Putusan Nomor 928/B/PK/PJK/2015 09Mei11 Pengiriman dokumen ke dua16Jun11 SPHP diterbitkan SPT PPN Pembetulan dianggap tidak disampaikan21Jun11 Pengiriman dokumen ke tiga23Jun11 Surat Tanggapan atas SPHP disampaikan27Jun11 SKP diterbitkan Bahwa time table di atas memperlihatkan bahwa pengiriman/peminjamanpertama dokumen pemeriksaan kepada pemeriksa terjadi pada tanggal 7September 2010 dan dokumen tersebut hanya berupa Laporan Audit, BukuBesar Jan Des 2009, Chart of Account serta Mapping SPT PPN Jan

dengan menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak(SP3) Nomor: PRINPSL 193/WPJ.07/KP.0505/2007 tertanggal 21 Februari2007;bahwa perlu diketahui bahwa pemeriksaan PPN Masa Januari s.d.Desember tahun pajak 2006 dilakukan oleh Terbanding yang berbedabedauntuk setiap masa pajak sehingga Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkanberjumlah 12 surat ketetapan untuk setiap masa pajak dan Januari s.d.Desember 2006;bahwa pada tanggal 22 Februari 2008 Pemohon Banding menerima SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP

Pengurangan persediaan ini dikoreksi karena Pemohon Banding tidakdapat menunjukkan adanya Berita Acara Pemeriksaan dari Bea dan Cukaisesuai dengan KEP141/BC/2003 tertanggal 4 Juli 2003;bahwa dalam surat tanggapan SPHP, Pemohon Banding belummelampirkan dokumen berupa Berita Acara Pemeriksaan dari Bea danCukai sesuai dengan KEP141/BC/2003 tertanggal 4 Juli 2003 karenaPemohon Banding berada dalam kawasan berikat . Hal inilah yang menjadidasar dilakukannya koreksi oleh Terbanding.

Perlukiranya Pemohon Banding jelaskan bahwa pada saat pemeriksaanhingga penyampaian tanggapan atas SPHP, dokumen atas BeritaAcara Pemeriksaan dari Bea dan Cukai dan Berita Acara PemusnahanBarang Rusak (Broken Stock) belum dapat Pemohon Bandingtemukan mengingat kondisi perusahaan yang sudah tidak beroperasiHalaman 7 dari 32 halaman.

Putusan Nomor 31/B/PK/PJK/2016lagi sehingga pada saat penyampaian Surat Tanggapan SPHP,dokumen tersebut belum dapat Pemohon Banding lampirkan;bahwa dokumen Berita Acara Pemeriksaan/Stock Opname dari Beadan Cukai dengan Nomor: BAPSP076/WBC.05/KP.0210/TPBIV/2006 tertanggal 01 Nopember 2006 pada akhirnya PemohonBanding temukan dan telah Pemohon Banding berikan kepadaTerbanding di Kanwil DJP Jakarta Khusus pada tanggal 25 Juni 2008(terlampir: Bukti Tanda Terima Dokumen tertanggal 25 Juni 2008).

Oleh karena itu,Pemohon Banding melakukan penghapusan (write oft) ataupemusnahan atas persediaan bahan bakar tersebut sehingga saldoakhir 31 Desember 2006 adalah nihil;bahwa mengenai tanggapan dari Terbanding bahwa pada saatpenyampaian Surat Tanggapan SPHP, Pemohon Banding belummemberikan atau melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dan Beadan Cukai sesuai dengan KEP141/BC/2003 tertanggal 04 Juli 2003telah Pemohon Banding jelaskan pada butir 1.1. diatas.

menerapkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 74 tahun 2011;Bahwa karena kekurangsempurnaan dalam penguasaan ketentuanperaturan perpajakan, Pemohon Banding akan kehilangan kesempatanuntuk mengungkapkan tentang adanya ketidakbenaran pengisian SPTPPN Masa Januari 2009 dalam laporan tersendiri mengingat PemohonBanding baru mengetahui adanya ketidakbenaran pengisian SPT MasaPajak Pertambahan Nilai Januari 2009 pada saat Pemohon Bandingmenerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP

kesengajaan;Bahwa Terbanding pada proses pemeriksaan pajak harus memberikanpelayanan dan pembinaan kepada Pemohon Banding dengan caramemberikan bimbingan yang terbuka dan jelas;Bahwa Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011,tidak memungkinkan Pemohon Banding memperoleh akses untukmengungkapkan dalam laporan tersendiri secara tertulis mengenaiadanya ketidakbenaran pengisian SPM Januari 2009, karena Wajib Pajakbaru mengetahui adanya kekeliruan tersebut pada saat Wajib Pajakmenerima SPHP

Putusan Nomor 975/B/PK/PJK/20173.4.3.5.Pajak Januari 2009 dan kesalahan tersebut baru TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ketahui setelahTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)mendapatkan SPHP pada saat pemeriksaan terhadap SPTTermohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) SPTMasa PPN Masa Pajak Januari 2009 s.d.

Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) atau) Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding)maka diatur dengan cara yang Jelas sehinggamenghindari kekeliruan dalam pemaknaandan juga mudahdijalankan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan KewajibanPerpajakan Peraturan Pemerintah yang pada Penjelasan Pasal 8ayat (1), sehingga untuk pengungkapan tersebut harus dilakukansebelum Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)menyampaikan SPHP

Hal ini disebabkan SPHP harusmencerminkan seluruh temuantemuan yang dihasilkan selamapelaksanaan pemeriksaan, maka pengenungkapan pengisianketidakbenaran Surat Pemberitahuan oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) setelah PemohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menyampaikanSPHP tidak dipertimbangkan;3.20.

;Bahwa salah seorang pemeriksa mengatakan Pemohon Banding tidakkooperatif sehingga mendorong pemeriksa untuk membuat SPHP. KomentarPemohon Banding bagaimana Pemeriksa menilai Pemohon Banding tidakkooperatif padahal jauh jauh hari di tahun 2006 pemeriksa sebelumnyameminta data dan telah Pemohon Banding penuhi sepenuhnya dan tidak adalagi permintaan, jadi bagaimana pemeriksa pengganti mengatakan PemohonBanding tidak kooperatif?

;Sunset PolicyBahwa Pemohon Banding telah melakukan pembetulan SPT dan masukmelalui program Sunset Policy pada tanggal 18 Desember 2008, tetapipemeriksa tetap menerbitkan SKPKB pada tanggal 23 Desember 2008 yangtelah diterima tanggal 5 Januari 2009, Pemohon Banding mendapat kesansepertinya Pemeriksa memaksakan menyelesaikan proses pemeriksaan dantidak ikhlas bila Pemohon Banding menggunakan hak Sunset Policy sehinggaSPHP dipaksa terbit dan Pemohon Banding harus temui pemeriksa untuk tandatangan SPHP

., LLM. adalah sebagai berikut :bahwa Tergugat menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) No.PEM016/WPJ.23/KP.0100/K.I/2012 tanggal 23 Juli 2012 yang diterima Penggugattanggal 24 Juli 2012;bahwa Penggugat menyerahkan Surat Permohonan perpanjangan waktu sanggahan hasilpemeriksaan Tahun 2008 melalui surat Nomor : 016B/SKPMMS/DU/VII/2012 tanggal 30Juli 2012 yang diserahkan kepada Pemeriksa Pajak tanggal 31 Juli 2012, yang intinyaPenggugat menyetujui sebagian dan tidak menyetujui selebihnya

Meminta pembatalan atas SKPKB PPh Pasal 4 ayat (2) Final No.00013/240/08/542/12 tanggal 31 Agustus 2012 karena tidak sesuai dan tidakmempertimbangkan Surat Tanggapan SPHP/ Surat Permohonan PerpanjanganWaktu Sanggahan No. 016B/SKPMMS/DU/VI/2012 tanggal 31 Juli 2012, yangditerima Tergugat tanggal 31 Juli 2012;3.

XXX Representative, yang telah diberikan kepada Pemeriksa pada saatpembahasan akhir SPHP Tahun Pajak 2008. Namun demikian surat dimaksud oleh Pemeriksatidak dipertimbangkan sama sekali;bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding menyampaikan bukti pendukung berupa :a. GL Account No. 0061019911 Biaya Penjualan Ekspor,b. Rekapitulasi biaya Vietnam (Dong Vietnam) yang dikonversi ke Rupiah;c. Bukti Pengeluaran Kas,d. Request of Payment,e.

Faktur,f.Surat dari Dewan Rakyat Kota Ho Chi Minh yang menyatakan adanya Kantor Perwakilan Pemohon Banding di kota Ho Chi Minh, Vietnam;bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap buktibukti pendukung yang disampaikan olehPemohon Banding, Majelis berpendapat bahwa bukti tentang adanya representative officePemohon Banding di Vietnam selayaknya dipertimbangkan oleh Pemeriksa pada saatpembahasan akhir SPHP Tahun Pajak 2008.

