengunaan uang persediaan dan tambahan uang persediaan PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta 2015;
    - 1(satu) buah buku tulis warna kuning bergambar robot berisi catatan tangan penggunaan uang persediaan dan tambahan uang persediaan PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta 2015;
    - 1(satu) buah buku tulis warna ungu motif batik bertuliskan perjalanan dinas Peseerta
    (BUN) di KPPN PerwakilanDIY dengan dilampiri rencana penarikan, laporan keuangan penggunaanuang persediaan dan tambahan uang persediaan yang sebelumnya.
    SIGIT PURNOMO menandatangani dan menerbitkan SPMUP /TUPuntuk diajukan ke Bendahara Urusan Negara (BUN) untuk diterbitkan SuratPerintah Pencairan Dana Uang persediaan atau Tambahan Uang Persediaan(SP2DUP / TUP).
    Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp36.755.082.974,00.
    TambahanUang Persediaan (TUP) sebesar Rp36.755.082.974,00.
Putus : 01-10-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1196 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 1 Oktober 2014 — HERMAN MADA HANDAMAI, S.Ag, dkk
5230 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penggantian Uang Persediaan Belanja Jasa ProgramManajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010 setelah diperhitungkan denganTUP sebesar Rp1.373.818.750,00 beserta Lampiran;Hal. 25 dari 51 hal.
    Uang Persediaan Belanja Perjalanan pada ProgramManajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010 setelah diperhitungkan denganTUP Rp2.565.835.000,00 beserta Lampiran;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 716898P/039/112 tanggal 29 Juli2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Non Operasional padaProgram Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010 beserta Lampiran;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 716899P/039/112 tanggal 29 Juli2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan
    No. 1196 K/Pid.Sus/201430414243444546474849505152Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 651627Q/039/109 tanggal 18Oktober 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan setelahdiperhitungkan dengan TUP Rp1.335.006.500,00 pada Program ManajemenPelayanan Pendidikan Tahun 2010 beserta Lampiran;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 651628Q/039/109 tanggal 18Oktober 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang NonOperasional setelah diperhitungkan dengan TUP Rp1.335.006.500,00
    Penggantian Uang Persediaan Belanja Jasa ProgramManajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010 setelah diperhitungkan denganTUP sebesar Rp1.373.818.750,00 beserta Lampiran;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 7953350/039/109 tanggal 20April 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Non Operasionalpada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010 setelahdiperhitungkan dengan TUP sebesar Rp1.373.818.750,00 beserta Lampiran;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 7957680/039/112
    Persediaan Belanja Perjalanan pada ProgramManajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010 setelah diperhitungkan denganTUP Rp2.565.835.000,00 beserta Lampiran;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 716898P/039/112 tanggal 29 Juli2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Non Operasionalpada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010 beserta Lampiran;31323334353637Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 716899P/039/112 tanggal 29 Juli2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja
Putus : 31-08-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 924/B/PK/PJK/2016
Tanggal 31 Agustus 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS CV MONTA PERKASA
2010 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dari rekapitulasi Perhitungan Persediaan Barang, Pemakaian danPenjualan tersebut, terdapat perbedaan nilai per unit barang mulai daripersediaan awal, pembelian, pemakaian dan penjualan;6. Dari rekapitulasi Perhitungan Persediaan Barang, Pemakaian danPenjualan tersebut, Majelis dapat melinat bahwa:a. Beberapa jenis barang tertentu Pemohon Banding melakukanpembelian barang terus menerus tetapi tidak ada penjualan selama 2tahun;b.
    Hargapemakaian ini bukan harga pembelian tetapi nilai barang yang keluardari persediaan;c.
    Terdapat pencatatan notul yang mengurangkan nilai persediaan tetapitidak dilaporkan sebagai penjualan;Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis telan memeriksa rekapitulasiPerhitungan Persediaan Barang, Pemakaian dan Penjualan Bulan Oktober2009 dan menghitung penyerahan dalam negeri yang terutang PPNberdasarkan data persediaan dengan koreksi sebagai berikut:Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 924/B/PK/PJK/2016 5 JumiahUratian(Rp) KeteranganAatuator 20/10/2009 B005 Actuators 21.830,290,24 Iselama
    Dokumen yang diserahkan pada waktupemeriksaan tidak dapat digunakan untuk menguji jumlahpersediaan akhir yang ada, disamping itu Termohon PeninjauanKembali juga tidak menyerahkan kartu persediaan;.
    Dari perhitungan persediaan tersebut memudahkanMajelis untuk mengetahui alur penjualan per jenis barang, per unit,dan customernya;. Dari rekapitulasi Perhitungan Persediaan Barang, Pemakaian danPenjualan tersebut, terdapat perbedaan nilai per unit barang mulaidari persediaan awal, pembelian, pemakaian dan penjualan;.
