Saksi ZULFADHLI Alias ADEK CEKDON Bin ZULKIFLI di depan persidanganmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa saksi mengetahui sebab dimintai keterangan pada hari ini sehubungandengan penulisan yang dilakukan oleh Terdakwa akun facebooknya yang dapatmencemarkan nama baik salah satu partal; Bahwa saksi diperlihatkan oleh saksi FIRDAUS NOEZULA dengan caramengirmkan ke aplikasi Whats App yang ada pada HP saksi berupa ScreenShoot tulisan dari account Facebook

melanggar sumpah/anji jabatan dan kode etik DPRD kabupaten/kota;c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanadengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;Halaman 81 dari 88 halaman, Putusan No. 31/G/2017/PTUNSRGd. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapanDPRD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewajibannyasebanyak 6 (enam) kali berturutturut tanpa alasan yang sah;e. diusulkan oleh partal

politiknya sesuail dengan ketentuan paraturanperundangundangan;f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRDkabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai pemilihan umum;g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini;h. diberhentikan sebagai anggota partal politik sesuai dengan ketentuanparaturan perundangundangan; ataui. menjadi anggota partai politik lain.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut diatas,Penggugat (Marsono

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan alasankeberatan/Memori Kasasi Dalam Pokok Perkara ini ;ALASAN KEBERATAN PERTAMA :SALAH ATAU KELIRU DALAM PENERAPAN HUKUMNYA1 Bahwa, sesuai dengan Fundamentum Petendl angka 7 (tujuh) GugatanPenggugat/Termohon Kasasi adalah mendasarkan pada alasan bahwa sengketa dalamperkara ini adalah merupakan "Perselisihan Partai Poltik" yang dapat langsung diajukanGugatan di Pengadilan Negeri dengan mengacu pada Ketentuan Pasal 32 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partal

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;Menetapkan barang bukti berupa:= 1 (satu) buah baju putin bis merah, yang bagian depan bajubertuliskan PARTAl GERINDRA, yang terdapat bercak darahmilik koroan, bagian belakang baju bertuliskan saya pilihGERINDRA PARTAI GERINDRA GERAKAN INDONESIA RAYA; 1 (satu) celana berwarna abuabu bis warna ungu, terdapat logoJUVENTUS;Halaman 25 dari 26 putusan

Yahya Harahap, bahwa tindakan yangbertentangan dengan prinsip partal kontrak (contract party) yangdigariskan dalam Pasal 1340 KUH Perdata, maka pihak ketiga yangdirugikan dapat mengajukan exception in persona dengan alasan pihakyang ditarik sebagai Tergugat keliru.

Pembentukan dan pengisian keanggotaanLembaga Legislatif DPRD KabupatenYahukimo merupakan' proses. politik yangdilaksanakan melalui tahapan:Pendaftaran peserta Pemilu oleh partai partal;Pengajuan namanama calon Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah dari peserta Pemilu (dari partaiBT Lp mmm mie mo ee ce rn iPenetapan hasil Pemilu) (didalamnya penetapan calonAnggota DPRD terpilih) ;27 Peresmian keanggotaan DPRD Terpilih yakni disampaikanrangkalan 19oleh Bupati/Walikota yang ditetapkan oleh KPUKabupaten

pengganti;6) Tanggal 01 s/d 07 Agustus 2018:Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon;7) Tanggal 08 s/d 11 Agustus:Penyusunan dan penetapan daftar calon sementara (DCS);8) Tanggal 12 s/d 14 Agustus 2018:Pengumuman daftar calon sementara (DCS);9) Tanggal 12 s/d 21 Agustus:Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN TmtDibuka masukan dan tanggapan masyarakat terhadap Daftar CalonSementara;10) Tanggal 22 s/d 28 Agustus 2018:Permintaan klarifikasi atas tanggapan masyarakan kepada partal

Gawi Djafarsebagai Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Boalemobersama Herson Tina sebagai sekretaris partal;Bahwa bakal calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Boalemo harusmemenuhi persyaratan dan kelengkapan administrasi berupa:Oo Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia;o Bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tandatamat belajar dan surat keterangan lain atau program pendidikanmenengah yang dilegalisir;Oo Surat pernyataan bermaterai calaon anggota

Bahwa TIDAK ADA SATUPUN dalil Gugatan PENGGUGAT dalamFundamentum Petendi (Posita) yang menyatakan bahwaPENGGUGAT telah menyampaikan permasalahan Surat keputusanyang dikeluarkan oleh TERGUGAT tersebut dengan mengajukanpermohonan/gugatan penyelesaiannya kepadaMAHKAMAH PARTAL:17.

Desember 2008,SEMA Nomor 4 tahun 2016, UndangUndang 2 Tahun 2011 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang PartaiPolitik dan Pasal 25 Anggaran Dasar (AD) Partai NasDem;Bahwa TIDAK ADA SATUPUN dalil Gugatan PENGGUGAT dalamFundamentum Petendi (Posita) yang menyatakan bahwa PENGGUGATtelah menyampaikan permasalahan Surat keputusan yang dikeluarkan olehTERGUGAT dan Suratsurat yang dikeluarkan oleh TERGUGAT Iltersebut dengan mengajukan permohonan/gugatan penyelesaiannyakepada MAHKAMAH PARTAL

HANNY PARIELA, sebagai careteker Ketua DPDTINGKAT Il PARTAl GOLKAR KABUPATEN SERAMBAGIAN BARAT, bertempat tinggal di Sekretariat DPDPartai Golkar Kabupaten Seram Barat, Jalan Tukirin No. 105,Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 741 K/Pdt.Sus/2011Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat,Propinsi Maluku;Dalam Perkara ini Tergugat Il dan Ill memberi kuasa kepadaMARLEEN J.

Hendirik Rumkabu didukungoleh Partal PAN, Partai BARNAS, Partai PDK; Bahwa saksi mengetahui apabila tidak dikudukung olehPartai Barnas masih memenuhi 15 % suara;Saksi: BASTIAN KAFIAR; Bahwa Saksi adalah Anggota DPRD Kabupaten Supiori; Bahwa saksi mengetahui adanya dualisme dukungan; Bahwa saksi memberikan rekomendasi politik kepada Drs.Hendrik J.

yang diserahkan oleh saksi Ashriro Muslihatin padaTerdakwa totalnya sebesar Rp. 108.500.000, (Seratus delapan juta lima ratusribu rupiah) tapi yang diserahkan secara cas sebesar Rp. 80.000.000,(delapan puluh juta rupiah) sedangkan sisanya diserahkan lewat transfer;Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN PmlBahwa untuk kwitansi seingat Terdakwa ada 4 lembar;Bahwa Uang tidak Terdakwa kembalikan pada saksi Ashriro Muslihatinkarena uang tersebut sudah Terdakwa pakai untuk biaya operasional partal

Menjadi pengurus partal politik;h. Menjadi anggota dan/aytau pengurus organisasi terlarang;. Merangkap jabatan sebagai ketua dan anggota Badan PermusyawaratanDesa, anggota Dewan Perwakilan rakyat Republik Indonesia, DewanPerwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan jabatan lain yang ditentukandalam peraturan perundangundangan;J. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemelihan umum dan/ataupemelihan kepala daerah;k.

dan 2 bahwa : (1) Kode Etik adalahnormanorma atau aturanaturan yang merupakan: kesatuan landasan etikatau filosofi mengenai halhal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patutdilakuan oleh anggota partai dalam menjalankan tugas selaku anggota,pimpinan dan pejabat publik dari partai. (2) Kode etik bertujuan untukmenjaga kehormatan dan citra kredibilitas anggota partai dan Partai BulanBintang serta membantu anggota dalam melaksanakan setiap wewenang,tugas kewajiban dan tanggungjawabnya kepada negara, partal

Bintang Nomor02 Tahun 2016 Tentang Dewan Pimpinan Partai, Mahkamah Partaimempunyai wewenang antara lain:a) Menyelesaikan sengketa kepengurusan partai;b) Menyelesaikan sengketa anggota dan personalia pimpinan partai;c) Menerima aduan perkara pelanggaran etika fungsionaris;d) Menyidangkan perkara pelanggaran etika fungsionaris;e) Melakukan koordinasi dengan Badan Kehormatan Wilayah dan BadanKehormatan Cabang;f) Menyusun tata cara dan pedoman beracara partai;g) Menjaga nama baik keutuhan dan solidaritas partal

Bahwa, UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang PemerintahanDaerah, Pasal 194 ayat (1) yang menyatakan Pemberhentiananggota DPRD kabupaten/kota sebagaimanadimaksud dalamPasal 193 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c,huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partal politikkepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusankepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat181.3.

AdhigustiawarmanF, S.Sos telah mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD KotaSamarinda dari Partai Golkar dan sudah terdaftar dalam DAFTARCALON TETAP (DCT) sebagai Calon Anggota DPRD Kota Samarinda 4Nomor Urut 5 dari PARTAl GERINDRA maka dengan terdaftarnyaPenggugat sebagai DCT Anggota DPRD Kota Samarinda dari PartaiGerindra tersebut secara otomatis PAW Sdr. A.

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Selanjutnya disebut PPNo. 11/2017); Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia(selanjutnya disebut PP No. 13/2005) yang menentukan sebagai berikut:UU ASN No. 5/2014:Pasal 87 ayat (4): PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:Huruf c: menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;PP No. 37/2004:Pasal 2 ayat (1): Pegawai Negeri sipil dilarang menjadi anggota dan/ataupengurus partal

dapat dilihat dari cutoff atau tanggal tanda pisah batasnya itumenjadi hal poin penting sejak kapan yang bersangkutan mengirimkan surat;Bahwa secara teknis proses pemberhentian ASN, dalam PP Nomor 53 tahun2010 mengenai ASN yang melanggar disiplin, menurut pandangan Ahli khususkasus Suntoko, S.Sos., M.Si. tidak termasuk dalam PP Nomor 53 tahun 2010,tetapi ranah pasal 87 ayat (4) huruf c UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014,PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena: c. menjadi anggota dan/ ataupengurus partal

Jkt.Brtkepengurusan itu 14 hari dihitung sejak keputusan itu dikeluarkan, danyang saya tahu sejak dia diterima SK baru bisa mengajukan itu yangsaya tahu dan kalau terkait 90 hari itu terkait dengan pelanggaran ADdan ART partal; Bahwa bidang organisasi yang saksi jalani itu apakah sifatnya pasifatau proaktif atau bagaimana untuk melihat persoalan didaerah,setahu di diorganisasi DPP itu punya perpanjangan tangan yaitu korwildan korwil itu perpanjangan tangan dari bidang organisasi karena kamitidak

Bahwa sebagai unsur peninjau yang harus hadir seharusnyaadalah Organisasiorganisasi pendukung dan tokohtokoh yang hadirdan diundang dalam musda; Bahwa kalau unsur fraksi partai Golkar yang hadir itu ada anggotadewan tapi namanya saksi lupa dari Kabupaten Bangka ; Bahwa saksi pernah hadir dan dipanggil dalam BAP diterangkanhadir pada sidang mahkamah partai Golkar; Bahwa mengenai keterangan saksi terkait peserta yang hadirdalam sidang mahkamah partai tidak ada pertanyaan itu dalam sidangmahkamah partal

Laksono dan yang diakui pemerintah ; Bahwa untuk saudara Robin itu bagaimana saya tidak tahu; Bahwa saksi tahu adanya dualisme itu sejak adanya putusanmahkamah partai ; Bahwa saksi pernah melihat putusan mahkamah partai itu; Bahwa isi putusan mahkamah partai itu yang saksi tahu adalahmelaksanakan musda dalam tempo 30 hari dan mengembalikansaudara Ali Purwanto sebagai ketua fraksi; Bahwa atas surat bukti T.1T2 : 2 yang diperlihatkan Majelishakim saksi menerangkan pernah melihat putusan mahkamah partal

Menjadi anggota dan/atau pengurus partal politik; ataud.

Monitor sedangkan untuk saudari CITRAPUSPIWATI bagian logistik dan konsumsi, rapat pleno tersebutdilaksanakan di Gedung Dakwah Ds.Sindanggalih Kec.KarangpawitanKab.Garut;Bahwa cara pelaksanaan pleno ditingkat Kecamatan Karangpawitantersebut adalah pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekitar jam 10.00Wib dibuka oleh ketua PPK yaitu Terdakwa kemudian menjelaskan tatatertib serta mekanisme dalam pelaksanaan rekapitulasi tersebut kepadapeserta sidang yang hadir pada saat itu (Saksi masing masing partal

Perubahan disini dapat berupa data pemilih; datapengguna hak pilih; data pemilih disabilitas; data penggunaan suratsuara; atau perubahan data perolehan suara dari pasangan calon,calon perseorangan, atau Suara partal politik dan suara calon;Unsur subyektif berupa kelalaian atau kealpaan (culpa). Akibat timbulkarena seseorang alpa, sembrono, teledor, lalai, berbuat kurang hatihati atau kurang pendugaduga. Kealpaan merupakan bentukkesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan.

pengganti;6) Tanggal 01 s/d 07 Agustus 2018:Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon;7) Tanggal 08 s/d 11 Agustus:Penyusunan dan penetapan daftar calon sementara (DCS);8) Tanggal 12 s/d 14 Agustus 2018:Pengumuman daftar calon sementara (DCS);9) Tanggal 12 s/d 21 Agustus:Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN TmtDibuka masukan dan tanggapan masyarakat terhadap Daftar CalonSementara;10) Tanggal 22 s/d 28 Agustus 2018:Permintaan klarifikasi atas tanggapan masyarakan kepada partal

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) KabupatenBoalemo mendaftarkan 16 calon yang ditandatangani oleh Terdakwa Abd.Gawi Djafar sebagai Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa KabupatenBoalemo bersama Herson Tina sebagai sekretaris partal;Bahwa bakal calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Boalemo harusmemenuhi persyaratan dan kelengkapan administrasi berupa:Oo Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia;o Bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tandatamat belajar dan surat keterangan

pengganti;6) Tanggal 01 s/d 07 Agustus 2018:Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon;7) Tanggal 08 s/d 11 Agustus:Penyusunan dan penetapan daftar calon sementara (DCS);8) Tanggal 12 s/d 14 Agustus 2018:Pengumuman daftar calon sementara (DCS);9) Tanggal 12 s/d 21 Agustus:Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN TmtDibuka masukan dan tanggapan masyarakat terhadap Daftar CalonSementara;10) Tanggal 22 s/d 28 Agustus 2018:Permintaan klarifikasi atas tanggapan masyarakan kepada partal

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)Kabupaten Boalemo mendaftarkan 16 calon yang ditandatangani oleh Abd.Gawi Djafar sebagai Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa KabupatenBoalemo bersama Herson Tina sebagai sekretaris partal; Bahwa bakal calon anggota legislatii DPRD Kabupaten Boalemo harusmemenuhi persyaratan dan kelengkapan administrasi berupa:O Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia;Oo Bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surattanda tamat belajar dan surat keterangan