Ditemukan 2490 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : bahan batas bahasa bahar bagas bahak bapas
Penelusuran terkait : - 41/pid.b/2015/pn.olm - orman zakarias bahas Drs. nithanael pandie M.m vs i. kepala kantor pertanahan kabupaten kupang. Ii. soleman bahas;
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 14-09-2011 — Putus : 20-06-2012 — Upload : 02-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 475 /Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel
Tanggal 20 Juni 2012 —
536 — 357
  • Berikut adalah beberapa hal pokok dalam perspektif kebijakanyang tidak KPPU bahas sama sekali.Bila KPPU melakukan pemeriksaan dan penghukuman kepada peserta tenderproyek negara/pemerintah secara semenamena, bagaimana kelanjutanpembangunan nasional?Apa pertimbangan KPPU ketika memutuskan untuk memeriksa suatu perkara,baik perkara laporan maupun inisiatif, yang berkenaan dengan kebijakanpembangunan nasional?
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 25-08-2017 — Putus : 06-02-2018 — Upload : 22-03-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 108/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 6 Februari 2018 — Penggugat:
1.ELNI SUSANTI
2.YULIA RAHMANA INDRIAWATI
3.INDAH SUCIATI
4.EUIS SUPAEDAH
5.REPI HERLIAN
6.SLAMET
7.Ir SAID IQBAL ME
8.RIDEN HATAM AZIZ SH
9.IWAN KUSMAWAN AMD
10.RAMIDI
11.MIDIAN YULIUS
12.ENDRA SURYADI
13.TRI PRIYONO
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
Intervensi:
1.PT JMTECH BUSANA GLOBAL
1.GUBERNUR JAWA BARAT
2.PT HS APPAREL
3.PT DADA INDONESIA
4.PT SELARAS KAUSA BUSANA
5.PT ANUGERAH ABADI BERSAMA
237 — 120
  • jumlah pekerja/ buruh yang relatifsangat kecil dibandingkan dengan representasi pekerja/oburuh yangdiwadahi oleh FSP TSK SPSI Provinsi Jawa Barat ataupbun DPD SPNProvinsi Jawa Barat, artinya bahwa representasi FSPMI tidak dapatmewakili keseluruhan kepentingan para pekerja/buruh yang berada padalingkup industri garmen/pakaian jadi/produk garmen di wilayahKabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi dan Kabupaten Purwakarta.Bahwa terkait dengan uraian mendalam dari argumentasi tersebut, akanTergugat bahas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-02-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 336 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 10 Februari 2015 — Drs. H. R. THAMSIR RACHMAN, M.M.
255 — 984 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 336 K/Pid.Sus/2014perbuatan pemohon kasasi/terdakwa tersebut di pandang sebagai satuperbuatan berlanjut, seperti yang kami bahas satu persatu di bawah ini: Diperhatikan dari saksisaksi yang telah diperiksa didepan persidanganBahwa dalam perkembangan dan praktek hukum acara pidana yangmenyangkut perlindungan hak asasi Terdakwa di mana hanya di temukanbuktibukti yang sangat minim dan keterangan saksi saksi yang tidak adabisa membuktikan adanya perintah lisan, kebijakan tidak tertulis, selainhanya
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-07-2015 — Putus : 08-12-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk
Tanggal 8 Desember 2015 — HENDRAWAN alias HENDI .
