Ditemukan 9457 data
123 — 46
bersamasama adalah tindak pidana itu dilakukanoleh 2(dua) orang atau lebih dan sesuai yang dirumuskan dalam pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dapatberbentuk bersamasama dalam arti setiap peserta/pelaku ikut mewujudkan terjadinya tindak pidanaatau turut serta melakukan atau ada yang menyuruh dan ada yang disuruh melakukan (menyuruhlakukan) dengan demikian bersamasama dapat berbentuk turut serta melakukan dan dapat pulaberbentuk menyuruh lakukan.Bahwa dalam bentuk turut serta melakukan harus dipenuhi 2 (dua) sarat
100 — 66
PA.Swwsyarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturanperundangundangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasandalam menilainya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 RBg setiap orang yangbeperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atauwakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihakpihak yang beperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yangsesuai dengan ketentuan hukum yang ada;Menimbang, bahwa tentang keabsahan sarat
61 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tidak jarang ParaPenggugat disekap dalam sebuah ruangan sempit selama berharihari.Praktek kekerasan yang dibekingi oknum aparat keamanan tersebutmengakibatkan Para Penggugat mengalami penderitaan fisik dan psikis(traumatis) selama bekerja pada Tergugat;Bahwa selama berkerja pada Tergugat, Para Penggugat hanya diberikanmakanan yang terdiri dari nasi, tempe dan garam yang jauh dari sarat gizi.Demikian pula Para Penggugat tidur hanya beralaskan tikar dalam suaturuangan kecil berukuran 8 x 6 meter yang
487 — 1472
Saksi ABDUL KADIR:Bahwa saksi sebagai Wakil Sekretaris DPD Propinsi Kalimantan Timur;Bahwa saksi hadir pada Munas Partai Golkar di Ancol dan saksi mendapatundangan dari teman di Kalimantan Timur melalui teloon yang mengajak untukhadir pada Munas Partai Golkar di Ancol dengan sarat cukup menunjukan SKDPD Kalimantan Timur dan saksi sebagai wakil Sekretaris DPD KalimantanTimur;Bahwa setelah sampai di Hotel Mercure di Ancol, saksi mendaftar sebagaipeserta Munas kepada panitia dengan menunjukan SK DPD
Jakarta Timur, saksi hadir diMunas Partai Golkar di Bali dan saksi tidak hadir pada Partai Golkar di MunasAncol.Bahwa setahu saksi proses pelaksanaan munas partai Golkar di Bali denganKetua pelaksannya Nurdin Halid telah sesuai dengan Peraturan Internal PartaiGolkar;Bahwa saksi mendengar ada beberapa orang yang akan mencalonkan dirisebagai ketua umum Partai Golkar pada Munas Partai Golkar di Bali, akantetapi ternyata setelah masuk pada tahap pencalonan Ketua Umum PartaiGolkar ternyata yang memenuhi sarat
Terbanding/Terdakwa I : ABDUL ALAM HITIMALA
Terbanding/Terdakwa II : USMAN TUHUITU
172 — 80
dinyatakanterbukti bersalah dalam dakwaan primer Pasal 2 UndangUndang Tipikor,sebab fakta hukum Terdakwa telah melawan hukum dalam artimenyalahgunakan wewenangnya (species) dalam Pasal 3 UndangUndang Tipikor, yang bukan melawan hukum secara umum (genus)sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 2 UndangUndang Tipikor;Bahwa terlepas dari bentuk dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umumdi depan persidangan, patutlah dicermati kebiasaankebiasaan yang tidakprofessional dari para penegak hukum yang sangat sarat
1.I NYOMAN SUTARA
2.I MADE WIRAWAN
Tergugat:
2.ANNA LUKMAN
3.SURJADI.,SH.,MKN.,MM.,MH
Turut Tergugat:
3.NI WAYAN TRINADI.,SH.,MKN
4.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BADUNG
385 — 310
Unsur ini bersifat kumulatif, yang artinya harus seluruhnyaterpenuhi baru suatu perbuatan dapat dikatakan suatu perbuatan melawanhukum;Bahwa jika berbicara tentang perjanjian sarat dengan ketentuan Pasal 1320dan Pasal 1338 KUHPerdata. Kesepakatan adalah merupakan unsur yangesensial dan penting terhadap lahirnya suatu perikatan atau perjanjian, tidakpernah akan lahir suatu perikatan atau perjanjian tanpa adanya suatukesepakatan.
76 — 22
dia ikutmelakukan perbuatan melawan hukum;e Bahwa Tupoksi dari jabatan seorang kuasa penggunaanggaran tentang menyalahgunakan kewenangan,kesempatan, bahwa menterjemahkan pasal itu tidakboleh dipisah, kewenangan itu lahir dari kKedudukandari seseorang, garis kewenangan diatur dalampandangan undangundang, inti perbuatan melawanhukum ada di dalam Pasal 3 UU Tipikor;e Bahwa kalau kewenangan disalahgunakan, unsurobjektif terpenuhi kemudian dibuktikan unsur Subjektif;e Bahwa kebenaran materil menjadi sarat
199 — 25
Membuat rekomendasi tentang kebenaran hasilpekerjaan proyek sebagai sarat pengajuanpembayaran prestasi kerja ;. Membuat berita acara hasil pemeriksan proyek ;.
Pembanding/Terbanding/Penggugat : RATNAH S ALIAS RATNAH Diwakili Oleh : OTTO de RUITER, SH.
Terbanding/Pembanding/Tergugat : RUSTIANI MUIN, SH
Terbanding/Tergugat : AHIMSA SAID
148 — 95
Sehingga Pertimbangan Majelis HakimTingkat Pertama Tersebut sangat mengadaada yang tidak pernah teruraldan terungkap di pengadilan, bahkan Tergugatpun tidak pernah memilikibukti maupun keterangan saksisaksi bahwa proses jual beli yangdilakukan oleh Alm Hari Darmawan di Jakarta, akan tetapi berdasarkanRiwayat Peralihan tersebut semua dilakukan di Kota Makassar;Bahwa selain itu pertimbangan judex factie tersebut sarat kepentingantanpa melihat fakta sebab tidak ada sedikitpun keterangan saksi baik saksiPenggugat
104 — 25
;Bahwa Panitia/Gugus Tugas Pengadaan (GTP) Barang/Jasa Pada UnitLayanan Pengadaan (ULP) Kota Bontang telah menyusun spesifikasi KapalLatin SMKN 2 Bontang antara lain adalah sebagai berikut :Panjang Seluruh (LOA) : 18,50 meter;Lebar Max : 4,60 meter ;Tinggi Geladak (D) : 1,80 meter ;Sarat Air (T) : 1,20 meter ;Mesin Utama (M/E) : 150 HP;Mesin bantu (A/E) : 20Kva;Kecepatan : 89 Knots ;dan telah menyusun Harga Perkiraan sendiri (HPS) Kapal Latih SMKN 2Bontang dengan berpedoman pada Rencana Anggaran
;Bahwa Panitia/Gugus Tugas Pengadaan (GTP) Barang/Jasa Pada UnitLayanan Pengadaan (ULP) Kota Bontang telah menyusun spesifikasi KapalLatin SMKN 2 Bontang antara lain adalah sebagai berikut:Panjang Seluruh (LOA) : 18,50 meter;Lebar Max : 4,60 meter ;Tinggi Geladak (D) : 1,80 meter ;Sarat Air (T) : 1,20 meter ;Mesin Utama (M/E) : 150 HP;Mesin bantu (A/E) : 20Kva;6989 Knots ;dan telah menyusun Harga Perkiraan sendiri (HPS) Kapal Latih SMKN 27.
Sarat air (T) : 1.20 meter ;e. Mesin utama (M/E) : 150 HP ;f. Mesin bantu (A/E) : 20 Kva;g. Kecepatan : 8 9 Knots ;Bahwa kontraktor pemenang lelang (PT. Yudistra Borneo Mandiri) sudahmelaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Kontrak Kerja Nomor420/1295.c/DISIDK.03/VIII/2010 tanggal 14 September 2010 yang berikanoleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bontang, berdasarkan Berita AcaraPenyelesaian Pekerjaan Nomor 019/PT.YBMBTG/XII/2010 tanggal 27Desember 2010 yang dibuat oleh Direktris PT.
137 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
(Bukti P16);30.Fotokopi Ditolak Jabar,PERDA RTRW Depok diajukan ke Pusat (print outTempo.co tanggal 15 Oktober 2014, bukti inimembuktikan bahwa dari awalpembentukan perda RTRW ini memang sarat dengan masalah. (Bukti P17);31.Fotokopi Pengembang Segera Hengkang dari Depok.
1.I PUTU GEDE DARMA PUTRA,SH.
2.I MADE DHAMA, SH
Terdakwa:
HARTONO, SH.
773 — 602
Bali RichMandiri, tertanggal 21 Desember 2015, agar penegakan hukum tidakterkesan tebang pilin dan sarat akan kepentingan ;Halaman 95 dari 107 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Gin Bahwa Dr. Nyoman Alit Puspadma, S.H., M.Kn., ahli yang dihadirkanoleh Terdakwa menyatakan bahwa RUPS dapat dilaksanakaan dengan 3cara yaitu 1. RUPS di bawah tangan dapat digunakan olek Ketua Rapat; 2.RUPS dapat dilaksanakan di tempat tertentu dan hadir pula di sana Notarisdan 3.
1.I KETUT DENI ASTIKA, SH
2.Dewa Gede Ari Kusumajaya,SH.
Terdakwa:
TRI ENDANG ASTUTI Binti SOLEX SUTRISNO
209 — 170
Bali Rich Mandiri,tertanggal 21 Desember 2015, agar penegakan hukum tidak terkesantebang pilih dan sarat akan kepentingan; Bahwa terhadap Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistikberdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 3741/DTF/2017 tanggal 24 Oktober 2017 dengan kesimpulanbahwa tandatangan pada 3 (tiga) akta diatas adalah Non Identik ataumerupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan HARTATIpembanding (KT), setelah dibaca Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik
97 — 87
Putusan Nomor: 218/G/2016/PTUN.JKTB.Penggugat sarat akan adanya sengketa milik yang harusdiselesaikan melalui ranah peradilan umum (Pengadilan Negeri),sehingga sudah teruji dan terbukti bahwa satusatunya penentuuntuk menguji kKeabsahan objek sengketa a quo adalah substansihak kepemilikan atas tanah objek sengketa yang merupakankewenangan peradilan umum untuk terlebih dahulumenyelesaikan persoalan hukumnya.Berdasarkan hal tersebut, Tergugat Il Intervensi mohon kepada YangMulia Majelis Hakim untuk
142 — 48
ADNAN T. danNURSIAH pada saat Terdakwa menjadi Tersangka di Polda Riau dankemudian Gambar Ukur tersebut disita oleh penyidik dari Terdakwa; Bahwa pembuatan sertifikat waktunya dibutuhkan selama 58 (lima puluhdelapan) hari jika sarat telah lengkap dan tidak ada sanggahan; Bahwa petugas ukur pada saat akan membuat gambar ukur sebelumnyasudah melakukan pencarian Peta manual akan tetapi tidak ketemu;Terdakwa JENNIFER ENSI, SH. Binti H.M.AMIN (Alm.).
1.Hj. MASNIARI TAMBUNAN
2.KARISA PUTRI TAMBUNAN
3.ANITA IRMA TAMBUNAN, S.Si
4.H. RUDI AKMAL TAMBUNAN, ST.MAP
5.Dr. ASRI LUDIN TAMBUNAN, SpPD
6.Ir. Hj. ANITA LUBIS
7.H. SYAHRIAL TAMBUNAN
8.H. ASHARI TAMBUNAN
9.Dr. Hj. TAPISARI TAMBUNAN, SpPK
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU
Intervensi:
1.Hendri Saputra
2.Ridho Reza Vahlevy Siregar
3.Joe April Fernando
666 — 257
karena itu masih terjadi konflik kepentingan hukum kepemilikantanah antara Para Penggugat dengan Para Pemegang Hak yang kepemilikannyaberdasarkan Sertipikat Hak Milik objek perkara tersebut.Fakta hukum ini membuktikan jika perkara ini masuk ke dalam kualifikasisengketa perdata yang harus dibuktikan terlebih dahulu di Pengadilan Negeridengan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tentang siapayang berhak atas kepemilikan tanah objek perkara antara Para Penggugat denganPemegang Hak.Tentang sarat
279 — 172 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru sama sekali tidak memberikanpertimbangan hukum terhadap pokok perkara a quo, akan tetapihanya mengambil alin seluruh pertimbangan dan putusan pengadilantingkat pertama dengan membenarkan pertimbangan dan penerapanhukum yang sarat muatan kekhilafan hakim dankekeliruan yang nyata pada tingkat pertama tersebut, sangat tegasdilarang oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor = 9K/Sip/1972 tanggal 19 Agustus 1972.
226 — 103
atau tahun 2014, pemegang SIM TN sudah wajibHalaman 71 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Padt.G/2017/PN TARmengajukan permohonan hak atas objek dalam SIM TN namun hal itu tidakdilakukan sampai dengan sekarang, dan ternyata didalam uraian SIM TN yangdiajukan dalam persidangan, tidak memiliki limit waktu berlaku, sehinggamembuat keadaan makin tambah tidak teratur, oleh karena itu menurutpenilaian Hakim Anggota dan Hakim Anggota II bahwa SIM TN dimaksudharus ditelusuri keberadaannya karena sarat
Terbanding/Penggugat : HUSEIN LEWA
Turut Terbanding/Tergugat II : PT. BANK MANDIRI Tbk SURABAYA
Turut Terbanding/Tergugat III : PT. PEMUDA PRIMA USAHA
98 — 37
;Bahwa perilaku PENGGUGAT yang suka melakukan halhal yang tidakterpuji dan cenderung melakukan halhal yang tidak pantas dan tidak patutdilakukan oleh orang yang masih bermoral, bersamasama dengan kronikroni dan oknumoknum aparat menggunakan Lembaga Peradilan sebagaialat untuk merampas hakhak keperdataan TERGUGAT ~~ walapunperbuatannya itu jelasjelas sarat dengan tindak pidana dan beresiko untukmendapat hukuman badan sebagaimana yang terjadi selama ini dan yangsedang dalam proses PENYIDIKAN di Polrestabes
43 — 19
Mohon diketahui kondite Hendrojono sangatjelek dan pembohong ;Mohon sidang ini di batalkan karena sarat penipuanpenipuan danmemutar balik fakta yang sebenarnya ;Jawaban dari ucapan Nanang hal 3 tentang saya, Dewi Damayanti :1.