Ditemukan 5020 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipisang sipinang sipil.yang sipenyang sikinyang sikilang
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 04-10-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 20-01-2020
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 28/G/2019/PTUN.PGP
Tanggal 16 Januari 2020 — Penggugat:
USDI NINGSIH
Tergugat:
WALIKOTA PANGKALPINANG
150 — 57
  • Jabatan : Pelaksana Unit Kerja: KelurahanTamberan Kota Pangkalpinang Instansi : Pemerintah Kota PangkalpinangKEDUA: Terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atasperkaranya yang telah memiliki kKekuatan hukum tetap PegawaiNegeri Sipil sebagaimana diktum KESATU diberhentikantidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil padaPemerintah Kota Pangkalpinang tanpa hak pensiunberdasarkan peraturan Perundangundangan yang berlaku.KETIGA: Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 15-09-2014 — Putus : 06-11-2014 — Upload : 03-12-2014
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 145-K/PM.III-12/AD/IX/2014
Tanggal 6 Nopember 2014 — - ABDUL ROHMAN, Praka NRP 31020630660381
61 — 26
  • Rp. 155.000.000, (seratuslima puluh lima juta rupiah), Saksi 2 Kopka Mukhamad Sodik mngalamikerugian sebesar Rp. 80.000.000, (delapan puluh juta rupiah), Saksi 3Serda Basuki mengalami kerugian sebesar Rp. 45.000.000, (empat puluhlima juta rupiah), Saksi 4 Serda Yoyok Tri Puswanto mengalami kerugiansebesar Rp. 160.000.000, (seratus enam puluh juta rupiah), dan saksi 5Dwi Rahmawati mengalami kerugian sebesar Rp. 58.000.000, (Limapuluh delapan juta rupiah), selain itu masih banyak anggota dan orang sipilyang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pilkada
Register : 03-04-2014 — Putus : 02-09-2014 — Upload : 11-11-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 72/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 2 September 2014 — 1.BRENMARD DODI TUHULERUW,2.SIMON BENONY LARATMASE, DKK;1.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,2.Ir. SAID ASSAGAFF
108 — 28
  • KPUDuntukmenyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepaladaerah paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannyapenjabat kepala daerah ;4 Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Daerah dan WakilKepalaDaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3),Sekretaris Daerah melaksanakan tugas seharihari kepala daerahsampai dengan Presiden mengangkat penjabat kepala daerah ;Pasal 132I Penjabat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130ayat (3) dan Pasal 131 ayat (4), diangkat dariPegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 27-01-2020 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 03-06-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 5/G/2020/PTUN.PL
Tanggal 3 Juni 2020 — Penggugat:
Dr. NISBAH, S.Sos,M.Si
Tergugat:
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO (UNTAD),
432 — 389
  • Bahwa Posita Poin 3, 4, dan 5 halaman 6 dalam Surat Gugatanyang menyatakan bahwa Penggugat telah memenuhi syarat pangkat,golongan serta jabatan fungsional lektor untuk menduduki jabatansebagai Wakil Dekan tidak relevan karena objek sengketa tidakberkaitan dengan pembatalan status/kedudukan Penggugat sebagaiPegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional lektor kepala,tetapi objek sengketa (SK Rektor Nomor 7561/UN28/KP/2019)berkaitan dengan pembatalan penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 23-10-2019 — Putus : 13-01-2020 — Upload : 17-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1278/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 13 Januari 2020 — Penuntut Umum:
MUSTOFA
Terdakwa:
U M A R
219 — 469
  • MAKI dan SULTAN yang isinyatidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut adalah untuk mendapatkeuntungan dari selisih antara harga beli dengan harga jual Faktur Pajak yaitusebesar 20 % s/d 25 % dari nilai PPN Faktur Pajak.Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, makaMajelis berpendapat bahwa terdakwa sebagai seorang Pengawai negeri Sipilyang bekerja di KPP Pratama Jakarta Koja telah mengeluarkan faktur pajak atasnama PT.
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 21-08-2017 — Putus : 08-11-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 139 – K / PM.III-12 / AL / VIII / 2017
Tanggal 8 Nopember 2017 — Terdakwa-II. MOHAMAD DENI Kls Bah NRP 112888;
79 — 32
  • Bahwa barang bukti 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dalamperkara ini tidak dijadikan sebagai barang bukti hanya fotonya sajasebab dijadikan barang bukti di Kepolisian dalam perkara orang sipilyang ikut samasama dengan para Terdakwa melakukan pencurian.Hal.15 dari 54 hal. Put No : 139K/PM.II112/AL/VIII/2017Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Il Kls Bah M.