Putus : 14-09-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1069/B/PK/PJK/2016
Tanggal 14 September 2016 —
227 Berkekuatan Hukum Tetap
  • antara mutasipersediaan di dalam laporan persediaan / inventory movement dengan laporanpembelian persediaan aktual / shipment data (impor).
    Lebih lanjut, terjadi kesalahan input mutasipengeluaran persediaan / mutasi kredit yang dilakukan oleh bagian terminalsehingga untuk melakukan koreksi atas kesalahan input tersebut dilakukanpembalikan (reversing) terhadap pengeluaran persediaan dengan jumlah yangsama dengan jumlah mutasi debet untuk kemudian dilakukan input ulang mutasikredit pengeluaran persediaan yang seharusnya;Bahwa adapun contoh data inventory movement dengan kode II pada bulanFebruari 2008 adalah sebagai berikut: Document Doc
    Lebih lanjut, terjadi input sejumlahpenerimaan persediaan yang dilakukan oleh pihak staff terminal perusahaanPemohon Banding yang bertanda debet, tetapi kemudian terjadi revisi harga /unit cost tanpa merubah kuantitas barang, sehingga kemudian dilakukan koreksiatas pengurangan persediaan (mutasi kredit) dengan jumlah dan harga/costyang sama dengan sebelum revisi.
    Koreksi Penyesuaian Inventory (Kode: Pl)Bahwa penyesuaian/adjustment inventory (Pl) adalah merupakan kode yangPemohon Banding pergunakan di dalam sistem inventory Pemohon Bandinguntuk melakukan penyesuaian persediaan berdasarkan perhitungan secara fisikmelalui stock take dengan perhitungan berdasarkan sistem persediaan yangdapat merupakan penambahan atau pengurangan mutasi persediaan;Bahwa contoh inventory movement dengan kode PI pada bulan Februari 2008adalah sebagai berikut: Document Doc Type Transaction
    Date Quantity Per Laporan Quantity DiffNumber Persediaan / Inventory per (C=AB)Movement LaporanPCCLhoknga Debet (A) Kredit PembelianAktual / ShipmentData (Impor)8000009 Pl 27/02/2008 3.148 3.148 Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 1069 B/PK/PJK/2016Bahwa sesuai dengan tabel tersebut di atas bahwa pada tanggal 27 Februari2008 terdapat penyesuaian/adjustment positif persediaan sebesar 3.148 MT;Bahwa penyesuaian positif persediaan tersebut sebesar 3.148 MT kemudiandianggap oleh Terbanding sebagai
Register : 19-11-2019 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 19-04-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte
Tanggal 14 April 2020 — Penuntut Umum: 1.FADIL REGAN. SH. MH 2.AKBAL PURAM, SH 3.ABDUL RAHMAN, SH 4.KAREL SAMPE, SH 5.STEPHANUS P. RUMAMBI, SH 6.GAMA PALIAS, SH 7.GALIH MARTINO DWI C, SH 8.FITRIAN YURISTYAWAN, SH Terdakwa: RAHMAD, SE
281144
  • Copy 1 bundel surat pertanggungjawaban penggunaan Uang Persediaan tahun 2016 senilai Rp. 400.000.000.-Copy 1 bundel surat pertanggungjawaban GUP nihil tahun 2015 senilai Rp. 1.029.559.000.- yang ditolak SIMDA BPKAD Kab. Halmahera Barat.Copy 1 bundel surat pertanggungjawaban GUP nihil tahun 2015 senilai Rp. 470.441.000.-Copy 1 bundel dokumen pengajuan Uang Persediaan (UP) tahun 2015 senilai Rp. 1.500.000.000.
    Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPMUP) Nomor:0003/1 .20.03/UMUM/SPMUP/2015 tanggal 7 Januari tahun 2015.Bahwa pada tahun anggaran 2015 Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU)Persediaan yang dikelola Terdakwa Rahmad sebagai Bendahara Pengeluaranuntuk membiayai kegiatan opersional atau membiayai pengeluaran di BagianUmum dan Perlengkapan Setda Kab.
    Halbar tahun 2016 sebesar Rp. 27.765.471.530. terdiri dari:e Uang Persediaan (UP) sebesar Rp. 1.500.000.000.e Ganti Uang Persediaan (GUP) sebesar Rp. 26.265.471.530.Bahwa sesuai dengan data yang ada Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang(GU) Persediaan sebesar Rp. 27.765.471.530. teridir dari:e Uang Persediaan (UP) sebesar Rp. 1.500.000.000.e Ganti Uang (GU) sebesar Rp. 26.265.471.530.telah dipertanggungjawabkan (SPJ) oleh Bendahara Pengeluaran dalam bentuk:e SPP,SPM GUPNihil sebesar Rp. 1.500.000.000
    Sisa tambahan uang persediaan yangtidakdapat Rp. 20.000.000,dipertanggungjawabkanc).
    Berdasarkan data jumlah Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU)Persediaan yang dikelola Bendahara Pengeluaran di Bagian Umum Setda Kab.Halbar tahun 2015 sebesar Rp. 36.789.648.219., terdiri dari: Uang Persediaan (UP) sebesar Rp. 1.500.000.000.
    uang(TU) Persediaan sebesar Rp. 20.000.000.
Putus : 15-10-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1206 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 15 Oktober 2014 — Drs. DAMIANUS WAE, MH
2917 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Uang Persediaan Belanja Jasa ProgramManajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010 setelah diperhitungkandengan TUP sebesar Rp1.373.818.750,00 beserta Lampiran;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 7953350/039/109 tanggal20 April 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang NonOperasional pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp1.373.818.750,00 besertaLampiran;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 7957680/039/112tanggal 22
    dengan TUP Rp2.565.835.000,00 beserta Lampiran;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 716898P/039/112 tanggal29 Juli 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang NonOperasional pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010beserta Lampiran;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 716899P/039/112 tanggal29 Juli 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan padaProgram Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D
    Persediaan Belanja Perjalanan pada ProgramManajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010 setelah diperhitungkan denganTUP Rp2.565.835.000,00 beserta Lampiran;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 716898P/039/112 tanggal 29 Juli2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Non Operasional padaProgram Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010 beserta Lampiran;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 716899P/039/112 tanggal 29 Juli2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan
    Uang Persediaan Jasa pada Program ManajemenHal. 55 dari 61 hal.
Register : 15-03-2018 — Putus : 24-07-2018 — Upload : 10-09-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mks
Tanggal 24 Juli 2018 — Penuntut Umum:
SISWANDI, SH
Terdakwa:
OBEDNEGO SONDA, ST alias OBED
8147
  • 1 Lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0014/SP2D-UP/II/2016, tanggal 05 Pebruari 2016, untuk Keperluan pembayaran uang persediaan sebesar Rp.800.000.000,-
  • 3 (Tiga ) lembar Fotocopy CEK (Yang telah di legalisir) Pencairan Dana dari rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab.
    Terdakwa telah melakukan pencairan Uang Persediaan Dinas Kesehatan Kab.
    Tana Toraja yang pada saat itu dijabat olehsaudara MARTHEN TENGKO LANDE memerintahkan saudara OKTOVIANUS KARSEL MADAUN dan saudara LUKAS NOBER PAELONGAN untuk mencairkan uang persediaan Dinas Kesehatan Kab. TanaToraja tersebut;Bahwa uang persediaan Dinas Kesehatan Kab.
    Tana Toraja dimanaterdakwa lakukan untuk dengan maksud menutupi uang persediaan yangtelah dicairkan dan digunakan untuk kepentingan pribadinya.
    UP (uang persediaan) tersebutke BPPKAD dalam rangka penerbitan SP2D dan setelah SP2D terbituang persediaan di transfer dari Kas daerah ke rekening BendaharaPengeluaran Dinas Kesehatan Kab.
    UP (uang persediaan) tersebut keBPPKAD dalam rangka penerbitan SP2D dan setelah SP2D terbituang persediaan di transfer dari Kas daerah ke rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab.
Register : 19-12-2018 — Putus : 30-01-2019 — Upload : 24-07-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 2602/Pid.B/2018/PN Tng
Tanggal 30 Januari 2019 — Penuntut Umum:
AGUS RUDIWAWAN, SH
Terdakwa:
IRAWATI Binti TUGIMAN
7517
  • Bahwa selain uang hasil penjualan omset Chatime tersebut tanpasepengetahuan Head Office maupun pihak Toko ACE Hardware Terdakwamengambil uang persediaan kasir dari dalam berangkas besar dengan cara:> Pada hari senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 17.00WIB ketika Terdakwa hendak pulang kerja shif 1 dari Toko Ace Hardwarecabang ciputat tersebut Terdakwa mengambil uang persediaan kasir daridalam berangkas besar sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) tanpasepengetahuan pihak Toko ACE Hardware
    .> pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 17.00WIB Terdakwa mengambil uang persediaan kasir dari dalam berangkasbesar sebesar Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah) tanpa sepengetahuanpihak Toko ACE Hardware.Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 2602/Pid.B/2018/PN Tng> pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 17.00WIB Terdakwa mengambil uang persediaan kasir dari dalam berangkasbesar sebesar Rp. 2.101.100, (dua juta seratus ribu seribu seratusrupiah) tanpa sepengetahuan pihak Toko
    .> pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 17.00WIB Terdakwa mengambil uang persediaan kasir dari dalam berangkasbesar sebesar Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah) tanpa sepengetahuanpihak Toko ACE Hardware.> pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 17.00WIB Terdakwa mengambil uang persediaan kasir dari dalam berangkasbesar sebesar Rp. 2.101.100, (dua juta seratus ribu seribu seratusrupiah) tanpa sepengetahuan pihak Toko ACE Hardware.
    pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira jam 17.00WIB Terdakwa mengambil uang persediaan kasir dari dalam berangkasbesar sebesar Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah) tanpa sepengetahuanpihak Toko ACE Hardware.> pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira jam 17.00 WIBTerdakwa mengambil uang persediaan kasir dari dalam berangkas besarsebesar Rp. 2.101.100, (dua juta seratus ribu seribu seratus rupiah)tanpa sepengetahuan pihak Toko ACE Hardware.
Putus : 10-05-2012 — Upload : 28-04-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 799 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 10 Mei 2012 — MUDJIARTO bin MUDJAMIL
4222 Berkekuatan Hukum Tetap
  • AsepPadilah, Ariyanto dan Tarmidi;Bahwa untuk mengetahui posisi sisa persediaan hasil hutan kemudian Tim VooradOpname melakukan pemeriksaan Data Kemajuan Pekerjaan (DKP) berdasarkanDokumen Mutasi Penambahan, Pengurangan dan Sisa Persediaan (DK 310) danmelakukan pemeriksaan Dokumen Persediaan /Pertelaan Persediaan (DK 309)untuk mengetahui spesifikasi atau keadaan kayu seperti ukuran panjang, diameter,mutu dan status kayu;Selanjutnya Tim Voorad Opname menemukan adanya ketidak cocokan antarajumlah yang
    No.799 K/Pid.Sus/2012Persediaan (DK 310) dan melakukan pemeriksaan Dokumen Persediaan /Pertelaan Persediaan (DK 309) untuk mengetahui spesifikasi atau keadaankayu seperti ukuran panjang, diameter, mutu dan status kayu;Selanjutnya Tim Voorad Opname menemukan adanya ketidak cocokan antarajumlah yang ada dalam Dokumen persediaan dengan jumlah fisik di lapangan;Kemudian hasil pemeriksaan Tim Voorad Opname tersebut dituangkan dalamBerita Acara Pemeriksaan Persediaan Hasil Hutan tanggal Desember 2007 yangditandatangani
    No.799 K/Pid.Sus/2012 NI PERSEDIAAN TERDAPATS PERBEDAANLEBIHM3.
    Asep Padilah, Ariyanto dan Tarmidi;Bahwa untuk mengetahui posisi sisa persediaan hasil hutan kemudian TimVoorad Opname melakukan pemeriksaan Data Kemajuan Pekerjaan (DKP)berdasarkan Dokumen Mutasi Penambahan, Pengurangan dan Sisa Persediaan(DK 310) dan melakukan pemeriksaan Dokumen Persediaan /PertelaanPersediaan (DK 309) untuk mengetahui spesifikasi atau keadaan kayu sepertiukuran panjang, diameter, mutu dan status kayu;Hal. 27 dari 62 hal. Put.
    Rakiyah S, Sdr.Asep Padilah, Ariyanto danTarmidi;e Bahwa untuk mengetahui posisi sisa persediaan hasil hutan kemudian TimVoorad Opname melakukan pemeriksaan Data Kemajuan Pekerjaan (DKP)berdasarkan Dokumen Mutasi Penambahan, Pengurangan dan Sisa Persediaan (DK310) dan melakukan pemeriksaan Dokumen Persediaan /Pertelaan Persediaan (DK309) untuk mengetahui spesifikasi atau keadaan kayu seperti ukuran panjang,diameter, mutu dan status kayu;Selanjutnya Tim Voorad Opname menemukan adanya ketidak cocokan
Putus : 22-03-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31/B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Maret 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. POLLUX INDONESIA TEKSTIL INDUSTRY
3333 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Persediaan awal bahankimia yang tercatat di GL awal tahun 2006 adalah sebesarRp.562.667.499,00 sebenarnya merupakan persediaan yang sudahtidak dapat dipergunakan kembali karena sudah kadaluarsa, bekurusak atau tidak layak pakai sehingga persediaan bahan kimia tersebuttidak akan laku apabila dijual kembali.