Perintah Pemeriksaan Tahun Pajak 2009 dan Permintaan Peminjaman SZ Sep10 Buku, Catatan dan Dokumen diterimaSebagian dokumen dikirimkan ke pemeriksa, terdiri dari:07Sep10 Laporan Audit 2009 (Hardcopy), Buku Besar Jan Des 2009 (Softcopy), Chartof accounts (Softcopy) dan Mapping SPT PPN Jan Des 2009 (Softcopy)Diebold melaporkan SPT PPN Pembetulan Satu untuk masa: Januari Mei30Sep10 September November Desember05Mei11 Peringatan Permintaan Dokumen diterbitkan09Mei11 Pengiriman dokumen ke dua16Jun11 SPHP

diterbitkan SPT PPN Pembetulan dianggap tidak disampaikan21Jun11 Pengiriman dokumen ke tiga23Jun11 Surat Tanggapan atas SPHP disampaikan27Jun11 SKP diterbitkan Bahwa time table di atas memperlihatkan bahwa pengiriman/peminjamanpertama dokumen pemeriksaan kepada pemeriksa terjadi pada tanggal 7September 2010 dan dokumen tersebut hanya berupa Laporan Audit, BukuBesar JanDes 2009, Chart of Accounts, serta Mapping SPT PPN JanDes2009.

Kembali;** Bahwa Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali)dalam upaya hukum administrasi telah menyampaikan suratsebanyak 2 (dua) kali kepada Terbanding sekarang TermohonPeninjauan Kembali (dhi KPP WP Besar Dua ) perihal permintaanpenjelasan dan rincian atas koreksi yang dilakukan olehTerbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali (dhi TimPemeriksa) atas koreksi positif Biaya Lainnya di Harga PokokPenjualan (HPP) sebesar Rp247.830.565.530,00 dalam SuratPemberitahnuan Hasil Pemeriksaan (SPHP

Atas permintaanPemohon Peninjauan Kembali tersebut telan dijawab olehTerbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali (dhi KPP WPBesar Dua) melalui surat Nomor S725/WPJ.19/KP.0205/2015tanggal 3 Juni 2015, dimana jawaban dari Terbanding sekarangTermohon Peninjauan Kembali (dhi KPP WP Besar Dua) tersebutbelum menyertakan penjelasan dan rincian terkait dasarperhitungan koreksi dalam SPHP dan olehkarenanya koreksiTerbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkaraa quo tidak dapat dipertahankan

tahun pajak 2006 dengan menerbitkan Surat PerintahPemeriksaan Pajak (SP3) Nomor PRINPSL 193/WPuJ.07/KP.0505/2007 tertanggal 21 Februari 2007;bahwa perlu diketahui bahwa pemeriksaan PPN Masa Januari sampaidengan Desember tahun pajak 2006 dilakukan oleh Terbanding yangberbedabeda untuk setiap masa pajak sehingga Surat Ketetapan Pajakyang diterbitkan berjumlah 12 surat ketetapan untuk setiap masa pajakdan Januari sampai dengan Desember 2006;bahwa pada tanggal 22 Februari 2008 Pemohon Banding menerima(SPHP

Pengurangan persediaan ini dikoreksikarena Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan adanya BeritaAcara Pemeriksaan dari Bea dan Cukai sesuai dengan KEP141/BC/2003 tertanggal 4 Juli 2003;bahwa dalam surat tanggapan SPHP, Pemohon Banding belummelampirkan dokumen berupa Berita Acara Pemeriksaan dari Bea danCukai sesuai dengan KEP141/BC/2003 tertanggal 4 Juli 2003 karenaPemohon Banding berada dalam kawasan berikat. Hal inilah yangmenjadi dasar dilakukannya koreksi oleh Terbanding.

Oleh karena itu, Pemohon Banding melakukanpenghapusan (write off) atau pemusnahan atas persediaan bahankimia tersebut sehingga saldo akhir 31 Desember 2006 adalahnihil;bahwa mengenai tanggapan dari Terbanding bahwa pada saatpenyampaian Surat Tanggapan SPHP, Pemohon Banding belummemberikan atau melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dariBea dan Cukai sesuai dengan KEP141/BC/2003 tertanggal 4 Juli2003 karena Pemohon Banding berada dalam kawasan berikatserta tidak dapat menunjukkan dokumen pendukung lainnyabahwa

Perlu kiranya Pemohon Banding jelaskanbahwa pada saat pemeriksaan hingga penyampaian tanggapanatas SPHP, dokumen atas Berita Acara Pemeriksaan dari Bea danCukai dan Berita Acara Pemusnahan Barang Rusak (BrokenStock) belum dapat Pemohon Banding temukan mengingat kondisiperusahaan yang sudah tidak beroperasi lagi sehingga pada saatpenyampaian Surat Tanggapan SPHP, dokumen tersebut belumdapat Pemohon Banding lampirkan;bahwa dokumen Berita Acara Pemeriksaan/Stock Opname dariBea dan Cukai dengan Nomor

Oleh karena itu, Pemohon Bandingmelakukan penghapusan (write off) atau pemusnahan ataspersediaan bahan bakar tersebut sehingga saldo akhir 31Desember 2006 adalah nihil;bahwa mengenai tanggapan dari Terbanding bahwa pada saatpenyampaian Surat Tanggapan SPHP, Pemohon Banding belummemberikan atau melampirkan Berita Acara Pemeriksaan danBea dan Cukai sesuai dengan KEP141/BC/2003 tertanggal 4 Juli2003 telah Pemohon Banding jelaskan pada butir 1.1. di atas.Didalam Berita Acara Stock Opname dan Bea dan

Pengungkapan dalam laporan tersendiri tentangketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuansebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh PemeriksaPajak diperlakukan sebagai tambahan informasi atau datadan menjadi bahan pertimbangan bagi Pemeriksa Pajaksebelum menyampaikan Surat Pemberitahuan HasilPemeriksaan kepada Wajib Pajak;Faktanya, sampai dengan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) menyampaikan Surat PemberitahuanHasil Pemeriksaan (SPHP), Termohon Peninjauan KembaliHalaman 13 dari 23 halaman

Surat tanggapanatas SPHP Nomor 007/H/TDMP/2011 tanggal 7 Februari 2011,yang disampaikan ke KPP Madya Jakarta Selatan tanggal 9Februari 2011, bukan merupakan bentuk pengungkapanketidakbenaran SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2010dalam laporan tersendiri sesuai ketentuan perundangundangan tersebut, melainkan merupakan tanggapan atas hasiltemuan Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)dalam proses pemeriksaan;4.8.Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan,terkait dengan pendapat Termohon

pengungkapan TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) tentangadanya kesalahan dalam pelaporan SPT PPN melalui surattanggapan atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan,Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)berpendapat bahwa sesuai data dan fakta yang ada terbuktibahwa surat tanggapan hasil pemeriksaan TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) tersebutdisampaikan ke KPP Madya Jakarta Selatan pada tanggal 9Februari 2011, sedangkan Surat Pemberitahuan HasilPemeriksaan (SPHP

Putusan Nomor 371/B/PK/PJK/2015disampaikan sebelum Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) menyampaikan SPHP;5.

96.980.941.217,00 (31.549.847.868,00) 65.43 1.093.349,00dibayar KRONOLOGI TERBITNYA KEP530/PJ.07/2009 TANGGAL 07 JULI 2009Terbitnya SKPKB PPh Badan Nomor: 00012/206/06/092/08 tanggal 25 April 2008Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak tanggal 31 Juli 2007Terbanding telah melakukan permeriksaan pajak atas SPT PPh Pajak Penghasilan Badantahun pajak 2006 dengan surat Nomor: PRIN142JWPJ.19/KP.0205/2007;Bahwa pada tanggal 25 Februari 2008 Pemohon Banding menerima SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP

lazimnya;Bahwa surat tersebut mewajibkan Pemohon Banding menanggapi secara tertulisdisertai dengan data, bukti dan dokumen pendukung dalam jangka waktu 7 hari sejakditerimanya surat tersebut;Bahwa apabila dalam jangka waktu 7 hari tidak ditanggapi maka PemohonBanding dianggap menyetujui seluruh hasil pemeriksaan;Bahwa batasan waktu ini sangat merepotkan dan merugikan Pemohon Banding,terutama karena sebagian besar data ada pada pihak Terbanding;Bahwa berikut ini adalah pospos dikoreksi yang ada pada SPHP

