Ditemukan 5045 data
Terbanding/Penuntut Umum : T.M PAKPAHAN, SH., MH.
223 — 360
Pasal 2 RKS Teknis Pelelangan Ulang dan Perubahannya, dalama) Pasal 3.1 menyatakan bahwa pemasok bersama user melakukancommissioning test sebagai syarat serah termab) Pasal 1.4 menyatakan bahwa harga pengadaan mobile crane adalahDDP (delivery duty paid) sampai dengan masingmasing pelabuhan dan jugamencakup antara lain biaya testing, commissioning test dan training dipelabuhan, selaij itu pada pasal 2.13 menyatakan bahwa pelatihan diberikankepada tenaga operator dan maintenance yang ditunjuk oleh
ADIANA WINDAWATI,SH.MHUM
Terdakwa:
ACHMAD ASRORI bin ROCHMAT
102 — 56
- Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan di kurangkan dari pidana yang di jatuhkan
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalama tahanan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
- Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanpa tercantum tanggal pembuatan, bahwa para ahli waris ALm. SOMOREDJO Alias IBRAHIM yaitu MARSINAH Dkk mendasari tanah sawah Persil No. 18 S III luas 0.114 da.
PT. PUTRA MAGA NANDITAMA
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH PROPINSI BENGKULU
206 — 106
adanya Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap(inkracht van gewijsde), Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa Pasal 67 Ayat (2) dan (4) UndangundangNomor 5 Tahun 1986 menyebutkan sebagai berikut :Ayat (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agarpelaksanaan keputusan tata usaha Negara itu ditundaselama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedangberjalan, sampai ada putusan pengadilan yangmemperoleh kekuatan hukum tetap ;Ayat (4): Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalama
79 — 40
Pasal 823 Reglement op deRechtsvoodering (Rv);Halaman 78 dari 94 putusan Nomor 502/Padt.G/2020/PA/Pyb Bahwa Pengadilan dalam hal ini telah meletakkan sita harta bersamaterhadap objekobjek harta sebagaimana dalama berita acara penyitaantanggal 29 April 2021 oleh Panitera Pengadilan Agama Panyabungan; Bahwa dari catatan dan kelengkapan berkas pelaksanaan penyitaandimaksud, telah ternyata berita acara dan risalah (ringkasan) penyitaan telahdilaporkan kepada pihak kelurahan untuk diumumkan.
Pembanding/Tergugat IV : DHEA AYU P Diwakili Oleh : DARWIS MANURUNG, SH.M.HUM
Pembanding/Tergugat VI : FARIDA BAREK Diwakili Oleh : DARWIS MANURUNG, SH.M.HUM
Pembanding/Tergugat VII : NURHAYATI Diwakili Oleh : DARWIS MANURUNG, SH.M.HUM
Pembanding/Tergugat VIII : ERNAWATI U Diwakili Oleh : DARWIS MANURUNG, SH.M.HUM
Pembanding/Tergugat X : J.H. MANURUNG Diwakili Oleh : DARWIS MANURUNG, SH.M.HUM
Pembanding/Tergugat XI : DOMI L KADU Diwakili Oleh : DARWIS MANURUNG, SH.M.HUM
Pembanding/Tergugat XIII : DONI Diwakili Oleh : DARWIS MANURUNG, SH.M.HUM
Pembanding/Tergugat XIV : F MINO Diwakili Oleh : DARWIS MANURUNG, SH.M.HUM
Pembanding/Tergugat XV : YORIS Diwakili Oleh : DARWIS MANURUNG, SH.M.HUM
Pembanding/Tergugat XVI : BARNADUS ARAM Diwakili Oleh : DARWIS MANURUNG, SH.M.HUM
Pembanding/Tergugat XVII : MARTINUS BALE Diwakili Oleh : DARWIS MANURUNG, SH.M.HUM
Pembanding/Tergugat XVIII : ARNOL Diwakili Oleh
91 — 29
diantara syarat formal gugatan tersebut yaitu para pihak dalam gugatantersebut baik pihak Penggugat maupun Tergugat haruslah lengkap, dalamperkara ini seharusnya semua orang yang menguasai/menempati tanahsengketa haruslah ditarik sebagai pihak, karena orangorang yang menempatiatau menguasai tanah sengketa yang tidak digugat oleh Penggugat tersebutmempunyai kepentingan untuk membuktikan pula kepemilikannya di dalampersidangan, selain daripada itu apabila ada pihak yang tidak ditarik sebagaiTergugat dalama
79 — 16
Membantu memecahkan masalah Gapoktan/Poktan dalama mengembangkanusaha agribisnis; g. Memfasilitast penumbuhan dan pengembangan kelembagaan Gapoktan/Poktan dan unit usaha otonom; h. Memfasilitast Gapoktan/Poktan dalam penyusun laporan bulanan dantahunan; i. Membuat laporan potensi desa, laporan data dasar, laporan bulanan danlaporan tahunan; j. Melakukan pengendalian pelaksanaan PUAP di tingkat desa lingkupkecamatan; Bahwaruang lingkup kegiatan Penyuluh Pendamping PUAP, yaitu: a.