Pengadilan DILMIL III 19 JAYAPURA Pidana Militer
Register : 07-04-2010 — Putus : 22-04-2010 — Upload : 31-10-2011
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 54-K/PM.III-19/AD/IV/2010
Tanggal 22 April 2010 — Terdakwa I : ALADIN, Pratu / 31030393050483 Terdakwa II : NAPSENG, Serda / 21040217911283 Terdakwa III : RUSDI D TODUHO, Pratu / 31030390730183 Terdakwa IV : AHMAD, Pratu / 31040425141183 Terdakwa V : ROIS, Prada / 31060649380186 Terdakwa VI : SATMANTO, Pratu / 31030380910582 Terdakwa VII : LAODE TONIMA, Pratu / 3103039701183 Terdakwa VIII : KAMIM, Pratu / 31030650780883 Terdakwa IX : ALBAR, Pratu / 31030701361281 Terdakwa X : FELIX TOKAY, Pratu / 31030701381281 Terdakwa XI : BASIR MAKMUR, Pratu / 31030340820781
39 — 26
  • Bahwa kemudian Saksi melihatanggota mencegat truk sipilyang sedang lewat di Jl. didepan Mako setelah mereka naiktruk mereka berangkat, baruSaksi menuju) gudang senjatadan melakukan pemeriksaankeadaan gudang senjata, Saksimelihat gudang senjatapintunya terbuka kemudianSaksi memerintahkan anggotajaga yang tersisa untuk stanbydan sambil mengamankan gudangsenjata selanjutnya Saksikelliling kompi mengumpulkandan menenangkan' ibuibu dibelakang setelah Saksi yakinibu ibu sudah tenang Saksikembali ke gudang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Pencucian Uang
Putus : 20-01-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2591 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 20 Januari 2016 — ARISTA KURNIASARI binti BUDIHARJO
200 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atauperbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganyamerupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)UndangUndang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tujuanmenyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, perbuatanmana dilakukan Terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Bahwa Terdakwa yang dalam kesehariannya adalah Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 08-10-2019 — Putus : 04-03-2020 — Upload : 21-03-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 37/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 4 Maret 2020 — Penggugat:
NY. JOSINA MATULESSY, S.Pd
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
259 — 148
  • Dengan demikian objek sengketa yang diterbitkan berdasarkan kepadaSurat Keputusan bersama Mentri Dalam Negeri, Mentri PendayagunaanAparatur Negera dan Reformasi birokrasi dan Kepala BadanKepegawaian Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153 /KEP / 2018 tentang penegakan hukuman terhadap pegawai negeri sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindakan pidana kejahatan yang ada hubungannya
Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-03-2013 — Putus : 18-04-2013 — Upload : 20-12-2013
Putusan PT PONTIANAK Nomor 14 / Pid.Sus / 2013 / PT.PTK
Tanggal 18 April 2013 — Ir. EDDY PURNOMO, MT
132 — 64
  • November 2012No.15/PID.SUS/TP.KORUPSI/2012/PN.Ptk yang dimintakan banding tersebut, MajelisHakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis tingkatpertama khususnya mengenai pembuktian pasal 2 UndangUndang Tindak Pidana Korupsisebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktian unsursecara melawan hukum ;Menimbang, bahwa adalah tidak tepat apabila unsur secara melawan hukumdinyatakan tidak terbukti hanya karena kapasitas Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-07-2013 — Upload : 12-03-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1094 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 3 Juli 2013 — Drs. BUDJANG ABDUL SAMAD, SH., MH.
64 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menurut pendapat kami, bukankah cakupan pengertian setiaporang di sini lebin luas dan mencakup pula pengertian Pegawai Negeri Sipilyang dhi. adalah Terdakwa Drs. Budjang Abdul Samad, SH.
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 03-08-2021 — Putus : 30-12-2021 — Upload : 04-01-2022
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 25/G/2021/PTUN.BNA
Tanggal 30 Desember 2021 — Penggugat:
1.Hamdan Sati, ST
2.M. Ilyas Mustawa
3.Umran
4.Angga Saputra
5.Muhammad Abdi Pratama, A.Md
6.Syamsul Bahri
7.ABD Azis
Tergugat:
Gubernur Aceh
Intervensi:
Drs. ASRA
220 — 136
  • Bahwa Pasal 105 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 menyatakan:(1) Sekretaris daerah kabupaten/kota diangkat dari Pegawai Negeri Sipilyang memenuhi syarat;(2) Bupati/walikota berkonsultasi dengan Gubernur sebelum menetapkanseorang calon sekretaris daerah kabupaten/kota;(3) Bupati/valikota menetapkan seorang calon sekretaris daerahkabupaten/kota dan disampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan;(4) Gubernur menetapkan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3)menjadi sekretaris daerah kabupaten/kota dengan
Pengadilan PTA BANJARMASIN Perdata Agama
Register : 27-06-2016 — Putus : 22-09-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PTA BANJARMASIN Nomor 26/Pdt.G/2016/PTA.Bjm
Tanggal 22 September 2016 — Pembanding Vs Terbanding
44 — 20
  • Fotokopi Kartu Keluarga No. 6372063001080247 tanggal 10 Juni 2013yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipilyang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai PeraturanMenteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuaidengan aslinya kemudian diberi tanda P.8;9.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 18-12-2012 — Upload : 26-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2007 K/PID.SUS/2011
Tanggal 18 Desember 2012 — Drs. SUGENG RIYONO, MM.
77 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Terpidana dalam perkara yang sama dan telahdihukum pidana penjara selama 2 (dua) tahun, berdasarkan putusan Mahkamah AgungRI No. 811 K/PID.SUS/2008 tanggal 03 November 2009), sebagai Pegawai Negeri Sipilyang diangkat oleh Gubernur Jawa Timur dengan Surat Keputusan Nomor821.13/795/032/1988 tanggal 27 Februari 1988 dan selanjutnya diangkat sebagaiPemimpin Proyek Pengadaan Pembangunan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Messdengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/314/KPTS/013/2001Hal. dari 173
    SUGENG RIYONO, MM. sebagai Pegawai Negeri Sipilyang diangkat oleh Gubernur Jawa Timur dengan Surat Keputusan Nomor :PS.033.1/9251/SK/1980 tanggal 24 Mei 1980 dan selanjutnya diangkat sebagai KepalaBiro Perlengkapan dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor821.2/79/042/2001 tanggal 17 Februari 2001, bersama dengan saksi ANIEKSUSDIYATUN, SH., (Terpidana dalam perkara yang sama dan telah dihukum pidanapenjara selama 2 (dua) tahun, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 811 K/PID.SUS/2008 tanggal
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 20-06-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 08-10-2019
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 20/G/2019/PTUN.PGP
Tanggal 3 Oktober 2019 — Penggugat:
ERWAN TARUNA JAYA, S.T.
Tergugat:
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
161 — 52
  • /2018 Tanggal 1 Maret 2018Perihal: Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan DanPengendalian Kepegawaian, ditujukan kepada Deputi BidangPengawasan dan Pengendalian Kepegawaian BadanKepegawaian Negara (BKN) (fotokopi dari fotokopi);Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi danKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor15 Tahun 2018, dan Nomor: 153/KEP/2018 Tanggal 13 September2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-04-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 18-08-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plg
Tanggal 19 Juni 2017 — ALIUN GANI, S.Pd BIN SUPAWI
98 — 24
  • peraturan per Undangundangan seperti PeraturanPemerintah, Perda dan lainlain (vide Darwan Prinst, SH PemberantasanTindak Pidana Korupsi Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, cetakan ke tahun 2002 halaman 29);Halaman 49 dari 81 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2017/PN.PlgMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkanapakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan olehPenuntut Umum, Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa Terdakwa adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 24-07-2019 — Putus : 21-10-2019 — Upload : 08-11-2019
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 23/G/2019/PTUN.PGP
Tanggal 21 Oktober 2019 — Penggugat:
Ir. NOOR NEDI, M.Si
Tergugat:
GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
179 — 60
  • huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017tentang Manajemen PNS.3) Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: K 2630/V 555/99tertanggal 17 April 2018, Perihal Koordinasi Bersama TerkaitPengawasan dan Pengendalian Kepegawaian.4) Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi, danKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor:15 Tahun 2018, dan Nomor: 153/KEP/2018 tanggal 13 September2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 04-03-2020 — Putus : 01-07-2020 — Upload : 02-07-2020
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA
Tanggal 1 Juli 2020 — Penggugat:
MUHAMMAD ZAIN
Tergugat:
GUBERNUR ACEH
269 — 159
  • BuktiP.9 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang telah dinazegelen dan dibubuhi materai secukupnya,(fotokopi dari fotokopi);10. Bukti P.10: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yangHalaman 59 dari 84 HalamanPutusan Perkara Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA11. Bukti P.11:12. Bukti P.12:13.
Pengadilan PT BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-02-2018 — Putus : 28-03-2018 — Upload : 26-04-2018
Putusan PT BENGKULU Nomor 6/PID.SUS-TPK/2018/PT.BGL
Tanggal 28 Maret 2018 — ARBANI NOERWAWI, BE.,ST
107 — 41
  • ., pegawai negeri sipilyang ditugaskan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pekerjaanPembangunan Infrastruktur Permukiman Kumuh Kawasan Pintu Batu,Kebun Keling, Pondok Besi, Beringin Raya, Rawa Makmur, Bentiring KotaBengkulu Tahun Anggaran 2015 tidak mengindahkan ketentuan :a) Pasal 3 ayat (1) Undang undang No 17 tahun 2003, tentang KeuanganNegara, yang menyatakan : keuangan negara dikelola secara tertib, taatpada peraturan perundanganundangan, efisien, ekonomis, efektif,transfaran dan bertanggungjawab
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 10-10-2018 — Putus : 12-03-2019 — Upload : 20-05-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 236/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 12 Maret 2019 — Dr. Drs. Putut Marhaento, M.Or ; MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
175 — 69
  • Perkumpulan Bola Voli YUSO Kota Yogyakarta danbukan orang perseorangan/Penggugat maupun di lingkungan kerjaPenggugat yakni Universitas Negeri Yogyakarta, sehingga jelasperbuatan pidana yang didakwakan kepada Penggugat tidak berkaitandengan jabatan fungsional Penggugat di Fakultas Ilmu KeolahragaanUniversitas Negeri Yogyakarta;Bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat tidak melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang