• Howsanindo tidak pernahmembuat perjanjian kerja secara tertulis, untuk perjanjian kerja waktutertentu dengan Penggugat, sebagaimana dipersyaratkan Pasal 51 ayat (2)jo Pasal 54 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003;Bahwa dasar/alasan pengakhiran hubungan kerja karenaberakhirnyaperjanjian kerja waktu tertentu adalah batal demi hukum, untuk itu MohonMajelis Hakim yang Mulia menyatakan surat Nomor 251/PERS/VII/2013tertanggal 16 Juli 2013, dan surat Nomor 252/PERS/VII/2013 tertanggal 16Juli 2013 serta surat

  Nomor 253/PERS/VII/2013 tertanggal 23 Juli 2013tentang Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja adalah batal demihukum;4 Bahwa cara pengakhiran hubungan kerja, yang dilakukan oleh Tergugat PT.Howsanindo Industry secara sepihak dengan langsung memberikan pemutusanhubungan kerja terhadap Penggugat melalui surat Nomor 251 /PERS/VII/2013tertanggal 16 Juli 2013 terhadap Sdri.

  Yuswanti dan surat Nomor 252/PERS/VI/2013 tertanggal 16 Juli 2013 terhadap Sdri. Arena Yensi serta surat Nomor253/PERS/VII/2013 tertanggal 23 Juli 2013 terhadap Sdri.

  karena dilakukan:1Tanpa ada kesepakatan, tidak pernah ada perundingan bipartite bahkanTergugat menolak melakukan perundingan bipartite dengan SerikatPekerja sebagaimana di atur dalam Pasal 151 ayat (2) UU Nomor 13Tahun 2003;Tanpa ada penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubunganindustrial sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (1) jo Pasal 151 (3)UU Nomor 13 Tahun 2003;Untuk itu, Mohon Majelis Hakim yang Mulia menyatakan pemutusanhubungan kerja terhadap Penggugat melalui surat Nomor 251/PERS

  Yuswanti, dan surat Nomor252/PERS/VII/2013 tertanggal 16 Juli 2013 terhadap Sdri. ARENA YENSIserta surat Nomor 253/PERS/VII/2013 tertanggal 23 Juli 2013 terhadapHal. 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 705 K/Pdt.SusPHI/2014Sdri.

• Bahwa atas aduan Penggugat pada Dewan Pers maka olehDewan Pers selaku induk Organisasi Profesi Wartawan, telahmengeluarkan keputusan berupa Pernyataan Penilaian danRekomendasi (PPR) Nomor 40 Tahun 2019 tertanggal 6 September2019 dengan isi putusan dan rekomendasi sebagai berikutMemutuskan :a. Teradu melanggar Pasal 1 dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik (KEJ)karena tidak professional, tidak berimbang, dan memuat opini yangmenghakimi.

  Teradu berpotensi melanggar Pasal 5 juncto Pasal 18 ayat (2)UndangUndang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terkaitkewajiban pers memberitakan peristiwa dan = opini denganmenghormati asas praduga tak bersalah.Rekomendasi :a. Teradu wajidb memuat Hak Jawab dari Pengadu sebanyak lima kali(lima edisi) di halaman pertama di sertai permohonan maaf dariteradu Kepada Pengadu dan masyarakat, selambatlambatnya 3(tiga) hari Setelah Hak Jawab di terima.

  Teradu, dalam hal ini yang menjabat sebagai Pemimpin Redaksi,wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Wartawan Utama selambatHalaman 3 dari 15 Putusan Nomor 43/PDT/2020/PT PALlambatnya 3 (tiga) bulan setelah menerima PPR ini sesuai PeraturanDewan Pers Nomor 1/DPPeraturan/X/2018 tentang StandarKompetensi Wartawand.

  Bahwa sebelum Tergugat maupun Tergugat II menerima PPRnomor 40 Tahun 2019 tertanggal 6 September 2019 sebagaimana teruraldalam point lima (lima) di atas, sebelumnya pihak Tergugat danTergugat II pernah di laporkan Penggugat ke dewan Pers pada Tahun2017, dan oleh Dewan Pers mengeluarkan Pernyataan Penilian danRekomendasi (PPR) Nomor 20/PPRDP2017 tanggal 19 Juni 2017tentang Pengaduan Bupati Poso in casu Penggugat (terlampir), sehinggaPenggugat merasa kesal dan merasa telah di rusak nama baik olehTergugat

  Bahwa karena Tergugat dan Tergugat II terobukti melanggar Pasal5 ayat 1 juncto Pasal 18 ayat (2) UndangUndang Nomor 40 Tahun 1999tentang Pers, di mana Pasal 5 berbunyi : Pers nasionalberkewajiban memberitakan peristiwa dan opini' denganmenghormati normanorma agama dan rasa kesusilaan masyarakatserta asas pra duga tak bersalah,dan Pasal 18 ayat (2) berbunyi : Perusahaan Pers yang melanggarketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 di pidanadengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000

• Bahwa kemudian Saksi2 menghubungi Kasi Pers dan menyampaikanbahwa Terdakwa sudah kembali dan Kasi Pers menyampaikan kepada Saksi2 untuk menghadap besok pagi di ruangan Kasi Pers, kemudian Saksi2menghubungi Kasi Intel menyampaikan bahwa Terdakwa sudah kembaliselanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Piket Provost A.n.

  Bahwa kemudian Kasi Pers memerintahkan Ba Pers Korem 102/Pjg a.n.Serka Andi Susilo untuk memeriksa Terdakwa di rumah dinasnya namunTerdakwa tidak ada dan rumah Terdakwa dalam keadaan terkunci kemudianSerka Andi Susilo melaporkan hal tersebut kepada Kasi Pers dan sekira pukul10.00 WIB Kasi Pers melaporkan kejadian tersebut kepada Danrem 102/Pjg.6.

  Bahwa kemudian Kasipers memerintahkan Ba Pers a.n. Serka AndiSusilo untuk memeriksa Terdakwa di rumah dinasnya namun tidak ditemukandan rumah Terdakwa dalam keadaan terkunci selanjutnya Ba Pers melaporkanhal tersebut kepada Kasipers dan sekira pukul 10.00 WIB Kasipers melaporkankejadian tersebut kepada Danrem 102/Pjg.4. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Kasi Intel a.n.

  Bahwa kemudian Saksi2 menghubungi Kasi Pers dan menyampaikanbahwa Terdakwa sudah kembali dan Kasi Pers menyampaikan kepada Saksi2 untuk menghadap besok pagi di ruangan Kasi Pers, kemudian Saksi2menghubungi Kasi Intel menyampaikan bahwa Terdakwa sudah kembaliselanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Piket Provost a.n. Kopda Sumariyantodatang ke rumah Saksi2 dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi2 menuju keMakorem 102/Pjg dan setelah tiba Terdakwa langsung diamankan di ruangtahanan Makorem 102/Pjg.6.

  Bahwa benar kemudian Saksi2 menghubungi Kasi Pers danmenyampaikan bahwa Terdakwa sudah kembali dan Kasi Pers menyampaikankepada Saksi2 untuk menghadap besok pagi di ruangan Kasi Pers, kemudianSaksi2 menghubungi Kasi Intel menyampaikan bahwa Terdakwa sudahkembali selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Piket Provost a.n.

• Pers adalah profesi yang sama halnyadengan profesi Doter dan Profesi Advokat yang memiliki hak apabilamemegang teguh antara lain:1. Taat pada kode etik;2. Taat pada SOP (dengan kata lain harus ada SOP) dan;3.

  tetap.Bahwa tanggung jawab terhadap si Hak Jawab ada padapenanggung jawab pers yang mempublikasikannya;Bahwa hak jawab tidak berlaku lagi jika setelah 2 (dua) bulan sejakberita atau karya jurnalistik dipubliskaskan pihak yang dirugikan tidakmengajukan Hak Jawab, kecuali atas kesepakatan para pihak;Bahwa menurut UU No.40 tahun 1999 tentang Pers pada pasal 4menegaskan Pertama: kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasimanusia.

