Ditemukan 7983 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sebagaimana sebagimana sebegaimana sebagaaimana sebagaimanaa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Perbankan
Putus : 02-10-2017 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 171 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 2 Oktober 2017 — DONI ANSARI
314 — 239 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 8 Tahun 1981(KUHAP);Menimbang, bahwa terhadap alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umumtersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapatdengan Judex Facti dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalahmelakukan tindak pidana sebagiamana dakwaan.
Pengadilan DILMIL I 02 MEDAN Pidana Militer
Register : 14-10-2021 — Putus : 20-12-2021 — Upload : 18-01-2022
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 89-K/PM.I-02/AD/X/2021
Tanggal 20 Desember 2021 — Abdullah, Sersan Satu NRP 637058,
336 — 174
  • Putusan Nomor 89K/PM.102/AD/X/2021Golongan dari Terdakwa kepada siapapun sehingga tidakada fakta hukum Terdakwa menerima pembayaran,menerima dan memperoleh uang pembayaran ataumenerima uang ataupun janjijanji atau kesepakatanpemyaran dengan pembeli berkaitan dengan penjualanNarkotika tersebut.Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur*"menjual sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militertidak terpenuhi.Selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri, unsur"menerima sebagiamana diuraikan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-11-2015 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 10 Nopember 2015 — Drs. ADI SUCIPTO, M.Ag
104 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Maka muncullahLaporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negaraatas Dugaan Penyimpangan Penggunaan / Penyaluran Dana BANTUANSosial (alat bukti 3);Sebagiamana keterangan saksi Ahli Drs. RUDY M.O. SITORUS,M.Siselaku auditor dari BPKB yang diminta Penyidik dipersidangan, mengatakanbahwa Metode perhitungan kerugian Negara dilakukan dengan caramenghitung selisih antara jumlah belanja bantuan sosial yang diterima olehHal. 114 dari 136 hal. Put.
Pengadilan PN PALU Perdata
Register : 08-03-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PN PALU Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Pal
Tanggal 19 Nopember 2019 — Penggugat:
1.PT Bumi Nyiur Swalayan
2.PT. Varia Kencana
3.PT. Aditya Persada Mandiri
4.Jusuf Hosea
5.Agus Angriawan
6.Donny Salim
7.Iwan Teddy
8.Sudono Angkawijaya
9.Akas Ang
Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia Cq Presiden Republik Indonesia
2.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
3.Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia
4.Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah
5.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur Sulawesi Tengah
Turut Tergugat:
Menteri Keuangan Republik Indonesia
262 — 595
  • Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 39 tahun 2008 tentangKementerian Negara dan Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negaratersebut, nama/nomenklatur yang seharusnya untuk tergugat Illadalah Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan KeamananRepublik Indonesia, demikian juga yang berlaku dalam suratsuratresmi dan papan nama kantor Tergugat III sebagiamana dimaksudoleh pendapat M.
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 21-11-2017 — Putus : 11-01-2018 — Upload : 20-06-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT BNA
Tanggal 11 Januari 2018 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum I : Lena Rosdiana Aji, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SITI MARYAMI, SE. M.Si. AK Diwakili Oleh : HASPAN YUSUF RITONGA SH
149 — 156
  • Majelis Hakim telah keliru dan tidak memberikan alasan pertimbanganyang cukup menyimpulkan Terdakwa Siti Maryami, SE.M.Si Ak secarabersamasama melakukan tindak pidana korupsi dengan Saksi Syahrial,SE, Saksi Ratziati dan Saksi Dheny Okta Priadi sebagiamana maksudpenyertaan menurut Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Bahwa pertimbangan Majelis Hakim halaman 121 s.d halaman 122menyebutkan :Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP adalah merupakan bentukpenyertaan yang dijumpai dalam KUHP yang terdiri dari
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-01-2013 — Putus : 21-11-2013 — Upload : 01-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 4/Pid.Sus.K/2013/PN Mdn
Tanggal 21 Nopember 2013 — - HADI PRANOTO,S.Pd
52 — 74
  • Pasal 18UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagiamana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HADI PRANOTO.
