Ditemukan 10841 data
75 — 45
Hakim tingkatpertama, baik pada pertimbangan hukumnya maupun pada bagian amarputusannya, karena tidak benar dan tidak tepat dalam menerapkan hukum,dan tidak sesuai dengan faktafakta hukum yang terungkap dan terbuktiberdasarkan atas buktibukti yang diajukan di depan persidangan perkaratersebut; Bahwa menurut Pembanding pendapat Yudex Factie Pengadilan tingkatpertama sebagaimana tertuang dalam putusan aquo sangatlahbertentangan dengan ketentuan syarat melekatnya Ne Bis In Idem yakniketentuan Pasal 1917
58 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kelurahan Kota Bangun Ulu, Kecamatan Kota Bangun,Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur;Menghukum kepada Tergugat II dan Ill dalam perkara ini, untukmembayar secara tanggung renteng semua biaya yang timbul dalamperkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugatmengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Exception res judicata atau nebis in idem;Bahwa berdasarkan landasan hukum yang mengatur ketentuan tentangnebis in idem yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 1917
53 — 18
Penggugat seluruhnyaDALAM REKONPENS1Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;Bahwa dengan demikian jelas dan terang secara hukum PutusanNo. 97/PdtG/2013/PN.Mdn,telah memperoleh kekuatan hukum21yang tetap, sehingga pada putusan tersebut melekat asas Ne BisIn Idem, sehingga dan oleh karenanya terhadap dalil gugatan danobyek gugatan yang sama serta diajukan oleh pihak yang sama(Penggugat dan Tergugat yang sama), tidak dapat diajukankembali di persidangan;Bahwa untuk lebih jelas lagi, Pasal 1917
Boyamin
Termohon:
1.KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH
2.Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Profinsi Jawa Tengah
121 — 50
kepadaPertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada Putusan PeninjauanKembali Nomor : 4 PK/Pid/2000, tertanggal 26 November 2001, yangmenyatakan bahwa :"... secara a contrario in terminis yakni istilah penyidik dan penuntut Umumditempatkan pada posisi mendahului istilah pihak ketigayangberkepentingan,seyogyanyaberarti adalah setiap orang kecualiHal 2 dari 46 Putusan Praperadilan No 10/Pid.Prap/2018/PN Smg.penyidikan dan Penuntut Umum dan atau orang yang memperoleh hakdarinya/Rechtverkrijgende (bandingkan pasal 1917
109 — 7
Bahwa Sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHPerdata), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untukmengabulkan), kemudian putusan tersebut memperolehkekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat nebis inidem. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama,tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya;ll. DALAM POKOK PERKARA :1.
100 — 34
MajelisHakim Pengadiian Negeri Jakarta Barat dalam putusannya No.280/Pdt.G/2006/PN.JKT.BRT menolak gugatan PENGGUGAT; Bahwa, Subyek gugatan dalam perkara yang saat ini sedang diperiksajuga sama dengan Subyek gugatan dalam perkara No, 280/PdiG/20Q6/PN.JKT.BRT yaitu Penggugat (FRA) dan Tergugat (PET) demikian hal nyaPengadilan yang memeriksa juga Pengadilan yang sama yaitu PengadiianNegeri Jakarta Barat ; Bahwa, sesuai dengan asas yang berlaku dalam hukum acara perdatasebagaimana diatur dalam pasal 1917
melawan
. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG KEDIRi
317 — 154
memindah tangankan (balik nama)terhadap obyek sengketa sebelum gugatan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap,dipertimbangkan oleh Majelis hakim sebagai berikut :e bahwa satu hal yang perlu diperhatikan adalah sesuai dengan ketentuanperundanganundangan dan yurisprudensi Mahkamah Agung, sifat kekuatanpembuktian dari suatu putusan Pengadilan, adalah bahwa suatu putusan Pengadilankecuali mengenai status seseorang, hanyalah mengikat para pihak yang berperkaradan tidak mengikat pihak ketiga (Pasal 1917
115 — 43
Exploitatieselaku Penggugat berlawanan dengan Ranggaleh suku Balaimansiang,dikenal sebagai Perkara Perdata No. 53/1929, menurut Penggugat bidangtanah yang terletak di Dadok Tunggul Hitam Kenagarian Koto Tangah yangtelah dijadikan sawahsawah dan kebunkebun kelapa oleh TergugatRanggaleh adalah milik Penggugat Eigendom No. 30/1917 Surat Ukur No.1794 dari Verponding yang terletak di Kurao.