Koreksi dari Pemeriksa yang tidak disertai rincian dan penjelasan sebesarRp. 933.875.257,00Bahwa koreksi sebesar Rp 933.875.257,00 tidak bisa Pemohon Banding terima;Bahwa koreksi ini tidak ada pada SPHP tanggal 25 Februari 2008, PemohonBanding sudah menanyakan dasar dan rincian koreksi ini tetapi tidak pernahdijawab, oleh karena itu sampai dengan saat ini Pemohon Banding tidak bisamengomentari karena tidak ada rincian, dasar perhitungan koreksi dan sumberangka koreksi serta penjelasan dari pihak

Piutang usaha XXXKoreksi dari Pemeriksa yang tidak disertai rincian dan penjelasan sebesar Rp.246.515.801,00Bahwa sedangkan koreksi sebesar Rp. 933.875.257,00 tidak bisa PemohonBanding terima, dapat dilihat bahwa koreksi ini tidak ada pada SPHP tanggal 25Februari 2008, Pemohon Banding sudah menanyakan dasar dan rincian koreksiini tetapi tidak pernah dijawab, oleh karena itu sampai dengan saat ini PemohonBanding tidak bisa mengomentari karena tidak ada rincian, dasar perhitungankoreksi dan sumber

Koreksi atas akun biaya umum dan administrasi penyusutan sebesar Rp6.635.216.602,00 tidak bisa Pemohon Banding terima.Bahwa Pemohon Banding tidak bisa mengomentari karena tidak ada rincian, dasarperhitungan koreksi dan sumber angka koreksi serta penjelasan dari pihakpemeriksa, walaupun sudah Pemohon Banding minta sejak pembahasan SPHP,namun menurut data (kertas kerja) aktiva tetap kendaraan yang diberikanPemeriksa terdapat koreksi negatif menambah biaya penyusutan sebesar Rp93.957.398,00;4.

adanya penerimaan yang belum diperhitungkanTerbanding,RK HSBC, IDR sebesar Rp(35.172.813,00) karena adanya penerimaan dan adanya jurnalkoreksi yang belum diperhitungkan Terbanding,RK HSBC, EUR sebesar Rp(284.069.920,00) karena adanya jurnal koreksi yang belumdiperhitungkan Terbanding,Biaya Bank atas pelunasan piutang yang ditanggung oleh Pemohon Banding sebesarRp14.124.554,00.bahwa Terbanding telah melihat R/K untuk masingmasing Bank tersebutdiatas dan G/L untuk Biaya Bank.bahwa dalam sanggahan SPHP

Piutang UsahaPenghapusan Piutang Bokor Mas Rp 23.759.580Selisih kurs bersih saldo piutang usaha awal dan akhir tahunRp311.908.830Mutasi debit lainlain Sukun durck Rp (2.774.519)bahwa dalam proses pemeriksaan Pemohon Banding tidak dapat memberikandokumen yang memadai terkait dengan koreksi Terbanding atas peredaranusaha.bahwa angkaangka serta informasi yang disampaikan Pemohon Bandingterkait koreksi peredaran usaha ini berubahubah sebagaimana disampaikanPemohon Banding, baik dalam surat sanggahan atas SPHP

Bahwa Penggugat tidak pernah terima Surat Pemberitahuan HasilPemeriksaan Pajak (SPHP) serta tidak diundang untuk memberikantanggapan secara tertulis melalui Berita Acara Hasil Pembahasan Akhir;6.

Bahwa Penggugat tidak pernah terima Surat Pemberitahuan HasilPemeriksaan Pajak (SPHP) serta tidak diundang untuk memberikantanggapan secara tertulis melalui Berita Acara Pembahasan Akhir;6.

Segi1)pendukung yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.Wajib Pajak tidak pernah terima Sutat Pemberitahuan HasilPemeriksaan Pajak (SPHP) serta tidak diundang untukmemberikan tanggapan secara tertulis melalui Berita Acara HasilPembahasan Akhir.Direktur Jenderal Pajak telah mengeluarkan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar PPh Badan Tahun Pajak 1999 No00001/206/99/007/09 tanggal 4 November 2009 ( melebihi 12bulan sebagaimana dimaksud 17b ayat (1) dan Pasal ayat (2

