Ditemukan 4741 data
41 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Majelis Judex Facti telah keliru, dengan tidak mempertimbangkan faktahukum berupa BuktiBukti dari Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugatdan Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding II/Tergugat Il Intervensisecara baik dan benar; demikian pula dengan Bukti TermohonKasasi/Pembanding/Penggugat pada (Bukti P3a) Jual Beli Nomor42/2011 antara Sukandi dengan Teng Kun Yong?
AGUNG CATUR UTOMO, SH, MH
Terdakwa:
MIDIANTO
105 — 47
Finance telah melakukankesepakatan atau perjanjian utang piutang denganjaminan surat BPKB milik Terdakwa maka patutdiduga dalam penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusiatersebut berindikasi adanya keterangan palsu atauHal 19 dari 107 hal Putusan Nomor 39K/PM III12/AD/II/2019bohong yang disampaikan kepada KementerianHukum dan HAM sebagai Instansi penerbit dariSertifikat Jaminan Fidusia tersebut menjadi cacathukum dan tidak memiliki Kekuatan hukum yangmengikat.Pasal 6 Undang Undang Republik Indonesia Nomor42
67 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
VIII.40/SB1659/Jul99 tanggal 08 Juli1999 perihal Surat Persetujuan Tambahan Palfon Kredit (KKPA).Surat KUD RUKUN MAS Desa Pundu kepada Direksi BankPembangunan Daerah Kalimantan Tengah di Palangka Raya, Nomor40/KUDRMI/VI/1999 tanggal 12 Juli 1999, perihalMenyampaikan Syarat Penanda tanganan Addendum PerjanjianKredit.Surat KUD SUMBER INDAH Desa Telangkah kepada Direksi BankPembangunan Daerah Kalimantan Tengah di Palangka Raya, Nomor42/KUDSI/VII/1999 tanggal 12 Juli 1999, perihalMenyampaikan Syarat
192 — 23
Bahwa, Keberadaan tanah Pemohon, sudah ada dandikerjakan jauh sebelum /j lahirnya SK Pemberian Hak GunaUsaha Nomor 24/HGU/1965 tanggal 10 /L Djuni 1965 Jo SKPendaftaran Tanah HGU No.Ol/Paya Bakung 1985 Jo SKPemberian Tanah HGU (SK Perpanjangan) HGU Nomor42/HGU/ BPN/2002 Jo SK Pendaftaran Tanah HGU Nomor109/Muliorejo 2003 sehingga saat ketika kelahiran SK Nomor24/HGU/1965 itu sendiri, keberadaan tanah Pemohon secaraistimewa pun disebutkan keberadaannya di SK Nomor24/HGU/1965 itu sendiri, yaitu pada
169 — 187 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor42/Pdt.G/1998/PN Tng. sudah tidak dapat dilakukan upaya hukum lainlagi karena sudah final dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap; Bahwa berdasarkan asas nebis in idem gugatan atas perkara a quotidak dapat diadili lagi; Memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia (MARI):"Karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus olehHalaman 46 dari 68 Hal. Put. Nomor 642 PK/Pdt/2017Pengadilan Negeri Surakarta, gugatan Penggugat tidak dapatditerima.
Terbanding/Tergugat III : IMAR Binti ABDULLAH. B.,
Terbanding/Tergugat I : MISDI Bin PAIMIN HADIMAN
Terbanding/Tergugat II : HERIYONO Bin PAIMIN HADIMAN
101 — 66
Kemudian terhadap Sertifikat Nomor42 tersebut dipecah menjadi dua yaitu Nomor 54 tahun 2012 dibalik namakanatas nama Basariyah dengan luas 6.246 M2 (enam ribu dua ratus empat puluhenam) meter persegi dan Nomor 55 atas nama Hendrik. JK dengan luas 5.794M2 (lima ribu tujuh ratus sembilan puluh empat) meter persegi KemudianSertifikat Nomor 55 tahun 2012 atas nama Hendrik. JK dipecah lagi menjadiSertifikat Nomor 245 tahun 2013 atas nama Hendrik.
