Ditemukan 2489 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : bahan batas bahasa bahar bagas babas bapas
Penelusuran terkait : - 41/pid.b/2015/pn.olm - orman zakarias bahas Drs. nithanael pandie M.m vs i. kepala kantor pertanahan kabupaten kupang. Ii. soleman bahas;
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 24-06-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 07-11-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Gto
Tanggal 10 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
PRATIWI KUSUMA RAHAYU, SH
Terdakwa:
IYAN AYUBA, SE., MM
145 — 256
  • dilibatkan olehKetua Koperasi dalam proses untuk mendapatkan bantuan dana hibah dariKementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp825.000.000, (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah);Bahwa Sejak saksi terpilin menjadi anggota pengawas koperasi (KSU) KaryaDharma melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada tanggal 30 Maret 2015Halaman 76 dari 235 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2019/PN Gtosaksi tidak pernah diundang atau diminta oleh Ketua Koperasi untuk mengikuti rapat dalam pengurusan koperasi;Bahwa yang bahas
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-03-2016 — Upload : 20-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 152/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg.
Tanggal 10 Maret 2016 — IMRON ROSYADI, ST (TERDAKWA)
104 — 28
  • Dua hal itulah yang saksi bahas dengan semua yang hadir dansaksi memberikan solusinya seperti keterangan saksi tersebut di atas.Perintah kepada PPHP tidak saksi lakukan karena saksi tidak mengetahuisiapa yang terlibat sebagai PPHP dalam pekerjaan Kolam Retensi tersebutdan itu bukan urusan ranah saksi untuk mencampuri urusan PPHP.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-03-2012 — Putus : 30-07-2012 — Upload : 08-04-2014
Putusan PN PADANG Nomor 8/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG
Tanggal 30 Juli 2012 — EDISON SALELEUBAJA, STh
85 — 81
  • pungut,akan tetapi tidak diajukan olehDinas Kehutanan Kabupaten Mentawai saat itu;Bahwa sebelum terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan nomor 157, tanggal 16Desember 2005, terdakwa menerima surat usulan rapat untuk membahas upahpungut.terdakwa tidak tahu tentang hasil pembahasan rapatrapat yang berhubungan denganupah insentif;Bahwa sebelum ditetapkan jadi Peraturan daerah,terlebih dahulu dibahas bersamasamadengan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Mentawai,sesuai dengan mekanismenya dan saat di bahas
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 03-12-2018 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 21-10-2020
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg
Tanggal 23 April 2019 — Penuntut Umum:
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
DUWI SATRIO PRASETIO,S, ST
210 — 38
  • HutamaJayamempunyai banyakhutang, jika diajukan sebagaimanakondisi sebenarnya makapencairan termyn hanya untuk bayar hutang sedangkan untukmelanjutkan pekerjaan Penyedia tidak ada mempunyai dana lagidan saksi Herri Aprianto memerintahkan saksi untuk menaikkanprogresnya pekerjaannya (markup) sebesar 5%, dengan catatansetelah seminggu dari pencairan termyin Penyedia diminta untukmengerjakan pekerjaan yang progresnya signifikan yaitu pekerjaanCor Kolom atas gedung teknis (menjadi hutang pekerjaan), hal inijuga di bahas
    Tpg.Tanggal 25 Desember 2014, Hasil rapat adalah deviasimencapau (11.23) dari rencana progress pekerjaan 18.20%sehingga progres riil adalah 6.97%Bahwa Terhadap laporanlaporan rapat mingguan tersebut terdapatpembahasan yang setiap minggunya selalu di bahas dan hal tersebutdikarenakan pihak PT. MANGKUBUANA HUTAMA JAYA tidak adatindak lanjut atas permintaan yang diminta oleh PT. Artefak Arkindoantara lain :a. Shop drawing baru diberikan di atas bulan februari 2015.b.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 04-06-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 06-11-2018
