Syamsuddin, S.H.berdasarkan Surat Kuasa yang dilegalisir dengan nomor112/SK/PA Skg/IX/2014, tanggal 3 September 2014, sebagaiPemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi.melawanTermohon, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaantidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagaiTermohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.Pengadilan Agama tersebut .Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.Setelah memeriksa buktibukti Surat dan

Jafar Maleng, Nomor 19,tanggal 4022012;Berita Acara Pembayaran Tanah, a.n. lbrahim Hedung, Nomor112/KU.900/PKA/2012, tanggal 4022012;Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah a.n. lorahim Hedung, Nomor 20,tanggal 4022012;Berita Acara Pembayaran Pembayaran Tanah, a.n. Being Tulimau,Nomor 113/KU.900/PKA/201 2, tanggal 4022012;Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah a.n. Being Tulimau, Nomor 21,tanggal 4022012;Berita Acara Pembayaran Tanah, a.n.

Jafar Maleng, Nomor 19,tanggal 4022012;Berita Acara Pembayaran Tanah, a.n. lbrahim Hedung, Nomor112/KU.900/PKA/2012, tanggal 4022012;Hal. 92 dari 144 hal. Put. No. 167 PK/Pid.Sus/2016117.118.119.120.121.122.123.124.125.126.127.128.129.130.131.132.133.134.Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah a.n. lorahim Hedung, Nomor 20,tanggal 4022012;Berita Acara Pembayaran Pembayaran Tanah, a.n. Being Tulimau,Nomor 113/KU.900/PKA/201 2, tanggal 4022012;Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah a.n.

pemilih dari desa lain secarasignifikan telah mempengaruhi jumlah perolehan suaradalam proses pemilinan Kepala Desa Sungai Deras yangmerugikan Penggugat;(8) Bahwa selain itu perbuatan Panitia PemilihanKepala Desa yang tidak menetapkan 5 (lima) orang wargaDesa Sungai Deras baik dalam Daftar Pemilin Tetapmaupun Daftar pemilin Tambahan tidak sejalan denganamanat Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112

Tahun 2015 tentang Pemilihandan Pemberhentian Kepala Desa, yang menyebutkan: berdomisili didesa sekurangkurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftarpemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atausurat keterangan penduduk;Cc. bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak menetapkan 5 (lima)orang warga Desa Sungai Deras baik dalam Daftar Pemilih Tetapmaupun Daftar pemilin Tambahan sehingga melanggar ketentuan Pasal11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor112

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 25 Juni 2020 Nomor112/PDT/2020/PT MNDtentang penunjukan Hakim Majelis untukmemeriksa dan mengadili perkara ini ;Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri ManadoNomor 141/Pdt.G/2018/PN Mnd tanggal 25 September 2019;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukansurat gugatan tertanggal 9 Januari 2018 yang telah diterima dan telah puladidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 11 JanuariHal

,M.H. danKISWORO, SH.MH~ masingmasing sebagai Hakim Anggota, berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 25 Juni 2020, Nomor112/ PDT/ 2020/ PT MND, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalamtingkat Banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebutdengan dihadiri Hakimhakim anggota, dengan dihadiri pula olehDJUBAIDA RATUMBOBA, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggitersebut, akan tetapi tanpa

G/2020/PN Bdg , antara para pihak tersebutdiatas ;TENTANG DUDUK PERKARAMembaca, surat gugat dari Pembanding semula Penggugattertanggal 4 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriBandung, pada tanggal 10 Maret 2020 di bawah Register Nomor112/Pdt.G/2020/PN Bdg. telah mengemukakan halhal sebagai berikut :Halaman 4 dari 91 halaman, Putusan Nomor 245/PDT/2021/PT BDG1. Bahwa Almh.

telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Pembandingsemula Penggugat pada tanggal 18 Mei 2021 dan kepada Terbanding Il semulaTergugat Il pada tanggal 17 Mei 2021;Membaca, relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage)yang diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 21 April2021, kepada Terbanding semula Tergugat dan kepada Terbanding Ilsemula Tergugat II masingmasing pada tanggal pada tanggal 5 April 2021sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara (Inzage) nomor112

disebut sebagai TURUTTERGUGAT I;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar para pihak yang berperkara;Setelah mempelajari alat bukti yang diajukan di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 23Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriHalaman 3 dari 45 Putusan Nomor 112/Padt.G/2021/PN DpsDenpasar pada tanggal 23 Januari 2021 dalam register perkara Nomor112

., PenasihatHukum, berkantor di Jalan Yudistira No.17, Kecamatan Negara, KabupatenJembrana, berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 112/Pen.Pid/2021/PN.Ngatertanggal 9 Desember 2021;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Nga Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor112/Pid.Sus/2021/PN Nga tanggal 6 Desember 2021 tentang penunjukanMajelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Nga tanggal 6Desember 2021 tentang penetapan hari

Jana), karenanya Penggugat mempunyaikapasitas (legal standing) untuk mengajukan gugatan waris Tarsem Suhaenibinti H.Jana alias Tarsem Suhaeni binti H.Sujana alias Sutarsem binti H.Jana.Menimbang bahwa terhadap buktibukti yang diajukan Penggugattersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang bahwa bukti P1 yaitu potocopi Kutipan Akta Nikah Nomor112/18/1978 yang aslinya dibuat oleh pejabat yang berwenang Kantor UrusanAgama Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat,

ABDUL KADIR; Bahwa ukuran kapal KM.PEMBURU SAMUDRA VIII tersebutyang Gross Akta Nomor 5188 tanggal 09 Januari 2013 sebelumrnengajukan penamboan halaman tambahan berupa perubahan dimensiberdasarkan Surat Ukur Nomor112/Be tanggal 27 Nopember 2012 yangditerbitkan oleh Kepala KSOP Sunda Kelapa dengan ukuran Panjang(P) 16.40 meter, Lebar (L) 4.48 meter, Dalam (D) 1.70 meter, GT. 29,NT. 9, Tanda Selar GT. 29 Nomor 6392/Bc; Bahwa ukuran kapal setelah dilakukan penambahan halamantambahan berupa perubahan

PEMBURU SAMUDRA VIII ke KSOPMuara Angke hingga terbit Surat Ukur Nomor 112/Be tanggal 01 Nopember2016 dan telah mendapatkan pengesahan dari Kepala KantorKesyahbandaran Utama Tanjung Priok dengan Nomor dantanggalpengesahan PK202/9/10/SYB.TPK2016 tanggal 25 Oktober 2016; Bahwa dengan terbitnya Surat Ukur dari KSOP Muara Angke Nomor112/Be tanggal 01 Nopember 2016 menunjukkan bahwa Pejabat KSOPMuara Angke menganggap atau memperlakukan Surat Pernyataan Tukangtanggal 01 Januari 2012 yang ditanda tangani

TjtPenanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, TRISITAMARLIANASARI,S.H selaku Kepala Subseksi Penanganan Sengketa Konflikdan Perkara Pertanahan, NOVIA ATIKA SARI,S.Tr selaku Kepala SubseksiPengendalian Pertanahan berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 14November 2018 Nomor 368 /15.07.TU.01/XI/2018 yang telah didaftarkan diKepeniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dibawah register Nomor112/Pdt/SK/2018 tanggal 10 Desember 2018.

Perusahaan; UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan PersainganUsaha Tidak Sehat; Undang Undang Republik Indonesia Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 12 Tahun 2008, ; UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,UndangUndang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecildan Menengah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor112

Tanggal 24Maret 2003 tentang SURAT KUASA dengan akta notaris (Adi Pinem) Nomor112, Tanggal 27 Agustus 2012 Tentang PENCABUTAN DANPEMBATALAN SURAT KUASA, yaitu Khusus untuk : melaksanakan dan menjalankan Seluruh Akta SURAT KUASA dilakukanTergugat secara sepihak tanpa sepengetahuan dan tanpa kesepakatandengan Penggugat sedang berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan (vide harus dilakukan melalui putusan pengadilan dan hinggasaat diajukannya gugatan aquo, Tergugat tidak pernah mengajukanpembatalan

