mempertimbangkansebagai berikutMenimbang, bahwa suatu permohonan provisi padadasarnya diajukan untuk memohon suatu putusan sementaradari Majelis Hakim sebagai suatu tindakan pendahuluan demimenjamin kepentingan kedua belah pihak berperkara ;Menimbang, bahwa suatu permohonan provisi harusmemiliki syarat formil sebagai berikutHarus menyebutkan alasan permintaan yangmenjelaskan urgensi dan relevansinya;Mengemukakan dengan jelas tindakan apa yang mestidiputuskan;Tidak boleh menyangkut pokok perkara (videputusan MARI No. 1788

Rp12.965.000,15 1447 Kg Rp 9.816.000,16 1232 Kg Rp 8.503.000,17 1411 Kg Rp 9.428.000,18 1548 Kg Rp10.231.000,19 1348 Kg Rp 9.123.000,20 2794 Kg Rp17.912.000,21 1953 Kg Rp12.804.500,22 1915 Kg Rp12.835.500,23 2206 Kg Rp14.843.000,24 1548 Kg Rp 9.457.000,25 1648 Kg Rp10.131.000,26 1814 Kg Rp12.072.000,27 1613 Kg Rp 9.829.000,28 1466 Kg Rp 9.095.000,29 1438 Kg Rp 8.799.000,30 975 Kg Rp 5.915.000,31 1915 Kg Rp11.878.000,32 Mei 2014 2227 Kg Rp14.052.000,33 2263 Kg Rp13.262.000,34 1622 Kg Rp10.630.000,35 1788

1rsid4600500rsid4605839rsid46 13258rsid4656838rsid465737 1rsid4665854rsid468 1755rsid4720969rsid4732866rsid4740576rsid4745482rsid4786534rsid47983 15rsid4800737rsid4801259rsid4806385rsid48 12807rsid4852598rsid48549 17rsid4862965rsid4867393rsid4867984rsid4876084rsid49 1698 1 rsid4927343rsid4936572rsid4939339rsid4983 142rsid4988760rsid4989798rsid499 1 894rsid4997570rsid5001922rsid5007244rsid5007792rsid5010242rsid5010535rsid5053693rsid5053760rsid5056025rsid5062809rsid5062989rsid5073667rsid5075 148rsid5 130364rsid5 141827rsid5 1788

adalah putusan yang bersifatsementara , yang berisi tindakah sementara menunggu sampai purusan akhir Halaman 49 dari 69 halaman Putusan Nomor : 185/Pdt.G/2018/PN.Amb.mengenai pokok perkara yang dijatuhkan , dengan demikian tuntutan provisi tidakboleh mengenai materi pokok perkara, akan tetapi hanya terbatas mengenaitindakan sementara berupa larangan melanjudkan suatu kegiatan, misalnyamelarang meneruskan pembangunan diatas tanah terperkara dengan ancamanmembayar hukuman uang paksa ( vide Putusan MA.1788

Hal ini sejalan denganYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1788 K/sip/1976Halaman35 dari 69 putusan Nomor87/Padt.G/2019/PN Selbahwa tuntutan dalam Provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara tetapihanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatukegiatan misalnya melarang meneruskan pembangunan diatas tanah berperkara;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan provisi hanya merupakangugatan assessor atau gugatan tambahan (additional claim) saja, maka secarahukum

Menimbang, bahwa suatu permohonan provisi pada dasarnya diajukan untukmemohon suatu putusan sementara dari Majelis Hakim sebagai suatu tindakan pendahuluandemi menjamin kepentingan kedua belah pihak berperkara ;Menimbang, bahwa suatu permohonan provisi harus memiliki syarat formil sebagaiberikut :Harus menyebutkan alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;Mengemukakan dengan jelas tindakan apa yang mesti diputuskan; Tidak boleh menyangkut47pokok perkara (vide :putusan MARI No. 1788

(fotokopi sesuai dengan asii) ;Surat dari Direktorat Jenderal PerikananTangkap Nomor : B.1788/DJPT.2/ PI.230.D2/I1I/2015 tanggal 10 Maret 2015, Perihal Analisis21. Bukti P 2122. Bukti P 2223. Bukti P 2324. Bukti P 2425. Bukti P 25dan Evaluasi Kapal Perikanan Buatan LuarNegeri (Eks Kapal Perikanan Asing).

(fotokopi sesuaidengan asili) ;Surat Dirjen Perikanan Tangkap NomorB.1788/DJPT.2/P1.230.D2/III/2015, tanggal 10Maret 2015, Perihal Analisis dan EvaluasiKapal Perikanan Buatan Luar Negeri (Eks.Kapal Perikanan Asing). (fotokopi sesuaidengan asili, lampiran fotokopi) ;8. Bukti T 89. Bukti T 910. Bukti T 1011. Bukti T 1112. Bukti T 12Surat dari Dirjen Perikanan Tangkap kepadaPT. DwiKarya Reksa Abadi Nomor B.7800/DJPT.4/P1.440.D4/X1/2014, tanggal 2Desember 2014, Perihal Sanksi Administratif.

SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).10. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/1788, tanggal 12 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/2004 tanggal 03 Desember 2012 berikut lampirannya :a. Nota Dinas dari Kabag Keuangan kepada Sekretaris Daerah Kab. Bengkalis Nomor : 900/ KEU-PPKD/ NPHD/ 0921 tanggal 27 November 2012.b. Permintaan Penerbitan SP2D;c.

SPP3 (Rencana Penggunaan Dana).10. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012Nomor : SP2DBP/2012/1.20.03/1788, tanggal 12 Desember 2012dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :SPMBP/2012/1.20.03/2004 tanggal 03 Desember 2012 berikutlampirannya :a.

SPP3 (Rencana Penggunaan Dana).1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012Nomor : SP2DBP/2012/1.20.03/1788, tanggal 12 Desember 2012 dan 1(satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPMBP/2012/1.20.03/2004 tanggal 03 Desember 2012 berikut lampirannya :Halaman 178 dari 248 Putusan Nomor 1 1/Pid.SusTpk/2016/PN.Pbr12.7 o 29 5kK.Nota Dinas dari Kabag Keuangan kepada Sekretaris Daerah Kab.Bengkalis Nomor : 900/ KEUPPKD/ NPHD/ 0921 tanggal 27 November2012.Permintaan

Sebidang Tanah Luas 320 m2 berikut bangunan rumah, toko dan beberapa kamar diatas sertifikat hak milik No. 9123/SRB, tanggal 20 September 1993, surat ukur No. 1788/1993, tanggal 2 Juli 1993 Atas Nama Abu Naim Bin Ahmad Rusni, terletak di Jalan Urip sumoharjo No. 9 Surabaya, Kedaton Bandar Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Rumah Bpk Abu Naim

Kalau memungkinkan.. 00:01:23Kalau enggak ya diatur lagi..PERCAKAPAN SELESAI Rekaman percakapan antara 0816 1788 8792 (Terdakwa)dengan0818 0707 3878 (TRINANDA PRIHANTORO) pada tanggal 11Maret 2016 pukul 21:05:18 WIB, yang transkripnya sebagai berikut: SUBJE PERCAKAPAN MENIT KEK3878 Heeh gimana?

Rekaman percakapan antara 0816 1788 8792 (Terdakwa) dengan0818 0707 3878 (TRINANDA PRIHANTORO) pada tanggal 17Maret 2016 pukul 09:43:08 WIB, yang transkripnya sebagai berikut: SUBJEK PERCAKAPAN MENIT KE Tuuut... 00:00:03 537 8792 Halo. 00:00:094567 + Pagi Bang. 00:00:108792 lya. 00:00:104567 Maaf ganggu Bang. 00:00:118792 lya. 00:00:124567 Ee, rencananya gimana jadi Bang 00:00:12hari ini?

Rekaman percakapan antara 0816 1788 8792 (Terdakwa)dengan0818 0707 3878 (TRINANDA PRIHANTORO)pada tanggal 28Maret 2016 pukul 19:36:38 WIB, yang transkripnya sebagai berikut: SUBJEK PERCAKAPAN MENIT KE Tuuut... 00:00:05 5416. 3878 Ya Pak! 00:00:088792 Halo? 00:00:113878 Halo! Ya Bang! Halo Bang? Halo? 00:00:11Halo Bang? Halo?8792 Tadi nelpon?

Bang. 8792Sip00:02:01 5867 Biar saya lapor Bang. 00:02:02 PERCAKAPAN SELESAI Rekaman percakapan antara 0816 1788 8792 (Terdakwa) dengan0816 1965 867 (SAIFUL ZUHRI) pada tanggal 17 Maret 2016 pukul15:38:58 WIB, yang transkripnya sebagai berikut : nggak lu? SUBJEK PERCAKAPAN MENITKETuuut...5867 Bang. 00:00:208792 Ya belum mulaimulai. Belum kumpul 00:00:21kumpul.5867 Gini Bang, kata Si Bos, tadi saya udah 00:00:24ngomong sama dia,8792 = He'eh?

Rekaman percakapan antara 0812 3989 7260 (MUHAMADTAUFIK) dengan 0816 1788 8792(Terdakwa) pada tanggal 4Maret 2016 pukul 13:43:22 WIB, yang transkripnya sebagai berikut: SUBJEKPERCAKAPANMENIT KE 7260 (Backsound: Kumsalam...) 00:00:02 556 Tuuut... 00:00:048792 Halo? 00:00:107260 (Dek. Ya? Halo? Halo? 00:00:108792 A, jadi kemaren kan. Halo? Ya? 00:00:117260 Halo?

IskandarOeripkartawinata dalam bukunya Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek,yang dimaksud dengan putusan provisionil, yaitu putusan yang dijatuhkansehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara, sementara diadakan tindakantindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau kedua belah pihak.Karena sifatnya yang harus dilaksanakan segera putusan provisionil selalu dapatdilaksanakan terlebih dahulu ;Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. padaputusan Mahkamah Agung No. 1788

; harga Rp.67.044.000,e Akta PPJB No.11, tanggal 26 Nopember 2014, Persil No. 203.D.NV,Blok Sumur Ugul, Kohir No. 510/1788, luas 7.200 m?; hargaRp.86.400.000,29e Akta PPJB No. 12, tanggal 26 Nopember 2014, Persil 203, Blok SumurUgul, luas 2.240 m?; harga Rp. 26.880.000,4) antara DADANG SUGANDA SUHARA (Pihak ) sebagai Penjual denganHERMAN TRISNA (Pihak Il) sebagai Pembeli yaitu :e Akta PPJB No. 14, tanggal 26 Nopember 2014, Persil No.204.D.IV,Blok Sumur Ugul, Kohir No.907/1689, luas 25.000 m?

Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor:1788 K/sip/1976 bahwa tuntutan dalam Provisi tidak bolehmengenai materi pokok perkara tetapi hanya terbatas mengenai tindakansementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan misalnya melarangmeneruskan pembangunan diatas tanah berperkara;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan provisi hanya merupakangugatan assessor atau gugatan tambahan (additional claim) saja, maka secarahukum tidak dapat berdiri sendiri dan harus ada

, Tergugat II dan Tergugat III membayarkan uangpaksa (dwang som ) Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harijika Tergugat dan Tergugat II dan Tergugat Ill lalai melaksanakan putusanProvisi dalam perkara ini kepada Penggugat;Menimbang, bahwa menurut Pasal 191 RBg Putusan Provisi adalahkeputusan yang bersifat sementara menunggu sampai putusan akhir mengenaipokok perkara dijatuhkan, sehingga putusan provisi tidak boleh mengenai materipokok perkara, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 1788

Unsurkesalahan (schuldelement) pengusaha sehingga bisa dimintaipertanggungjawaban secara hukum telah terpenuhi dengan adanya unsurHalaman 31 dari 76 halaman Putusan nomor 3/Pdt.SusPHI/2021/PN Jap17.kesengajaan atau kealpaan (negligence/culpa) dari pihak pengusaha dalammelakukan PHK dan tidak adanya alasan pembenar/pemaaf(rechtvaardigingsgrond) seperti overmach, membela diri dan lainlainsebagaimana diatur oleh hukum;Bahwa pada Yurisprudensi Putusan MA Nomor 1788 K/Sip/1976 jugapenegasan di dalam Putusan

Sebagaimana penegasan dalam Putusan MANo. 1788 K/Sip/1976 dan Putusan MA No. 279 K/Sip/1976, yaitu bahnwaGugatan Provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dari Hakimmengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisionil yang diajukan olehPenggugat tersebut, oleh karena menurut Majelis Hakim adalah perlu terlebihdahulu dibuktikan bahwa apakah tindakan yang telah dilakukan Para Tergugatadalah suatu perbuatan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat

Pengadilan NegeriBanjarbaru melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara a guo berkenanmenyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adaVerzet (Perlawanan), Banding, atau Kasasi (uitvoorbaar bijvoorraad);Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka Para Penggugatmemohon kepada kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru melaluiMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo kiranyaberkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:DALAM PROVISIBahwa menurut Putusan MA RI No. 1788

Putusan No.77/G/2012/PTUNSMG. 20.Bukti T I 20: Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) DesaKarangsalam Nomor: 700/01/2012 tanggal 5 Maret 2012yang ditujukan kepada Kepala Desa Karangsalam perihalPenyampaian Hasil Tindak Lanjut LHP (fotokopi darifotokopi) ; 21.Bukti T 21: Surat Bupati Banjarnegara Nomor: 140/1260 tanggal 15April 2012 yang ditujukan kepada Camat Susukan perihalTindak Lanjut Laporan Hasil LHP Karangsalam (fotokopisesuai dengan asli) ; 22.Bukti T I 22: Surat Bupati Banjarnegara Nomor: 140/1788

CAHAYA MAHKOTAINDAHSEJAHTERA sampai dengan adanya ketetapan pengadilan yangbersifat tetap dan mengikat (incracht);Menimbang, bahwa Putusan Provisi diatur dalam ketentuan Pasal 180HIR/Pasal 191 Rbg, Putusan Mahkamah Agung RI No.1788 K/Sip/1976 tanggal17 April 1979 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 279 K/Sip/1976 tanggal 17April 1979 dimana Putusan Provisi/provisionele beschikking merupakanputusan bersifat sementara atau interim award (temporary disposal) yangberisikan tindakan sementara menunggu sampai

provisi dengan seksama, apakah memang perlu dilakukan suatutindakan yang sangat mendesak untuk melindungi kepentinganPenggugat, yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugianyang lebih besar; Bahwa menurut Majelis Hakim tuntutan provisi yang dimohonkanPenggugat tersebut di atas bukanlah merupakan keadaan yang sangatmendesak dan apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugianyang lebih besar baik bagi Penggugat maupun jalannya persidangansebagaimana putusan Mahkamah Agung RI nomor 1788