253 — 564
ialah kerugian materiil dan immateriil yang tidak ternilai harganya;38.Bahwa adapun kerugian maiteriil yang dialami oleh Tergugat Il dalam39.Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi adalah merupakan biayabiaya yangdikeluarkan dalam mengikuti proses pemeriksaan di Polda Banten dangugatan a quo yang diajukan oleh Para tergugat dalam rekonvensi, yangmana keseluruhan biaya tersebut senilai Rp.300.000.000, (tiga ratus jutarupiah) yang dipergunakan untuk membayar jasa konsultasi kepada advokaddan fee advokad dalama
252 — 182
halaman, Putusan Nomor 42/Pid.SusTPK/2016/PN.Plgsebsesar Rp.Rp 846.400.000, (delapan ratus empat puluh enam juta empat ratusribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atasunsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara telahterpenuhi dan terbukti;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 2 ayat (1) tersebut diatas telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah teroukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalama
198 — 49
Sebagaimana diatur dalama. Pasal 1 Permendagri Nomor 3 Tahun 1979 Tanah Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakaiasal konversi hak barat yang menurut yang menurutketentuan undangundang Nomor 5 Tahun 1960 berakhirmasa berlakunya selambatlambatnya pada tanggal 24September 1980 pada saat berakhirnya hak yangbersangkutan menjadi tanah yang dikuasai langsung olehNegara dan diselesaikan menurut ketentuanketentuandalam Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 danPeraturan ini.b.
68 — 35
tidak ada porsiuntuk meneliti;Yang memberi kelayakan untuk mendapatkan bantuan hanya proposalsaja ;Semua proposal yang masuk, saksi buatkan nota pertimbangansepanjang dana masih tersedia ;Ya, Sepanjang dananya masih ada proposal yang masuk dikabulkan ;Yang menentukan besarnya jumlah bantuan sesuai denganpertimbangan yang diusulkan karena ketersediaan dana ;Saksi tidak menjawab pertanyaan Siapa yang menentukan besarnyadana yang ada untuk dikurangi oleh Sekda, dan siapa yang menulisangka kelayakan dalama
60 — 55
Bahwa pembelian tanah oleh Penggugat tersebutmerupakan pembelian yang bersifat melawan hukum danatau. bertentangan dengan peraturan perundang undanganyang berlaku sebagaimana ditentukan dalama. Keputusan Gubernur KDT I RiauNo.Kpts.51/1/1985 tentang PenguasaanPerencanaan/Peruntukan Kawasan Wisata DalamKabupaten Daerah Tingkat II Kepulauan Riau ;b.
NASRUDDIN
Terdakwa:
HIDAYAT HANAFI alias DAYAT bin HANAFI
168 — 92
Sel.namun masih dalama tahun 2015, saksi Melly Tanumihardja bertemulagi dengan Alvin Lim dan menyampaikan gimana ya kalau saya pakaialamat rumahmu dan dijawab Alvin Lim boleh tapi jangan pake yanganehaneh ya. Kemudian Alvin Lim memberikan alamat rumahnya diPerum PWS AF 23 No. 10 RT. 006/003, Kel. Kaduagung Kec.
111 — 66
Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mengabaikan buktibukti yang diajukan oleh Penggugat Intervensi (mahmud sapsuha) baik berupaBukti Tertulis P.1 sampai dengan Bukti P.14, yang mana Bukti P.1yangberkaitan dengan kepemilikan sah tanah objek sengketa oleh PenggugatIntervensi (mahmud sapsuha), Bukti P.2 Putusan Pengadilan Negeri AmbonNomor : 716/1982/Perd.G/PN.AB, tanggal 14 Mei 1983, Bukti P.3 SuratKeterangan Kesaksian tentang dusun Ketel karang dalama
NIAM FIRDAUS,SH
Terdakwa:
FAIZAL RIAWAN PAMUNGKAS
126 — 35
- Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari piudana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalama tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
- Laporan Pemeriksaan Bukti permulaan Nomor LPBP-04/WPJ.10/2018 tanggal 14 September 2018.
- Kertas Kerja Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Akte Notaris Wiwik Suhartini, SH., MH No. 08 tanggal 12 Desember 2012.
218 — 134
Diketahui adanya unsur kesengajaan dalam melakukan tugassebagai penerima Pendaftaran dalam syarat pembuatan SHT yangmana diatur dalama.
NURRAHMA ALIAH TAIBIEN, SH
Terdakwa:
TANTO als ABU DAWUD bin IRWAN PAMUJI .alm
196 — 137
No. 828/ Pid.Sus/2020/ PN JKT TIM.WAWAN @ ABU THORIQ (KAP);SANTO (KAP);SOLEH;LUTFI (KAP);BIDIN (Pemiliki rumah, Cirebon);BANG ADE (Centilan, Padang);Bahwa berdasarkan kesepakatan antara para inkwan yang terllibat dalama 8 oO fs @ Mperencanaan aksi amaliyah jihad dengan menggunakan bahan peledak bomtersebut jika aksi amaliyah jihad akan dilakukan pada sekitar tanggal 20 Oktober2019 pada saat sedang dilakukannya pesta demokrasi pelantikan presiden,adapun tempat aksi amaliyah jihad tersebut awalnya
105 — 64
milikPenggugat selalu antara Tergugat Ill dengan Penggugat ;Bahwa Tergugat Ill dengan tegas menolak dan mengeyampingkan dalildalil Para Penggugat dalam posita gugatan Para Penggugat halaman 7 s/d12 aquo karena tidak berdasar hukum sama sekali;PELELANGAN TERHADAP OBYEK SENGKETA TELAH DILAKUKANSEBAGAIMANA SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKUBahwa Tergugat , Il Ill menolak tegas keseluruhan dari dalildalil ParaPenggugat mengenai proses pelelangan yang mana terangkum dalamdalilnya halaman 13 hingga 34 dalama
NURAENI ACO, SH
Terdakwa:
BUDI ARMAN
622 — 662
Sel.namun masih dalama tahun 2015, saksi Melly Tanumihardja bertemulagi dengan Alvin Lim dan menyampaikan gimana ya kalau saya pakaialamat rumahmu dan dijawab Alvin Lim boleh tapi jangan pake yanganehaneh ya. Kemudian Alvin Lim memberikan alamat rumahnya diPerum PWS AF 23 No. 10 RT. 006/003, Kel. Kaduagung Kec.
79 — 36
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalamA.1.perkara aquoBAGIAN REKONPENSIBahwa, sesuai dengan hak yang diberikan Undangundang, TergugatI, IV, V dan Tergugat VI Konpensi, hendak mengajukan GugatanRekonpensi, dan selanjutnya akan menyebut diri sebagai ParaPenggugat Rekonpensi (Para Penggugat Rk.) dan PenggugatKonvesi akan disebut sebagai T ergugat Rekonpensi (T ergugat Rk.)
460 — 147
;Bahwa, dengan keterlibatan aktif sebagian dari ParaPenggugat dalam proses penilaian AMDAL Tergugat IlIntervensi I, maka hak hak dan kepentingankepentingannya sebagaimana dimaksud dalama) Pasal 28 huruf H ayat (1) UndangUndang Dasar1945 ; b) Pasal 9 ayat (3) UndangUndang Nomor 39 Tahun1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnyadisebut UU No. 39/1999) ; c) Pasal 17 UU No. 39/1999 :d) Pasal 30 UU No 39/1999 ;e) Pasal 35 UU No 39/1999 ;f) Pasal 26 ayat (1) UndangUndang Nomor 32 Tahun2009 Tentang Perlindungan