Ditemukan 2853 data
89 — 14
Hal ini sejalan dengan Putusan MARINomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 dan Putusan MARI Nomor112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, yang menyatakan bahwa surat buktifotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, tidakdapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan;Halaman 83 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Mrb.Menimbang, bahwa dalam perkara in casu, Majelis Hakim akanmempertimbangkan dulu darimana Fachrurrahim
INDUK KOPERASI POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Tergugat:
1.Ir.MAHPUD JABIR
2.MAURITS PANJAITAN
3.S.SOEDIBYO ADHI NUGROHO
4.JAMES MAAHENGKE
5.H.SOAM SAPUTRA
6.DAYAT KURNIA
7.H.GUNAWAN
8.H.SALAM
9.GUGUN GUNAWAN
10.SURIANATA SUHADA
11.BARHUM
12.H.UJANG BIN SANUSI
13.IVAN SAHAT H PANJAITAN
14.IYOS.S
15.UKAR SUKARA
16.AMIR BIN JAFAR
17.ROHIM
18.AGUS BIN AJAM
19.PENDI
71 — 27
perkara a quo ;Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat dalam Jawabannya hanyamendalilkan tanah tersebut milik Para Tergugat akan tetapi tidak dapat membuktikankepemilikan Para Tergugat tersebut di atas ;Menimbang, bahwa berkaitan dengan pemindahan hak yang dilakukan olehPenggugat terhadap sebagian tanah seluas 22 Ha tersebut, Majelis Hakim berpendapatperalinan tersebut adalah sah berdasarkan izin Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional kepada beberapa orang dengan Hak Guna Bangunan Nomor112
49 — 21
Pos Indonesia (persero) adalah :Peraturan Dinas (PD) V yang dikeluarkan pada tanggal 5 November 1988 Nomor112/DIRUTPOS/1988 yang mengatur tentang pengurusan perbendaharaan yangdidalamnya ada pertanggungan kas, lalu lintas uang, pengeluaran anggaran,benda pos, benda giro, benda materai, benda berharga, pihak ketiga lainnya,depot BPM, dan agen pos, peraturan pos.Keputusan Direksi (KD) 17 nomor KD.17/DIRUT/0312 tanggal 1 Maret 2012yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Area dan Pelaksana Teknis
Terbanding/Tergugat I : Pokja Pemilihan LI Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh
Terbanding/Tergugat II : Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Aceh
Terbanding/Tergugat III : Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Aceh
Terbanding/Tergugat IV : Pengguna Anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Aceh
Terbanding/Tergugat V : Inspektorat Aceh sebagai APIP pada Tender Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Sumber Dana APBD
Terbanding/Tergugat VI : Gubernur Aceh
Terbanding/Turut Tergugat : PT Putra Ananda
128 — 101
pemilihandan mengabaikan fakta laporan penggugat didalam surat sanggahbanding menyapaikan bahwa laporan keungan perusahaan yangditetapbkan sebagai pemenang justru diragukan kebenaran nya makasecara jelas dan nyata bahwa Tindakan Tergugat II adalah tindakan yangmemenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum didalam PengadaanBarang/Jasa Pemerintah yang sangat merugikan Pihak Penggugat ;Bahwa Tergugat III memiliki tugas dan kewenangan sesuai denganketentuan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor112
400 — 390
Sesuai Surat Pelepasan Hak danPembayaran Ganti rugi nomor 85/161/160a/7 tanggal 29Maret 2000;Foto copy daftar nama warga kelurahan Kebon kosong yangbelum dibayar;Foto copy Surat pernyataan Ahli Waris, tanggal 28 Mei 2015,menyatakan sebagai Ahli waris dari Almarhum Nasroh AMdari isteri pertama dan isteri kedua;Foto copy Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI nomor112/1.175.2/99, yang dibuat dan ditanda tangani KepalaKelurahan Kebon Kosong.
PURWOTO
Tergugat:
1.PANITIA PEMILIHAN PENGHULU KEPENGHULUAN BAKTI MAKMUR
2.BUPATI ROKAN HILIR
64 — 26
Melanggar Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa juncto Pasal 21Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 tahun 2015tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian PenghuluJuncto Pasal 21 ayat (1) dan (8) Peraturan Bupati Rokan HilirNomor 9 tahun 2017 tentang Pedoman Teknis PelaksanaanPemilihan Penghulu Serentak;Bahwa Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa berbunyi:(1) Pemilin yang menggunakan
1.TULUS SIANTURI
2.OKTO SAMUEL SILAEN, SH.
3.HEPPY KRISTINA SIBARANI, SH
4.ALVIN ZIAWA,SH
5.RACHMAT HIDAYAD,SH
6.SAI SINTONG PURBA, SH
Terdakwa:
ILHAM Alias IAM
89 — 19
., masingmasing merupakan Advokat/Pengacara dari KongresAdvokat Indonesia Sumatera Utara (KAlSumut) yang beralamat di JalanAlfalah Nomor 19 A Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22April 2019;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca :Halaman 1 dari 97 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Tbt Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor112/Pid.B/2019/PN Tbt tanggal 16 April 2019 tentang penunjukan MajelisHakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2019/PN Tbt tanggal 16April 2019
504 — 625
YK.1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112Tahun 2014 tentang Pemilihnan Kepala Desa;2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112 Tahun 2014 tentang Pemilinan Kepala Desa.Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2015 tentangTata Cara Pemilihnan dan Pemberhentian Kepala Desasebagaimana telah diubah 2 kali sebagai berikut:1) Peraturan Daerah
111 — 45
senyatanya hanya 20buah, panic pemanas segi empat besar 6 buah, senyatanya hanya 3buah, panic pemanas bunder besar 4 buah, senyatanya hanya 2buah, tempat nasi stenles 4 buah, tidak ditemukan, toples kerupukbesar 2 buah, termos nasi besar 2 buah, senyatanya hanya 1 buah;Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat melaluikuasanya telah mengajukan bukti surat berupa :1.Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram, Nomor112
1.TULUS SIANTURI
2.OKTO SAMUEL SILAEN, SH.
3.HEPPY KRISTINA SIBARANI, SH
4.ALVIN ZIAWA,SH
5.RACHMAT HIDAYAD,SH
6.SAI SINTONG PURBA, SH
Terdakwa:
SYAHRUL AMRI SIRAIT alias SYAHRUL
87 — 14
Februari 2019 dengan durasi00:00:16 yang diberi nama VIDEO TSK ARIF DARMADI;28. 1 (Satu) rekaman video pada tanggal 27 Februari 2019 dengan durasi00:00:11 yang diberi nama VIDEO TSK FAUZI SARAGIH;29. 1 (Satu) rekaman video pada tanggal 27 Februari 2019 dengan durasi00:00:19 yang diberi nama VIDEO TSK HABIBIE MEMBUBARKAN ACARA;30. 1 (Satu) rekaman video pada tanggal 27 Februari 2019 dengan durasi00:04:36 yang diberi nama VIDEO SAMBUTAN WALIKOTA;yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor112
1.I KETUT DENI ASTIKA, SH
2.Dewa Gede Ari Kusumajaya,SH.
Terdakwa:
TRI ENDANG ASTUTI Binti SOLEX SUTRISNO
208 — 170
menerangkan istri Hendro tidak datang pada saatpenandatanganan itu; Bahwa tanda tangan yang tertera pada Warkah Akta No. 88 dan WarkahNo.89 bukan tandatangan saksi; Bahwa nama yang tertera pada Warkah Akta Nomor 90 benarmerupakan nama saksi; Bahwa tanda tangan yang tertera pada Warkah Akta No. 90 bukantandatangan saksi; Bahwa tanda tangan yang tertera pada Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa dan tanda tangan yang tertera pada SuratJual Beli Saham pada Warkah Akta Nomor 103 dan Warkah Akta Nomor112
Terbanding/Terdakwa : Rochmadi Saptogiri
123 — 88
Akta Permintaan Banding Nomor 5 /Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST yang dibuatoleh : BUKAERI, SH.MM, Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Penuntut Umum padatanggal 5 Maret 2018 telah mengajukan permintaan banding atas PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor112/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST., tanggal 5 Maret 2018 dan permintaan bandingtersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan Akta Pemberitahuan
287 — 164
Akta Permintaan Banding Nomor 5 /Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST yang dibuatoleh : BUKAERI, SH.MM, Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Penuntut Umum padatanggal 5 Maret 2018 telah mengajukan permintaan banding atas PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor112/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST., tanggal 5 Maret 2018 dan permintaan bandingtersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan Akta PemberitahuanPermintaan