    Persediaan bahan bakar yang tercantumpada GL Account Fuel (Account: 11514000) awal tahun 2006 sebesarRp.137.236.879,00 sesungguhnya merupakan persediaan bahanbakar yang sudak tidak layak digunakan kembali karena tersimpansudah begitu lama di dalam suatu tangki yang letaknya diluar gudangdan pengurangan persediaan tersebut juga akibat adanya penguapan.Apabila persediaan bahan bakar yang sudah tersimpan begitu lamadipergunakan dapat menimbulkan kerusakan pada mesinmesinproduksi alaupun pada komponen
    Bahwa berdasarkan PSAK 14 tentang Persediaan, dalam paragraf 42antara lain dinyatakan bahwa:Halaman 20 dari 32 halaman. Putusan Nomor 31/B/PK/PJK/201612."
    ) karena dilakukan penghitungan dari pihak Bea danCukai dan dianggap selisih persediaan tersebut merupakanpenyerahan kepada pihak ketiga dan dikenakan PajakPertambahan Nilai sebesar 10%.
    karenaadanya kerusakan persediaan padahal berdasarkan Pasal 28ayat (7) dan penjelasannya Undangundang KUP serta PSAK 14tentang Persediaan, dalam paragraf 42 "Setiap penurunan nilaipersediaan di bawah biaya menjadi nilai realisasi bersih danseluruh kerugian persediaan harus diakui sebagai beban padaperiode terjadinya penurunan atau kerugian tersebur , makaselisin tersebut merupakan penyerahan Barang Kena Pajak(BKP) kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 huruf a Undangundang PPN dan
Register : 31-01-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks
Tanggal 28 Mei 2019 — Penuntut Umum:
IMAWATI,SH.MH
Terdakwa:
Drs. H. A. GANI SIRMAN, M.Si
10634
  • 1 (Satu) Bundel Nota Pembelian dan Foto Barang Persedian Sangar Kerajinan Lorong Lorong Kota Makassar
  • 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Kontrak Pelaksanaan Pengadaan Barang Persediaan Pembentukan Sanggar Kerajinan Peruntukan 4 Sanggar APBD T.A 2016. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 028/9528/SPK/DKUKM/XI/2016 tanggal 16 Nopember 2016 yang telah dilegalisir.
  • 1 (Satu) Rangkap Surat Perintah Tugas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Makassar selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan Kota Makassar Nomor : 900/965/BPKA/X/2016 tentang Pengadaan Barang Persediaan Pembentukan Sanggar Kerajinan Tanggal 19 Oktober 2016.
  • 1 (Satu) Rangkap Dokumen Pembayaran beserta Lampiran, Surat Perintah Membayar Nomor : 00069/SPM/KUKM/LS/III/2016 tanggal 18 Maret 2016 senilai Rp 23.684.773 kepada CV. REZKYTAMA PUTRA.
    Realisasi pembayaran barang persediaan Rp. 873.275.929,002. Nilai barang persediaan yang diterima Rp. 493.147.127,26sanggar setelah pajak 3.
    NILAI PEMBAYA SESUAIREK RAN13 Mei 2016 /03165/SP2 Pengadaan Barang Persediaan Rp. 23.684.773.D/LS/V/20 Pembentukan Sanggar Kerajinan Lorong16 Kota Makassar13 Mei 2016 /02976/SP2 Pengadaan Barang Persediaan Rp. 101.096.819.D/LS/V/20 Pembentukan Sanggar Kerajinan Lorong16 Kota Makassar12 Mei 2016/03064/SP2) Pengadaan Barang Persediaan Rp. 124.781.591.D/LS/V/20 Pembentukan Sanggar Kerajinan Lorong16 Kota Makassar. 23 Juni 05331/SP2 Pengadaan Barang Persediaan Rp. 124.781.591.2016 D/LS/V1/20 Pembentukan
    JAZ/LSNV/2016 2016 Persediaan Sanggar 139.350.000 12.668.182 1.900.227. 124.781.591. GLOBALKerajinan Lorong KotaMakassar 4 05331/SP2D21 Juni Pengadaan Barang Rp Rp. Rp. Rp. CV. JAZ/LSNVI/2016 2016 Persediaan Sanggar 139.350.0000 12.668.182 1.900.227. 124.781.591.
Register : 05-06-2023 — Putus : 07-09-2023 — Upload : 11-09-2023
Putusan PN KEPANJEN Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Kpn
Tanggal 7 September 2023 — Penuntut Umum:
MOCHAMAD ARIFIANTO, S.H.,S.E., M.H.
