rumah tangga, tempat tinggal di Link.Cidangdang RT.002 RW.001 Kelurahan Rawa Arum,Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten,selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan ParaPemohon Serta saksisaksi di persidangan;DUDUK PERKARABahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 J uli 2019yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor45

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor45/P dt.P /2019/PA.Clg dari Para Pemohon;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalamregister perkara;3.

hal Pengusaha tidak memenuhi kewajiban sesuaidengan batas waktu yang ditetapbkan sebagaimana dimaksuddalam ayat (2), maka saat pengukuhan adalah awal bulanberikutnya setelah bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat(2);(4) Kewajiban untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkanPajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas BarangMewah yang terutang oleh Pengusaha sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) dimulai sejak saat dikukuhkan sebagaiPengusaha Kena Pajak;Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor45

Bahwa Majelis Pengadilan Pajak dalam pendapatnya telah mencampuradukan omset secara keseluruhan sedangkan kewajiban pengukuhansebagai PKP dilakukan pada masingmasing lokasi dengan Nomor PKPyang berbeda untuk masingmasing Kantor Pelayanan Pajak dan jugaMajelis Pengadilan Pajak dalam pertimbangannya selalu berlandaskanPasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor45/PMK.03/2008 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak dan tidak meneliti

Putusan Nomor 853/B/PK/PJK/2017 Mempunyai peredaran usaha yang melebihi Rp600.000.000,00pada bulan Januari 2008; Tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagaiPengusaha Kena Pajak;Sehingga tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat(2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor45/PMK.03/2008 a quo dan oleh karenanya Pemohon Banding tidakberhak menggunakan pedoman tersebut;Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas faktafakta, buktibukti,penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding

Pemohon Banding belum dapatdikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan pengukuhan akandikukuhkan adalah sejak awal bulan berikutnya yaitu Awal Oktober2008;Bahwa berdasarkan uraian tersebut, jelasjelas Putusan MajelisPengadilan Pajak tidak sesuai dengan Keputusan Menteri KeuanganNomor 571/KMK.03/2003 tanggal 29 Desember 2003 dan harusdibatalkan;Putusan Majelis Pengadilan Pajak tidak mencerminkan ataumempertimbangkan secara menyeluruh Pasal demi Pasal dalamPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor45

Putusan Nomor 853/B/PK/PJK/2017Nomor 45/PMK.03/2008 dan tidak mempertimbangkan Pasal 5Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 45/PMK.03/2008 dalammemutus sengketa ini;Bahwa dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor45/PMK.03/2008, jelasjelas disebutkanbahwa apabila dalamsuatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak tidak lagi memenuhipersyaratan untuk dikenakan Pajak Penghasilan denganmenggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, mulaipermulaan tahun buku berikutnya Pengusaha Kena Pajak tidakdiperbolehkan

Bahwa dari pernikahan Pemohon, dikaruniai 3 (tiga) orang anakbernama:Peter, lakilaki, lahir di Jakarta pada tanggal 11 Desember 1998,tercatat kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor45/U/JT/1999;Natalie, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 25 Desember2001, tercatat kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor184/U/JU/2002;Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 318/Padt.P/2019/PN Jkt. UtrSelinalie Lehman, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 07September 2009;4.

Bahwa dari pernikahan Pemohon, dikaruniai 3 (tiga) orang anak, diantaranya anak pertama yang bernama Peter, lakilaki, lahir di Jakarta padatanggal 11 Desember 1998, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor45/U/JT/1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana CatatanSipil Kotamadya Jakarta Timur, tanggal 14 Januari 1999;3.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa yangmemeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan Putusan Nomor45/Pid.B/2021/PN.Sbw tanggal 20 Mei 2021, yang amarnya sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa H. SYARAFUDDIN AK SEMA, telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memasuki RumahOrang Lain Tanpa Ijin Yang Berhak ;2.