47 — 13
Wasiman sebagaipemenang lelang, serta pengajuan gugatan oleh Penggugat dilakukan sebelum Sdr.Wasiman dinyatakan sebagai pemenang lelang ;4 Terhadap eksepsi Gugatan Penggugat Erorr In PersonaTurut Tergugat I dijadikan pihak (Turut Tergugat) agar tunduk dan patuh terhadap isiputusan hakim pada Pengadilan sebagaimana asas hukum yang berlaku dalam doktrinhukum acara perdata res ajudicati sebagaimana dimuat di Pasal 1917 KUHPerdata,serta demi lengkapnya gugatan Penggugat sesuai dengan kebiasaan pada praktekberacara
WANCINO
Tergugat:
BUPATI KATINGAN
Intervensi:
EMAN
277 — 134
Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Cina (Bepalingen voorGeheel Indonesie Betreffende het Burgerlijken Handelsrecht van deChinezean, Staatsblad 1917:129 jo. Staatsblad 1939:288sebagaimana diubah terakhir dengan Staatsblad 1946:136);. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Indonesia (Reglement ophet Holden van de Registers van den Burgerlijken Stand voor EenigleGroepen v.d nit tot de Onderhoringer van een zefbestuur, behoorendeInd.
PT . KII ( Kasih Industri Indonesia )
Tergugat:
PT. HUMPUSS PATRAGAS
112 — 67
DALAM REKONVENSIMenyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat DalamRekonvensi/ Tergugat II Dalam Konvensi dan dari Penggugat IIDalam Rekonvensi/ Tergugat III Dalam Konvensi tidak dapatditerima (Niet Ontvankelijk Verklaard);Menghukum Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat II DalamKonvensi dan Penggugat II Dalam Rekonvensi/ Tergugat IIIDalam Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam perkararekonvensi ini sampai saat ini berjumlah NIHIL;Sesuai ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata dinyatakan:Kekuatan suatu
727 — 538
yang diajukan oleh Penggugat, telah ada putusanMahkamah Agung RI Nomor 63 P/HUM/2014 Tanggal 11 Desember 2014atas Permohonan Judicial Review terhadap Qanun Aceh Nomor 19 Tahun2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 20132033 yangdiajukan oleh Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, dalam amarputusan Mahkamah Agung RI tersebut menolak permohonan keberatan hakuji materiil dari Pemohon : Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesiatersebut.Bahwa berdasarkan asas ne bis in idem, dalam Pasal 1917
42 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian prinsip hukum yang seperti ini secara jelas diaturdalam Pasal 1917 Kitab UndangUndang Hukum Perdata sebagaimanadisebutkan sebagai berikut:suatu putusan Hakim yang telah memperolehkekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yangbersangkutan, untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntutHal. 31 dari 48 hal. Put.
221 — 71
Selain itusesuai dengan pasal 1917 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperolehkekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yangbersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yangdituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan alasan yang sama; danharus diajukan pihak yang sama dan terhadap pihak pihak yang samadalam hubungan yang sama pula sehingga dengan demikian gugatanPara Penggugat salah alamat..