BahwaTanah pecatu desa tidak dibuka oleh desa, tetapi oleh tokoh masyarakat yangmenyumbang tanah dan membuka lahan bersamasama;Menimbang, bahwa bila surat bukti T11, T18, T110 yang dihubungkandengan keterangan saksisaksi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimanatersebut diatas mendukung buktibukti yang diajukan oleh Tergugat danterhadap bukti surat T16 (yang hanya berupa fotokopi tanpa disertai aslinyatersebut) apabila dinubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September

Tentang surat tidaklanjuti perjanjian Sewa Menyewa tertanggal24 Juli 2015, P.7 .tentang surat pemberitahuaan mengenai berakhinrya masasewa tertanggal 24 Juli 2015, P.8. tentang surat bantuan Pengosongan Tanah danBangunan tertanggal 29 Juli 2015 dan P.9 tentang balasan surat Rekan Nomor112/AHP/UPD PT.LUX/X1/2015 tertanggal 4 Desember 2015;Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, ada lagi bukti keterangan 1(satu) Saksi GUNTUR MAULANA, pada pokoknya menerangkan, bahwa sewa menyewa antara Pak Juanda

Juanda No. 274 Ciamis,berdasarkan Penetapan Ketua Majelis nomor112/Pen.Pid/2014 tertanggal 22 Pengadilan Negeri tersebut ; Setelah membaca suratsurat dalam berkas perkara ; Setelah mendengar keterangan Saksisaksi dan Terdakwa ; Setelah memperhatikan barang bukti ; Setelah mendengar dan membaca pula : 1. Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis ; 2.

Nomor 519 PK/Pdt/201607/Pdt.G/1999/PN Sby. juncto Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor112/PDT/2000/PT SBY. juncto Putusan Kasasi Nomor 3939 K/Pdt/2001Juncto Putusan Peninjauan Kembali Nomor 161 PK/Pdt/2004 ini, telahdihukum untuk membayar uang sebesar Rp890.000.000,00 (delapan ratussembilan puluh juta rupiah) hitungan sampai bulan Juni tahun 2000 danakan bertambah terus perbulan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)sampai pelaksanaan pengosongan pada tanggal 17 Januari 2008;Walaupun eksekusi

Pengadilan Negeri MelonguaneNomor 60/Pid.B/2019/PN Mgn tertanggal 2 Desember 2019, atas namaTerdakwa Alexander Timpua; 1 (satu) bundel fotokopi Putusan Pengadilan Negeri MelonguaneNomor 61/Pid.B/2019/PN Mgn tertanggal 2 Desember 2019, atas namaTerdakwa Yosep Timpua; 1 (satu) bundel fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor111/Pid/2019/PT Mnd tertanggal 15 Januari 2020, Tentang Putusan TingkatBanding atas nama Terdakwa Alexander Timpua; 1 (satu) bundel fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor112

Dengandemikian, patut kiranya damdam Posita angka 9 s/d 10 dinyatakan ditolak;Jawaban Tergugat , Il, dan Ill Perkara Perdata Nomor112/Pdt.G/2015/PN.Gpr.Bahwa Tergugat , Il, dan Tergugat Ill menolak seluruh dalildalil Posita angka11 Gugatan aquo, oleh karena tidak ada sangkut pautnya dengan Tergugat ,ll, dan Tergugat Ill.

,pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum pada Law Firm AsrilSyarif & Partners, beralamat di Jalan Woltermongisidi Nomor112 D Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 29 Juli 2015;Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;dan:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDARLAMPUNG, tempat kedudukan di Jalan Drs. Warsito Nomor 5Halaman 1 dari 45 halaman. Putusan Nomor 533 K/TUN/2015Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, dalam hal inimemberikan kuasa kepada:1.

Nomor112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sebagai berikut:ayat (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakalcalon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasipencalonan;ayat (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) disertai kKlarifikasi pada instansi yangberwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yangberwenang.ayat (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimanadimaksud