Ditemukan 2118 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
penghinaan
penghentian
penggunaan
pengujian
penghuni
panghurian
penggunan
Upload : 03-09-2015
Putusan PN CIREBON Nomor 129/PID.B/2014/PN CBN Jaksa Penuntut Umum:
- NURLATIFAH, SH.MH.
- SUDARNO, SH
Terdakwa:
- H. KALIL HARTONO Bin (Alm) MASKUN
140 — 30
140 — 30
barumengetahui pada saat stokopname pada awal Januari 2014 ;Bahwa disamping tanah dan rumah yang disewakan oleh Terdakwa kepihak lain tanpa ada ijin atau persetujuan PT KAI Cirebon, juga uangsewanya tidak masuk kas PT KAI, sebab tanah dan rumah tersebut masukneraca dan asset PT KAI yang juga menyetor pajak ke Negara denganperhitungan pada laporan tahunan, sehingga tidak langsung karena berupapenyertaan Modal Negara, dan menurut perhitungan yang Saksi ketahuikewajiban Terdakwa kepada PT KAI atas penghunian
Register : 13-01-2015 — Putus : 01-09-2015 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel Tanggal 1 September 2015 — AHMAD TAUFIQ,
Lawan
1. PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk Cq KEPALA CABANG JAKARTA KUNINGAN,
2. FAHMI,
3. NAFILA ASSEGAF,
4. MUSTOFA NAJIB,
109 — 48
109 — 48
Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapatmelakukan pengikatan Hak Tanggungan ;Membuat Surat Kesepakatan tanggal 26 Februari 2013 dan SuratPernyataan tanggal II tanggal 1 Maret 2013 yang dilakukan olehTergugat Il dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tanpapersetujuan tertulis dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, hal tersebut bertentangan dengan hak orang lain yaituPenggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai kreditursesuai dengan Perjanjian Kredit KPR BTN Pasal 14 ayat 5 huruf(C) tentang Penghunian
Register : 23-02-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 09-08-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 88/PDT.G/2016/PN JKT.UTR Tanggal 26 Oktober 2016 — Penggugat:
CHAERANI. P
Tergugat:
PT. CITRA PRATAMA PROPERTINDO
382 — 216
CHAERANI. P
Tergugat:
PT. CITRA PRATAMA PROPERTINDO
382 — 216
Penyelenggarapembangunan yang membangun rumah susun wajib mengelola rumah susun yangbersangkutan dalam jangka waktu sekurangkurangnya tiga bulan dan palinglamasatu tahun, sejak terbentuknya perhimpunan penghuni atas biayapenyelenggara pembangunan;Bahwa berdasarkan apa yang dimuat pada ketentuan Pasal 67 PP No 4 Tahun 1988tersebut menunjukkan, bahwa masa transisi yang diberikan kepada PihakPenyelenggara Pembangunan adalah hanya 1 (satu) tahun dan pada masa transisitersebut oleh pembentuk undangundang diharapkan penghunian
Hak Milik Satuan RumahSusunnya; Ahli menjelaskan, bagunan rumah susun baru dapat mulai dihuni ketikabangunannya telah dinyatakan layak huni, kemudian diikuti dengan pelaksanaanserah terima unit; Ahli menjelaskan, proses pelaksanaan AJB telah mulai dilaksanakan pada saatSertifikat Layak Huni telah diterbitkan dan pengembang pada saat itu telahHal 355 dari 362 Put No.88/PDT.G/2016/PN.JKT.UTRmulai mengurus pemecahan SHMSRS berdasarkan pertelaan yang telahdisahkan;Kemudian, ahli menjelaskan ketika penghunian
Bahwa ternyata, biaya selisih kenaikan NJOP tersebut, tidak tegas diatur dalamperjanjian atau PPJB tersebut, oleh karenanya seharusnya dimusyawarahkan olehPara Penggugat dan Tergugat, dan faktanya objek dari pada unit apartemen tersebutsejak serah terima sampai selesainya pemeriksaan perkara ini Para Penggugat telahmenikmati atau mendapat manfaat dari penghunian unit apartemen tersebut,sehingga keadaan ini tidak dapat menjadi alasan bagi Para Penggugat untukmelepaskan diri dari membayar selisin kenaikan
Putus : 12-03-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2450 K/Pdt/2013 Tanggal 12 Maret 2014 — PT. Indo Multi Media, DKK VS H. Hutomo Mandala Putra
395 — 291 — Berkekuatan Hukum Tetap
395 — 291 — Berkekuatan Hukum Tetap
Adapun hakhak seseorang yangdiakui sebagai hak subyektif menurut yurisprudensi antara lain adalahsebagai berikut: hakhak kebendaan serta hakhak absolut lainnya (eigendom,erfoacht, oktrooi dan sebagainya); hakhak pribadi (hak atas integritas pribadi dan integritas badaniah,kehormatan serta nama baik, dan sebagainya); hakhak khusus, seperti hak penghunian yang dimiliki seorangpenyewa;Bahwa pengertian Hak Subyektif dalam kriteria ini adalah suatuketentuan yang dihubungkan dengan orang tertentu dan dengan
Register : 24-10-2017 — Putus : 25-01-2018 — Upload : 26-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 654/PDT/2017/PT.DKI Tanggal 25 Januari 2018 — IKATAN WANITA KRISTEN INDONESIA (IWKI) >< PERSEKUTUAN GEREJA - GEREJA INDONESIA (PGI) CS
105 — 139
105 — 139
Eks, tertanggal 12 September 2007(Bukti P9),yang dibuat Th Wahyono, Juru sita pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,maka pada tanggai 12 September 2007 telah dilakukan lEksekusipengosongan atas penghunian tanah berikut bangunan gedung asrama yangterletak di Jalan Menteng Raya No. 37 Jakarta Pusat dan diserahkanpenguasaannya kepada Penggugat, dengan demikian maka tanah berikutbangunan gedung asrama yang terletak di jalan Menteng Raya No. 37 JakartaPusat adalah Hak Penguasaan Sah Penggugat;Bahwa sebagaimana
Register : 18-12-2015 — Putus : 24-08-2016 — Upload : 20-07-2017
Putusan PN TANJUNG Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Tjg Tanggal 24 Agustus 2016 — PENGGUGAT: YONGKIE SOUKOTTA
TERGUGAT I: PT.MAKMUR SEJAHTERA WISESA
TERGUGAT II: KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TABALONG
TERGUGAT III: BUPATI KABUPATEN TABALONG
TERGUGAT IV: PT.TANJUNG POWER INDONESIA
120 — 28
120 — 28
perbuatan (atau tidak berbuat)merupakan perbuatan melanggar hukum, apabila terjadi pelanggaran terhadaphak subyektif seseorang, demikian Hoge Raad dalam putusannya dari tahun 1883tersebut di atas.Bahwa hakhak yang diakui sebagai subyektif, menurut yuriprudensi:(i) hakhak pribadi (hak atas integritas pribadi dan integritas badaniah persoonlijkheidsrechten);(ii) hakhak kebendaan serta hakhak absolute lainnya (eigendom, erfpacht,hak oktrooi, dan sebagainya vermogensrecht);(iii) hakhak khusus, seperti hak penghunian
Register : 04-01-2022 — Putus : 02-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Sbw Tanggal 2 Februari 2022 — Pemohon:
Ir. H. Yandri Kinandra
Termohon:
1.Bupati Sumbawa Barat
2.kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa Barat
3.PT. AMMAN MINERAL NUSA TENGGARA
291 — 191
Ir. H. Yandri Kinandra
Termohon:
1.Bupati Sumbawa Barat
2.kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa Barat
3.PT. AMMAN MINERAL NUSA TENGGARA
291 — 191
para Termohon,juga bentuk lain yang disetujui oleh Pemohon dan Termohon Il.13)Bahwa selain mempertimbangkan peraturan perundangundangan di atas,patut pula mempertimbangkan Petunjuk Teknis Penilaian TerhadapPengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (SPI 306)oleh Komite Penyusun Standar Penilaian Indonesia (KPSPI) MasyarakatProfesi Penilai Indonesia (MAPPI) Tahun 2015, maka Nilai Penggantian Atasdasar pemanfaatan tertinggi dan terbaik (Higest and Best Use/HBU)ditambah: +Premium atas penghunian
Register : 13-05-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 95/G/2019/PTUN.JKT Tanggal 24 Oktober 2019 — Penggugat:
WAKIL BUPATI MALANG MEWAKILI PEMERINTAH KABUPATEN MALANG. Diwakili oleh SANUSI
Tergugat:
1.MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.
2.WALIKOTA MALANG.Diwakili oleh Drs.H.SUTIAJI
3.PDAM KOTA MALANG.Diwakili oleh M.NOR MUHLAS,SPd,M.Si. dkk
264 — 326
WAKIL BUPATI MALANG MEWAKILI PEMERINTAH KABUPATEN MALANG. Diwakili oleh SANUSI
Tergugat:
1.MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.
2.WALIKOTA MALANG.Diwakili oleh Drs.H.SUTIAJI
3.PDAM KOTA MALANG.Diwakili oleh M.NOR MUHLAS,SPd,M.Si. dkk
264 — 326
Dalam Buku II Pedoman TeknisAdministrasi dan Teknis Peradilan dicontohkan gugatan pejabat TUN dalam halmempersoalkan keputusan TUN tentang pencabutan Surat Ijin Penghunian (SIP)yang ditempati instansi pemerintah, gugatan terhadap Keputusan TUN yang berisiperintah bongkar bangunan milik instansi pemerintah, gugatan terhadappembatalan sertipikat tanah milik instansi pemerintah, dan sebagainya.
Putus : 27-11-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2630 K/Pdt/2017 Tanggal 27 Nopember 2017 — KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KABUPATEN TABALONG, DKK VS YONGKIE SOUKOTTA, DK
91 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
91 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
perbuatan (atau tidakberbuat) merupakan perbuatan melanggar hukum, apabila terjadi pelanggaranterhadap hak subjektif seseorang, demikian Hoge Raad dalam putusannyadari tahun 1883 tersebut di atas;:Bahwa hakhak yang diakui sebagai subjektif, menurut Yurisprudensi:(i) Hakhak pribadi (hak atas integritas pribadi dan integritas badaniahpersoonlijkheidsrechten),(li) Hakhak kebendaan serta hakhak absolute lainnya (eigendom,erfpacht, hak oktrooi, dan sebagainyavermogensrecht);(ili) Hakhak khusus, seperti hak penghunian
Register : 29-06-2020 — Putus : 04-12-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Mre Tanggal 4 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
581 — 209
581 — 209
Hakhak khusus (Misal : Hak penghunian dari si Penyewa)Menimbang, bahwa melanggar kaidah tata susila adalah kaidahkaidah moralsejauh hal tersebut diterima oleh masyarakat sebagai kaidah hukum tidak tertulis;Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwaPara Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan rincian sebagaiberikut :a.
Register : 04-08-2010 — Putus : 24-05-2011 — Upload : 08-05-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 515/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel. Tanggal 24 Mei 2011 — H. HUTOMO MANDALA PUTRA,
M e l a w a n :
P.T. INDO MULTI MEDIA,
TAUFIK DARUSMAN,
SARI WIDIATI,
PT. GARUDA INDONESIA ( PERSERO),
PUJOBROTO,
PRASETYO BUDI,
179 — 139
179 — 139
Adapun hakhak seseorang yangdiakui sebagai hak subyektif menurut yurisprudensi antara lain adalahsebagai berikut: hakhak kebendaan serta hakhak absolut lainnya (eigendom,erfpacht, oktrooi dan sebagainya); hakhak pribadi (hak atas integritas pribadi dan integritasbadaniah, kehormatan serta nama baik, dan sebagainya); hakhak khusus, seperti hak penghunian yang dimiliki seorangpenyewa;Bahwa pengertian Hak Subyektif dalam kriteria ini adalah suatuketentuan yang dihubungkan dengan orang tertentu dan dengan
Register : 02-07-2014 — Putus : 29-10-2014 — Upload : 31-12-2014
Putusan PA TANGERANG Nomor 1136/Pdt.G/2014/PA.Tng Tanggal 29 Oktober 2014 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
65 — 11
65 — 11
10582charrsid934642 3 Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia rtlchfcs1 af37 ltrchfcsO f1cf18insrsid9380519 Nomor rtlchfcs1 af37ltrchfcsO f1cf1 8insrsid13771169 44 rtlchfcs1 af37 ltrchfcsOf1cf18lang1057langfe1033langnp1057insrsid91702 Tahun rtlchfcs1 af37 ltrchfcsOf1cf18insrsid88 10582charrsid934642 1994 yang berbunyi: rtlchfcs1 af37 ltrchfcsOflcf18lang1057langfe1033langnp1057insrsid88 10582charrsid934642par rtlchfcs1 aiaf37 ltrchfcsO f1cf18lang1057langfe1033langnp1057insrsid88 10582charrsid934642 "Penghunian