Pasal 167 (1) Kitab Undangundang Hukum Pidana;Peraturan perundangundangan lain yang terkait;Halaman 4 dari 6 ,Putusan Nomor 57/Pid/2021/PT MTRMENGADILI: Menerima permohonan banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Nomor45/Pid.B/2021/PN Sbw tanggal 20 Mei 2021 yang dimintakan bandingtersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatunkan kepada Terdakwasehingga amarnya berbunyi sebagai berikut : Menyatakan Terdakwa H.Syarafuddin Ak Sema telah terbukti

Terlawan) dan dikabulkan sehinggaKetua Pengadilan Negeri Medan menerbitkan Penetapan Nomor45/Eks/2017/546/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 13 Nopember 2017 jo. BeritaAcara Sita Eksekusi (ExecutorialBeslag) Lanjutan Nomor45/Eks/2017/546/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 09 April 2018;Bahwa Pelawan/Kurniawan David Syukur tidak pernah digugat ataudiikutsertakan dalam gugatan perkara perdata No. 546/Pdt.G/2016/PN.Mdnyang diajukan oleh Penggugat (i.c. Terlawan) terhadap EddyDjohan/Tergugat (i.c.

Sei Rengas II, KotaMedan, Provinsi Sumatera Utara adalah milik Pelawan, maka peletakanSita Eksekusi (Executorial Beslag) berdasarkan Penetapan Nomor45/Eks/2017/ 546/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 13 Nopember 2017 jo.

BeritaAcara Sita Eksekusi (ExecutorialBeslag) Lanjutan Nomor : 45/Eks/ 2017/546/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 09 April 2018 harus dinyatakan cacathukum dan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum dengan segala akibathukumnya;Bahwa cukup alasan hukum, untuk mengangkat Sita Eksekusi (ExecutorialBeslag) berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor45/Eks/2017/546/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 13 Nopember 2017 jo.

/Eks/2017/546/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 13 Nopember 2017 jo.Berita Acara Sita Eksekusi (ExecutorialBeslag) Lanjutan Nomor45/Eks/2017/546/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal O09 April 2018 danmembebankan biaya cabut sita/angkat sita kepada Terlawan;Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Medan untuk mengangkatSita Eksekusi (Executorial Beslag) Nomor45/Eks/2017/546/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 13 Nopember 2017 jo.Berita Acara Sita Eksekusi (ExecutorialBeslag) Lanjutan Nomor45/Eks/2017/546/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal

Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Medan untukmengangkat Sita Eksekusi (Executorial Beslag) Nomor45/Eks/2017/546/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 13Nopember 2017 jo.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor45/PMK.03/2008 tentang Pedoman Penghitungan PengkreditanPajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang BerdasarkanUndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak PenghasilanSebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir DenganUndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan PajakDengan Menggunakan Norma Penghitungan;Pasal 1 ayat (2)Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud denganPedagang Eceran yang menggunakan Norma PenghitunganPenghasilan

berlandaskanPasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 45/PMK.03/2008 tentang Pedoman Penghitungan PengkreditanPajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak dan tidak meneliti secaradetail terhadap PasalPasal yang terkait dalam Peraturan MenteriKeuangan RI Nomor 45/PMK.03/2008 serta alasan PemohonPeninjauan Kembali semula Pemohon Banding yang terkait hal tersebutsehingga menyebabkan suatu putusan yang dengan nyatanyata tidaksesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor45

Putusan Nomor 846/B/PK/PJK/2017 Mempunyai peredaran usaha yang melebihi Rp600.000.000,00pada bulan Januari 2008; Tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagaiPengusaha Kena Pajak;Sehingga tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat(2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor45/PMK.03/2008 a quo dan oleh karenanya Pemohon Banding tidakberhak menggunakan pedoman tersebut;e Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas faktafakta, buktibukti,penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding

berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis PengadilanPajak telah salah dan keliru dalam memberikan putusan terhadappokok sengketa tarif tersebut;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Bandingtidak setuju atas pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak yanghanya berpedoman pada Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan RINomor 45/PMK.03/2008 dan tidak mempertimbangkan Pasal 5Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 45/PMK.03/2008 dalammemutus sengketa ini.Bahwa dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor45

Putusan Nomor 846/B/PK/PJK/2017TARIF Pajak Keluaran 10%Pajak Masukan (80%X10%) 8%Tarif Pajak yang harus dibayar 2%Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali semula PemohonBanding menyatakan bahwa seharusnya Majelis Pengadilan Pajakmempertimbangkan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor45/PMK.03/2008 dan pokok sengketa yang Pemohon PeninjauanKembali semula Pemohon Banding ajukan yaitu mengenai Tidakdiperhitungkan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan olehPedagang Eceran dengan Norma Penghitungan

putusan tersebut;Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh JaksaPenuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa putusan MajelisPengadilan Tingkat Pertama sudah sesuai dengan fakta persidangan dan tidakditambahtambahkan oleh karena itu memohom agar Majelis Hakim TingkatBanding menguatkan putusan tersebut;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Bandingmemeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunanresmi putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 10 Mei 2017 Nomor45

Pertama dalam putusannya, yang menyatakan bahwa paraTerdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindakpidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya berdasarkan alasan yangHalaman 11 dari 13 Putusan Nomor 453/PID/2017/PT SBYtepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapatdijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atasmaka putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 10 Mei 2017 Nomor45

Terdakwa tetap dinyatakanbersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayarbiaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;Mengingat dan memperhatikan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidana dan Undang undang Nomor 8 tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana, serta peraturan perundangundangan lainnya yangberkaitan dengan perkara ini;MENGADILLI: Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Jaksa PenuntutUmum; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 10 Mei 2017 Nomor45

DasarDasar Dan AlasanAlasan Gugatan:1.Bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik (GHM) Nomor45/Ketapang Timur, Tanggal 13 Maret 2000, Surat Ukur Nomor266/2000, Tanggal 13 Maret 2000, dengan luas 5.590 m# (lima ribu limaratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Harun Djakfar; dimanapenerbitan sertifikat ini didasarkan pada informasi buku Letter C Nomor194, persil nomor 12 b, klas Ill, atas nama B.

(dua ribu enam ratus sembilan puluh delapanmeter persegi), atas nama Harun Djakfar;Memerintahkan Tergugat mencabut Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor45/Ketapang Timur, Tanggal 13 Maret 2000, Surat Ukur. 266/2000, Tanggal13 Maret 2000, Luas 2698m?

Putusan Nomor 205 K/TUN/201710.11.Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berupa SHM Nomor45/Ketapang Timur, tanggal 13 Maret 2000, Surat Ukur Nomor:266/2000, tanggal 13 Maret 2000, Luas 2698 m? (dua ribu enamratus sembilan puluh delapan meter persegi), atas nama HarunDjakfar yang semula Luasnya Sertifikat Hak Milik Nomor 45/Ketapang Timur, tanggal 13 Maret 2005, Surat Ukur No 266/2000seluas 5.590 m? menjadi 2698 m?

Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara a quo tidaksesuai dengan bukti tertulis yang menjadi alas hak penerbitan SHMdimaksud yang mana dasar permohonan penerbitan SHM Nomor45/Ketapang Timur tanggal 13 Maret 2000 adalah Akta Jual BeliNomor 201/KTP/1998 yang dikeluarkan oleh Drs.

, yangkemudian secara ajaib setelah dalam sertifikat SHM Nomor45/Ketapang Timur tanggal 13 Maret 2000 luasnya menjadi 5590 m?

., Juncto Nomor45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriJakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yangmemuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriJakarta Pusat masingmasing pada tanggal 10 Juni 2019 dan 12 Juni 2019;Menimbang, memori banding dari Para Pemohon Banding tersebuttelah disampaikan kepada Termohon Banding masingmasing pada tanggal19 Juni 2019 dan tanggal 3 Juli 2019, kemudian Termohon Bandingmengajukan kontra

waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang,oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding yang diterima tanggal10 Juni 2019 dan 12 Juni 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkandari putusan ini, Pemohon meminta agar:Memori dari Pemohon Banding : Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding; Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untukseluruhnya; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor45

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst., tertanggal 16 Mei 2019, yangHalaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1066 B/Padt.SusArbt/2019membatalkan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia(BANI) Nomor 981/X/ARBBANI/2017, tanggal 26 November 2018;Serta selanjutnya mengadili sendiri dengan memberikan putusan sebagaiberikut:1. Menolak permohonan pembatalan putusan Arbitrase dari PemohonPembatalan untuk seluruhnya;2.

Putusan Nomor 847/B/PK/PJK/2017Pedagang Eceran dengan Norma Penghitungan Penghasilan Netosebesar 80 % (delapan puluh persen) dikalikan dengan Pajak Keluaran(sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor45/PMK.03/2008 tanggal 31 Maret 2008), yaitu dengan perhitunganseharusnya menurut Pemohon Peninjauan Kembali semula PemohonBanding adalah sebagai berikut:Koreksi atas Penyerahan BKP Rp 77.643.900,00Pajak Keluaran (tarif 10%) Rp 7.764.390,00Pajak Masukan (80%X10%) Rp 6.211.512,00PPN yang

Putusan Nomor 847/B/PK/PJK/2017berikutnya setelah bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat(2).(4) Kewajiban untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkanPajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas BarangMewah yang terutang oleh Pengusaha sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) dimulai sejak saat dikukuhkan sebagaiPengusaha Kena Pajak.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor45/PMK.03/2008 Tentang Pedoman Penghitungan PengkreditanPajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang BerdasarkanUndangUndang

Tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagaiPengusaha Kena Pajak;Sehingga tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat(2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor45/PMK.03/2008 aquo dan oleh karenanya Pemohon Banding tidakberhak menggunakan pedoman tersebut;Halaman 12 dari 23 halaman.

77.643.900,00Jumlah Omset Rp 450.884.500,00maka Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Bandingbelum dapat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;Bahwa berdasarkan uraian tersebut, jelasjelas Putusan MajelisPengadilan Pajak tidak sesuai dengan Keputusan MenteriKeuangan Nomor 571/KMK.03/2003 tanggal 29 Desember 2003dan harus dibatalkan.Putusan Majelis Pengadilan Pajak tidak mencerminkan ataumempertimbangkan secara menyeluruh Pasal demi Pasal dalamPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor45

berdasarkan hal tersebut di atas maka MajelisPengadilan Pajak telah salah dan keliru dalam memberikanputusan terhadap pokok sengketa tarif tersebut;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula PemohonBanding tidak setuju atas pertimbangan Majelis PengadilanPajak yang hanya berpedoman pada Pasal 2 Peraturan MenteriKeuangan Rl Nomor 45/PMK.03/2008 dan tidakmempertimbangkan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan RINomor 45/PMK.03/2008 dalam memutus sengketa ini;Bahwa dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor45

Posita dan Petitum gugatan mengandung obscuur libel (dalam hal antaraposita dengan petitum saling bertentangan);Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya olehPengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor45/G/2018/PTUNBDG, tanggal 18 Oktober 2018, kemudian di tingkatbanding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta dengan Putusan Nomor 7/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 30Januari 2019;Halaman 2 dari 6 halaman.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor /7/B/2019/PT.TUN.JKT., tanggal 30 Januari 2019 yangmenguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor45/G/2018/PTUNBDG., tanggal 18 Oktober 2018;MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara:1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;2.

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan tidak dapat diterimaselain dan selebihnya;Dalam Konvensi dan Rekonvensi : Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayarbiaya perkara sejumlah Rp 320.000, (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah);Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh PaniteraMahkamah Syariyah Banda Aceh bahwa Pemohon/Pembanding melaluiKuasanya pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021, telah mengajukanpermohonan banding atas Putusan Mahkamah Syariyah Banda Aceh Nomor45

bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara aquo telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata carasebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) dan (4) UndangUndangNomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka secara formalpermohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;Menimbang, bahwa Mahkamah Syariyah Aceh setelah mempelajarisecara seksama berkas perkara banding, berikut berita acara sidang dansalinan resmi Putusan Mahkamah Syariyah Banda Aceh Nomor45

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/MS.AcehMENGADILIMenerima permohonan banding Pembanding;Membatalkan Putusan Mahkamah Syariyah Banda Aceh Nomor45/Pdt.G/2021/MS.Bna tanggal 20 April 2021 Miladiyah bertepatan dengantanggal 8 Ramadhan 1442 Hijriyah;Dengan Mengadili SendiriDalam Konvensi1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon ;2. Memberi izin kepada Pemohon ( ) Menjatuhkan talak satu rajiterhadap Termohon (lka Meuthia binti Zulkarnain) di depan sidangMahkamah Syariyah Banda Aceh;Dalam Rekonvensi1.

