Ditemukan 4648 data
HJ. SUSWATI, dkk (Tergugat)
ATIMONO, dkk (Turut Tergugat)
56 — 6
Mana ada orang tuayang masih hidup memberikan hartanya kepada satu orang anaknyasaja padahal dia masih mempunyai banyak anak yang lain. Dan anaklakilaki satusatunya yang bernama Mulawi yang pernah lamamenjabat sebagai Kepala Desa Kertasada waktu itu diam saja? danpenggugat yang gila harta waktu itu tidak menuntut dan barumenggugat sekarang? Aneh bin Ajaib, benarbenar diluar kebiasaanmanusia, tidak masuk akal! Inilah rekayasa bodoh dari penggugat !
1.NY. LANNY PUDJIATI
2.IRVAN SUGIARTO
3.dr. FELICIA SUGIARTO
4.WENDY SUGIARTO
Tergugat:
1.Ny.THERESIANA HERAWATI
2.NY. ELIZABETH SRI INDRAWATI,SH alias SRI INDRAWATI THIO
3.DJOENAEDY
4.YENNY DWIWATI
5.FERRY SANTOSO
6.GUNAWAN
Turut Tergugat:
1.Ny. RATNA KUSWATI
2.NY. HERTANTI PINDAYANI,SH
3.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tegal
150 — 40
Mengenai hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwaberdasarkan hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa, diperolehfakta bahwa di atas tanah obyek sengketa hanya terdapat bekas bangunan tuayang hampir seluruhnya rusak, dan di atas tanah obyek sengketa tersebut tidakditemukan ada kegiatan/ aktivitas apapun.
58 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
pensiun yang lamaberdasarkan Lampiran Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989,tanggal 25 Mei 1989 tentang Tabel juncto Lampiran Surat Keputusan DireksiPT.Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 tentang Penghasilan Dasar Pensiun;Bahwa dalam jawaban gugatan pada angka 4 di halaman 14 jawaban gugatan(atau pada angka 4 di halaman 59 putusan), telah diakui oleh Tergugat denganpengakuan berbunyi:Bahwa oleh karena Para Penggugat telah menjadi peserta Jaminan Hari Tuayang
ALMAN NOVERI SH MH
Terdakwa:
H. ASMAWI, S. Ag Bin M. HATTA
175 — 170
tidak dilibatkan, akan tetapi saksi hanya menghibahkanLahan milik saksi melalui Desa untuk dilakukannya pembangunanEmbung pada Desa Babat;Halaman 58 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.SusTPK/2021/PN BglBahwa lahan yang saksi hibahkan tersebut adalah bersumber daritanah milik orang tua saksi yang diwariskan ke saksi dan untuk luaslahan tanah adalah sebesar 20x25 m2;Bahwa lahan yang saksi miliki tersebut tidak memiliki Sertifikat danSurat Keterangan Tanah, hanya berupa lahan pemberian orang tuayang
77 — 29
Penggugat,dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak atau belummempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan a quo karena sewaktuTergugat menerima Tunjangan Hari Tua tersebut yang nota bene nanti diterimasewakiu Tergugat pensiun, status Penggugat tidak dapat dipastikan apakahmasih menjadi isteri Tergugat atau sudah tidak lagi (error in persona kategoridiskualifikasi, yakni Penggugat tidak memiliki persona standi in judicio);Menimbang, bahwa disamping hak Penggugat atas Tunjangan Hari Tuayang
1.NURMA BR HUTAURUK
2.ALPON SITUMORANG
3.NIMROT PURBA
4.ESRON SAGALA
5.TARULI BR. SIREGAR
6.HORMAT SHP NABABAN
7.REBEKKA HUTAJULU
8.MARSITA ULI BR TAMBUNAN
9.E. SILITONGA alias EDISON SILITONGA
10.POSMA ULI SIMAMORA
11.NUNUT SIPAHUTAR
12.KISMAN MANALU
Tergugat:
1.PT. HUTAMA KARYA
2.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG cq. DIREKTUR JENDERAL PENGADAAN TANAH
3.MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
4.GUBERNUR SUMATERA UTARA
133 — 15
Pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM)yang diterbitkanpada tahun 1972 dan ahli waris pemegang Grant Sultanyang tidak menguasai lahan tersebut;b. penguasaan lahan oleh masyarakat (+ 378 KK) telahberlangsung secara turun temurun sejak tahun 1920 andan dikenal dengan kampung tua;c. perbedaan tuntutan tentang besarnya persentasepembayaran ganti rugi yang diusulkan oleh pemegangHalaman 49 dari 137 Putusan Perkara Nomor 645/Pdt.G/2020/PN MdnSertifikat Hak Milik (SHM) dan Masyarakat Kampung Tuayang menguasail
193 — 109
Bahwa atas larangan pengambilan, perucatan dan pengangkutan besi tuayang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi untuk melakukan penyelamatanBarang Milik Negara tersebut, justru dianggap sebagai tindak pidana olehTergugat Rekonvensi, karenanya Tergugat Rekonvensi telah melaporkantindakan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Kepolisian Resor(Polres) Kota Palembang dan Kepolisian Resort Ogan Ilir, dengan tuduhanpencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal365 Kitab Undangundang
798 — 614
Bahwa perubahan program yang dilakukan sebenarnya solusi antara PT.Pusri dengan Bumiputera, saksi menjabat dari tahun 2011 dan padatahun 2012 saksi baru mengetahui ada Program Tunjangan Hari Tuayang bekerjasama dengan Bumiputera dan sejak tahun 2012 sudah mulaiada keterlambatan pembayaran klaim yang dilakukan oleh Bumiputerasehingga sejak saat itu saksi mulai evaluasi terhadap program tersebutkemudian pada tahun 2013 baru ada pembahasan. Dari PT.
32 — 5
128 hal Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2017/PA.Pdgperempuan Termohon Konpensi telah menyelesaikan studi S.1 Kebidanandan telah bekerja dan anak lakilaki Termohon sudah semester V, padafakultas Kedokteran , wajar saja kal sekarang Termohon Konpensi, agaksombong dan congkak karena Termohon Konpensi dan anakanakTermohon Konpensi punya gambaran masa depan yang cerah, akan tetapimemang dasar dari anakanak Termohon Konpensi yang nakal dan tidakpernah menghargal dan menghormati Pemohon Konpensi selaku orang tuayang
205 — 62
almarhum Rahman RahimSalam, sebaiknya dilinat berdasarkan Pasal 345 KUH Perdata disebutkan:Pasal 345 KUH Perdata menyatakan:Apabila salah satu dan kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalianterhadap anakanak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku olehorang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecatdari kekuasaan orang tuanya;Berdasarkan Pasal 345 KUH Perdata itu jelas disebutkan perwalian terhadapanakanak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tuayang
RATIH OCTARIA
Tergugat:
1.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
420 — 333
Pangkat Bripka/NRP : 86100634,yaitu sebagai berikut : Bahwa, Penggugat tidak dapat lagi untuk membiayai orang tuayang sudah sakitsakitan karena Penggugat sudah tidak bekerjalagi dan Penggugat merupakan tulang punggung keluarga, danjuga masih memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih kecilkecilyang masih membutuhkan biaya dan kasih sayang seorang ibu.Berdasarkan uraian diatas maka Penggugat berhak untuk melakukanGugatan sengketa kepada Pengadilan Tata Usaha NegaraPangkalpinang.E.
199 — 56
berkembangsecara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan sertamendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi agar menjadi anakyang berkwalitas, berakhlak mulia dan sejahtera sebagaimana ketentuan dalampasal 2 huruf (b) dan pasal 3 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 TentangPerlindungan Anak ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 UndangUndang Nomor 1 tahun1974 dinyatakan bahwa ayat (1), Kedua orang tua wajid memelihara danmendidik anakanak mereka sebaikbaiknya, ayat (2), Kewajiban orang tuayang
ALFIAH YUSTININGRUM,S.H
Terdakwa:
ALEKSIUS MAKUNG alias ALEKS
123 — 52
Hal ini tidak dapatdilepaskan dari masyarakat terdapat kewibawaan yang dapat melekat padaorangorang tertentu yang mempunyai kedudukan terhormat yang dalamBahasa sosial disebut dengan tokoh masyarakat atau sesepuh bagi orang tuayang dihormati;Halaman 119 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.Menimbang, bahwa walaupun terjadi perbedaan fakta hukum sepertitersebut (di persidangan maupun di BAP Penyidikan), akan tetapi perbedaandimaksud tidak dapat dibuktikan oleh saksisaksi maupun terdakwa denganalasan
1.FRANS RENFAAN
2.KORNELES RENFAAN
3.NIKODEMUS RENFAAN
4.SAMUEL RENFAAN
5.DANIEL RENFAAN
6.ALI RENFAAN
7.AHMAD RENFAAN,S.Sos
Tergugat:
1.NY.ROSDIANA RENWARIN
2.ISMAIL ABUUR
3.NURDIYANSYAH RENWARIN
4.EMILUIS OHOILULIN
5.NY.SITI BADMAS
6.DOMINIKUS TOKER
7.IMANUEL YAMLAAY
8.YUNUS ABUUR
9.Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Maluku cq.Wali Kota Tual
10.NURDIANSYAH RENWARIN
11.DOMINGGUS TOKER
12.PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR MALUKU Cq. WALIKORA TUAL
Intervensi:
ABDUL HALIQ RENNGUR
277 — 123
Balmaswain yang mempunyai kedudukan dan kekuasaanpemerintahan adat dengan sebutan Hilaai/Raja tinggal dan hidup bersamadengan ahli warisnya Kalkian, Der, Kamear dan Kon Ngerian di kampung tuayang bernama Ohoimel dalam wilayah Petuanan Utan Faruan, Kec.