92 — 38
Kabupaten Seluma yang menyetujuiKeputusan DPRD Kabupaten Seluma Nomor 3 tahun 2013 adalahKurang Pihak karena gugatan penggugat tidak lengkap pihakpihakyang harus digugat masih ada (banyak) orangorang yang harusditarik sebagai tergugat, sehingga dengan demikian gugatan yangdiajukan Penggugat mengandung cacat formil kurang pihak, olehkarenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);Gugatan PenggugatNE BIS IN IDEM:Pasal 1917
No31/PDT/2018/PT BGL.Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1917 Kitab UndangUndangHukum Perdata (KUHPerdata) apabila putusan yang dijatuhkan bersifatpositif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebutmemperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat Nebis InIdem, oleh karena itu terhadap kasus dan pihak yang sama tidak bolehdiajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku "Hukum Acara Perdata M.Yahya Harahap, SH hal.42); Selanjutnya Surat Edaran Mahkamah AgungNo.3 tahun 2002 tentang
64 — 24
- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
- Menetapkan harta benda tersebut di bawah ini adalah sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, yaitu: 2.1. 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih tahun 2018 dengan Nomor Polisi KB 1917 CI, atas nama MAYSARA (Tergugat rekonvensi), 2.2. 1 (satu) unit motor Vario tahun 2013 dengan Nomor Polisi KB 4214 YP, 2.3. 1 (satu) unit
DALAM REKONPENSI:
39 — 16
Untuk dapatmenggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harusberdasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak sama danterhadap pihakpihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.Berdasarkan Pasal 1917 KUHPdt suatu gugatan dapat dinyatakan Ne Bis in Idem apabilamemenuhi syaratsyarat sebagai berikut: 1 Gugatan yang diajukan memiliki tuntutan yang sama dengan gugatan yangsebelumnya, 22 Tuntutan yang diajukan harus didasarkan pada alasan yang sama dengan tuntutandalam
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Ina Perdana Tbk. Cabang Semarang
Terbanding/Tergugat II : Sri Rejeki Budi Martono
Terbanding/Tergugat III : KPKNL Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Terbanding/Tergugat IV : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang
50 — 26
Bahwa gugatan Penggugat pernah diperiksa, dan diputus diPengadilan Negeri Ungaran dan telah memperoleh kekuatanhukum tetap/Final/inkracht van gewijsde, dalam hal ini Penggugattidak melakukan upaya hukum banding dalam perkara No.131/Pdt.G/2018/PN.Unr, artinya gugatan Penggugat Ne Bis InIdem, sesuai dengan Pasal 1917 KUHPerdata, jika putusanmemperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka dalam putusanmelekat Ne Bis In Idem, oleh karena itu, terhadap kasus dan pihakyang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua
200 — 32
/1917 tanggal 2 Pebruari2017,butir (2) : agar pimpinan/direktur dan management pt. Internationalalliance food indonesia dapat berpedoman pada surat edaranmenteri tenga kerja Rl NO.SE.05/M/BW/1978 tentang upahpekerja yang dirumahkan bukan kearah pemutusan hubungankerja berdasarkan musyawarah dan mufakat sehingga tidakterjadinya Pemutusan hubungan kerja9.
Terbanding/Penggugat : AL SITI FATIMAH
Terbanding/Turut Tergugat I : MIFTACHUL DJAUHARI
Terbanding/Turut Tergugat II : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTRIAN KEUANGAN RI Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR WILAYAH X DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA SURABAYA Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MALANG
Terbanding/Turut Tergugat III : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA KEMENTRIAN NEGARA AGRARIA DAN TATA RUANG RI BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR
89 — 52
Bahwa secara fakta hukum Putusan Pengadilan Negeri No.68/Pdt.G/2017/PN.Mlg. tanggal 26 September 2017, sebagaimana Pasal 1917 KUHPerdata terbukti memenuhi unsur Ne Bis In Idem secara kumulatif melekat padaGugatan PENGGUGAT yang teregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri KepanjenNo.126/Pdt.G/2019/PN.Kpn. tanggal 29 Juli 2019, oleh karena dalil GugatanPENGGUGAT yang dipermasalahkan dalam dalam Gugatan a quo, sudah pernahdiperkarakan dan terhadap perkara tersebut telah ada putusan yang berkekuatanhukum