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor45/PDT.G/2015/PN.OLM, yang di mohonkan banding tersebut tidak benardan tidak adil oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor45/PDT.G/2015/PN.OLM, haruslah di batalkan oleh Pengadilan TinggiKupang di Kupang.2.

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor45/PDT.G/2015/PN.OLM, tanggal 11 Nopember 2015.3. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.4, Menghukum penggugat / terbanding untuk membayar biaya perkara ini. Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Kuasa Hukum ParaPembanding semula Para Tergugat, Kuasa Hukum Terbanding semulaPenggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut :1.

Perdata Nomor 26/PDT/2016/PT.KPG Hal 15 dari 18 halmemohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa danmengadili Perkara aquo dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :1) Menyatakan Menolak Permohonan Banding dari Pembanding yang semulaPara Tergugat.2) Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor45/Pdt.G/2015/PN.Olm tanggal 11 Nopember 2015.3) Menghukum Pembanding untuk membayar biaya Perkara yang timbuldalam perkara ini pada tingkat banding.Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan menelitisecara cermat dan seksama berkas perkara serta turunan resmi PutusanPengadilan Negeri Oelamasi tanggal 11 Nopember 2015 Nomor45/Pdt.G/2015/PN.0lm dan Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa HukumPara Pembanding semula Para Tergugat dan Kontra Memori Banding yangdiajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat Pengadilan Tinggiberpendapat bahwa pertimbangan hukum dan alasanalasan hukum dalamputusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah

Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Rap yangmenyatakan bahwa Pembanding semula Tergugat, pada Selasa tanggal24 Maret 2019 telah mengajukan permohonan banding, agar perkaranyayang diputus oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor45/Pdt.G/2019/PN Rap tanggal 12 Maret 2020, diperiksa dan di putusdalam peradilan tingkat banding;2.

Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera PengadilanNegeri Rantau Prapat pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 Nomor45/Pdt.G/2019/PN Rap ;4. Relaas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita PengadilanNegeri Rantau Prapat dari Pembanding semula Tergugat tersebut telahdiberitahukan secara sah dan patut kepada pihak Terbanding semulaPenggugat pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 Nomor 45/Pdt.G/2019/PNRap ;5.

Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara ( inzage ) Nomor45/Pdt.G/2019/PN Rap yang dibuat oleh Jurusita Pengganti padaPengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020,yang telah memberikan kesempatan kepada Pembanding semula Tergugatuntuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas) hari sejakpemberitahuan ini dilaksanakan, sebelum berkas perkaranya dikirim kePengadilan Tinggi Medan;8.

Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara ( inzage ) Nomor45/Pdt.G/2019/PN Rap yang dibuat oleh Jurusita Pengganti padaPengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020,yang telan memberikan kesempatan kepada Terbanding semulaPenggugat untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas) harisejak pemberitahuan ini dilaksanakan, sebelum berkas perkaranya dikirimke Pengadilan Tinggi Medan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang bahwa permohonan banding yang. diajukan olehPembanding

Pdt.G/2019/PNRap tanggal 12 Maret 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapatdengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalamputusannya, yang telah mempertimbangkan secara tepat dan benar menuruthukum, dan pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasarpertimbangan hukum sendiri, oleh Majelis Tingkat Banding dalam memutusperkara ini ditingkat banding;Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbanganpertimbangantersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor45