Pengadilan PN BUOL Pidana Umum
Register : 20-04-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PN BUOL Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul
Tanggal 6 Juli 2021 — Penuntut Umum:
Musrin Age, S.H.
Terdakwa:
Munawir alias Bung
149 — 119
  • Dengan adanyakewajiban menghormati hak asasi orang lain, termasuk hak untukhidup, maka seorang terdakwa mempunyai kewajiban berdasarkanhukum atau diharuskan oleh undangundang untuk memberikankehidupan, dengan berupaya untuk membantu mempertahankanhidupnya yang dalam keadaan sengsara, misalnya membawanyakerumah sakit jika dikaitkan dengan kejadian; Bahwa ruang lingkup maupun batasan unsur pasal KarenaLalainya menyebabkan orang mati sebagiamana diatur dalam pasal359 KUHPidana yakni sebagai berikut
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata
Register : 05-08-2020 — Putus : 08-09-2020 — Upload : 08-09-2020
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 64/PDT/2020/PT YYK
Tanggal 8 September 2020 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BPD DIY dahuluberbadan hukum PERUSAHAAN DAERAH PD BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BPD DIY Diwakili Oleh : RAMDLON NANING,SH.MS.MM.Dkk
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : YAYASAN KESEJAHTERAAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Diwakili Oleh : RAMDLON NANING,SH.MS.MM.Dkk
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : DEWAN KOMISARIS PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA dahulu DEWAN PENGAWAS BANK DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Diwakili Oleh : RAMDLON NANING,SH.MS.MM.Dkk
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat : GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Diwakili Oleh : DEWO ISNU BROTO I.S., SH., dkk.
Terbanding/Penggugat : SULCHA PRIHASTI, SE. MM
215 — 126
  • Sehingga berita acara Persidangan Pemeriksaan saksimerupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan pada Putusan perkaraAquo sebagiamana pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama padahalaman 106 Putusan perkara a quo disampaikan :Menimbang bahwaselanjutnyasegalasesuatu yang termuatdidalamberitaacarapersidangan perkara ini, demi mempersingkat isi putusan dianggaptelahtermuatdan menjadi bagian yang tak terpisahkan denganputusan ini.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 18-06-2020 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 06-11-2020
Putusan PN BENGKULU Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl
Tanggal 4 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
MARJEK RAVILO, SH
Terdakwa:
NEXKE YUSITA, SE, AK Binti TARMIN
234 — 169
  • September 2015 Rp.6.425.0006 22 Oktober 2015 Rp.22.050.0007 22 Oktober 2015 Rp.52.500.0008 22 Oktober 2015 Rp. 70.525.0009 24 Oktober 2015 Rp.22.500.00010 2 November 2015 Rp.39.400.00011 12 November 2015 Rp.44.560.20012 12 November 2015 Rp.8.568. 75013 16 November 2015 Rp.6.037.50014 15 Desember 2015 Rp.7.620.00015 31 Desember 2015 Rp. 750.000JUMLAH PENCAIRAN Rp.331.437.200DPPA Rp.340.277.000JUMLAH PENCAIRAN Rp.331.437.200SELISIH PENCAIRAN DENGANDPPA Rp.8.839.800 Bahwa perhitungan pencairan dana sebagiamana
    Bgl 15 31 Desember 2015 Rp. 750.000JUMLAH PENCAIRAN Rp.331.437.200DPPA Rp.340.277.000JUMLAH PENCAIRAN Rp.331.437.200SELISIH PENCAIRAN DENGANDPPA Rp.8.839.800 Bahwa perhitungan pencairan dana sebagiamana tersebut di atas,merupakan perhitungan pencairan dana yang telah dipotong pajak.Bahwa Terdakwa NEXKE YUSITA, SE, AK Binti TARMIN bersamasamadengan saksi Drs.
    September 2015 Rp.6.425.0006 22 Oktober 2015 Rp.22.050.0007 22 Oktober 2015 Rp.52.500.0008 22 Oktober 2015 Rp. 70.525.0009 24 Oktober 2015 Rp.22.500.00010 2 November 2015 Rp.39.400.00011 12 November 2015 Rp.44.560.20012 12 November 2015 Rp.8.568. 75013 16 November 2015 Rp.6.037.50014 15 Desember 2015 Rp.7.620.00015 31 Desember 2015 Rp.750.000JUMLAH PENCAIRAN Rp.331.437.200DPPA Rp.340.277.000JUMLAH PENCAIRAN Rp.331.437.200SELISIH PENCAIRAN DENGANDPPA Rp.8.839.800 Bahwa perhitungan pencairan dana sebagiamana
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-02-2016 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan PN PALU Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal
Tanggal 1 Juni 2016 — MUHAMAD HASBI,DKK
76 — 15
  • Terdakwa SUWITNO sebesar Rp. 60.000.000(enam puluh juta rupiah).Bahwa Perbuatan para Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancampidana sebagiamana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiyang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana joPasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-10-2013 — Putus : 21-11-2013 — Upload : 03-05-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 3/Pid.Sus.K/2013/PN. Mdn
Tanggal 21 Nopember 2013 — - TUMARIYO, Ama.Pd
49 — 19
  • Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagiamana diubahdengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UUNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;2.
Pengadilan PN INDRAMAYU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-05-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 506/Pid.B/2010/PN.Im
Tanggal 3 Mei 2011 — AGUNG RIJOTO
995 — 470
  • O1 tahun 1994, dan mekanismenya musyawarah /kesepakatan , sedangkan Perpres yang baru pedomannyaadalah 9 faktor yang mempengaruhi harga tanah, dan jugaada penilaian dari lembaga professional danIndependen bahwa dalam hal = pengadaan tanah untuk pembangunankepentingan umum, dibantu oleh Panitia , tugas Panitiamembantu) pelaksanaan dalam hal pengadaan tanah darimulai mendata siapa pemiliknya , berapa luas tanahnyadst, sebagiamana daftar nominative dan jugaverifikasinya ;bahwa untuk pelepasan tanah
Pengadilan PN AMBON
Putus : 08-07-2013 — Upload : 19-08-2013
Putusan PN AMBON Nomor 142/Pdt.G/2012/PN.AB
Tanggal 8 Juli 2013 —
426 — 5331
  • Negeri sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) tanahtanah Negeri berupa tanah kas Negeri, hak ulayat Negeri, dan lainsebagainya yang dikuasai oleh Negeri.Menimbang, bahwa namun menurut dalil Penggugat kini tanah dusundusun Dati milikmasyarakat hukum adat Negeri Laha tersebut yakni dusun dati Waitupa Sawane, dusun datiWai Meteng, dusun dati Wailawa, dusun dati Utatetu, dusun dati Omiko tersebut secaradiam diam dan melawan hukum, oleh Tergugat I yang telah mengakuinya selaku pemilik hakulayat Negeri Hatu sebagiamana
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 13-10-2021 — Putus : 10-11-2021 — Upload : 15-11-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 606/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 10 Nopember 2021 — Pembanding/Penggugat : Ir. LUTETIA JULIANTI ROCHMAT Diwakili Oleh : Ir. LUTETIA JULIANTI ROCHMAT
Terbanding/Tergugat I : IR. IGNATIUS IMAN KRESNADI,
Terbanding/Tergugat II : Drs. PETRUS BOYKE PURBONO,
Terbanding/Turut Tergugat I : Drg. MARIA MARGARETHA KATARINA TIENKE SRI MURTINAH
Terbanding/Turut Tergugat II : IR. R.A. ANNA MARIA SEPTIANA,
Terbanding/Turut Tergugat III : Dra. JOSEPHINE INEKE THESIANI, M.Si
Terbanding/Turut Tergugat IV : DEDDY SUPARDI RIDWAN,
Terbanding/Turut Tergugat V : NYONSAH MINANDA
Terbanding/Turut Tergugat VI : BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH JAKARTA SELATAN
391 — 240