Register : 27-04-2018 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 205/Pdt.G/2018/PN Bdg Tanggal 12 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
336 — 92
336 — 92
Hakhak yang diakui sebagai hak subyektif menurut Yurisprudensi adalah hakhakkebendaan serta hakhak absolut lainnya, hakhak pribadi dan hakhakkhusus seperti penghunian yang dimiliki oleh penyewa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melanggar kaidah tatasusila adalah melanggar kaidahkaidah moral, sejauh hal ini diterima olehHalaman 376 dari 412 Putusan No. 205/Pdt.G/2018/PN.Bdg.masyarakat sebagai kaidah hukum yang tidak tertulis;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bertentangan dengan azaskepatutan
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 3094 — 1603
- Tentang : Cipta Kerja
Perizinan Berusaha atau persetujuan;b. penertiban; dan/atauc. penataan.Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalianperumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:(1)Pasal 55Orang perseorangan yang memiliki rumah umumdengan kemudahan yang diberikan Pemerintah Pusatatau Pemerintah Daerah hanya dapat menyewakandan/atau mengalihkan kepemilikannya atas rumahkepada pihak lain dalam hal:a. pewarisan; ataub. penghunian
Register : 13-08-2015 — Putus : 11-12-2015 — Upload : 15-01-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg Tanggal 11 Desember 2015 — EDO ISKANDAR
119 — 63
119 — 63
Rapat membahas tentangPembagian tugas ;Tentang penghunian, masingmasing PPK menyiapkansurat ke Pemda diwilayahnya dengan tandatanganKasatker ;Buat format seperti yang diJuknis ;Koordinasi ke Waskita ;Halaman 49 dari 992 Putusan Nomor ...... /Pid.SusTPK/2014/PN.KPGe Syarat pembayaran tunggakan sesuai DIPA.Tanggal 4 Desember 2013 di Hotel On The Rock, yang diikutioleh para Konsultan, Kontraktor, para PPK, Bendahara dansaksi.
Register : 13-08-2015 — Putus : 11-12-2015 — Upload : 15-01-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg Tanggal 11 Desember 2015 — DEDDY GUSNADI, ST, MT
149 — 65
149 — 65
Rapat membahas tentangPembagian tugas ;Tentang penghunian, masingmasing PPK menyiapkansurat ke Pemda diwilayahnya dengan tandatanganKasatker ;Buat format seperti yang diJuknis ;Koordinasi ke Waskita ;Syarat pembayaran tunggakan sesuai DIPA.e Tanggal 4 Desember 2013 di Hotel On The Rock, yang diikutioleh para Konsultan, Kontraktor, para PPK, Bendahara dansaksi.
Register : 13-08-2015 — Putus : 11-12-2015 — Upload : 13-01-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg Tanggal 11 Desember 2015 — TONI RUSMARSIDIK B. E
92 — 63
92 — 63
Rapat membahas tentangPembagian tugas ;e Tentang penghunian, masingmasing PPK menyiapkansurat ke Pemda diwilayahnya dengan tandatanganKasatker ;e Buat format seperti yang diJuknis ;e Koordinasi ke Waskita ;e Syarat pembayaran tunggakan sesuai DIPA.Tanggal 4 Desember 2013 di Hotel On The Rock, yang diikutioleh para Konsultan, Kontraktor, para PPK, Bendahara dansaksi.
Register : 13-08-2015 — Putus : 11-12-2015 — Upload : 29-12-2015
Putusan PN KUPANG Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg Tanggal 11 Desember 2015 — R. BAMBANG TRIANTORO
208 — 62
208 — 62
Rapat membahas tentangPembagian tugas ;e Tentang penghunian, masingmasing PPK menyiapkansurat ke Pemda diwilayahnya dengan tandatangan Kasatkere Buat format seperti yang diJuknis ;e Koordinasi ke Waskita ;e Syarat pembayaran tunggakan sesuai DIPA.Tanggal 4 Desember 2013 di Hotel On The Rock, yang diikuti olehpara Konsultan, Kontraktor, para PPK, Bendahara dan saksi.Rapat tersebut membahas tentang :e Percepatan kegiatan terkait waktu yang mendesake Bagi kontraktor agar mengurus uang muka 20%, GaransiBank