2013Nomor:: 86/PDT.G/2012/PN.JBI diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat banding;Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yangdibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri jambi, yang menyatakan bahwa pada tanggal20 September 2013 , permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikansecara sah dan seksama kepada pihak Tergugat I/ Terbanding I dan Tergugat III /Terbanding III serta Tergugat IV / Terbanding IV; Page 2 of 7Membaca Relaas' pemberitahuan pernyataan banding #Nomor86

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 27 Agustus 2013 Nomor86/Pdt.G/2012/PN.Jbi yang dimohonkan banding; DENGAN MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan Peradilan Umum tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;2.

Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1216065207880003,atas nama Yen Lamtiur Sihite; Foto Copy Surat Pemberkatan Perkawinan No: 1/SP.2/JHSBRSBI/VII/2015, yang di keluarkan oleh GKPI Jemaat Hasibuan Res.Siborongborong Lumban Inaina Foto Copy Kartu Keluarga No. 1409032211120002, yangdikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenKuantan Singingi tanggal 16032020; Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran nomor86/PSKDS/BD/V/2016, atas nama Jose Esrom Hutabarat; Foto Copy Surat Keterangan

Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran nomor86/PSKDS/BD/V/2016, atas nama Jose Esrom Hutabarat, selanjutnyadiberi tanda (bukti P5);Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Padt.P/2021/PN TIk6.Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran nomor 12/BP/III/2020, atasnama Micheline Melati Hutabarat, selanjutnya diberi tanda(bukti P6);Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohonjuga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan, yaitu:1.Iwan Simare

PENETAPANNomor 86/Pdt.P/2019/PN KDRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMajelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri;Telah membaca surat penetapan Plh.Ketua Pengadilan Negeri Kediri tentangpenunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor86/Pdt.P/2019/PN KDR dalam perkara antara:Sony Sandra selaku Direktur PT.Triple Indosedulur, beralamat di Jl.Kombes PolDuryat No.7 RT.001 TW.003 Kelurahan Dandangan Kecamatan Kediri, Kota KediriPropinsi Jawa Timur dalam hal ini memberikan

quo telah dilakukan secara terukur danmerupakan pencerminan peyelenggaraan AsasAsas UmumPemerintahan yang Baik (AAUPB) dan oleh karenanya koreksiTerbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkaraa quo tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 1 angka 15a juncto Pasal 2A ayat (3) UndangUndangKepabeanan juncto Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun2008 juncto Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor86

/PMK.04/2016 juncto Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor145/PMK.04/2014 juncto Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor86/PMK.04/2016 juncto Pasal 17 ayat (1) Peraturan Terbanding NomorPER32/BC/2014;.

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).Hal 6 dari 10 hal Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PT SMG.Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor86/Pid.Sus/2021/PN.Jpa., tanggal 19 Agustus 2021, yang amarnya berbunyisebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa FAHRIAR DEDY IRIANTO BIN MASLAM (ALM)tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;.

Banding sependapat denganpertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakanbahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan selanjutnyapertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikansebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutusperkara ini dalam tingkat banding;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor86

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor86/Pid.Sus/2021/PN Jpa., tanggal 19 Agustus 2021 yang dimintakanbanding tersebut ;3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;5.

2016 sampai dengan tanggal20 M@N6T 2011 6) ~~nnnnn nnn nnn nnn nin nmr nr nnnienennninnmnnnsanmman amen nrMajelis Hakim sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggalPerpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal10 April 2016 sampai dengan tanggal 8 Juni 2016; Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut; 220 seo enone anemoneSetelah membaca: 295 sen nnn noe nee ene cee nee nenPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor86

., DIDIT WAHYUDI, S.H. dan BAHRAIN TAMPA, S.H.berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Maret 2019;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi TengahNomor 81/Pid.Sus/2019/PT PAL tanggal 26 Juni 2019 tentang penunjukanMajelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Poso Nomor86/Pid.Sus/2019/PN Pso dan suratsurat lain yang bersangkutan denganperkara tersebut;Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan

Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PT PALMembaca, salinan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor86/Pid.Sus/2019/PN Pso tanggal 20 Mei 2019 yang amarnya berbunyi sebagaiberikut:1.

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor86/Pid.Sus/2019/PN Pso tanggal 20 Mei 2019, yang dimintakan bandingtersebut ;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan ;Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PT PAL5.

Telah membaca Berkas Perkara dan suratsurat yang bersangkutan sertaSalinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor86/Pid.Sus/2020/PN Lbp, tanggal 26 Maret 2020 dalam perkara Terdakwatersebut diatas;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwaiberdasarkan = = surat dakwaan Nomor.Reg.PerkaraPDM19/LPKAM.1/Euh.2/01/2020 tertanggal 20 Januari 2020 sebagai berikut :Dakwaan:PRIMAIRBahwa Terdakwa AKANG Als HENDRIK pada hari Minggu tanggal 08September 2019 sekitar pukul

yang berwenang dalam halmemiliki, menguasai Narkotika jenis shabu.Dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasail atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman telahterbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Bandingmempelajari dengan seksama Berkas Perkara berupa Surat Dakwaan PenuntutUmum, Berita Acara Sidang, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, sertasalinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor86

tingkat pengadilan ini, yang dalam tingkat banding akandisebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;Mengingat, Pasal 127 Ayat (2) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundangundangan lainyang bersangkutan;Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 580/Pid Sus/2020/PT MDNMENGADILI: Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor86

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suamiisteri sah yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal11 Juli 2004 di rumah orangtua Penggugat denganwali nikah ayah kandung ' Penggugat mas kawinberupa uang sebesar Rp 100.000, (Seratus riburupiah) dibayar tunai yang dicatat oleh PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanKemiling, Kota Bandar Lampung sebagaimana buktiberupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor86/20/VIII/2004, tertanggal 19 Juli 2004, yangdikeluarkan oleh KUA Kemiling, Kota BandarLampung

., mengajukan hal hal sebagaiberikut1.Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkanakad nikah dihadapan Pejabat Kantor Urusan AgamaKecamatan Kabupaten Kuningan tanggal 18 Agustus2008 tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor86/10/VIII/2008 tanggal 21 Agustus 2008 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kuningan ;.

SURAT : Satu lembar fotocopy Kutipan Akta Nikahbermaterai cukup dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Kabupaten Kuningan Nomor86/10/VIII/2008 Tanggal 21 Agustus 2008. Alatbukti tersebut setelah diperiksa lalu oleh KetuaMajelis diberi tanda P. ;2. SAKSI2.1.SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaanBuruh, tempat kediaman di Dusun RT. RW. Desa Kecamatan Kabupaten Kuningan ;Dea dirSAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam,pekerjaan P.3.N, tempat kediaman di RT.

karena itu permohonan bandingtersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukanmemori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan JaksaPenuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut;Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 75/PID.SUSAnak/2016/PT SBYMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggimemeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Nopember 2016 Nomor86

/Pid.SusAnak/2016/ PN Sby, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapatbahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannyaberdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikansebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutusperkara ini ditingkat banding;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaputusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Nopember 2016 Nomor86/Pid.SusAnak/2016/PN Sby, dapat dipertahankan dan dikuatkan

kepada Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memberikanputusan sebagai berikut: Mengabulkan permohonan Tergugat untuk seluruhnya;Dan jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusanyang seadiladilnya;Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian olehPengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Putusan Nomor1694/Pdt.G/2016/PA.Lpk. tanggal 11 Juli 2017 Masehi bertepatandengan tanggal 17 Syawal 1438 Hijriah, kKemudian putusan tersebutdiperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Putusan Nomor86

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor86/Pdt.G/2017/PTA.Mdn. tanggal 16 November 2017, jo PutusanPengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1694/Pdt.G/2016/PA.Lpktanggal 11 Juli 2017 yang dimohonkan Kasasi tersebut;Dan mengadili sendiri.Dalam Rekonvensi:Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat d.r/Tergugat d.k;Menetapkan harta bersama Penggugat Konvensi dan TergugatRekonvensi adalah sebagai berikut:a.Uang kontan sejumlah Rp90.000.000.00 (Sembilan puluh jutarupiah) yang dititipkan

Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;Menimbang, bahwa putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan TinggiSurabaya dengan Putusan Nomor 577/PDT/2017/PT.SBY. tanggal 20November 2017, yang amarnya sebagai berikut: Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 31 Mei 2017 Nomor86/Padt.G/2016/PN.Gsk.:Mengadili Sendiri:A. Dalam Eksepsi Menolak seluruh eksepsi Tergugat/Pembanding;B.

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 31 Mei 2017 Nomor86/Pdt.G/2016/PN. Gsk. :Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon KasasiHalaman 5 dari 8 hal. Put.

Pasal 2A ayat (3) UUKepabeanan juncto Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun2008 juncto Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor86/PMK.04/2016 juncto Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor145/PMK.04/2014 juncto Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor86/PMK.04/2016 juncto Pasal 17 ayat (1) Peraturan Terbanding NomorPER32/BC/2014.Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 805/B/PK/Pjk/2021b.

Menyatakan menurut hukum bahwa penetapan Terbanding sebagaimanatertuang dalam Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar(SPKPBK) Nomor SPKPBK000004/WBC0.12/2017 tanggal 10 April2017 telah melanggar ketentuan peraturan perundangundangansebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (2) danPenjelasan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun2008 juncto Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor86/PMK.04/2016;3.

Pasal 2A ayat (3) UU Kepabeananjuncto Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008jJuncto Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.04/2016 juncto Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor145/PMK.04/2014 juncto Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor86/PMK.04/2016 juncto Pasal 17 ayat (1) Peraturan Terbanding NomorPER32/BC/2014:Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4289/B/PK/Pjk/2019b.

Kekurangan upah, Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor86 Tahun 2013 Upah Minimum Rp1.600.000,00Penggugat menerima upah bulan Januari 2014 sampai Desember2014 sebanyak Rp1.200.000,00 dikurang Rp1.600.000,00 x 12 bulankekurangan upah = Rp4.800.000,00.

Menimbang, bahwa keberatan pembanding pada memori bandingnyahalaman 9 baris ke 4 yang menyatakan bahwa majelis hakim mengabulkantuntutan tentang harta bersama adalah tidak beralasan karena putusan dalamperkara a quo adalah perkara Cerai Gugat yang dikumulasi dengan Hadhonah,oleh karenanya keberatan Pembanding pada halaman tersebut adalahkeberatan yang tidak berdasar dan harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,maka putusan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor86

ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul pada tingkat bandingdibebankan kepada Pembanding;Mengingat PasalPasal dari segala peraturan dan perundangundangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILIMenyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor86

., tanggal 9 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18Jumadilawal 1436 Hijriah yang telah berkekuatan hukum tetap, sehinggagugatan Pemohon Kasasi disamping obscuur libel juga ne bis in idem;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonankasasi dari Pemohon Kasasi, Edwin Desianto Bin Raden Herdito, tersebutdan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor86/Pdt.G/2017/PTA.JK., tanggal 17 Oktober 2017 Masehi

ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, EDWINDESIANTO BIN RADEN HERDITO, tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor86

Sus/20174. 1 (satu) buah handphone merk BlackBerry Q10 warna hitam bersertasimcard 3;Dikembalikan kepada BERNARD ESKAFREE KESDU Alias BERNARDBin BAMBANG WAHYUDI KESDU; 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan NomorPolisi AD2106YS beserta STNKnya atas nama Bambang WahyudiKesdu;Dikembalikan kepada Bambang Wahyudi Kesdu;Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor86/Pid.Sus/2017/PN Skh

KESDU; 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan NomorPolisi AD2106YS beserta STNKnya atas nama Bambang WahyudiKesdu;Dikembalikan kepada Bambang Wahyudi Kesdu;Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor263/Pid.Sus/2017/PT SMG, tanggal 2 Oktober 2017 yang amar lengkapnyasebagai berikut:Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum ;Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor86

Keputusan a quo telah dilakukan secara terukur danmerupakan pencerminan peyelenggaraan AsasAsas Umum Pemerintahanyang Baik (AAUPB) dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetap dipertahankankarena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15a juncto Pasal2A ayat (3) UU Kepabeanan juncto Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor55 Tahun 2008 juncto Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor86

/PMK.04/2016 juncto Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor145/PMK.04/2014 juncto Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor86/PMK.04/2016 juncto Pasal 17 ayat (1) Peraturan Terbanding NomorPER32/BC/2014:.