Sarman Lawa, S.E. bin H. Abd. Rajab
Termohon:
Juniati, S.Pd., M.Si. binti Paisal
47 — 14
hukum kepadapenggugat dalam menjalankan hak pemeliharaannya tersebut, untukmelakukan tindakan yang dapat berakibat pada kerugian bagi anak, diantaranya adalah tindakantindakan yang secara nyata dapat berakibatterputusnya hubungan anak dengan ayahnya (tergugat).Menimbang, bahwa untuk kepentingan pertumbuhan danperkembangan jiwa dan psichologis anakanak, maka berdasarkan padaketentuan SEMA Nomor 1 tahun 2017 huruf c angka 4, majelis hakimmemandang perlu memerintahkan kepada penggugat sebagai orang tuayang
NELLI SASTRAWANI, SH.MH
Terdakwa:
OCXA DONOVA AMRAN bin AMRAN Pgl. OKA
78 — 18
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwaperlu. dipertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yangmeringankan :Halhal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa merusak masa depan para saksi korban; Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya para orang tuayang
27 — 10
Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamperkara ini.SUBSIDER :Bilamana Pengadilan Agama Trenggalek berpendapat lain, Mohon perkaraini di putus menurut Hukum dengan yang seadil adilnya, Yaitu demi Tegaknyakeadilan dan Tegaknya Hukum di Indonesia dan yang sesuai Hukum Yang BerlakuYaitu Tetap Harus Menghukum dan Memberi Pelajaran kepada Para Orang Tuayang melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang lebih lebih yang selalu berusahauntuk Melepaskan diri dari Rasa Tanggung Jawab/ Acuh
106 — 71
berarti kesiapan, kemampuan,kemapanan dan kompetensi orang tua untuk menjadi pengasuh itu yangharus dipakai ada sekian banyak hak yang harus dipenuhi orang tua tapiketika kemudian orang tua dipandang, dinilai dan diputuskan tidak kompetenHal.95 dari 148 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2017/PN Dpsuntuk memenuhi hakhak anak itu maka sudah tentu hak kuasa asuh untukanak tidak diberikan kepada orang tua yang tidak kompeten tersebut sematasemata demi kepentingan terbaik anak harus diberikan kepada orang tuayang
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ZAINI M.Pd.I. Bin H. KADERA Diwakili Oleh : RAHMADI G. LENTAM, SH.,MH
132 — 57
tersebut disitu ada Zaini, ibuk Badah sari(Kepala Sekolah) dan yang lainnya kemudian ibuk Badah Sarimenyampaikan tentang pembayaran yakni uang pembangunanRp.1.500.000, dapat dicicil 3 (tiga) kali pembayaran dalam jangka waktu 1(satu) tahun kemudian iuran Komite Rp.180.000,/siswa/wi perbulan dandibayar 2 (dua) bulan sekaligus diawal dan hal ini, sudah tidak bisaditurunkan lagi, tapi boleh dinaikkan dan tidak boleh ditawar lagi karenasudah wajib siapa yang setuju angkat tangan, disini banyak orang tuayang
Tapi memang ada orang tuayang bertanyak kepada terdakwa, namanya lupa bagaimana pembayaraniuran komite dan DPP, kemudian terdakwa jawab itu nanti bayar setelahmenungu hasil survei, silakan bayar saja keperluan sesuai dengankemampuan;Bahwa kegiatan PPDB tidak ada kaitannya dengan DPP dan iuran Komitedan pembayarannya dikaitkan dengan hasil survai;Bahwa manfaat survei yang dilakukan itu adalah menentukan apakah orangtua mampu atau tidak sehingga dapat ditentukan apakah anaknya mendaftarlewat jalur
126 — 59
berjualan tetapi saksipernah melihat Mathias Sukka menggunakan balebale tersebut untuk berjualan ;Bahwa saksi tidak pernah melihat Mathias Sukka mengolah obyek sengketa;Bahwa Benyamin Manafe peranan dalam masyarakat adalah sebagai salah satuTamukung ;Bahwa saat itu keadaan kesehatan dari Mathias Sukka adalah tidak waras (gila)dan suka marahmareh ;Bahwa sebagian obyek sengketa yang dikuasai oleh Marthen Dethan saat ini adarumah milik Marthen Dethan dan juga ada rumah milik peninggalan dari orang tuayang