Putusan PN GORONTALO Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto
Tanggal 23 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
AKHMAD AKHSAN, SH
Terdakwa:
Drs. H. Muchtar Adam, M.Si
127 — 32
  • Sebab ada pergeseran karena lokasiyang seharusnya dipakai untuk pembangunan Pasar Pontolo Tahap masih berupa tanah bukit dan belum dilakukan cut and fill ataupematangan lahan oleh Dinas PU Gorut.Bahwa setahu saksi ada rapat MC.O sebelum turun ke lokasi untukdilakukan pengukuran, yakni diruang Pak Kadis Kopperindag sdr.MUCHTAR ADAM yang dihari saya, Pak IS (ISMAIL ONE) serta beliau,kontraktor pada saat itu sudan menunggu dilokasi Proyek Tahap , adapunyang kami bahas hanya membicarakan persiapan pengukuran
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-10-2012 — Putus : 28-08-2013 — Upload : 01-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 66/Pid.Sus.K/2012/PN Mdn
Tanggal 28 Agustus 2013 — - E L F I A N
75 — 30
  • MdnBahwa pada saat pengambilan SPM GU yang kedua, terhadap SPM GUyang pertama belum ada dipertanggung jawabkan.Bahwa pertanggung jawaban perbulan itu ada misalnya dalam satu bulanada pengambilan sebanyak dua kali, apakah yang pertamanya ada SPJnyaitulah yang kita bahas ini, kalau laporan perbulannya ini sampai dengansetahun itu ada pertanggung jawabannya.Bahwa setiap pengajuan SPM GU itu SPJnya belum ada.Bahwa PPN dan PPH kita tidak periksa itu karena didalam PeraturanPemerintah Nomor : 59 sudah
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Putus : 05-07-2011 — Upload : 19-06-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel
Tanggal 5 Juli 2011 —
916 — 677
  • perkara ini ;Bahwa mengenai kebiasaan atau praktek ekskalasi ini benar ada di Citibank danselalu ada;Bahwa dalam morning meeting ini tellerteller lain juga secara bebas bisamenyampaikan keluhannya mengenai transaksi masingmasing, sebagai contohwaktu itu seperti ada peraturan baru dari Bank Indonesia mengenai pembelianmata uang asing itu setiap kali ada peraturan baru pasti Nasabah bergejolak ataumisalnya marah atau complaint, apabila menemukan kesulitan seperti itu pastipada morning meeting kita akan bahas
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 02-07-2020 — Putus : 29-07-2020 — Upload : 29-07-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN
Tanggal 29 Juli 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : SOLIDARITAS TELAUMBANUA, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : PITERSON ZAMILI, SAP Diwakili Oleh : Mavoarta A.H.Zamili,SH
230 — 61
  • Unsur Setiap OrangBahwa Judex factie Tingkat Pertama dalam Pertimbangan Hukumterhadap Unsur Setiap Orang dalam Dakwaan Subsidair yang padapokoknya menyatakan Unsur Setiap orang tersebut telah di bahas dandiuraikan dalam pertimbangan dakwaan primer karenanya pengertiansetiap orang tidak diuraikan lagi dan pertimbangan tersebut diambil alihsebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidair ini.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 02-02-2021 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna
Tanggal 16 Juni 2021 — Penuntut Umum:
Umar Assegaf, SH
Terdakwa:
Ir. Ali Hasmi bin alm. M. Jinu
520 — 82
  • karena terhadap usulantersebut Dinas PUPR Kab Simeulu tidak ada penyampaian rencana kerjaperubahan;Bahwa setahu Saksi terhadap kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatantahun 2017 pada anggaran perubahan tahun 2017 terjadi pada saatpembahasan KUA PPAS perubahan, dikarenakan data yang ada padaRKPKP tahun 2017 Saksi ambil dari data KUA PPAS perubahan yang saatitu diberikan oleh Sdr MUSARDI BASTIAN selaku PPTK KUA PPASperubahan.Bahwa pembahasan terhadap kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatantidak di bahas
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 28-02-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk
Tanggal 18 Juli 2019 — Penuntut Umum:
AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terdakwa:
SIMSON, SKM., M.Kes
113 — 33
  • tanggung jawabsaksi sebagai Kasi Program dan Keuangan menghimpun rencanakegiatan tahunan dari masing masing bidang dan seksi.Bahwa sepengetahuan saksi proses penyusunan melalui proses antaralain;0 adanya RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) KabupatenMelawi,o Berdasarkan RKPD (rencana kerja pemerintah daerah) KabupatenMelawi disusun RENJA SKPD;Oo RENJA SKPD di jabarkan kedalam RKT (rencana kerja tahunan);o RKT (rencana kerja tahunan) dirincikan kedalam RKA (rencanakerja anggaran);o RKA Dinas di bahas
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 04-06-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 06-11-2018
Putusan PN GORONTALO Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto
Tanggal 23 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
AKHMAD AKHSAN, SH
Terdakwa:
HARRY HORATIAN
179 — 187
  • Sebab ada pergeseran karena lokasiyang seharusnya dipakai untuk pembangunan Pasar Pontolo Tahap masih berupa tanah bukit dan belum dilakukan cut and fill ataupematangan lahan oleh Dinas PU Gorut.Bahwa setahu saksi ada rapat MC.O sebelum turun ke lokasi untukdilakukan pengukuran, yakni diruang Pak Kadis Kopperindag sdr.MUCHTAR ADAM yang dihari saya, Pak IS (ISMAIL ONE) serta beliau,kontraktor pada saat itu sudah menunggu dilokasi Proyek Tahap , adapunyang kami bahas hanya membicarakan persiapan pengukuran
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-03-2016 — Upload : 20-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 151/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg.
Tanggal 10 Maret 2016 — Ir. ROSYID HUDOYO, MT Bin H. SUNOTO; (TERDAKWA)
128 — 27
  • Dua hal itulah yang saksi bahas dengan semuayang hadir dan saksi memberikan solusinya seperti keterangan saksitersebut di atas.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 02-02-2021 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna
Tanggal 16 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.Dedet Darmadi, SH
2.Umar Assegaf, SH
Terdakwa:
BEREUEH FIRDAUS, SE BIN T. LISMAN
166 — 42
  • karena terhadap usulantersebut Dinas PUPR Kab Simeulu tidak ada penyampaian rencana kerjaperubahan;Bahwa setahu Saksi terhadap kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatantahun 2017 pada anggaran perubahan tahun 2017 terjadi pada saatpembahasan KUA PPAS perubahan, dikarenakan data yang ada padaRKPKP tahun 2017 Saksi ambil dari data KUA PPAS perubahan yang saatitu diberikan oleh Sdr MUSARDI BASTIAN selaku PPTK KUA PPASperubahan.Bahwa pembahasan terhadap kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatantidak di bahas
Pengadilan PT PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 11-05-2018 — Putus : 26-06-2018 — Upload : 19-07-2019
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 1/PID.TPK/2018/PT PLK
Tanggal 26 Juni 2018 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum II : ABDUL RAHMAN, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ZAINI M.Pd.I. Bin H. KADERA Diwakili Oleh : RAHMADI G. LENTAM, SH.,MH
132 — 57
  • membantu operasional sekolah dansarana dan prasarana;Bahwa menurut saksi, boleh saka pihak sekolah memungut untukkepentingan siswa, kecuali bagi yang tidak mampu;Bahwa seingat saksi memang masih ada rapat pada bulan Oktober 2017,dimana yang dibicarakan tentang tidak ada pungutan bagi orang tua yangHalaman 102 dari 212 Putusan Nomor 61/Pid.SusTPK/2017/PN PlIktidak mampu;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwamenyatakan ada keberatan, yakni; blanko pembayaran ada di bahas
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-12-2018 — Putus : 05-03-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 124/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg
Tanggal 5 Maret 2018 — FITRADJAJA PURNAMA
465 — 209