Pajak yang diperiksa terdiri dari PPh Badan, PPh Pasal 23, PPN.Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Cakung tidak menyampaikan SuratPemberitahuan Pemeriksaan.Pemeriksa datang ke tempat usaha Wajib pajak secara tibatiba denganmeminjam datadata, bukubuku, catatan dan buktibukti pendukung yangtidak sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku.Wajib Pajak tidak pernah terima Sutat Pemberitahuan Hasil PemeriksaanPajak (SPHP) serta tidak diundang untuk memberikan tanggapan secaratertulis melalui

Putusan Nomor 640/B/PK/PJK/2015 Bahwa sebagaimana disebutkan dalam SPHP, Terbanding melakukankoreksi dengan alasan sebagai berikut:Bahwa Pajak Masukan atas pembelian pupuk dan bahan kimia yangdigunakan untuk memproduksi Tandan Buah Segar (TBS) yang PPNnyadibebaskan.

03 Oktober 2011 telah dilampirkan dalam Surat Banding ini;bahwa Surat Banding ini disampaikan sesuai dalam jangka waktu 3 bulan sejaktanggal diterimanya Keputusan yang dibanding;ALASAN BANDINGBahwa Pemohon Banding tidak setuju atas Keputusan TerbandingNomor KEP723/WPJ.01/2011 tanggal O3 Oktober 2011 yang menolakpermohonan Pemohon Banding dalam keberatan atas SKPLB PPN Masa PajakDesember 2009 Nomor 00017/407/09/112/10 tanggal 24 November 2010,dengan alasan sebagai berikut:Dasar HukumBahwa dalam SPHP

Pajak Pertambahan Nilai kepadaPengusaha Kena Pajak yang menjual atau menyerahkan Barang Kena Pajakatau Jasa Kena Pajak tersebut;Meskipun Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak Bkepada Pengusaha Kena Pajak pemasok tersebut merupakan Pajak Masukanyang dapat dikreditkan, karena tidak ada Pajak Keluaran berhubungdiberikannya fasilitas dibebaskan dani pengenaan pajak sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Pajak Masukan tersebut menjadi tidak dapat dikreditkan;Bahwa selain itu, dalam SPHP

terdapat penjualan CPO dan PK dalam laporan keuangan, dan tidakterdapat penjualan TBS;Bahwa adapun jumlah penjualan CPO dan PK Pemohon Banding adalahsebesar Rp53.334.241.020,00;Bahwa Terbanding telah keliru dalam memahami ketentuan Pasal 16BUU PPN:Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Pemohon Bandingberpendapat bahwa Terbanding telah keliru dalam memahami ketentuan Pasal16B UU PPN sehingga alasan koreksi PPN Masukan atas pembelian pupuk,bahan kimia, dan lainlain menjadi tidak tepat;Bahwa dalam SPHP

Putusan Nomor 640/B/PK/PJK/2015Bahwa dalam SPHP, Terbanding berpendapat bahwa PPN Masukan atasbahan bakar minyak (BBM) tidak dapat dikreditkan, karena merupakan bahanbakar yang digunakan untuk mengangkut TBS:Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding,karena BBM digunakan untuk mengangkut TBS bukan digunakan untukmelakukan penyerahan TBS.

Masa Pajak Desember 2009 +Rp 3 Millar(Akumulasi)02Sep10 Surat Perintah Pemeriksaan Tahun Pajak 2009 dan PermintaanPeminjaman07Sep10 Sebagian dokumen dikirimkan ke pemeriksa, terdiri dari:Laporan Audit 2009 (Hardcopy), Buku Besar Jan Des 2009(Softcopy),Chart of accounts (Softcopy) dan Mapping SPT PPN Jan DesDiebold melaporkan SPT PPN Pembetulan Satu untuk masa: Januari Mei30Sep10 September November Desember05Mei11 Peringatan Permintaan Dokumen diterbitkan09Mei11 Pengiriman dokumen ke dua16Jun11 SPHP

diterbitkan SPT PPN Pembetulan dianggap tidak21Jun11 Pengiriman dokumen ke tiga23Jun11 Surat Tanggapan atas SPHP disampaikan27Jun11 SKP diterbitkan bahwa time table di atas memperlihnatkan bahwa pengiriman/peminjamanpertama dokumen pemeriksaan kepada pemeriksa terjadi pada tanggal 7September 2010 dan dokumen tersebut hanya berupa Laporan Audit, BukuBesar Jan Des 2009, Chart of Accounts, serta Mapping SPT PPN Jan Des2009.

yang diaturdalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal PajakNomor PER19/PJ/2008 tanggal 2 Mei 2008 tentangPetunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksadalam proses pemeriksaan telah menyampaikan kepadaPenggugat Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan(SPHP) Nomor PHP218/WPuJ.20/KP.0705/2010 tanggal28 Desember 2010 yang disampaikan langsung kepadaPenggugat dengan tanda terima Penggugat tertanggal 30Desember 2010, dengan memberi kesempatan Penggugatuntuk hadir dalam rangka melakukan pembahasan

akhirhasil pemeriksaan dalam jangka waktu paling lama 7(tujuh) hari sejak diterimanya SPHP, namun Penggugattidak menggunakan haknya tersebut sesuai dengan bataswaktu yang ditentukan dalam SPHP.