  Kedua: terhadap pers nasional tidak dikenakanpenyensoran, pembredelan atau pelanggaran penyiaran, Ketigauntuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hakmencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi;Bahwa dalam amanah pasal 8 UU No.40 tahun 1999 tentang Persdinyatakan Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapatperlindungan hukum.Bahwa fungsi Dewan Pers menurut ketentuan UU No.40 tahun 1999tentang Pers pada pasal 15 ayat (2) menyatakan :Halaman 17 dari 22 halaman Putusan

  Dewan Pers melindungi kemerdekaan pers dari campur tanganpihak lainb. Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan persc. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistikd. Memberikan pertimbangan dan pengupayaan penyelesaianpengaduan masyarakat atas kasus kasus yang berhubungandengan pembertaan perse. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, danpemerintahf.

  Memfasilitasi organisasi organisasi pers dalam menyusunperaturan peraturan dibidang pers dan meningkatkan kualitasprofesi kewartawanang. Mendata perusahaan persBahwa jurnalistik menurut ensiklopedia Indonesia artinya adalahteknik mengolah berita sejak dari mendapatkan bahan sampaikepada menyebarluaskannya kepada khalayak.

• NURYADI;

• 1 (Satu) lembar KTA (Kartu Tanda Anggota ) Pers TIPIKOR a.n. NURYADI;
• 1 (Satu) lembar KTA (Kartu Tanda Anggota) Pers Mitra Pos a.n. NURYADI;
• 1 (Satu) lembar KTA (Kartu Tanda Anggot ) KPK (Komisi Penegak Keadilan) Jateng NURYADI;
• 1 (Satu) lembar kartu ATM Bank BRITAMA warna abu-abu dengan nomor kartu 5221842109047628;
• 1 (Satu) lembar KTA (Kartu Tanda Anggota) LSM Peduli INSANI Jateng A.n.

  SUGENG;

• 1 (Satu) lembar KTA (Kartu Tanda Anggota) Pers Mitra Pos a.n. SUGENG

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

• Yandri DeOrnay dalam konferensi pers yang diadakan oleh terdakwa, terdakwamengatakan bahwa pemberitaan media massa yang tentang pelecehan seksualyang dilakukan oleh sdr.Yandri De Ornay yang waktu itu menjabat kepalacabang Bank NTT dilarantuka terhadap terdakwa dan Sari.

  Yang ada hanya saudara Yos dari Suara Flores ;e Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke media Suara Flores ;Bahwa saat konferensi pers Terdakwa didampingi oleh saksi SITIHAJAR, dan setelah konferensi pers Terdakwa langsung ke Kantor PusatBank NTT di Kupang ;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwaketerangan saksi sudah benar ;.

  DPRD Propinsi NTT ;e Bahwa saat konferensi pers saya menyatakan bahwa pelecehanseksual yang diberitakan tidak benar karena surat pengaduantersebut saya buat atas permintaan korban ;e Bahwa saat konferensi pers saya menerangkan bahwa korban yangmenyuruh saya dan Terdakwa untuk membuat surat pengaduantersebut ;e Bahwa surat pengaduan yang saya buat ditujukan kepada Dirut BankNTT di Kupang ;e Bahwa saudara Yandri De Ornai, keluarganya dan saya sudahberdamai ;e Bahwa surat tersebut terlebih dahulu saya

  Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keterangan Terdakwaserta barang bukti di persidangan bahwa konferensi pers yang dilakukan olehTerdakwa dan saksi SITI HAJAR sengaja dilakukan di Kantor Pusat Bank NTTdi Kupang yang dihadri oleh media cetak dan media online antara lain LensaNTT, zonalinenews.com dan Suara Flores, fakta tersebut menunjukan bahwa isidari konferensi pers tesebut sudah diketahui oleh orang lain dan khalayak ramai ;

• dompet kulit warna hitam;