  • Setelahsurat tersebuk diterima, lalu kemudian saksi disposisikan Kepala Bidang LaluLintas dengan Instruksi Bahas dengan Tim Internal dan eksternal dandikordinasikan dengan konsultan, kemudian kami menindaklajuti surat tersebutdengan mengundang pihak terkait untuk melakukan pembahasan AnalisisDampak Lalu Lintas.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 13-09-2018 — Putus : 09-01-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 9 Januari 2019 — Penuntut Umum:
BAMBANG SUPARYANTO, SH
Terdakwa:
ZAEDIN MUSTOFA BIN SACHRI
136 — 39
  • Prosedurnya adalah :nasabah meminta formulir pengajuan kredit kKemudian setelah diisi lalu mengajukanpermohonan kredit dengan dilengkapai persyaratan, kemudian masuk ke kasipemasaran, selanjutnya dari kasi pemasaran dibahas antara kasi pemasaran, stafkredit dan pimpinan cabang, kemudian dilakukan survey , kemudian bahas agunanbeserta hasil survey, setelah diputuskan staf kredit, kasi pemasaran dan pimpinancabang dan setelah diputuskan permohonan kredit kemudian dimasukan ke kasiruntuk direalisasi.Bahwa
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 15-03-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tpg
Tanggal 4 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
SENOPATI, SH
Terdakwa:
TEDDY RIDWAN, A.Md Bin alm JONI IMRAN
327 — 46
  • Multi Coco Organikharus mengerjakan PO yang di bahas dengan Ditektur PT.BIS, kKemudiandisepakati bahwa salah satu cara untuk mencairkan uang CV. Multi CocoOrganik harus melampirkan PO;Bahwa PO dibuat sebelum adanya perjanjian kerjasama;Bahwa PO sudah dilaksanakan sesuai perjanjian kerjasama;Bahwa pada Tahun 2016 CV. Multi Coco Organik belum mengembalikanmodal PT.BIS sebesar Rp.1.500.000.000, (satu milyar lima ratus jutarupiah) dan saksi menyatakan bahwa CV.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus Pencucian Uang
Putus : 03-12-2014 — Upload : 09-02-2015
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 802/Pid.B/2014/PN.Jak.Utr
Tanggal 3 Desember 2014 — Hj. Nurhayati Binti H. Nurjaya
313 — 236
  • Perlukami kemukakan bahwa apa yang sebenarnya tim Penasehat Hukum bahas secara panjanglebar dari halaman 6 sampai halaman 13 Nota Keberatannya merupakan halhal yangsebenarnya telah tergolong dalam halhal yang bersifat 'materiil' sebagaimana ditentukan olehKUHAP,Dengan demikian apa yang penasehat Hukum kemukakan tersebut sebenarnya telahmasuk dalam pokok perkara,yang mana hal tersebut seharusnya dan sebenarnya akan kamibahas dan buktikan dalam tahap pembuktian nantinya.apabila Penasehat Hukum membaca
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-07-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 66/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 29 Juli 2016 — SUHARIYONO, SE ; KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN
102 — 15
  • Bahwa data yang saksi maksud adalah data hasil kerja Saksi (pemeriksamenunjukkan data Daftar Penerimaan barang di gudang) dan benar, datatersebut saksi yang membuat, berdasarkan keterangan dari KADIONO,datatersebut di bahas dalam rapat dan peserta rapat Kasubdivre, Wakasubdivredan para kasi, melihat data tersebut kaget, dimana didalamnya terdapat datapengadaan fiktif dan nama nama Mitra yang melakukan pengadaan fiktif, serta nama penanggung jawabnya;Bahwatindakan selanjutnya saksi Membuat laporan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-12-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 165/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 7 Desember 2015 — HAIRUN NADA, S.Pd Kejaksaan Negeri Situbondo
71 — 14
  • terhadap pengelolaan dana bergulir PNPM, bertanggungjawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM MP baik yang bersifat keuanganmaupun non keuangan ; eBahwa Tidak sama, karena ada tim verifikasi yang bertugas menilai layak atautidaknya kelompok calon penerima dana bergulir berdasarkan proposal yang telahdiajukan oleh kelompok tersebut, selain itu ada tim pendanaan yang bertugas untukmenyeleksi sebuah kelompok masyarakat di desa itu pantasnya mendapatkan danaberapa dan hasil dari tim verifikasi tersebut di bahas