114 — 16
  • Saksi MUHAMMAD ZUHRIF HUDAYA, ST, dibawah sumpah pada pokoknyamemberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungankeluarga; .Bahwa anggaran program pergola menjadi membengkak dari Rp.3,3 Milyar menjadiRp.6, Milyar lebih yaitu karena pada saat APBD murni 2013 ada evaluasi dariGubernur bahwa setiap anggaran harus masuk dalam KUA PPAS dan APBD harussejalan, lalu akan kita bahas di perubahan dan bukannya laporan dari BLH, setelahperubahan pada
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-09-2015 — Putus : 10-11-2016 — Upload : 22-06-2017
Putusan PN AMBON Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PN Amb
Tanggal 10 Nopember 2016 — MATHEUS ADRIANUS MATITAPUTTY, SE.Alias
121 — 79
  • lengkap maka permohonan tersebut diprosesoleh Kasi Pemasaran dan diteruskan kepada Pimpinan Cabang hal ini jugatergantung dari Plafond kredit yang diminta bila kewenangan cabang makaputusnya juga di cabang, apabila kewenangan di kantor pusat maka prosescabang usulkan ke Kantor pusat melalui Devisi Kredit, Kepala DivisiPengendalian Keuangan dan Teknologi, Kepala Divisi Treasuri ( tahulalouKepala Divisi Perencanaan Strategis dan Korsek ) dan Direktur Pemasaransebagai Ketua Komite Kredit, setelah komite bahas
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 09-07-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN PADANG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pdg
Tanggal 25 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
ENDRA ANDRI PARWOTO,SH
Terdakwa:
Drg.NOFRINALDI.M.Kes
244 — 361
  • dalamlaporan audit;Bahwa menurut ahli apabila audit menemukan mesin tidak bisa hidup auditharus memerintahkan ahli mesin yang di tunjuk apakah hidup atau tidaktujuannya investigasi dengan jelas dan juga audit tetap mendapingi ahlitersebut;Bahwa menurut ahli sebaiknya audit dan ahli yang di tunjuk harus di temanioleh PPK, Kontraktor dan PPK;Bahwa menurut ahli audit dari BPKP telah mempunyai standart Umum yangbagus sekali tetapi standart pelaksanaannya lalai;Bahwa menurut ahli hasil akhir audit harus di bahas
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-12-2013 — Putus : 28-04-2014 — Upload : 16-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 146 / Pid.Sus / TPK / 2013 / PN.Bdg
Tanggal 28 April 2014 — DADA ROSADA
343 — 170
  • singgung masalah Bansos oleh SETYABUDI TEJOCAHYONOdengan mengatakan bapak bapak ini tidak salah yang salah hanya tujuh terdakwaasal segera kembalikan uang kerugian keuangan negara, karena pada waktu itu uangkerugian negara belum di kembalikanBahwa setelah pertemuan di Ciporeat selanjutnya diadakan pertemuan kembali antarasaksi SETYABUDI TEJOCAHYONO, DADA ROSADA dan H HERRYNURHAYAT bertempat di Apartemen milik saksi di The Suites Metro Apartemen ,namun Saksi Edi Siswadi tidak hadir, sedangkan yang di bahas
    kepadaSETYA BUDI TEJO CAHYONO dan kemudian uang tersebut oleh SETYABUDI TEJO CAHYONO akan diserahkan kepada SAREH WIYONO danCHRISTI untuk mengurus perkara korupsi dana bansos Pemko Bandung TA2009 dan TA2010 atas nama terdakwa ROCHMAN dan kawankawan supayaputusan banding menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Bandung minggu inibelum ada, dan uang tersebut baru ada minggu depan yang mana untukmemenuhi permintaan tersebut HERRY NURHAYAT akan mengupayakanmeminjam dulu kepada orang lain.DADA ROSADA :Kita bahas
    Ari tadi cios bahas status dan barang bukti teh.
    TEJOCAHYONO Wakil Ketua Pengadilan Negeri / Tipikor Bandung kemudian olehSETYA BUDI TEJO CAHYONO. uang tersebut akan diserahkan kepadaSAREH WIYONO mantan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung dan CHRISTIPLH Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sebagai biaya pengurusan perkarakorupsi dana bansos Pemko Bandung TA2009 dan TA2010 atas namaterdakwa ROCHMAN dan kawankawan agar putusan banding menguatkanputusan Pengadilan Tipikor Bandung.DADA ROSADA :HN, mana lanjutan AT/ate teh/ besok malam jam 19 di Trans kita bahas
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 28-02-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk
Tanggal 18 Juli 2019 — Penuntut Umum:
AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terdakwa:
SIMSON, SKM., M.Kes
113 — 33
  • tanggung jawabsaksi sebagai Kasi Program dan Keuangan menghimpun rencanakegiatan tahunan dari masing masing bidang dan seksi.Bahwa sepengetahuan saksi proses penyusunan melalui proses antaralain;0 adanya RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) KabupatenMelawi,o Berdasarkan RKPD (rencana kerja pemerintah daerah) KabupatenMelawi disusun RENJA SKPD;Oo RENJA SKPD di jabarkan kedalam RKT (rencana kerja tahunan);o RKT (rencana kerja tahunan) dirincikan kedalam RKA (rencanakerja anggaran);o RKA Dinas di bahas
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-03-2016 — Upload : 20-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 151/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg.
Tanggal 10 Maret 2016 — Ir. ROSYID HUDOYO, MT Bin H. SUNOTO; (TERDAKWA)
97 — 27
  • Dua hal itulah yang saksi bahas dengan semuayang hadir dan saksi memberikan solusinya seperti keterangan saksitersebut di atas.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 04-06-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 06-11-2018
Putusan PN GORONTALO Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto
Tanggal 23 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
AKHMAD AKHSAN, SH
Terdakwa:
HARRY HORATIAN
162 — 187
  • Sebab ada pergeseran karena lokasiyang seharusnya dipakai untuk pembangunan Pasar Pontolo Tahap masih berupa tanah bukit dan belum dilakukan cut and fill ataupematangan lahan oleh Dinas PU Gorut.Bahwa setahu saksi ada rapat MC.O sebelum turun ke lokasi untukdilakukan pengukuran, yakni diruang Pak Kadis Kopperindag sdr.MUCHTAR ADAM yang dihari saya, Pak IS (ISMAIL ONE) serta beliau,kontraktor pada saat itu sudah menunggu dilokasi Proyek Tahap , adapunyang kami bahas hanya membicarakan persiapan pengukuran
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 03-12-2018 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 21-10-2020
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg
Tanggal 23 April 2019 — Penuntut Umum:
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
DUWI SATRIO PRASETIO,S, ST
203 — 38
  • HutamaJayamempunyai banyakhutang, jika diajukan sebagaimanakondisi sebenarnya makapencairan termyn hanya untuk bayar hutang sedangkan untukmelanjutkan pekerjaan Penyedia tidak ada mempunyai dana lagidan saksi Herri Aprianto memerintahkan saksi untuk menaikkanprogresnya pekerjaannya (markup) sebesar 5%, dengan catatansetelah seminggu dari pencairan termyin Penyedia diminta untukmengerjakan pekerjaan yang progresnya signifikan yaitu pekerjaanCor Kolom atas gedung teknis (menjadi hutang pekerjaan), hal inijuga di bahas
    Tpg.Tanggal 25 Desember 2014, Hasil rapat adalah deviasimencapau (11.23) dari rencana progress pekerjaan 18.20%sehingga progres riil adalah 6.97%Bahwa Terhadap laporanlaporan rapat mingguan tersebut terdapatpembahasan yang setiap minggunya selalu di bahas dan hal tersebutdikarenakan pihak PT. MANGKUBUANA HUTAMA JAYA tidak adatindak lanjut atas permintaan yang diminta oleh PT. Artefak Arkindoantara lain :a. Shop drawing baru diberikan di atas bulan februari 2015.b.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus Pencucian Uang
Putus : 03-12-2014 — Upload : 09-02-2015
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 802/Pid.B/2014/PN.Jak.Utr
Tanggal 3 Desember 2014 — Hj. Nurhayati Binti H. Nurjaya
308 — 236
  • Perlukami kemukakan bahwa apa yang sebenarnya tim Penasehat Hukum bahas secara panjanglebar dari halaman 6 sampai halaman 13 Nota Keberatannya merupakan halhal yangsebenarnya telah tergolong dalam halhal yang bersifat 'materiil' sebagaimana ditentukan olehKUHAP,Dengan demikian apa yang penasehat Hukum kemukakan tersebut sebenarnya telahmasuk dalam pokok perkara,yang mana hal tersebut seharusnya dan sebenarnya akan kamibahas dan buktikan dalam tahap pembuktian nantinya.apabila Penasehat Hukum membaca
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-07-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 66/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 29 Juli 2016 — SUHARIYONO, SE ; KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN
96 — 15
  • Bahwa data yang saksi maksud adalah data hasil kerja Saksi (pemeriksamenunjukkan data Daftar Penerimaan barang di gudang) dan benar, datatersebut saksi yang membuat, berdasarkan keterangan dari KADIONO,datatersebut di bahas dalam rapat dan peserta rapat Kasubdivre, Wakasubdivredan para kasi, melihat data tersebut kaget, dimana didalamnya terdapat datapengadaan fiktif dan nama nama Mitra yang melakukan pengadaan fiktif, serta nama penanggung jawabnya;Bahwatindakan selanjutnya saksi Membuat laporan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-12-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 165/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 7 Desember 2015 — HAIRUN NADA, S.Pd Kejaksaan Negeri Situbondo
61 — 14
  • terhadap pengelolaan dana bergulir PNPM, bertanggungjawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM MP baik yang bersifat keuanganmaupun non keuangan ; eBahwa Tidak sama, karena ada tim verifikasi yang bertugas menilai layak atautidaknya kelompok calon penerima dana bergulir berdasarkan proposal yang telahdiajukan oleh kelompok tersebut, selain itu ada tim pendanaan yang bertugas untukmenyeleksi sebuah kelompok masyarakat di desa itu pantasnya mendapatkan danaberapa dan hasil dari tim verifikasi tersebut di bahas
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-01-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg.
Tanggal 14 Juni 2017 — ZULKIFLI ASSAGAF, S.E. Bin SALIM ASSAGAF
121 — 34
  • evaluasi terhadap kekeliruandalam melakukan pertanggungan biaya yang berkaitan denganpelaksanaan penyerahan KPS.Halaman 174 dari 275 Putusan No. 04/Pid.SusTPK/2017/PN.Bdg.Bahwa benar pada saat pertemuan tersebut Saksi memaparkan bahwabiaya yang dikeluarkan harus sesuai dengan masingmasing KodeRekening yang telah di tetapkan yang kemudian terdakwa Zulkfli Assagafmeminta kepada para kepala Area Operasi dalam pembahasanpenambahan ijin alokasi biaya pendistribusian KPS yang menggunakanbiaya rutin akan di bahas
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-02-2015 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2014/PN Smg.
Tanggal 24 Februari 2015 — ABDUL GANI AUP (TERDAKWA)
95 — 32
  • /Pid.SusTPK/2014/PN Smeg.Bahwa Penyusunan APBD paling tidak memerlukan waktu 11 (sebelas) bulansebelum tahun anggaran berjalan yang pertama penyenggaraanMusrembangdes yang dilakukan sekitar bulan Pebruari, output darimusrembangdes adalah usulan pembangunan desa, kemudian usulanpembangunan desa tersebut dibawa ke Musrembang Kecamatan, output dariMusrembang Kecamatan adalah usulan pembangunan kecamatan,selanjutnya usulan pembangunan kecamatan tersebut diajukan ke Kabupatenmelalui Bappeda untuk di bahas
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 20-01-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 17-06-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps
Tanggal 10 Juni 2020 — Penuntut Umum:
Gusti Ayu Rai Artini, SH
Terdakwa:
ANAK AGUNG NGURAH ARWATHA
315 — 162
  • oleh staf bagian dokumentasi hukumdiketemukan arsif dari peraturan Desa Pemecutan Kaja nomor 10 tahun 2010yang ditandatangani oleh Kepala Desa pemecutan Kaja GST KETUT ALITSUKADANA, kemungkinan pada waktu itu sudah dikirimkan ke PemerintahKota Denpasar Bahwa sejak tahun 2016 mekanisme Kepala Desa yang akan membuatperaturan desa adalah awalnya kepala desa beserta perangkat desa membuatdraf peraturan desa kemudian dikomunikasikan dengan bendesa desapekraman, Badan Permusyawaratan Desa, kemudian di bahas
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 02-07-2020 — Putus : 29-07-2020 — Upload : 29-07-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN
Tanggal 29 Juli 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : SOLIDARITAS TELAUMBANUA, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : PITERSON ZAMILI, SAP Diwakili Oleh : Mavoarta A.H.Zamili,SH
229 — 59
  • Unsur Setiap OrangBahwa Judex factie Tingkat Pertama dalam Pertimbangan Hukumterhadap Unsur Setiap Orang dalam Dakwaan Subsidair yang padapokoknya menyatakan Unsur Setiap orang tersebut telah di bahas dandiuraikan dalam pertimbangan dakwaan primer karenanya pengertiansetiap orang tidak diuraikan lagi dan pertimbangan tersebut diambil alihsebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidair ini.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Putus : 05-07-2011 — Upload : 19-06-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel
Tanggal 5 Juli 2011 —
887 — 657
  • perkara ini ;Bahwa mengenai kebiasaan atau praktek ekskalasi ini benar ada di Citibank danselalu ada;Bahwa dalam morning meeting ini tellerteller lain juga secara bebas bisamenyampaikan keluhannya mengenai transaksi masingmasing, sebagai contohwaktu itu seperti ada peraturan baru dari Bank Indonesia mengenai pembelianmata uang asing itu setiap kali ada peraturan baru pasti Nasabah bergejolak ataumisalnya marah atau complaint, apabila menemukan kesulitan seperti itu pastipada morning meeting kita akan bahas
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 13-09-2018 — Putus : 09-01-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 9 Januari 2019 — Penuntut Umum:
BAMBANG SUPARYANTO, SH
Terdakwa:
ZAEDIN MUSTOFA BIN SACHRI
131 — 39
  • Prosedurnya adalah :nasabah meminta formulir pengajuan kredit kKemudian setelah diisi lalu mengajukanpermohonan kredit dengan dilengkapai persyaratan, kemudian masuk ke kasipemasaran, selanjutnya dari kasi pemasaran dibahas antara kasi pemasaran, stafkredit dan pimpinan cabang, kemudian dilakukan survey , kemudian bahas agunanbeserta hasil survey, setelah diputuskan staf kredit, kasi pemasaran dan pimpinancabang dan setelah diputuskan permohonan kredit kemudian dimasukan ke kasiruntuk direalisasi.Bahwa