  • .; kedua, Penggugatmenyerahkan gugatan tertanggal 12 Oktober 2020 yang tidak diberihalaman sama sekali (yang disebut Penggugat sebagai perubahan dariGugatan Penggugat tanggal 4 Juli 2020), kemudian setelah kami cermatimelalui gugatan tertanggal 12 Oktober 2020 tersebut sangat banyak terjadiperubahan atas posita dan dasar gugatan sebagiamana dari gugataantanggal 4 Juli 2020; perubahan mana bertentangan dengan hukum acarayang berlaku sehingga tidak dapat diterima.2. 3.2.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 01-02-2018 — Putus : 09-08-2018 — Upload : 15-10-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 70/Pdt.G/2018/PN .Jkt Utr
Tanggal 9 Agustus 2018 — Penggugat:
PT. Kawasan Berikat Nusantara, Persero
Tergugat:
1.PT. Karya Citra Nusantara
2.Kemenhub Cq. Dirjen Perhubungan Laut Cq. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Marunda
3.PT. Karya Teknik Utama
495 — 287
  • Selain patuh pada peraturan perundangundangan,khususnya Pasal 118 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 tahun 2015,tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut, sebagiamana telah diubah denganPeraturan Menteri Perhubungan Nomor 146 tahun 2016.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 24-01-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1486 K/PID.SUS/2016
Tanggal 24 Januari 2017 — Drs. FIKRI HAKIMI, M.AP bin H. MAHESTA
85 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mahesta tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo.Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagiamana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut di atas;3.
Pengadilan PN DEMAK Pidana Umum Penggelapan
Register : 22-11-2018 — Putus : 11-02-2019 — Upload : 26-03-2019
Putusan PN DEMAK Nomor 225 K/Pid.B/2018/PN.Dmk
Tanggal 11 Februari 2019 — pidana -LOUIS TEGUH PRIYANTO, SE
324 — 190
  • Cahaya Mahkota Anugerah 48.092.800,Pengeluaran Sewa untuk Gudang 90.000.000,Pengeluaran untuk Backdrop 15.800.000,Pengeluaran Kepada Rinto S. 19.600.000,Jumlah Keseluruhan 614.411.500,Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagiamana yangdidakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan Subsidaritas yaitu :e PRIMAIR: sebagaimana
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-10-2013 — Putus : 21-11-2013 — Upload : 02-05-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 2/Pid.Sus.K/2013/PN. Mdn
Tanggal 21 Nopember 2013 — - Suparman
55 — 16
  • Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagiamana diubahdengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UUNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;2.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-08-2015 — Upload : 10-12-2015
Putusan PN SERANG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2015/PN.SRG.
Tanggal 19 Agustus 2015 — dr. R. VENNY IRIANI AMALIAH, MM.M.Kes.
115 — 15
  • Venny atas dugaan pelanggaran disiplin pegawaimelanggar PP No. 53 Tahun 2010 sebagiamana tertuang pada BAPdalam LHP Khusus An. Dr. Venny Nomor 700/06/III/2014 tanggal 18Maret 2014 dan BAP dalam LHP Khusus An. H.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-10-2017 — Putus : 06-11-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Bdg
Tanggal 6 Nopember 2017 — -CAHYADI -ARIANA INDAWATI TIRTANATA ;
182 — 531
  • Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yangseharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tapi telahmenggunakan prosedur lain agar terlaksana;Menimbang, bahwa menurut doktrin tidak semua orang bisa menjadi subyekhukum dalam perbuatan menyalahgunakan wewenang sebagiamana dimaksuddalam unsur ke 3( tiga) dakwaan subsidair tersebut, tetapi yang dapat menjadisubyek hukum hanyalah orangorang yang memiliki jabatan atau kedudukantertentu.