Ditemukan 8651 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perburuhan percurian pengurusan
Penelusuran terkait : Trifina riris br. hutabarat melawan yayasan perguruan katolik budi murni Yayasan perguruan tinggi karya husada semarang Wim yosep tampi Akta notaris Menteri pendidikan dan kebudayaan riset dan teknologi republik indonesia vs 1. universitas fort de kock. 2. asosiasi perguruan tinggi swasta indonesia (aptisi). 3. perkumpulan perguruan tinggi swasta kesehatan indonesia;; Menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 30-08-2019 — Putus : 20-01-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 20 Januari 2020 — Penuntut Umum:
WAWAN Y., SH.
Terdakwa:
MUCHAMMAD ROMAHURMUZIY
1611 — 1230
  • TPK/2019/PN.Jkt.PstSekjen yang isinya sama yaitu agar tidak melantik HARISHASANUDIN dan ANSHORI.Laporan ke KASN adalah untuk formasi keseluruhan, masingmasing formasi ada 3 orang.Kalau tidak salah, Kemenag membuka 12 formasi, termasukKakan Kemenag Sulawesi Barat, Riau, Jawa Timur danbeberapa Kepala Biro di perguruan tinggi keagamaan negeri.Surat balasan dari KASN tetap agar tidak melantik HARISHASANUDIN dan ANSHORI, namun di awal untuk ANSHORIsudah gugur dan tidak masuk dalam peringkat 3 besar diformasi
    hal itu, yang saksi ingat saat itu Terdakwamengatakan Tolong ini dipertimbangkan, ada masukan bahwaHARIS HASANUDIN diusulkan oleh Kyat ASEP danKHOFIFAH.Selain majelis pakar, ada majelis lain yaitu. majelispertimbangan dan majelis syariat.Ketiga majelis tersebut secara struktur tidak ada hubunganinstruktif dengan ketua umum, namun hanya hubungankonsultatif.Selain formasi Kakanwil Jawa Timur ada juga formasi yangdibuka untuk wilayah lain seperti Kakanwil Riau, SulawesiBarat, Kepala Biro sejumlah perguruan
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-10-2013 — Putus : 28-02-2014 — Upload : 17-03-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 29/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jbi
Tanggal 28 Februari 2014 — M.NUR YUSUF,A.Pi Bin UNTUNG MUSTOFA
67 — 19
  • penghubung komponen jaring.Bahwa jaring tidak dapat digunakan bila komponen jaring tidak terhubungBahwa dengan tidak adanya tali pelampung 6 mm tidak dapat dikatakan alat tangkapAtas keterangan Ahli Terdakwa menyatakan keberatan dan menolak keterangan ahlitersebut;3) AhiETY FARIDA, SE, dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa Ahli bertugas pada kantor Perwakilan BPKP Jambi.Bahwa keahlian yang saksi miliki adalah acounting dan auditing.Bahwa dasar keahlian Ahli adalah dari Perguruan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 18-07-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 08-04-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Ptk
Tanggal 5 Desember 2017 — Penuntut Umum:
Utami Dewi, SH
Terdakwa:
MARYONO, S.Kp, M.Kes Bin MARMONO HADI
128 — 28
  • ., Latihan Ujian Pengantar Hukum IndonesiaUntuk Perguruan Tinggi.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-12-2017 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 273/Pid.Sus-TPK/2017/PN SBY
Tanggal 14 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
HARIMURTI . H.HASKORO, S.Kom.SH
Terdakwa:
RUDY BASTOMI, SPd MM. Bin Alm SLAMET DAROINI
195 — 40
  • Pimpinan Perguruan Tinggi; 4. Pejabat Eselon dan Pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia; 5. Jaksa; 6. Penyidik; 7. Panitera Pengadilan; dan 8.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 20-11-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2634 K/Pid.Sus.LH/2016
Tanggal 20 Nopember 2017 — EDDY SUTJAHYO BUSIRI T1; Ir. MARJAN NASUTION T2; ANAS MUDA SIREGAR T3;
957 — 438 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jakarta dan.o Pada tahun 2009 sebagai Auditor Internal di Instansi IPBBogor.Bahwa ahli menjelaskan tugas pokok ahli adalah melaksanakanTri Darma Perguruan Tinggi di Fakultas Kehutanan InstitutPertanian Bogor, yaitu:o Mengajar (50, S1, S2 dan 53) bidang Ilmu Tanah Hutan,Konservasi Tanah dan Air, Mekanika Tanah, ManajemenLahan, Pengelolaan Tapak Hutan.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 28-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 123/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Taryudi
247 — 66
  • Pegawai pada Perguruan Tinggi Negeri;10. Pegawai pada Komisi dan Badan yang dibentuk berdasarkan UU, KeputusanPresiden, Sekretaris Kabinet (Sekab) dan Sekretaris Militer (Sekmil) ;11. Pegawai pada badan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama,Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara )12. Anggota TNI dan POLRI serta PNS di Lingkungan TNI dan POLRI13.
    Pimpinan Bank Indonesia dan pimpinan Badan Penyehatan PerbankanNasional;Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;Pejabat eselon i dan Pejabat lain yang disamakan dilingkungan sipil, militerdan Kepolisian Negara Republik Indonesia;Jaksa;PenyidikPanitera Pengadilan danPemimpin dan Bendaharawan Proyek .ONOSedangkan Penyelenggara Negara menurut Penjelasan Pasal 5 ayat (2)UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsimenyebutkan: yang dimaksud penyelenggara negara dalam pasal ini adalahpenyelenggara
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 26-11-2020 — Putus : 23-12-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 639/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 23 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat I : OEY WAN NIO sebagai pemegang saham PT MIMI KIDS GARMINDO
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Nusantara Parahyangan
Terbanding/Tergugat II : TIM KURATOR Tuan Martin Hartanto W SE SH.CLA, Tuan Anthony Prawira SH Tuan, Rulianto, SH
Terbanding/Tergugat III : PT. Waris
Terbanding/Tergugat IV : PT. Minorock Mandiri
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. Mimi Kids Garmindo
Terbanding/Turut Tergugat II : Tuan Wiharja Setiawan
Terbanding/Turut Tergugat III : Nyonya Paula Yusuf
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL BANDUNG
Terbanding/Turut Tergugat V : Badan pertanahan Kota Bandung
Turut Terbanding/Penggugat II : TN TITIH DERMAWAN
424 — 802
  • Ahli sekarang sebagai Pengajar pada beberapa Perguruan Tinggi,keahliannya di bidang Hukum Perdata.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 06-08-2021 — Putus : 24-12-2021 — Upload : 23-01-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 24 Desember 2021 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
Dr. Ir. HADO HASINA, MT.
190 — 148
  • sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, LembagaPenelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi :a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga;b. pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan;c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;d. koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;e. pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;f. pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakatdengan perguruan
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 14-01-2021 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 29-05-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps
Tanggal 25 Mei 2021 — Penuntut Umum:
GADHIS ARIZA, SH
Terdakwa:
I WAYAN SUDARMA
216 — 189
  • ,CA, dibawah sumpah yangpada pokok nya menerangkan sebagai berikut ;Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;Bahwa Ahli pada saat ini bekerja sebagai dosen pengajar di Fakultas Ekonomidan Bisnis Universitas Udayana Denpasar, program studi Akuntansi, dengantugas melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan/Pengajaran,Penelitan, dan Pengabdian kepada Masyarakat) ;Bahwa menurut Ahli, Perekonomian adalah sebuah konsep yangmenggabungkan seluruh fungsifungsi yang
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-10-2013 — Putus : 28-02-2014 — Upload : 17-03-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 31/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JBI
Tanggal 28 Februari 2014 — SATRIO, AMD. BIN H. ABU BAKAR
50 — 15
  • Ahli ETY FARIDA, SE, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :161Bahwa Ahli bertugas pada kantor Perwakilan BPKP Jambi.Bahwa keahlian yang saksi miliki adalah acounting dan auditing.Bahwa dasar keahlian Ahli adalah dari Perguruan Tinggi dan sertifkasi.Bahwa Ahli mempunyai sertifikasi untuk keahlian tersebut=> sertifikat auditor ahli pratama=> sertifikat audit ahli muda=> sertifikat audit ahli madya=> sertifikat audit investigasi=> sertifikat audit forensikBahwa Ahli pernah melakukan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 17-11-2016 — Putus : 28-11-2017 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 642/Pdt.G/2016/PN Pn.Jkt.Pst
Tanggal 28 Nopember 2017 — Penggugat:
1.YOHANES KUSDHARMANTO JOESOEF MOESTOPE
2.Drg. LUKAS KUSPARMANTO.
3.MARIA MARGARETHA KUSNANDARI
Tergugat:
1.Hyginus Hermanto Joesoef Moestopo MM
2.Nyonya RADEN AYU SOEPARTIEN, selaku Anggota Pembina Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
3.FX SOSEKO MOESTOPO
4.ROMUALDUS KUSUMANTO JOESOEF MOESTOPO, selaku Anggota Pembina Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
5.Drs H PRAYITNO SH selaku Anggota Pembina Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
6.Prof DR THOMAS SUYATNO MM selaku Anggota Pembina Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
7.IGNATIUS KUSNANTO SKom selaku Ketua Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
8.Drs SOENARDI DWIDJOSUSASTRO M Sc selaku Wakil Ketua Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
9.Drg JOHANES OCTAVIANUS TUMILISAR selaku Sekretaris Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
10.NOTARIS ETTY PURWANINGSIH SH
11.NOTARIS FANNY SUHERMAN SH
12.KEMENTERIAN HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Cq DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
184 — 56
  • R Moestopo dalam Akta No.62 tanggal 15 Pebruari 1962 karena dalam Perubahan Anggaran Dasar Akta No.13tanggal 17 Juli 2008 menyebutkan bahwa Yayasan menjalankan kegiatan yangantara lain bidang sosial menyelenggarakan pendidikan yang bersifat formalditingkat perguruan tinggi sehingga masih sejalan dengan maksud dan tujuanAnggaran Dasar pada anggaran dasar sebelumnya yang menyebutkan mendidiktenagatenaga ahli dan sarjana, dan hal itu bersesuaian dengan pendapat ahli MillyKarmila Sareal SH yang berpendapat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 16-02-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1472 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 16 Februari 2017 — Dr. Latif Kharie, SE, M.Si {T1}, Carolina Hahury {T2}. Dk
98 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • fakultas, serta adanya 3 langkah/kebijakan strategistersebut, kemudian telah berdampak positif bagi kinerja fakultas pada tahun2011 dan 2012, seperti perbaikan akreditasi Program Studi/JurusanEkonomi Pembangunan dari semula terakrditasi C pada tahun 2010 naikmenjadi terakreditasi B pada tahun 2012, serta tetap terjaganya akreditasi Buntuk Program Studi Manajemen pada tahun 2011 dan Program StudiAkuntansi pada tahun 2012, padahal standard penilaian akreditasi Prodioleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-08-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 11-01-2018
Putusan PN KUPANG Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg
Tanggal 5 Desember 2017 — Drs. BENEDIKTUS BAPA SINUNG
132 — 40
  • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 TentangPerubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 111 ayat 3 yangmenyatakan ULP/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/BUMN yang tidak membentuk LPSE, dapatmelaksanakan Pengadaan secara elektronik dengan menjadi penggunadari LPSE terdekat.Bahwa pada tanggal 14 februari 2014 Kelompok Jasa Konstruksi ULPKabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2015 menerbitkan suratpengumuman
    Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 TentangPerubahan Ke empat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 106 Ayat (1) yangmenyatakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan secaraelektronik.2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 TentangPerubahan Ke empat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 111 ayat 3 yangmenyatakan ULP/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perguruan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 11-12-2017 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 273/Pid.Sus-TPK/2017/PN SBY
Tanggal 14 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
HARIMURTI . H.HASKORO, S.Kom.SH
Terdakwa:
RUDY BASTOMI, SPd MM. Bin Alm SLAMET DAROINI
200 — 26
  • Pimpinan Perguruan Tinggi; 4. Pejabat Eselon dan Pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia; 5. Jaksa; 6. Penyidik; 7. Panitera Pengadilan; dan 8.
Pengadilan PA BANYUWANGI Perdata Perceraian
Register : 17-07-2013 — Putus : 27-11-2012 — Upload : 30-07-2013
Putusan PA BANYUWANGI Nomor 3734/Pdt.G/2012/PA.Bwi
Tanggal 27 Nopember 2012 — PENGGUGAT dan TERGUGAT
54 — 15
  • Menghukum tergugat rekonpensi untuk menyerahkan biayahadhonah anak tersebut dalam diktum (4) kepada penggugatrekonpensi setiap bulan tanggal 5 kalender masehi sampaikuliah di Perguruan Tinggi hingga lulus dan kenaikan tiappergantian tahun 20 %;10.wa nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn enna Menghukum tergugat rekonpensi untuk membayar biaya yang timbuldalam perkara ini;SUBSIDAIR: Mohon putusan seadiladilnya;Menimbang, bahwa selanjutnya pihak
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 30-11-2023 — Putus : 18-04-2024 — Upload : 26-04-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 142/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn
Tanggal 18 April 2024 — Penuntut Umum:
EMIL BRUNNER, S.H
Terdakwa:
AQLIL SANI, SE
45 — 33
  • Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Kota Binjai Nomor 7 Tahun 2022 tanggal 05 Januari 2022 tentang Operator Sistem Informasi Manajemen Kepegawian (SIMPEG), Operator Finger Prinst, Operator Education Management Information System (EMIS), Operator Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT), Operator Program Indonesia Pintar (PIP), Operator Data Pokok Siswa, Pembuat Berita, Operator Verval Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), Sistem Informasi Pendidikan dan Tenaga
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 30-11-2023 — Putus : 18-04-2024 — Upload : 26-04-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn
Tanggal 18 April 2024 — Penuntut Umum:
EMIL BRUNNER, S.H
Terdakwa:
NANA FARIDA, SP
66 — 59
  • Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor : 1587/Ma.09.3/PP.00.6/11/2017 tanggal 10 Nopember 2017 tentang Susunan Pengurus Komite Madrasah Aliyah Negeri Binjai Periode 2017-2020;
  • Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Kota Binjai Nomor 7 Tahun 2022 tanggal 05 Januari 2022 tentang Operator Sistem Informasi Manajemen Kepegawian (SIMPEG), Operator Finger Prinst, Operator Education Management Information System (EMIS), Operator Lembaga Tes Masuk Perguruan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 08-04-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 15 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
Edhy Prabowo
2784 — 2273
  • Saksi mempunyai Kartu Debit di 3 Bank berbeda yaitu KartuPlatinum Debit BCA, Kartu Platinum Debit BNI, Kartu Debit Gold Mandiri.Bahwa dipersidangan Saksi diperlihatkan oleh Penuntut Umum barang bukti726, 727 dan 728 dimana Saksi menerangkan mengetahui danmembenarkan terhadap barang bukti tersebut.Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikantanggapan.USEP KURNIAWAN, dibawah sumpahj/janji pada pokoknya menerangkansebagai berikut :oO Bahwa Saksi kenal dengan Edhy Prabowo kenal di perguruan
    8 OBahwa Saksi kenal tetapi tidak punya hubungan keluarga dengan EdyPrabowo;Bahwa Saksi tidak kenal dengan Andreau Misanta Pribadi dan tidak adahubungan keluarga;Bahwa Saksi tidak kenal dengan Safri dan tidak ada hubungan keluarga;Bahwa Saksi tidak kenal dengan Amiril Mukminindan tidak ada hubungan keluarga;Bahwa Saksi tidak kenal dengan Siswandi Pranoto dan tidak ada hubungankeluarga;Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ainul Fagih dan tidak ada hubungankeluarga;Bahwa Saksi adalah sebagai pelatin di Perguruan
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 20-09-2017 — Putus : 04-01-2018 — Upload : 15-01-2018
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 4 Januari 2018 — Penuntut Umum:
DWI SETYADI, SH, MH
Terdakwa:
YOGA RESTYANTO, S.T.,M.Ars.
89 — 39
  • Nomor : 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, beserta 3 (tiga) lembar Lampiran berupa Daftar Biaya Uang Kuliah Tunggal pada Universitas Palangka Raya;
    10.4. 3 (tiga) lembar Fotocopy Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I.
    Nomor : 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta 2 (dua) lembar Lampiran 3, Usulan Tarif Uang Kuliah Tunggal Perguruan Tinggi Tahun Akademik 2013/2014 pada Perguruan Tinggi Universitas Palangka Raya.
    Barito Selatan, yaitu :
    19.5.1. T.A. 2010 : Rincian : Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa (Bantuan Untuk UNPAR senilai Rp. 500.000.000,-) tanggal 30 Oktober 2010;
    19.5.2. T.A. 2011 : Rincian : Belanja Hibah : (Hibah untuk UNPAR senilai Rp. 1.000.000.150,-) tanggal 25 Nopember 2011;
    19.5.3. T.A. 2012 : Rincian : Hibah untuk Perguruan
    Swasta / Perguruan Tinggi Swasta se Barito Selatan / UNPAR (Hibah untuk Fakultas Kedokteran UNPAR senilai Rp. 1.500.000.000,-) tidak disalurkan ke UNPAR.

    19.5.4. T.A. 2013 : Rincian : Hibah untuk Perguruan Swasta / Perguruan Tinggi Swasta (Hibah untuk Fakultas Kedokteran UNPAR- perubahan senilai Rp. 660.000.000,-) tidak disalurkan ke UNPAR, tanggal 30 Oktober 2013.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-11-2019 — Putus : 30-03-2020 — Upload : 09-10-2020
Putusan PN MEDAN Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn
Tanggal 30 Maret 2020 — - SYAFRIADI
318 — 380
  • Pimpinan Perguruan Tinggi;Halaman 246 dari 280 Putusan Nomor 71/Pid.SusTPK/2019/PN Mdn4. Pejabat Eselon dan Pejabat lain yang disamakan dilingkungan sipil,militer dan Kepolisian Negara RI;Jaksa;Penyidik;Panitera PengadilanoN @Pimpinan dan Bendahara royekMenimbang, bahwa Terdakwa Syafriadi selaku Asisten ManagerProduksi Cabang Deli Serdang PT. Sang Hyang Seri (Persero) yang diangkatberdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.