Ditemukan 2489 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : bahan batas bahasa bahar bagas babas bapas
Penelusuran terkait : - 41/pid.b/2015/pn.olm - orman zakarias bahas Drs. nithanael pandie M.m vs i. kepala kantor pertanahan kabupaten kupang. Ii. soleman bahas;
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 13-01-2021 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 02-06-2021
Putusan PN AMBON Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 10 Mei 2021 — Penuntut Umum:
1.ASMIN HAMJA,SH
2.INGGRID L. LOUHENAPESSY, SH.
3.RIAN JOZE LOPULALAN, SH
4.SITI H. MARTONO, SH
Terdakwa:
HENGKY RUMAWATINE alias HENGKY
107 — 77
  • dibahas dandisepakati dan ini masih dalam bentuk rancangan APBDes (RAPBDes), setelahdibahas oleh saniri negeri disampikan kepada Bupati untuk.dievaluasi, setelahdievaluasi oleh kecamatan selanjutnya disampaikan ke Bupati melalui dinaspemberdayaan untuk falidasi akhir kemudian dikembalikan ke desa danditetapkan dengan peraturan negeri sehingga apa yang ada dalam RKP belumtentu dapat dilaksanakan sedangkan yang sudah termuat dan disepakati dalamAPBDes wajib dilaksanakan dan jika APBDesa tidak di bahas
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 21-05-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr
Tanggal 3 September 2019 — Penuntut Umum:
1.ANDI YAPRIZAL, SH
2.BAYU NURHADI, SH.
Terdakwa:
NASERUDDIN Bin Alm. JAMALUDDIN
74 — 22
  • PURNOMO, MM );Bahwa saksi menjelaskan peranan Biro Keuangan dalam PencairahHibah adalah dimana DPA ( Dokumen Pelaksanaan Anggaran )dalam Hibah Provinsi Kaltim berada pada DPA Biro Keuangan, olehkarena itu SKPD dalam hal ini berada pada bagian VerifikasiProposal dan nantinya akan di Bahas di TAPD ( Tim AnggaranPemerintah Daerah ) Proposal yang disetujui oleh SKPD tersebutdan setelah proses pembahasan di TAPD tersebut disetujui makaBiro Keuangan akan melakukan pembayaran kepada penerima hibahyang telah
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-01-2012 — Putus : 17-07-2012 — Upload : 26-09-2012
Putusan PN SAMARINDA Nomor 01/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda
Tanggal 17 Juli 2012 — H. MUHAMMAD IDRUS HP
45 — 8
  • sewa rumah ini itu ada tiga jenjang jumlah,pimpinan, ketua wakilketua dan anggota itu dasarnya ada pada pengalokasian anggaran ketika kitamelakukan study banding ke DPRD Kabupaten Kukar, waktu itu DPRD kitabaru pertama, jadi rancangan sewa itu diatur oleh sekwan waktu itu, karenaSekwan yang membuat drafnya83e Bahwa karena kita ini DPR yang pertama, habis pelantikan langsungdihadapkan untuk membahas sebuah anggaran, jadi draf rancangan APBD itusudah ada konsep yang dibuat oleh sekwan, jadi kita bahas
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — SRIYADI
143 — 26
  • menyusun RASK Satker DPRD dan Sekretariat DPRD; Bahwa ada keterkaitan antara PRT dengan Pansus dalam hal ini bahanbahanRapat PRI juga digunakan sebagai dasar atau bahan penyusunan DraftRanperda No. 1 Tahun 2004;Bahwa penghasilan tetap yang diterima pimpinan dan anggota DPRDberdasarkan Pasal 2 Perda Nomor 1 Tahun 2004 yaitu: Uang Representasi,Uang Paket, Tunjangan jabatan, Tunjangan Komisi, Tunjangan Panitia,Tunjangan Khusus, dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan; Bahwa dalam draft Ranperda yang di bahas
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 21-05-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr
Tanggal 3 September 2019 — Penuntut Umum:
1.ANDI YAPRIZAL, SH
2.BAYU NURHADI, SH.
Terdakwa:
NASERUDDIN Bin Alm. JAMALUDDIN
72 — 12
  • PURNOMO, MM );Bahwa saksi menjelaskan peranan Biro Keuangan dalam PencairahHibah adalah dimana DPA ( Dokumen Pelaksanaan Anggaran )dalam Hibah Provinsi Kaltim berada pada DPA Biro Keuangan, olehkarena itu SKPD dalam hal ini berada pada bagian VerifikasiProposal dan nantinya akan di Bahas di TAPD ( Tim AnggaranPemerintah Daerah ) Proposal yang disetujui oleh SKPD tersebutdan setelah proses pembahasan di TAPD tersebut disetujui makaBiro Keuangan akan melakukan pembayaran kepada penerima hibahyang telah
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-05-2014 — Putus : 24-09-2014 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 55/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST.