Lampiran PeraturanDirektur Jenderal Pajak Nomor PER19/PJ/2008 tersebutmerupakan satu kesatuan dengan PER19/PJ/2008 yangmengikat Pemeriksa maupun Penggugat sebagai pihakyang diperiksa;Bahwa dalam hal ini, Penggugat mengajukan permohonanpembatalan ketetapan pajak berdasarkan Pasal 36 ayat(1) huruf d UU KUP, sedangkan ketetapan pajak yangdiajukan permohonan pembatalan tersebut merupakanketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakandengan penyampaian SPHP dan Penggugat telah diberikesempatan

1) huruf d UU KUP;dari datadata hasil pemeriksaan dan kronologis upayaupaya hukum yang telah dilakukan oleh Penggugat atasHalaman 33 dari 65 halaman Putusan Nomor 142/B/PK/PJK/2015SKP Tahun Pajak 2008 tersebut, Tergugat berpendapatbahwa pada awalnya Penggugat telah menerima bahwaprosedur dan tata cara pemeriksaan terkait terbitnya SKPtersebut sudah benar (dalam hal ini Penggugat menyadarikekeliruannya yang tidak menghadiri pembahasan akhirhasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukandalam SPHP

Bahwa di dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)Nomor PHP218/WPJ.20/KP.0705/2010 tanggal 28 Desember 2010Halaman 52 dari 65 halaman Putusan Nomor 142/B/PK/PJK/2015(sebagaimana bukti dalam lampiran P3) yang diterbitkan olehTermohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tidak menyebutkansecara jelas dan tegas kapan (hari, tanggal dan jam) PemohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) diundang untuk menghadiripembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan pihak TermohonPeninjauan Kembali (semula

Perintah Pemeriksaan Tahun Pajak 2009 dan Permintaan Peminjaman 02Sep10 Buku, Catatan dan Dokumen diterimaSebagian dokumen dikirimkan ke pemeriksa, terdiri dari:07Sep10 Laporan Audit 2009 (Hardcopy), Buku Besar Jan Des 2009 (Softcopy),Chart of accounts (Softcopy) dan Mapping SPT PPN Jan Des 2009(Softcopy)Diebold melaporkan SPT PPN Pembetulan Satu untuk masa: Januari MeiSe oep 1s September November Desember05Mei11 Peringatan Permintaan Dokumen diterbitkan09Mei11 Pengiriman dokumen ke dua16Jun11 SPHP

diterbitkan SPT PPN Pembetulan dianggap tidak disampaikan21Jun11 Pengiriman dokumen ke tiga23Jun11 Surat Tanggapan atas SPHP disampaikan27Jun11 SKP diterbitkan Bahwa time table di atas memperlihatkan bahwa pengiriman/peminjamanpertama dokumen pemeriksaan kepada pemeriksa terjadi pada tanggal 7September 2010 dan dokumen tersebut hanya berupa Laporan Audit, BukuBesar Jan Des 2009, Chart of Account serta Mapping SPT PPN Jan Des2009.

Putusan Nomor 1208/B/PK/PJK/2015 Kronologi Terbitnya KEP530/PJ.07/2009 Tanggal 7 JULI 2009;Terbitnya SKPKB PPh Badan Nomor 00012/206/06/092/08 tanggal 25 April2008;Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak tanggal 31 Juli 2007Terbanding telah melakukan perneriksaan pajak atas SPT PPh PajakPenghasilan Badan tahun pajak 2006 dengan surat Nomor: PRIN142JWPJ.19/KP.0205/2007;Bahwa pada tanggal 25 Februari 2008 Pemohon Banding menerima SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor Pem025/WPJ

lazimnya;Bahwa surat tersebut mewajibkan Pemohon Banding menanggapi secaratertulis disertai dengan data, bukti dan dokumen pendukung dalam jangka waktu7 hari sejak diterimanya surat tersebut;Bahwa apabila dalam jangka waktu 7 hari tidak ditanggapi maka PemohonBanding dianggap menyetujui seluruh hasil pemeriksaan;Bahwa batasan waktu ini sangat merepotkan dan merugikan PemohonBanding, terutama karena sebagian besar data ada pada pihak Terbanding;Bahwa berikut ini adalah pospos dikoreksi yang ada pada SPHP

Koreksi dari Pemeriksa yang tidak disertai rincian dan penjelasan sebesarRp 933.875.257,00;Bahwa koreksi sebesar Rp 933.875.257,00 tidak bisa Pemohon Bandingterima;Bahwa koreksi ini tidak ada pada SPHP tanggal 25 Februari 2008,Pemohon Banding sudah menanyakan dasar dan rincian koreksi ini tetapitidak pernah dijawab, oleh karena itu sampai dengan saat ini PemohonBanding tidak bisa rnengomentari karena tidak ada rincian, dasarperhitungan koreksi dan sumber angka koreksi serta penjelasan dariHalaman

Koreksi atas Akun Biaya Umum Dan Administrasi Penyusutan sebesarRp 6.635.216.602,00 tidak bisa Pemohon Banding terima;Bahwa Pemohon Banding tidak bisa mengomentari karena tidak adarincian, dasar perhitungan koreksi dan sumber angka koreksi sertapenjelasan dari pihak pemeriksa, walaupun sudah Pemohon Bandingminta sejak pembahasan SPHP, namun menurut data (kertas kerja) aktivatetap kendaraan yang diberikan Pemeriksa terdapat koreksi negatifmenambah biaya penyusutan sebesar Rp 93.957.398,00;4.

Putusan Nomor 1208/B/PK/PJK/20153.2.bank keluar, bukti potong serta SPT PPh 21 masa atas komisi penjualanTahun 2006;Koreksi Biaya Umum dan Administrasi penyusutan sebesarRp 6.635.216.602,00;Bahwa koreksi sebesar Rp 6.635.216.602,00 tidak bisa Pemohon Bandingterima;Bahwa Pemohon Banding tidak bisa mengomentari karena tidak adarincian, dasar perhitungan koreksi dan sumber angka koreksi sertapenjelasan dari pihak pemeriksa walaupun sudah Pemohon Banding mintasejak pembahasan SPHP, namun menurut data

Putusan Nomor 913/B/PK/PJK/2015 07Sep10 Sebagian dokumen dikirimkan ke pemeriksa, terdiri dari :Laporan Audit 2009 (Hardcopy), Buku Besar Jan Des 2009(Softcopy), Chart of accounts (Softcopy) dan Mapping SPT PPNJan Des 2009 (Softcopy)Diebold melaporkan SPT PPN Pembetulan Satu untuk masa : Januari Mei30Sep10 September November Desember05Mei11 Peringatan Permintaan Dokumen diterbitkan09Mei11 Pengiriman dokumen ke dua16Jun11 SPHP diterbitkan SPT PPN Pembetulan dianggap tidakdisampaikan21Jun11 Pengiriman

dokumen ke tiga23Jun11 Surat Tanggapan atas SPHP disampaikan27Jun11 SKP diterbitkan Bahwa Time table di atas memperlihatkan bahwa pengiriman/peminjamanpertama dokumen pemeriksaan kepada pemeriksa terjadi pada tanggal 7September 2010 dan dokumen tersebut hanya berupa Laporan Audit,Buku Besar JanDes 2009, Chart of Accounts, serta Mapping SPT PPNJanDes 2009.

Terbanding tidak meyakini transaksi yang terjadidan tetap mempertahankan koreksi;Menurut Pemohon Bandingbahwa berdasarkan arus dokumen tersebut dapat dibuktikan bahwa Pajak Masukanyang Pemohon Banding kreditkan tidak fiktif, dengan demikian sesuai denganketentuan UndangUdang PPN Pemohon Banding dapat mengkreditkan PajakMasukan tersebut karena terkait dengan kegiatan usaha;bahwa kedua Faktur Pajak tersebut telah Pemohon Banding kreditkan dalam SPTMasa PPN bulan Maret tahun 2009;bahwa dalam penulisan SPHP

terjadi kekeliruan penulisan nama supplier dimanadalam SPHP yang tertulis adalah PT.