ABDUL DARIP
Tergugat:
Bupati Bekasi
211 — 369
Pasal 5ayat (2) huruf f dan huruf h Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112 Tahun 2014 tentang Pemilihnan Kepala Desa, dengan demikianjelas hal yang tidak terbantahkan bahwa Kapabilitas selaku pihakdalam perkara a quo adalah Ketua Panitia Pemilihan Kepala DesaKabupaten, sehingga dalam perkara a quo telah terjadi ErrorSubyekto, apabila dilihat dari adanya pelimpahan kewenanganyang bersifat Delegatif yang telah menugaskan upaya penyelesainperselisihan hasil pemilihan kepala desa kepada Panitia PemilihanTingkat
ARI ISWAHYUNI
Terdakwa:
H. ACHMAD HADI bin MINHAB alm
75 — 14
puluh enam) bendel daftar tebu ditimbang/digiling dan PerhitunganBagi Hasil Efektif (PBHE) yang dikeluarkan oleh PG Jombang Baru sertakwitansi (SHU) yang dikeluarkan oleh APTR Fajar Abadi;. 1 (Satu) bendel turunan Akta Asosiasi petani tebu rakyat Fajar Abadi Nomor14, tanggal 22 Maret 2012;6 (enam) surat perintah penyerahan barang (SPPB)/DO tetes periode 1sampai dengan 6;Terhadap barang bukti tersebut di atas telah mendapatkan PersetujuanPenyitaan dari Pengadilan Negeri Jombang berdasarkan Penetapan Nomor112
CECE HERMAWAN
Tergugat:
Bupati Kabupaten Karawang
204 — 103
dengan asll) ;Surat kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desatentang Perubahan Jadwal Pelantikan Kepala Desa Tahun2018 (Sesuai dengan asi) ;Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 Tahun 2018 tentangTata cara Pemilihnan Kepala Desa Di kabupaten Karawang(Sesuai dengan asli) ;Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 Tahun 2018 tentangTata Cara Pemilihan Kepala Desa Di kabupaten Karawang(Sesual dengan asli) ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dala Negeri Nomor112
72 — 39
Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, Majelis berpendapat bahwa bukti P.21dinyatakan dikesampingkan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.22, merupakan Surat Rincik atauSimana tanae luas 0.2 are, objek sengketa point V1;Menimbang, bahwa bukti P.22 berbentuk fotokopi tanpa asli (tidak terpenuhisyarat materil), sebagaimana kaidah hukum yang menyatakan surat bukti fotokopiyang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan
130 — 133 — Berkekuatan Hukum Tetap
Suka Nampa Nomor112, RT/Rw 002/019, Cigugur Tengan, Cimahi Selatan;SUNARSIH, bertempat tinggal di Kp. Sayuran, Rt/Rw001/007, Cijerah, Bandung Kulon;NANI SUMARTINI, bertempat tinggal di Kp. Tangkil, Rt/Rw004/007, Cigugur Tengah, Cimahi Tengah;LINDA MELIANA S., bertempat tinggal di Maleber Impres,Gg. Bahagia II, Rt/Rw 006/004, Maleber, Andir;SRI WIDARTI, bertempat tinggal di Blok Citopeng, Rt/Rw001/022, Melong, Cimahi Selatan;DINA DAMAYANTI, bertempat tinggal di Kp.
152 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
Fransiskus Dhetan, beserta lampirannyaNomor 111/SPPD/PKPRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Drs.Satriadi, M.Si 838 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Gabriel Suni, Amd Nomor112/SPT/PKPRNTT/VI/2013 tanggal 08 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs.Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat PerintahPerjalanan Dinas a.n Gabriel Suni, Amd, beserta lampirannya Nomor112/SPPD/PKPRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Drs.Satriadi, M.Si. Hal. 172 dari 224 hal Put.
127 — 435
tahun 2006 s/d 2008 sebagaimana tersebut di atas,untuk dilaksanakan oleh perusahaanperusahaan yangdiajukan oleh CEP RUHYAT bertentangan dengan prinsippengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur di dalamUU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara danprinsip pengadaan barang dan jasa pemerintahsebagaimana diatur dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Jo Nomor 41 Tahun 1981 tentang PelayananKesejahteraan Sosial Jo Keputusan Menteri Sosial Nomor112