Terdakwa:
PONIRAN alias TAWEN
3516
    1. Menyatakan Terdakwa Poniran alias Tawentersebut diatas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mempunyai persediaan padanya persediaan bahan peledaksebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.;
    2. Menjatuhkan pidanakepadaTerdakwa Poniran alias Tawenoleh karena itudengan pidana penjara selama2(dua) tahun.
Register : 13-02-2012 — Putus : 19-12-2013 — Upload : 14-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.49585/PP/M.II/16/2013
Tanggal 19 Desember 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
10226
  • Juni 2007 sebesar Rp.1.033.205.870,00berdasarkan analisa pembelian bahan baku/bahan pembantu terdapat penjualanyang belum/tidak dilaporkan tahun 2007 sebesar Rp.16.186.931.766,00,berdasarkan data yang bersumber dari email Pemohon Banding tertanggal 23 Juni2010 diketahui bahwa terdapat pembelian kemasan sejumlah 422.995 satuan yangkemudian dikalikan dengan harga jual dikurangi diskon 10% sesuai dengan fakturpenjualan yang ada, dan dikarenakan pada laporan keuangan Pemohon Bandingtidak mencantumkan persediaan
    Juni 2007 sebesarRp.1.033.205.870,00 berdasarkan analisa pembelian bahan baku/bahan pembantuterdapat penjualan yang belum/tidak dilaporkan tahun 2007 ~ sebesarRp.16.186.931.766,00 berdasarkan data yang bersumber dari email PemohonBanding tertanggal 23 Juni 2010 diketahui bahwa terdapat pembelian kemasansejumlah 422.995 satuan yang kemudian dikalikan dengan harga jual dikurangidiskon 10% sesuai dengan faktur penjualan yang ada, dan dikarenakan pada laporankeuangan Pemohon Banding tidak mencantumkan persediaan
    bahan pembantu(kemasan) serta tidak adanya kartu/stock pemakaian kemasan, maka Terbanding(Pemeriksa) beranggapan semua pembelian kemasan tersebut terpakai;bahwa Pemohon Banding tidak mencantumkan persediaan bahan pembantu(kemasan) pada Laporan Keuangan, Pemohon Banding dianggap tidak mempunyaikartu/stock pemakaian kemasan sehingga Terbanding beranggapan semuapembelian kemasan tersebut terpakai, sehingga perhitungan Dasar PengenaanPajak (DPP) PPN Tahun 2007 menjadi sebagai berikut: Tahun 2007 DPP
    akhir atas bahan baku (kemasan) dan bahan jadiyang ada, karena Pemohon Banding tidak mencantumkan persediaan bahan baku aquo pada Laporan Keuangan yang dilampirkan pada SPT;bahwa menurut Majelis, selama persidangan Majelis telah memberikan kesempatankepada para pihak (Terbanding dan Pemohon Banding) yang cukup dan memadaiuntuk memberikan argumentasi/dalilnya masingmasing disertai dengan buktipendukung yang memadaidan selama persidangan Terbanding tidak menyampaikanbuktibukti pendukung yang kuat
    Akhir), dengan menyampaikan Rincian Stok per 31Desember 2007 berjumlah Rp.1.920.379.595 yang sesuai dengan LaporanKeuangan Revisi (Neraca per 31 Desember 2007) dan atas data Pemohon Bandingtersebut,Terbanding tidak memberikan bantahan yang disertai dengan BuktiPendukung yang memadai, sebagai berikut:PT XXXRINCIAN STOKPER 31 DESEMBER 2007 Jenis Persediaan Unit (KG) Jumlah (Rp) Jumlah (Rp)Persediaan Bahan BakuBahan Baku 188.499 214.181.982Bahan Kemasan 889.383.550Sub Jumlah Persediaan 1.103.565.52Bahan
Register : 09-04-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 21/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 12 Agustus 2015 — Pidana - Drs. H. THAIB ARMAIYN
10935
  • 400.000.000 SPMU05 Pebruari 2004 persediaan 2004 Rachman 05 asliGuna Tertib Pebruari2004 adaSipil(PengendalianKamtibmas)5. 93/PK/Perb/2004 28.400.000, Uang 5 Pebruari Rusmala Abd 00 966560 28.400.000 SPMU05 Pebruari 2004 persediaan 2004 Rachman 05 asliGuna Tertib Pebruari2004 adaSipil(PengendalianKamtibmas)6. 198/PK/Perb/2004 376.350.000, Uang 7 Pebruari 2004 Rusmala Abd 00 967432 376.350.000 SPMU27 Pebruari 2004 persediaan Rachman 27 asliGuna Tertib Pebruari2004 adaSipil(PengendalianKamtibmas)Ts
    268/PK/Perb/2004 125.750.000, Uang 10 Maret 2004 Rusmala Abd 00 968177 125.750.000 SPMU10 Maret 2004 persediaan Rachman 10 Maret 2004 , asliGuna Tertib adaSipil(PengendalianKamtibmas)8. 327/PK/Perb/2004 700.000.000, Uang 25 Maret Rusmala Abd 00 968213 700.000.000 SPMU25 Maret 2004 persediaan 2004 Rachman 10 Maret 2004 , asliGuna Tertib adaSipil(PengendalianKamtibmas)9. 326/PK/Perb/2004 250.000.000, Uang 25 Maret Rusmala Abd 00 968212 250.000.000 SPMU25 Maret 2004 persediaan 2004 Rachman 10 Maret
    (Pengendalian Kamtibmas)39. 1229/PK/Perb/200 75.000.000, Uang 05 Okt 2004 Rusmala Abd DC 305657 75.000.000, SPMU4 persediaan Rachman 05 Okt 2004 asli05 Okt 2004 Guna Tertib adaSipil(PengendalianKamtibmas)40. 1311/PK/Perb/200 250.000.000, Uang 27 Okt 2004 Rusmala Abd DG 287130 250.000.000 SPMU4 persediaan Rachman 27 Okt 2004 asli27 Okt 2004 Guna Tertib adaSipil(PengendalianKamtibmas)41. 1312/PK/Perb/200 250.000.000, Uang 27 Okt 2004 Rusmala Abd DG 287131 250.000.000 SPMU4 persediaan Rachman 27 Okt
    , SPMU4 persediaan Rachman 11 Nov 2004 asli11 Nov 2004 Guna Tertib adaSipil(PengendalianKamtibmas)45. 1399/PK/Perb/200 57.605.000, Uang 12 Nov 2004 Rusmala Abd CF 113792 57.605.000, SPMU4 persediaan Rachman 12 Nov 2004 asli12 Nov 2004 Guna Tertib adaSipil(PengendalianKamtibmas)46. 1437/PK/Perb/200 77.800.000, Uang 26 Nov 2004 Rusmala Abd CF 113792 77.800.000, SPMU4 persediaan Rachman 26 Nov 2004 asli26 Nov 2004 Guna Tertib adaSipil(PengendalianKamtibmas)47. 1515/PK/Perb/200 119.000.0000, Uang 20
    Nov 2004 Rusmala Abd CF 120066 119.000.000 SPMU4 persediaan Rachman 20 Nov 2004 asli20 Nov 2004 Guna Tertib adaSipil(PengendalianKamtibmas)48. 1556/PK/Perb/200 75.000.000, Uang 30 Des 2004 Rusmala Abd DG 288656 75.000.000, SPMU4 persediaan Rachman 31 Mei 2004 asli30 Des 2004 Guna Tertib adaSipil(PengendalianKamtibmas)49. 1557/PK/Perb/200 25.000.000, Uang 30 Des 2004 Rusmala Abd DG 288657 25.000.000, SPMU4 persediaan Rachman 30 Des 2004 asli30 Des 2004 Guna Tertib adaSipil(PengendalianKamtibmas)50
Putus : 19-07-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 543/B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 Juli 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VSPT PREMIER JAYA INDONESIA
2215 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dalam buku besar (generalledger) dijadikan dasar temuan atau koreksi Terbanding, dimana secaranyata atas persediaan barang jadi per 31 Desember 2009 belumHalaman 3 dari 16 halaman.
    Putusan Nomor 543/B/PK/PJK/2016 Pemohon Banding jual atau Pemohon Banding belum melakukanpenyerahan BKP atas persediaan barang jadi tersebut kepada siapapundi tahun 2009, dan atas hal tersebut juga tidak ada bukti otentik baik buktiberupa dokumen penjualan (nota penjualan Faktur Pajak ataupun suratjalan atas penyerahan BKP) tersebut maupun data tentang adanya arusuang masuk atas penyerahan BKP yang dapat dibuktikan olehTerbanding;Bahwa persediaan akhir barang jadi yang dijadikan koreksi atau temuanTerbanding
    barang jadi mempunyai peranan yangsangat penting, perlu adanya manajemen atau pengaturanpersediaan minimal yang harus ada di perusahaan , apalagi sifatbarang jadi yang diproduksi oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) adalah barang atas dasar pesanandengan sifat atau karakteristik tertentu tergantung pesanan customer,vang perlu diperhatikan juga adalah kemungkinan bertambahnyabiayabaya lain seperti biaya penyimpanan persediaan dan biayakarena kehabisan persediaan, jangan sampai
    perusahaan menjadikehilangan kesempatan mendapatkan keuntungan karena tidak dapatmemenuhi pesanan, catatan mengenai persediaan akhir barang yangvalid dan handal akan menghasilkan informasi yang valid pula bagipihak yang terkait (stakeholders) sehingga apabila TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) tidak dapatmembuat catatan persediaan akhir yang valid maka itu merupakansuatu kerugian bagi Termohon Peninjauan Kembali (semulaHalaman 10 dari 16 halaman.
    jadi,serta harus didukung dengan Purchase Order (PO) atau pemesananbarang oleh pelanggan/customer sehingga dapat diketahui secarapasti persediaan akhir barang jadi tersebut memang terjual di tahun2009 atau di tahun 2010; Bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) yang menyatakan bahwa atas persediaan akhir yangdikoreksi tersebut telah dijual di tahun 2010 tidak dapat diterima,karena baik selama proses pemeriksaan maupun proses keberatan,Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon
Putus : 17-10-2016 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 166 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 17 Oktober 2016 — Drs. Sega Fransiskus, M.Si
12143 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Uang Persediaan Jasa pada ProgramHal. 22 dari 51 hal.
    April 2010 pada atas Penggantian Uang Persediaan Belanja JasaProgram Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp1.373.818.750,00 beserta Lampiran;14) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 7953350/039/109 tanggal20 April 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang NonOperasional pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun2010, setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp1.373.818.750,00beserta Lampiran;15) Surat Perintah Pencairan Dana
    Lampiran;28) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 714491P/039/109 tanggal9 Juli 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang NonOperasional pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun2010, setelah diperhitungkan dengan TUP Rp2.565.835.000,00 besertaLampiran;29) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 714492P/039/109 tanggal9 Juli 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan padaProgram Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, setelahdiperhitungkan dengan TUP
    Rp2.565.835.000,00 beserta Lampiran;30) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 716898P/039/112 tanggal29 Juli 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang NonHal. 25 dari 51 hal.
    Uang Persediaan Jasa pada ProgramManajemen Pelayanan Pendidikan setelah diperhitungkan dengan TUPsenilai Rp922.597.500,00 beserta Lampiran;Hal. 31 dari 51 hal.
Register : 22-11-2013 — Putus : 18-02-2014 — Upload : 27-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 845 B/PK/PJK/2013
Tanggal 18 Februari 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS KOPERASI TELKOMSEL;
12166 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi inikarena merupakan jurnal penyesuaian (AJE) Audit tahun 2005 yangmerupakan jurnal penyesuaian atas penggunaan persediaan kertas, toner,tinta dan persediaan lainnya di HPP Printing Invoice. Jurnal ini harusdilakukan karena pada saat pembeliannya dicatat sebagai persediaan,sehingga pada saat pemakaian harus dilakukan jurnal penyesuaian untukmenentukan berapa pemakaian yang terjadi.
    Metode penilaian persediaan;d.
    maupun jumliahpemakaian persediaan.
Register : 31-08-2022 — Putus : 10-10-2022 — Upload : 18-11-2022
Putusan PT PALEMBANG Nomor 29/PID.TPK/2022/PT PLG
Tanggal 10 Oktober 2022 — Pembanding/Penuntut Umum I : ANDI PURNOMO, SH.,MH
Pembanding/Penuntut Umum II : SENDY MARITA, SH
Terbanding/Terdakwa : FRANS WAHYUDI, S.ST. Ars. bin INSANI
10422
  • SPM : 061/SPM-GU8/4.01.04.01/2020 tanggal 21 Mei 2020 Nomor SPP :061/SPP-GU8/4.01.04.01/2020 untuk keperluan : Ganti Uang Persediaan (GU) Ke-8 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
  • 1 (satu) bundel SP2D No. 01894/SP2D/4.01.04.01/2020 tanggal 30 Juni 2020 No.
    SPM : 079/SPM-GU9/4.01.04.01/2020 tanggal 8 Juni 2020 Nomor SPP :079/SPP-GU9/4.01.04.01/2020 untuk keperluan : Ganti Uang Persediaan (GU) Ke-9 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
  • 1 (satu) bundel SP2D No. 02186/SP2D/4.01.04.01/2020 tanggal 6 Juli 2020 No.
    SPM : 087/SPM-GU10/4.01.04.01/2020 tanggal 2 Juli 2020 Nomor SPP :087/SPP-GU10/4.01.04.01/2020 untuk keperluan : Ganti Uang Persediaan (GU) Ke-10 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
  • 1 (satu) bundel SP2D No. 02357/SP2D/4.01.04.01/2020 tanggal 20 Juli 2020 No.
    SPM : 095/SPM-GU11/4.01.04.01/2020 tanggal 15 Juli 2020 Nomor SPP : 095/SPP-GU11/4.01.04.01/2020 untuk keperluan : Ganti Uang Persediaan (GU) Ke-11 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
  • 1 (satu) bundel SP2D No. 02671/SP2D/4.01.04.01/2020 tanggal 24 Agustus 2020 No.
  • Fotocopy Keputusan Bupati PALI NOMOR : 525 /KPTS/BPKAD/2019 tentang Penetapan Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2020.
  • Daftar Nominatif Perjalanan Dinas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2020.