• 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
• 3 (tiga) lembar uang kertas senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
• 2 (dua) lembar uang kertas senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

• 1 (satu) lembar KTP;
• 3 (tiga) lembar kartu anggota Pers

  ESAPengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara pidanadengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : Armen Solih Ritonga alias Dengdeng;Tempat lahir : Padangsidimpuan;Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 17 November 1985;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Sutan Panindoan Kampung SelamatKelurahan Wek Kecamatan PadangsidimpuanUtara Kota Padangsidimpuan;Agama : Islam;Pekerjaan : Pers

  nol koma tiga delapan) gram atau beratbersih 0,24 (nol koma dua empat) gram; 1 (Satu) skop shabu dibuat dari pipet kecil;Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Psp 1 (Satu) buah dompet kulit warna hitam; 1 (Satu) unit handphone Nokia warna hitam;Dirampas untu dimusnahkan; 8 (tiga) lembar uang kertas senilai Rp. 20.000, (dua puluh riburupiah); 2 (dua) lembar uang kertas senilai Rp. 10.000, (Sepuluh riburupiah); Dirampas untuk Negara; 1 (Satu) lembar KTP; 3 (tiga) lembar kartu anggota Pers

  Selanjutnyasaksi RONNI AZHAR, SH bersama dengan SYAHRAN, S.AP, M.M dan FADLYSEFTIAN AMRY menangkap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 2(dua) bungkus/paket plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikanbutiran putih diduga narkotika golongan jenis shabu dengan berat kotor 0,38(nol koma tiga delapan) gram atau berat bersih 0,24 (nol koma dua empat)gram, 1 (Satu) skop shabu dibuat dari pipet kecil, 1 (Satu) lembar KTP, 3 (tiga)lembar kartu anggota Pers, 1 (Satu) buah dompet kulit warna hitam

  saksisaksi pun langsung menangkap terdakwa yang sedang memindahkan bendadari plastik satu ke plastik lainnya yang berisikan shabu dan dari terdakwaditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus/paket plastik klip transparanukuran sedang yang berisikan butiran putin diduga narkotika golongan Jjenisshabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram atau berat bersih0,24 (nol koma dua empat) gram, 1 (Satu) skop shabu dibuat dari pipet kecil, 1(satu) lembar KTP, 3 (tiga) lembar kartu anggota Pers

  berupa 2 (dua)bungkus/paket plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikanbutiran putih diduga narkotika golongan jenis shabu dengan beratbersih 0,24 (nol koma dua empat) gram, 1 (Satu) skop shabu dibuat daripipet kecil, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, 1 (Satu) unithandphone Nokia warna hitam, 3 (tiga) lembar uang kertas senilai Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas senilai Rp.10.000, (Sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar KTP, 3 (tiga) lembarkartu anggota Pers

• /V/2014 tanggal 28 Mei 2014; Widodo, Surat Peringatan Nomor 212/SP/PERS/VIII/2014 tanggal 28Agustus 2014; Samudro, Surat Peringatan Nomor 231/SP/PERS/XI/2014 tanggal 6November 2014; Arianto, Surat Peringatan Nomor 052/SP/PERS/III/2014 tanggal 6 Maret 2014; Aswad, Surat Peringatan Nomor 125/SP/PERS/V/2014 tanggal 30 Mei 2014; Sahran, Surat Peringatan Nomor 259/SP/PERS/XII/2014 tanggal 1Desember 2014; Muliono, Surat Peringatan Nomor 112/SP/PERS/V/2014 tanggal 16 Mei 2014;untuk menyatakan pembuktian

  Nomor 238 K/Pdt.SusPHI/2016Aswad, Berita Acara Kesalahan Kerja tanggal 8 November 2014;Yang berisikan Penggugat/Termohon Kasasi sudah dengan sengajamelakukan kesalahan kerja yaitu dan dalam persidangan Tergugat/Pemohon Kasasi juga telah mengajukan bukti (T4) berupa Surat PeringatanIl (kedua) atas nama:Samudro, Surat Peringatan Nomor 232/SP/PERS/XI/2014 tanggal 25November 2014;Arianto, Surat Peringatan Nomor 233/SP/PERS/XI/2014 tanggal 7November 2014;Aswad, Surat Peringatan Nomor 235/SP/PERS/XI/2014

  2014;Samudro, Berita Acara Kesalahan Kerja tanggal 25 November 2014;Arianto, Berita Acara Kesalahan Kerja tanggal 27 November 2014;Aswad, Berita Acara Kesalahan Kerja tanggal 13 Desember 2014;Muliono, Berita Acara Kesalahan Kerja tanggal 7 November 2014;Yang berisikan Penggugat/Termohon Kasasi sudah dengan sengajamelakukan kesalahan kerja dan dalam persidangan Tergugat/PemohonKasasi juga telah mengajukan bukti (T6) berupa Surat Peringatan Ill(ketiga) atas nama:Wisman, Surat Peringatan Nomor 126/SP/PERS

  /V/2014 tanggal 30 Mei2014;Widodo, Surat Peringatan Nomor 214/SP/PERS/VIII/2014 tanggal 29Agustus 2014;Samudro, Surat Peringatan Nomor 236/SP/PERS/XI/2014 tanggal 26November 2014;Arianto, Surat Peringatan Nomor 250/SP/PERS/XI/2014 tanggal 28November 2014;Aswad, Surat Peringatan Nomor 285/SP/PERS/XII/2014 tanggal 16Desember 2014;Sahran, Surat Peringatan Nomor 276/SP/PERS/XII/2014 tanggal 9Desember 2014;Halaman 15 dari 21 hal.

  Muliono, Surat Peringatan Nomor 234/SP/PERS/X1/2014 tanggal 7November 2014; Aswad, Surat Peringatan Nomor 235/SP/PERS/XI/2014 tanggal 30 Mei2014;untuk menyatakan pembuktian bahwa Penggugat sudah menerima danmengakui kesalahan kerja yang telah dilakukan;Bahwa dalam persidangan, Tergugat/Pemohon Kasasi telah mengajukanbukti (T 7) berupa Berita Acara Kerja atas nama: Wisman, Berita Acara Kesalahan Kerja tanggal 7 November 2014; Widodo, Berita Acara Kesalahan Kerja tanggal 8 November 2014; Samudro, Berita

• kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewidje) No. 312/PDT/G/2004/PN.JKT.PST, menyatakan :"Gugatan Penggugat adalah prematur, dengan alasan pokok :Bahwa oleh karena yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah menyangkutpemberitaan sebuah media, maka seharusnya Penggugat menggunakan prosedurpenyelesaian sengketa pers sebagaimana diatur dalam UndangUndang No. 40Tahun 1999 tentang Pers yaitu :e Menggunakan hak jawab;e Mengadukan hal tersebut ke Dewan Pers;Bahwa karena mekanisme tersebut tidak dilakukan

  yaitu Kompas, Suara Pembaruan, dan Warta Kotayang dimuat oleh media pers yang bersangkutan ;6 Bahwa Tergugat Rekonvensi kemudian menjawab halhal yang dituliskanberdasarkan faktafakta apa adanya oleh Penggugat Rekonvensi di dalam suratpembaca media pers yang sama ;7 Bahwa eksistensi surat pembaca merupakan ruang yang disediakan oleh mediadalam rangka melayani kepentingan publik (public service obligation) sebagaiwujud kemerdekaan pers ;Hal. 25 dari 40 hal.

  Menimbang, bahwa yang belum ... yang bersangkutan in casu Media pers yangmenerbitkan surat pembaca dan beritaberita yang dijadikan obyek gugatan olehPenggugat sehingga gugatan a quo salah alamat"."

  karena Termohon Kasasi bukan pers ataupun bagian daripers sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No. 40 Tahun 1999 tentangPers.

  Jadi, persoalan ini tidak ada korelasinya dengan media pers, olehkarenanya pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakartasangat tidak beralasan hukum.