Putusan Nomor 844/B/PK/PJK/2017tidak diperhitungkan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan olehPedagang Eceran dengan Norma Penghitungan Penghasilan Netosebesar 80 % (delapan puluh persen) dikalikan dengan Pajak Keluaran(sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor45/PMK.03/2008 tanggal 31 Maret 2008), yaitu dengan perhitunganseharusnya menurut Pemohon Peninjauan Kembali semula PemohonBanding adalah sebagai berikut:Koreksi atas Penyerahan BKP Rp 77.839.400,00Pajak Keluaran (tarif 10%)

Putusan Nomor 844/B/PK/PJK/2017berikutnya setelah bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat(2).(4) Kewajiban untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkanPajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas BarangMewah yang terutang oleh Pengusaha sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) dimulai sejak saat dikukuhkan sebagaiPengusaha Kena Pajak.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor45/PMK.03/2008 tentang Pedoman Penghitungan PengkreditanPajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang BerdasarkanUndangUndang

berlaku dan dapatdilihat pada Putusan Pengadilan Pajak halaman 22 dari 24, adalah:e Berdasarkan hasil pemeriksaan Terbanding sebagai pusat dariPemohon Banding diketahui antara lain bahwa: Belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; Mempunyai peredaran usaha yang melebihi Rp600.000.000,00pada bulan Januari 2008; Tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagaiPengusaha Kena Pajak;Sehingga tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat(2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor45

77.839.400,00Jumlah Omset Rp 373.240.600,00 maka Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Bandingbelum dapat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;Bahwa berdasarkan uraian tersebut, jelasjelas Putusan MajelisPengadilan Pajak tidak sesuai dengan Keputusan MenteriKeuangan Nomor 571/KMK.03/2003 tanggal 29 Desember 2003dan harus dibatalkan.Putusan Majelis Pengadilan Pajak tidak mencerminkan ataumempertimbangkan secara menyeluruh pasal demi pasal dalamPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor45

berdasarkan hal tersebut di atas maka MajelisPengadilan Pajak telah salah dan keliru dalam memberikanputusan terhadap pokok sengketa tarif tersebut;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula PemohonBanding tidak setuju atas pertimbangan Majelis PengadilanPajak yang hanya berpedoman pada Pasal 2 Peraturan MenteriKeuangan RI Nomor 45/PMK.03/2008 dan tidakmempertimbangkan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan RINomor 45/PMK.03/2008 dalam memutus sengketa ini;Bahwa dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor45

Pakemitan 001/004, Cimalaka,Sumedang, Jawa Barat, sebagai Pemohon;Pengadilan Negeri tersebut:Telah membaca dan mempelajari suratsurat yang bersangkutandengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi yang diajukandi muka persidangan.TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal7 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik pada SistemInformasi Pengadilan di Pengadilan Negeri Sumedang Kelas B pada tanggal9 Juli 2020 dalam Register Nomor45

Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yangditetapkan untuk memeriksa dan menetapkan perkara tersebut berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor45/Pdt.P/2020/PN.Smd, Penetapan mana diucapkan dalam Sidang terbukauntuk umum pada hari itu juga olen Hakim tersebut, dengan dibantu olehSeravina Apriliany, SH., MH., Panitera Pengganti Pengadilan NegeriSumedang, serta dihadiri Pemohon.Panitera Pengganti HakimSeravina Apriliany, SH., MH.

rukun kembalidengan Termohon tetapi tidak berhasil;Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakankarena Termohon tidak hadir di persidangan;Bahwa Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon selaku PegawaliNegeri Sipil belum memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabatyang berwenang;Bahwa Majelis Hakim menasihati Pemohon agar mengikuti ketentuanperaturan perundanganundangan yang berlaku yakni Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor45

Pasal 3 ayat 1 PemerintahNomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor45 Tahun 1990 dan Surat Edaran BAKN Nomor 48 Tahun 1990;MENGADILI1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi danpatut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;2.

Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonanbanding tersebut telah memenuhi syarat formil, maka permohonan bandingtersebut secara formil dapat diterima.Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medansetelah mempelajari, memeriksa dengan seksamaberkas perkara dan denganmemperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimanatercantum dalam putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor45/Pdt.G/2017/PA.Bji tanggal 11 April 2017

Pembanding untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demikemungkinan menemukan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan bagikeduanya di masa yang akan datang.Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka keberatan Pembanding/Tergugat atas Putusan PengadilanAgama Binjai Nomor 45/Pdt.G/2017/PA.Bji tanggal 11 April 2017 M. bertepatandengan tanggal 14 Rajab 1438 H, tidak beralasan hukum dan karenanya patutdikesampingkan; Dengan demikian putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor45

P8, Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3173070801092929 atas namakepala keluarga Kristal Arifin.Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 1250/Pdt.P/2019/PN.JKT.BRT.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.2c22.23.24.25.26.27.P9,P10A,P10B,P11,P12,P13,P14,P15,P16,P17,P18,P19,P20,P21,P22,P23,P24,P25,P26,Fotokopi Akta Kelahiran dari Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Nomor45/2/1959 tanggal 02 April 1959 atas nama Kristal Arifien.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3276026606580005 atas namaRachmiyati.Fotokopi Kartu Keluarga

Nomor 3276022711070352 atas namakepala keluarga Akmal Rusli.Fotokopi Akta Kelahiran dari Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Nomor45/3/1959 tanggal 02 April 1959 atas nama Rahmi Jati.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3173070312630006 atas namaAchyar Abbas.Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3173070901091814 atas namakepala keluarga Achyar Abbas.Fotokopi Akta Kelahiran dari Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Nomor4094/1963 tanggal 23 Desember 1963 atas nama Achyar.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3276020201720014

Putusan Nomor 845/B/PK/PJK/2017Pedagang Eceran dengan Norma Penghitungan Penghasilan Netosebesar 80 % (delapan puluh persen) dikalikan dengan Pajak Keluaran(sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor45/PMK.03/2008 tanggal 31 Maret 2008), yaitu dengan perhitunganseharusnya menurut Pemohon Peninjauan Kembali semula PemohonBanding adalah sebagai berikut:Koreksi atas Penyerahan BKP Rp 76.577.500,00Pajak Keluaran (tarif 10%) Rp 7.657.750,00Pajak Masukan (80%X10%) Rp 5.126.200,00PPN yang

Putusan Nomor 845/B/PK/PJK/2017berikutnya setelah bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat(2).(4) Kewajiban untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkanPajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas BarangMewah yang terutang oleh Pengusaha sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) dimulai sejak saat dikukuhkan sebagaiPengusaha Kena Pajak.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor45/PMK.03/2008 tentang Pedoman Penghitungan PengkreditanPajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang BerdasarkanUndangUndang

berlaku dan dapatdilihat pada Putusan Pengadilan Pajak halaman 22 dari 24, adalah:e Berdasarkan hasil pemeriksaan Terbanding sebagai pusat dariPemohon Banding diketahui antara lain bahwa: Belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; Mempunyai peredaran usaha yang melebihi Rp600.000.000,00pada bulan Januari 2008; Tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagaiPengusaha Kena Pajak;Sehingga tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat(2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor45

76.577.500,00Jumlah Omset Rp 217.775.800,00maka Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Bandingbelum dapat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;Bahwa berdasarkan uraian tersebut, jelasjelas Putusan MajelisPengadilan Pajak tidak sesuai dengan Keputusan MenteriKeuangan Nomor 571/KMK.03/2003 tanggal 29 Desember 2003dan harus dibatalkan.Putusan Majelis Pengadilan Pajak tidak mencerminkan ataumempertimbangkan secara menyeluruh Pasal demi Pasal dalamPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor45

berdasarkan hal tersebut di atas maka MajelisPengadilan Pajak telah salah dan keliru dalam memberikanputusan terhadap pokok sengketa tarif tersebut;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula PemohonBanding tidak setuju atas pertimbangan Majelis PengadilanPajak yang hanya berpedoman pada Pasal 2 Peraturan MenteriKeuangan Rl Nomor 45/PMK.03/2008 dan tidakmempertimbangkan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan RINomor 45/PMK.03/2008 dalam memutus sengketa ini.Bahwa dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor45