Foto copy Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor151/Pdt.P/2016/PN Skt atas nama Sri Retno Prihatin..................

ditambahkan nama baptismenjadi MARKUS PRATOMO SETIAWAN tercatat dengan nomorpenetapan dari Pengadilan Negeri Surakarta, Nomor152/Pdt.P/2016/PN Skt dan telah dibuatkan catatan pinggir padaregister akta oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KotaSurakarta dengan nomor 77/2016; Bahwa Pemohon (isteri) telah mengganti nama pada akte kelahiran,tercatat SRI RETNO PRIHATIN kemudian ditambahkan nama baptismenjadi AGNES THERESIA SRI RETNO PRIHATIN dengan nomorpenetapan dari Pengadilan Negeri Surakarta, Nomor151

tanggal 14 maret 2017, dan dikenakan penahan oleh hakimpengadilan negeri tenggarong terhitung sejak tanggal 9 maret 2017 s/d 7 april2017, diperpanjang penahanan rumah terhitung mulai 8 april s/d tanggal 6juni 2017 ;Penasihat Hukum : Terdakwa selama didalam persidangan di Pengadilan NegeriTenggarong tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;PENGADILAN TINGGI tersebut :Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan sertaSalinan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal : 04 Mei 2017, Nomor151

Hanya saja menurut Pengadilan tingkat banding, mengenai statuspenahanan terhadap terdakwa, oleh karena terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, makatidak tepat bahkan menjadi salah jika ditetapbkan dalam amar putusan bahwa lamanyaTerdakwa dalam penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yangdijatuhkan, hal mana oleh karena Terdakwa dalam perkara ini dijatuhi pidanabersyarat ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaputusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 4 Mei 2017, Nomor151

Lalu Hanafiah, ternyata tanah yang dijual bukanlah sebagian melainkanseluruh luas tanah dari 1,87 Ha tersebut;Bahwa kemudian mengetahui hal tersebut isteri pertama dari Amaq MaderunAls Amaq Diun yang bernama Inaq Diun beserta anaknya yang sudahdewasa yaitu Sahman (orang tua Tergugat 1 4) mewakili saudaranya yanglain (Penggugat 2 4) yang belum dewasa, mengajukan gugatan kepadaDiun (Penggugat 1) dan Mamiq Salkijah serta Haji Lalu Hanafiahsebagamana perkara perdata Nomor 025/1969/PN/Pdt jo Perkara Nomor151

/Pdt/1980/PT.D jo Perkara Nomor 161 K/Pdt/1993;Bahwa dalam Putusan Perkara Nomor 025/1969/Pdt jo Perkara Nomor151/Pdt/1980/PT.D jo Perkara Nomor 161 K/Pdt/1993, Inaq Diun DKKdimenangkan dengan amar putusan sebagaimana petikan Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 161 K/Pdt/1993, tanggal 29 April 1995sebagai berikut:1.

dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetapmenginginkan perkawinan itu tetap utuh, apabila perkawinan itu tetapdipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetapakan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah.Bahwa berdasarkan faktafakta diatas, Penggugat berhak menuntut agarperkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan padatanggal 15 Oktober 2010 dan tercatat di Kantor Catatan Sipil KabupatenMaluku Tengah dengan Akte Perkawinan Nomor151

Yang Mulia Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksadan mengadili perkara Penggugat ini agar berkenan menjatuhkan putusansebagai berikut :1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yangdilangsungkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenMaluku Tengah dengan Akte Perkawinan Nomor151/CS.DMT/2010tertanggal 15 Oktober 2010, putus karena perceraiandengan segala akibat hukumnya.Menyatakan anakanak yang lahir dalam perkawinan Penggugat

Menyatakan perkawinan antara Penggugat dantergugat yang dilangsungkan di kantor Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Maluku Tengah dengan Akta Perkawinan Nomor151/CS.DMT/2010 tanggal 15 Oktober 2010, putus karena perceraiandengan segala akibat hukumnya;Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pat.G/2019/PN...4. Menyatakan anakanak yang lahir dalamperkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu LEONARDO FRANSISCO.

PT.TUN.JKT.sudah digantikan dengan Surat Pernyataan Bersama Penghuni dan SuratPernyataan Para Pemilik Ruko yang ditandatangani lebih dari 70% darijumlah pemilik dan penghuni (bukti T6.1 dan T6.2);Bahwa berdasarkan halhal tersebut sebagaimana lengkapnya dalammemori banding, Tergugat/Pembanding memohon kepadaMajelis HakimPengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta untukmemutus sebagaiberikut: Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanading; Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor151

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor151/G/2014/PTUNJKTtanggal4 Desember 2014yang dimohonkan banding tersebut; Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara.

Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Juni2013, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanKapongan, Kabupaten Situbondo dengan Akta Nikah Nomor151/032/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013 dengan status Penggugat Perawandan Tergugat Jejaka;2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersamadalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 4 tahun dan terakhirHal. 1 dari 9 hal.

Surat:a) Fotocopy Keterangan Domisili Penggugat yang dikeluarkan olehKepala Desa Kapongan dengan Nomor 470/115/431.505.9.2/2017tanggal 18 April 2017, bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dantelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh KetuaMajelis diberi tanda P1;b) Fotocopy Kutipan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo Nomor151/032/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013, bukti surat tersebut telah diberimeterai cukup dan telah

Pdt.P/2020/PN Whng, dengan alasan untuk perbaikanpermohonannya;Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh pemohon tersebutberalasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang Undangan yangberlaku (vide Pasal 271 jo pasal 272 RV) maka permohonan pencabutan perkaratersebut dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebutdikabulkan, maka dengan demikian memerintahkan kepada Panitera PengadilanNegeri Wonogiri untuk mencatat untuk mencoret perkara Perdata pemohonan Nomor151

Madiun, Turut TermohonKasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugatsekarang Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagaiPara Terguga/Para Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding di mukapersidangan Pengadilan Negeri Madiun pada pokoknya atas dalildalil:1.Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor151

Mejayan sertamelakukan transaksi jual beli atas SHM Nomor 847 (dahulu SHM Nomor151 milik Penggugat) kepada Soebagio suami Ung Ay Lien, sebagaiamnaAkta Jual beli Nomor 223/Mjn/IX/1996 tanggal 27 September 1996 yangdibuat oleh PPAT, soeradal Santoso, selaku camat Mejayan adalah iktikadburuk dan merupakan perbuatan melawan hukum oleh karenasesungguhnya Tergugat Il mengetahui jika terdapat persoalan yang belumselesai terkait dengan objek sengketa serta Tergugat II tidak pernahmenguasai objek sengketa

dengan dibayar lunas/tidakmenghutang, sehingga pertimbangan Judex Facti yang menhyatakanbahwa jual beli tanah SHM Nomor 151 Kelurahan Bangunsari, KecamatanMejayan, Kabupaten Madiun antara Penggugat dengan Gui Eko Setionotelah dilakukan secara tunai adalah pertimbangan hukum yang keliru, halmana juga telah secara tegas diakui oleh pertimbangan Judex Facti bahwamasih ada kekurangan pembayaran jual beli tanah sebesar Rp7.500.000,00(tujuh juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena itu jual beli tanah SHM Nomor151

saksisaksi/saksi keluarga di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan suratgugatannya tertanggal 18 April 2011 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungtanggal 18 April 2011 dengan Register Nomor097/Pdt.G/2011/PA.Ttb. mengajukan hal hal sebagaiberikut1.Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2003, Penggugatdengan Tergugat melangsungkan pernikahan yangdicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Tanjung KabupatenTabalong (Kutipan Akta Nikah Nomor151

sesuatuhalangan yang sah;Menimbang, bahwa Majelis telah berusahamendamaikan Penggugat dengan memberikan nasehat akantetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuhuntuk cerai dengan Tergugat, oleh karenanyadilanjutkan dalam pemeriksaan perkara ini;Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah suratgugatan Penggugat tersebut yang isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilgugatannya Penggugat di muka sidang telah mengajukanbukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor151

Dalam Pokok Perkara: Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yangsampai hari ini ditetapbkan sejumlah Rp1.591.000,00 (satu juta limaratus sembilan puluh satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan ParaPenggugat, Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tersebut telahdikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor151/PDT/2019/PT.BDG., tanggal 8 Mei 2019:Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir tersebut

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor151/PDT/2019/PT.BDG., juncto Nomor 46/Pdt.G/2018/PN.Tsm., tanggal8 Mei 2019:Dengan mengadili sendiri:1. Menerima gugatan Para Pemohon Kasasi semula ParaPembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;2.

Menyatakan permohonan Pemohon tertanggal 19 Juni 2020, Nomor151/Pdt.P/2020/PN Ckr, telah dicabut;Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2020/PN Ckr3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mencoretperkara Nomor 151/Pdt.P/2020/PN Ckr dari register yang disediakanuntuk itu;4.

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tanggal 17Oktober 2018 terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor151/Pid.Sus/2018/PN Rta, tanggal 17 Oktober 2018, telah diajukan dalamtenggang waktu dan menurut cara serta syarat syarat sebagaimanaditentukan menurut UndangUndang, oleh karena itu permintaan bandingtersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnyatersebut

Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakandalam dakwaan Alternatif kesatu telah tepat dan benar menurut hukumsehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alihdan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutusperkara ini dalam tingkat banding;Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggitidak sependapat dengan amar Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor151

huruf i KUHAPkepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan;Mengingat, pasal 23 Jo Pasal 53 Huruf b Undang Undang RI Nomor 22Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang Undang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 108/PID.SUS/2018/PT.BJM Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum; Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor151

Bahwa pada tanggal 8 Maret 2002 Pemohon dengan Pemohon IItelah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama KecamatanSlawi, Kabupaten Tegal dengan Kutipan Akta Nikah Nomor151/52/III/2002 tanggal 9 Maret 2002);2. Bahwa semasa hidupnya Pemohon dengan Pemohon II belumpernah bercerai dikaruniai 3 orang anak yang bernama :1. Ayu Wulandari, lahir tanggal 27 Juli 2003;2. Muhamad Alvin Rifqi Fauzan, lahir tanggal 6 Mei 2007;him. 1 dari 8 hlm. Penetapan No. 0111/Pdt.P/2018/PA.Slw.3.

Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor151/52/III/2002 tanggal 09 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama (KUA) Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Telahdinazegelen serta bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.3;4. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: AL 6770500622 tanggal 15 November 2017 yang dikeluarkan olehKepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal.Telah dinazegelen dan bermeterai cukup.

AsiaAfrika No.114 Bandung, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah mendengar para Tergugat;Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriJakarta Selatan pada tanggal 12 Februari 2018 dalam Register Nomor151/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:Hal 1 dari 8 hal. Pen. No.151/Pdt.G/2018/PN. Jkt.

,masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan SuratPenetapan Ketua Pengadilan Jakarta Selatan Nomor151/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel., tanggal 12 Februari 2018, putusan tersebut padahari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh HakimKetua tersebut dengan dihadiri oleh Mery Taat Anggarasih, S.H., M.H. danAchmad Guntur, S.H., para Hakim Anggota tersebut, Juliastuti S., S.H., M.H.

Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon padatanggal 04 Juni 2008, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo dengan Akta Nikah Nomor151/07/VI/2008 tanggal 04 Juni 2008 dengan status Pemohon jejaka danTermohon perawan;Him. 1 dari 9 hlm. Putusan No. 1220 /Pdt.G/2016/PA. Sit..

Surat:a) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan olehPemerintah Kabupaten Situbondo dengan Nomor Induk Kependudukan3512140608880007 tanggal 20 Nopember 2012, bukti surat tersebuttelah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yangternyata sesuail, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P11;b) Fotocopy Kutipan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo Nomor151/07/VI/2008 tanggal 04 Juni 2008, bukti surat tersebut telah diberimaterai

Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor151/AktaPid.B/2020/PN PklI. yang dibuat dan ditandatangani oleh PaniteraPengadilan Negeri Pekalongan, yang menerangkan bahwa Terdakwa padatanggal 8 September 2020 telah mengajukan permintaan banding terhadapputusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 1 September 2020 Nomor151/Pid.B/2020/PN PkI, dan permintaan banding tersebut telahdiberitahukan kepada Jaksa

Penuntut Umum pada tanggal 9 September2020;Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor151/AktaPid.B/2020/PN PklI. yang dibuat dan ditandatangani oleh PaniteraPengadilan Negeri Pekalongan, yang menerangkan bahwa Jaksa PenuntutUmum pada tanggal 8 September 2020 telah mengajukan permintaanbanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 1September 2020 Nomor 151/Pid.B/2020/PN Pkl, dan permintaan bandingtersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa padatanggal 9 September

Putusan No. 224/PDT/2018/PT MKSMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 02 Mei2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriMakassar pada tanggal O4 Mei 2016 dalam Register Nomor151/Pdt.G/2016/PN.Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:1.Bahwa dari perkawinan antara H. DJAFAR (telah meninggal dunia tahun1945) dengan isterinya yang kedua bernama Hj. SAPIAH Binti H.SALOKO (telah meninggal dunia Tahun 1944) telah dilahirkan 4 (empat)orang anak yaitu :a.

Kelurahan Butung, KecamatanWajo Kota Makassar, kepada Penggugat Intervensi dan TergugatIntervensi dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat; Menghukum Tergugat Intervensi IV, V, VI, VII untuk tundukdan mentaati putusan ini; Menghukum Tergugat (Tergugat a1, Tergugat 1 a 2, Tergugat 1a 3dan Tergugat 1 b) untuk membayar segala biaya yang timbul secaratanggung renteng dalam perkara ini sebesar Rp. 3.341.000, (tiga jutatiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa dari Surat Permohonan Banding Nomor151

Pengadilan Negeri Makassar tanggal 12 Desember 2017Nomor 151/Pdt.G/2016/PN Mks dan permohonan banding tersebut telahdiberitahukan dengan sepatutnya masingmasing kepada Kuasa HukumTerbanding semula Penggugat pada tanggal 15 Februari 2018 dan kepadaPara Turut Terbanding pada tanggal 28 Desember2017 dan 29 Desember2017 serta 13 Februari 2018 kepada Kuasa Hukum Terbanding Intervensi,oleh Satria, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassarsebagaimana dalam Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor151

dijatunkan putusan yang seadiladilnya menurut hukum (exaequo et bono);Menimbang, bahwa atas memori banding dari Para Pembandingsemula Para Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat 1,2,3 melaluikuasanya Andi Alamsyah P Putra, SH dk, telah mengajukan Kontra MemoriBanding tertanggal 04 April 2018 yang pada pokoknya memohon kepadaMajelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini,berkenan untuk memutuskan perkara ini sebagai berikut : Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor151

kekuatan hukum mengikat;Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlakukhususnya Pasal 157 RBg (Stb 1927227), KUH Perdata, UndangUndangNomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndangNomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturanperaturanlain yang berhubungan dengan perkara ini;MENGADILI Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula ParaTergugat 1 a1, Tergugat 1 a 2, Tergugat 1 a 3 dan Tergugat 1 b. tersebut; Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor151

Penetapan No.151/Pdt.P/2020/MS.Mbotelah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan Nomor151/Pdt.P/2020/MS.Mbo tanggal 27 Agustus 2020 dengan dalildalil padapokoknya sebagai berikut:Bahwa Pemohon , Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, PemohonVI, Pemohon VII, Pemohon VIII bermaksud ingin mengajukan permohonanPenetapan Ahli Waris dengan dalildalil sebagai berikut:1. Bahwa pada tahun 1971 alm. H.M.

petunjuk untuk memperbaikinya.Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapatditerima;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon tersebuttelah mengandung cacat formil dengan tidak melibatkan seluruh ahli warismaka Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut harus dinyatakan tidakdapat diterima (niet onvankelijk verklaara);Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya perkara Nomor151/Pdt.P/2020/MS.Mbo tidak dapat diterima dengan demikian Majelis Hakimtidak dapat melanjutkan

Bahwa pada tanggal 21 April 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkanpernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Karang Baru sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor151/41/IV/2011 tanggal 21 April 2011 ;2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah sendiri di Kabupaten Aceh Tamiang sebagai kediaman bersama terakhir;ts.cgv. 0001 iPts.cg3.

tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidakberhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapatdidengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir dimuka persidangan;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti surat berupa :1.Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Nomor151

Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama SUPARDIYANTO, nomor151/02/III/99 setelah diperiksa dan dicocokan dengan aslinya selanjutnyadibe@ri tanda. P=2 5 =