Tanggal 24 September 2014 — Pidana Korupsi - ANAS URBANINGRUM
1748 — 2295
  • Lalu saksi mengatakanbahwa menurut Arief Taufiqurrahman Rosa masih mengganggu.Saat itu Machfud Suroso tidak pernah mengatakan bahwa iaakan bahas kepada seseorang.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 13-01-2021 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 02-06-2021
Putusan PN AMBON Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 10 Mei 2021 — Penuntut Umum:
1.ASMIN HAMJA,SH
2.INGGRID L. LOUHENAPESSY, SH.
3.RIAN JOZE LOPULALAN, SH
4.SITI H. MARTONO, SH
Terdakwa:
1.MATHEOS ERBABLEY alias THEO
2.HENGKY ALIPUTY alias HENGKY
102 — 68
  • dibahas dandisepakati dan ini masih dalam bentuk rancangan APBDes (RAPBDes), setelahdibahas oleh saniri negeri disampikan kepada Bupati untuk.dievaluasi, setelahdievaluasi oleh kecamatan selanjutnya disampaikan ke Bupati melalui dinaspemberdayaan untuk falidasi akhir kemudian dikembalikan ke desa danditetapkan dengan peraturan negeri sehingga apa yang ada dalam RKP belumtentu dapat dilaksanakan sedangkan yang sudah termuat dan disepakati dalamAPBDes wajib dilaksanakan dan jika APBDesa tidak di bahas
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 21-05-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr
Tanggal 3 September 2019 — Penuntut Umum:
1.ANDI YAPRIZAL, SH
2.BAYU NURHADI, SH.
Terdakwa:
NASERUDDIN Bin Alm. JAMALUDDIN
77 — 17
  • PURNOMO, MM );Bahwa saksi menjelaskan peranan Biro Keuangan dalam PencairahHibah adalah dimana DPA ( Dokumen Pelaksanaan Anggaran )dalam Hibah Provinsi Kaltim berada pada DPA Biro Keuangan, olehkarena itu SKPD dalam hal ini berada pada bagian VerifikasiProposal dan nantinya akan di Bahas di TAPD ( Tim AnggaranPemerintah Daerah ) Proposal yang disetujui oleh SKPD tersebutdan setelah proses pembahasan di TAPD tersebut disetujui makaBiro Keuangan akan melakukan pembayaran kepada penerima hibahyang telah
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — SUWARDI
141 — 44
  • dari 171 Putusan Nomor: 67/Pid.SusTPK/2016/PN.Smg Bahwa ada keterkaitan antara PRT dengan Pansus dalam hal ini bahanbahanRapat PRT juga digunakan sebagai dasar atau bahan penyusunan DraftRanperda No. 1 Tahun 2004;Bahwa penghasilan tetap yang diterima pimpinan dan anggota DPRDberdasarkan Pasal 2 Perda Nomor 1 Tahun 2004 yaitu: Uang Representasi,Uang Paket, Tunjangan jabatan, Tunjangan Komisi, Tunjangan Panitia,Tunjangan Khusus, dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan; Bahwa dalam draft Ranperda yang di bahas
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum Penghinaan
Register : 07-01-2015 — Putus : 21-04-2015 — Upload : 05-05-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 33/ Pid.B/ 2015/ PN.Dps.
Tanggal 21 April 2015 — HEATHER LOIS MACK
97 — 61
  • HEATHER LOIS MACK yangmenyatakan dalam bahasa inggris yang dalam bahas indonesianya oke jika kalian ingin kami tinggal hingga ibu saksi datang maka saksiakan tetap tinggal , selanjutnya sdri. HEATHER LOIS MACK bersamadengan Sdr. TOMMY SCHAEFER menurunkan kembali tiga koper kecilyang sebelumnya telah dimasukan kedalam kabin taksi bagianbelakang kemudian membawa serta dan mengaku akan kembali lagiguna mengambil benda yang terbungkus kain putih dalam bagasi taksi ,saat itu sdr.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-09-2015 — Putus : 02-02-2016 — Upload : 29-02-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 62 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG
Tanggal 2 Februari 2016 — ADAM HEREWILA, S.Sos
84 — 46
  • BKD.821/1222/TI/2005 tanggal 05Oktober 2005 dengan tugas dan kewenangan : membantu Walikota Kupang dalammelaksanakan tertib administrasi, kerumah tanggaan dan ketatausahaan,keuangan;Bahwa masingmasing bagian pada Setda Kota Kupang menyusun program kerjalewat RKA (Rencana Kerja Anggaran) kemudian RKA di ajukan ke sidang DPRDKota Kupang untuk di bahas bersama untuk penetapan anggaran.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — SUMARSONO HADI
107 — 28
  • menyusun RASK Satker DPRD dan Sekretariat DPRD; Bahwa ada keterkaitan antara PRT dengan Pansus dalam hal ini bahanbahanRapat PRT juga digunakan sebagai dasar atau bahan penyusunan DraftRanperda No. 1 Tahun 2004;Bahwa penghasilan tetap yang diterima pimpinan dan anggota DPRDberdasarkan Pasal 2 Perda Nomor 1 Tahun 2004 yaitu: Uang Representasi,Uang Paket, Tunjangan jabatan, Tunjangan Komisi, Tunjangan Panitia,Tunjangan Khusus, dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan; Bahwa dalam draft Ranperda yang di bahas
Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata
Register : 06-08-2012 — Putus : 16-10-2013 — Upload : 06-03-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 91/Pdt.G/2012/PN.YK
Tanggal 16 Oktober 2013 — BUNADI WIJAYA GUNAWAN, MSC, dkk lawan 1. PT. BANK CENTURY, Tbk (sekarang PT. BANK MUTIARA, Tbk) cabang Yogyakarta
195 — 74
  • pusat adalah karena permasalahan penjualan reksadanaAntaboga Deltasekuritas; Bahwa, saksi tidak tahu terkait komisi (imbalan) atas penjualanreksadana antaboga; Saksi ditunjukkan bukti P1, P3, P4 dan P5, dimana atas bukti P1saksi tidak pernah tahu dan melihatnya baik ditempel maupunditunjukan; Bahwa, saksi tahu pernjualan reksadana sejak tahun 2002; Bahwa, saksi tahu form reksadana Antaboga Deltasekuritas saksiTanya dari DJARWATI dan MUHAMMAD AGUNG NUGROHO; Bahwa, terkait reksadana tidak pernah di bahas
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-11-2017 — Putus : 12-04-2018 — Upload : 29-11-2018
Putusan PN MEDAN Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn
Tanggal 12 April 2018 — - Drs. HASANGAPAN TAMBUNAN, M.Si (TERDAKWA)
121 — 42
  • diperlinatkan olehpenyidik tidak ada di dalam daftar judul buku yang saksi terima dari EliHayati selaku PPTK), dan hal itu terjadi saksi tidak mengetahuinya.Halaman 75Putusan Nomor 115 /Pid.SusTPK/2017/PN.MdnBahwa saksi tidak mengetahui mengapa pada Rumah Ibadah MasjidUbudiyah Dusun III Sukaramai Desa Tandam Hulu Il, ditemukan bukuIndahnya Kematian penerbit Madania, Metodologi Pengajaran AgamaIslam penerbit Rhineka Cipta, Pemikiran Progresif dalam Kajian AlQur'an, Profil Para Musafir AlQuran, Blakblakan Bahas
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — MUHAMAD AMIN WAHYUDI, SE.
118 — 18
  • menyusun RASK Satker DPRD dan Sekretariat DPRD; Bahwa ada keterkaitan antara PRT dengan Pansus dalam hal ini bahanbahanRapat PRI juga digunakan sebagai dasar atau bahan penyusunan DraftRanperda No. 1 Tahun 2004;Bahwa penghasilan tetap yang diterima pimpinan dan anggota DPRDberdasarkan Pasal 2 Perda Nomor 1 Tahun 2004 yaitu: Uang Representasi,Uang Paket, Tunjangan jabatan, Tunjangan Komisi, Tunjangan Panitia,Tunjangan Khusus, dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan; Bahwa dalam draft Ranperda yang di bahas
Pengadilan PN MANADO Pidana Umum Pencurian
Register : 09-11-2015 — Putus : 11-01-2016 — Upload : 15-02-2016
Putusan PN MANADO Nomor 459/pid.B/2015/PN.Mnd
Tanggal 11 Januari 2016 — - Terdakwa MEIKHEL R. MAMENGKO, SE
122 — 378
  • Setelah penghitungan uang,Brigadir HENDRA JACOB mengajak kami semua Timsus untukberkumpul di rumahnya di Perumahan Citra Land Manado.Namun saatitu saksi tidak ikut dalam pertemuan tersebut dan langsung pulangkerumah, jadi saksi tidak tahu apa yang mereka bahas di rumahtersebut.Jumlah keseluruhan uang hasil kejahatan perkara tindak pidanapencurian uang milik Bank BNI dengan tersangka JOLLY FERRYMUMEK, sepengetahuan saksisaat itu terdiri dari 3 (tiga) buah koperyang berisikan uang dengan jumlah Rp.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-04-2014 — Putus : 04-09-2014 — Upload : 24-12-2014
Putusan PN TERNATE Nomor 18/Pid.Tipikor/2014/PN Tte
Tanggal 4 September 2014 — SUFRO KARIM
75 — 30
  • Halmahera Timur, sebelumnya tidak pernah di bahas bersama unsurkomisioner KPUD Haltim, namun yang ada hanya setelah selesai pertemuanperama dengan pihak Pemerintah Daerah Kab. Halmahera Timur, adapertemuan yang sifatnya hanya persiapan penyusunan rincian anggaran/drafanggaran pelaksanaan Pemilukada Kab.
Pengadilan PN LEMBATA Pidana Umum Pembunuhan
Register : 10-03-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 22-09-2021
Putusan PN LEMBATA Nomor 9/Pid.B/2021/PN Lbt
Tanggal 29 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.FRENGKI M. RADJA, SH
2.YUSUF KURNIAWAN ABADI, SH
3.Rahmattullah
4.DAVID ROGER JULIUS PAKPAHAN, S.H
5.ISFARDI, S.H.,M.H
6.REYGA JELINDO, S.H
Terdakwa:
YUSTINUS SOLE IHING ALIAS SOLE
177 — 108
  • dalamberita acara tersebut serta keterangan tersebut telah diberikan pula denganBahasa Indonesia, maka penunjukkan pihakpihak tertentu sebagai penerjemahketerangan Saksi haruslah dinyatakan tidak bertentangan dengan KUHAP;Menimbang, bahwa esensi dari penggunaan penerjemah dalam kontekspemeriksaan atas suatu perkara dalam hal ini adalah agar suatu keteranganyang termuat dalam dokumen resmi dalam tiap tingkat pemeriksaan itu adalahmenggunakan Bahasa Indonesia yang baku sesuai dengan ketentuanpenggunaan bahas
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-03-2016 — Upload : 20-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 150/ Pid.Sus-TPK/ 2015/ PN.Smg.
Tanggal 10 Maret 2016 — Ir. NUGROHO JOKO PURWANTO, MT (TERDAKWA)
138 — 163
  • Dua hal itulah yang saksi bahas dengan semuayang hadir dan saksi memberikan solusinya seperti keterangan saksitersebut di atas. Perintah kepada PPHP tidak saksi lakukan karena saksitidak mengetahui siapa yang terlibat sebagai PPHP dalam pekerjaanKolam Retensi tersebut dan itu bukan urusan ranah saksi untukmencampuri urusan PPHP.Bahwa pada pertemuan tersebut yang aktif untuk menjelaskanpermasalahan pembayaran pompa tersebut adalah PPKom, sedangkan 2Putusan Nomor 150/ Pid.SusTPK/ 2015/ PN.Smg.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 21-11-2019 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 11-06-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 230/G/TF/2019/PTUN.JKT
Tanggal 3 Juni 2020 — Penggugat:
1.Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Diwakili oleh Abdul Manan,dkk
2.2. Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet). Diwakili oleh Damar Juniarto. dkk
Tergugat:
1.Presiden Republik Indonesia,
2.Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia,
2890 — 4393
  • (fotokopi dari fotokopi);Berita Tempo.co tanggal 19 Agustus 2019 denganjudul : Wiranto Gelar Rapat Tertutup Bahas SituasiManokwari. (fotokopi Sesuai print out);Berita Trimbun News.Com tanggal 19 Agustus 2019dengan judul : Update Kerusuhan di ManokwariPapua : Polisi Sebut Foto Hoaks Mahasiswa TewasJadi Sebab Kerusuhan. (fotokopi sesuai print out);Berita CNBC Indonesia tanggal 19 Agustus 2019dengan judul : Papua Barat Rusuh, KominfoPerlambat Akses Internet.