195 — 467
Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT poin 7 yang menyatakan padatanggal 21 Desember 2018 mendapatkan tekanan dan paksaan dalampembuatan surat pernyataan;13.Bahwa fakta yang sebenarnya, TERGUGAT mengirim undangan kepadaPENGGUGAT untuk membicarakan penyelesaian masalah perjanjian jualbeli limbah B3 dan Non B83, berdasarkan undangan pertama nomor42/SGI/PD/XII/2018e tertanggal 10 Desember 2018 dan undangan keduanomor 45/SGI/PD/XII/2018e tertanggal 11 Desember 2018, namunPENGGUGAT tidak hadir;14.Bahwa PENGGUGAT
Terbanding/Terdakwa : AMUS YANTO IJIE, S.T.
203 — 104
Manokwari;1 (satu) buku fotocopy penetapan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor42/Pdt.P/2015/PN Mnk, tanggal 14 Desember 2015;1 (Satu) lembar fotocopy KTP atas nama SUHARSIH;1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Kepala Kelurahan AndayNomor : 470/03/2015, tanggal 19 November 20151 (satu) lembar fotocopy surat keterangan berdomisili Kepala KelurahanAnday Nomor : 470/67/2015, tanggal 12 November 2015;1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Pengadilan Negeri ManokwariNomor : W30.U7/1776/HK.02/12/2015
79 — 33
Sertipikat Hak Guna Bangunanatas nama Amelia karena peraturan pemerintah 1 KTP untuk sebidangtanah kavling, objek ini merupakan ganti rugi penggusuran ruli yangberalamat di Bukit Timur Tanjung Uma RT.005 RW.006 Kelurahan TanjungUma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam pada tahun 2010 dibangun olehPenggugat dan tukang bernama Takdi (keponakan Penggugat) pada tahun2014, saat ini taksiran harga jual Rp 100.000.000,:Bahwa 1 (satu) bidang tanah beralamat di Kavling Senjulung Blok H Nomor42 RT.004 RW.011
124 — 58
Bahwa pada pokoknya Tergugat dan II mendalilkan Perkara Nomor42/Pdt.G/2017/PN.Stb di Pengadilan Negeri Stabat dengan Perkara aquoadalah Nebis In Idem, karena sesama ahli waris dan objeknya juga sama; Bahwa dalil Tergugat dan II tersebut tidak benar dan tidak mempunyaidasar hukum, karena meskipun Perkara Nomor 42/Pdt.G/2017/PN.Stb diPengadilan Negeri Stabat telah diputus, namun putusan perkara tersebutbersifat Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) atau gugatan tidak dapat diterimasehingga belum memberikan
182 — 186
Oleh karena itu bukti tersebut secara meteriilmerupakan akta otektik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yangsempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 tersebut terbukti sebidangTanah berikut bangunan rumah diatasnya yang beralamat di ALAMAT, terteraatas nama tuan NAMA, berdasarkan akta pembagian hak bersama nomor42/2011 tanggal 07/04/2011 yang dibuat oleh Haji Marjaya S.Sos selaku PPAT;Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah fotokopi bukti KepemilikanKendaraan Bermotor (BPKB) Nomor
Terbanding/Terdakwa : Filipus Iwan Erwin Fernando Haulussy
133 — 75
MarundaJaya senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut kepadaRujito dan pada tanggal 18 Juni 2015 mencairkan cek tersebut di BankMandiri Cabang Jakarta Tanjung Priuk Enggano Jalan Enggano Nomor42, Tanjung Priok Kota Jakarta Utara dan kemudian mentransfer keHalaman 40 Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2020/PT DKIrekening penerimaan Galangan IV PT.
MarundaJaya senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut kepadaRujito dan pada tanggal 18 Juni 2015 mencairkan cek tersebut di BankMandiri Cabang Jakarta Tanjung Priuk Enggano Jalan Enggano Nomor42, Tanjung Priok Kota Jakarta Utara dan kemudian mentransfer kerekening penerimaan Galangan IV PT.
47 — 20
18 Desember 2013 PenasehatHukum Terdakwa Il mengajukan permintaan Banding , dengan demikian permintaanbanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara dan syaratsyarat yang ditentukan undangundang, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa permintaan banding tersebutsecara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan terhadapPutusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor42
1505 — 1529 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perkara Nomor 08/G.TUN/1998/PTUN.Uj.Pdg Juncto Nomor42/BDG.TUN/1998/PTUN.Uj.Pdg Juncto Putusan Nomor 112K/TUN/1999 Juncto Putusan Nomor 38 PK/TUN/2002;3. Perkara Nomor 31/PDT.G/1996/PN.Uj.Pdg Juncto Perkara Nomor157/PDT/1997/PT.Uj.Pdg Juncto 686 K/Pdt/1998 Juncto 87PK/PDT/2012;4.
77 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 12 huruf a, b, dan d Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan danBelanja Negara menyatakan Pelaksanaan anggaran belanja negaradidasarkan atas prinsipprinsip sebagai berikut:Hal. 28 dari 189 hal.
lampiran II poin C nomor 3 mengenai Tugas Penyuluh di Tingkat Desa,dengan penjelasan: Memfasilitasi kKelompok tani dalam melakukan PRA(Participatory Rural Apraisal), Penyusunan Rencana Definitif Kelompok(RDK) dan Rencana Definitif Kebutunan Kelompok (RDKk)..Pasal 21 Ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara menyebutkan Pembayaran atas bebanAPBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasaditerima.Pasal 12 huruf a, b, dan d Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor42
Pembanding/Penggugat I : Hj. Erowati, SH
Terbanding/Tergugat : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kotamadya Surabaya
167 — 116
Gunungsari Indah Blok K Nomor42 Surabaya) bahwa bangunan (pos jaga) tidak ber IMB. telah ditetapkan olehDinas PU CKTR sebagai pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (1) Perda KotaSurabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan untuk dibongkar oleh satuanPolisi Pamong Praja Kota Surabaya (bukti P27a, P27b) sanksinya tegasadalah pembongkaran bangunan (vide Pasal 72) yang merupakan HakSubyektif Penggugat yang merupakan Legal Standing Penggugat (vide P21)untuk dilaksanakan penertiban (pembongkaran) sebagai Penegakan
Gunungsari Indah Blok K Nomor42 Surabaya;a. Sangat dirugikan karena didirikan diatas tembok pagar rumah penggugatdalam skala yang sangat besar dan sangat panjang, diatas pondasipagar rumah penggugat dan menempel dipagar yang berdirinyabergantung pada pagar rumah penggugat, Pasal 634 ayat (1)(2)(3) danPasal 640 KUHPerdatab.
178 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
perbuatan melawan hukum incasu perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatanmaupun sarana yang ada padanya;Namun demikian, Majelis Hakim Tingkat Pertama maupunTingkat Banding tetap menghukum Pemohon Kasasi untukmempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang tidakdilakukan oleh Pemohon Kasasi sekalipun tidak terbukti bahwaPemohon Kasasi, orang lain maupun korporasi diuntungkanatas perbuatan Pemohon Kasasi;Bahwa Judex Facti seharusnya juga mempertimbangkansumber hukum berupa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor42
101 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga diperoleh selisin suara berupapenggelembungan untuk pasangan calon nomor urut 4 sebesar 5.014,;(4) Kabupaten BombanaBahwa sesuai dengan bukti rekapitulasi perhitungan suara di KabupatenBombana, maka perolehan suara di Kabupaten Bombana dapat dilihat padaTabel berikut : Tabel 9HASIL PLENO KPUD KURANG GELEMBUNGHASIL REKAP TPS5 KECAMATAN PROVINSI SUARA SUARANOMOR3 NOMOR42 3 4 1 2 3 41 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 KABAENA SELATAN 70 262 613 4602 KABAENA TENGAH 81 330 557 5963 KABAENA TIMUR 76 252
105 — 24
Bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf d Peraturan Pemerintah RI Nomor42 Tahun 1973 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi menyebutkan :"Penyelenggara Transmigrasi adalah Pemerintah cq. MenteriDepartemen yang diserahi urusan penyelenggaraan transmigrasf, yangdimaksud dalam hal ini yaitu Departemen Transmigrasi dan PemukimanPerambah Hutan Propinsi Irian Jaya;c.
136 — 120
TIRA PERSADA baiktahun 2009 dan 2010 dalam menentukan jumlah PPN terhutangkarena sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf i UndangUndang nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang nomor42 tahun 2009, yaitu pengkreditan Pajak Masukan tidak dapatdiberlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajakatau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkandalam