angkutdari dalam Kawasan Suaka Margasatwa Padang Sugihan adalah sebanyak +600 (enam ratus) batang dengan volume sebesar 63 m3 (enam puluh tiga meterkubik) dan keuntungan yang telah terdakwa peroleh selama 3 (tiga) bulanadalah Rp 5.000.000, (lima juta rupiah).Bahwa kemudian dilakukan pengambilan titik koordinat denganmenggunakan GPS merek Garmin type 76 CSX dengan titik koordinat 020 4926,3 S 1050 06 49,7E dan setelah dilakukan overlay ke peta Kawasan Hutandan Konsevasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan skala

Bahwa setelah titik koordinat 02 49 26,3 S 105 0649,7"Etersebut dioverlaykan ke ke peta Kawasan Hutan danKonsevasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan skala 1 : 250.000(Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : SK.454/MENLHK/Setjen/PLA.2/6/2016 tanggal 17 Juni 2016tentang Perubahan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :SK.866/MENHUTII/2014 tanggal 29 September 2014 tentangKawasan Hutan dan Konservasi Perairan Sumatera Selatan) bahwalokasi penebangan dan pengangkutan kayu

Bahwa setelah titik koordinat 02 49 26,3 S 105 06 49,7"Etersebut dioverlaykan ke ke peta Kawasan Hutan dan KonsevasiPerairan Provinsi Sumatera Selatan skala 1 : 250.000 (LampiranKeputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1549/Pid.B/LH/2020/PN PigSK.454/MENLHK/Setjen/PLA.2/6/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentangPerubahan Surat Keputusan Menteri Kehutanan NomorSK.866/MENHUTII/2014 tanggal 29 September 2014 tentangKawasan Hutan dan Konservasi Perairan Sumatera

(enamHalaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1549/Pid.B/LH/2020/PN Pigpuluh tiga meter kubik) dan keuntungan yang telah terdakwa peroleh selama 3(tiga) bulan adalah Rp 5.000.000, (lima juta rupiah).Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pengambilan titik koordinatdengan menggunakan GPS merek Garmin type 76 CSX dengan titik koordinat02 49 26,3 S 105 06 49,7E dan setelah dilakukan overlay ke peta KawasanHutan dan Konsevasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan skala 1 : 250.000(Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan

dan/ataukomunikasi secara tanpa hak atas Karya Cipta dengan NomorPencatatan 02773, 02768, 02766, 02767, 02769 milik Penggugat;Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayarganti rugi material sebesar Rp2.788.000.000,00 (dua milyar tujuh ratusdelapan puluh delapan juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesarRp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);Menghukum Para Tergugat untuk menerbitkan PengumumanPermintaan Maaf kepada Penggugat melalui 2(dua) media massa cetakyang beredar dalam skala

02769 milik Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat);Menghukum Para Termohon Kasasi (dahulu Para Tergugat) secaratanggung renteng untuk membayar ganti rugi material sebesarRp2.788.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus delapan puluh delapanjuta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp2.000.000.000,00(dua milyar rupiah);Menghukum Para Termohon Kasasi (dahulu Para Tergugat) untukmenerbitkan Pengumuman Permintaan Maaf kepada Pemohon Kasasi(dahulu Penggugat) melalui 2(dua) media massa cetak yang beredardalam skala

Asaskeamanaan dimaksudkan agar penyelenggaraan telekomunikasi selalumemperhatikan faktor keamanan dalam perencanaan, pembangunan, danpengoperasiannya.Asas etika dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan telekomunikasisenantiasa dilandasi oleh semangat profesionalisme, kejujuran, kesusilaandan keterbukaan.TERGUGAT LALA KARENA MENGNINKAN KEGIATAN MONOPOLIDENGAN SKALA NASIONAL PADA PITA FREKUENSI 2.3 GHz TANPAMELALUI SISTEM LELANGBahwa pada tanggal 3 Juli 2014 TERGUGAT telah melakukan SIARANPERS TENTANG

Bahwa Penggugat dalam Petitum angka 4 meminta agar MajelisHakim: menghukum TERGUGAT untuk memberikan izinpenggunaan frekuensi radio selebar 30 MHz pada pita frekuensiradio 2.3 GHz dengan cakupan skala nasional kepadaPENGGUGAT,.

Bahwa selain itu juga, Petitum Penggugat dimaksud dapatdisimpulkan bahwa Penggugat telah memanfaatkan forumPengadilan sebagai lembaga judikatif yang agung untukmengambil keuntungan sendiri dengan meminta izin penggunaanfrekuensi radio selebar 30 MHz pada pita frekuensi radio 2.3 GHzdengan cakupan skala nasional.3. Posita Gugatan Tidak Jelas dan Tidak Berdasar Hukuma.

Bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan pada angka 47halaman 22: .. tindakan Tergugat yang membiarkan adanyamonopoli dengan skala nasional dengan melakukan pelanggaranterhadap PM No. 22/PER/M.KOMINFO/04/2009 jelasjelas telahmerugikan PENGGUGAT yang hanya dapat beroperasiberdasarkan zona yang dimenangkan saja, sedangkan pihakpenerima realokasi dapat beroperasi dengan skala nasional tanpamelalui proses seleksi dan lelang, sehingga pada akhirnyaPENGGUGAT kalah bersaing.c.

Dalam hal ini dalil Penggugat dalam gugatan tidak samasekali mendasarkan tuduhan monopoli tersebut pada ketentuantentang Monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat, sertatidak ada argumentasi, alasan maupun penjelasan dari Penggugatterkait ketentuan UU No. 5 Tahun 1999yang mana yangdilanggar.Sehingga menurut hukum dalil gugatan Penggugattersebut di atas, yang menyatakan bahwa Tergugat telahmembiarkan adanya monopoli dengan skala nasionalHalaman 30 dari 52 Put.

skala besar untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan kapal berikutkelengkapan buku pelautBahwa saat dilakukan pemeriksaan kelengkapan kapal dan buku pelautoleh petugas Ditpolair Polda Metro Jaya yakni Saksi ENDRI SUSILO danSaksi TESDI SANJAYA MUKTI diketahui adanya kejanggalan terhadapBuku Pelaut No.

Putusan Nomor 1431/Pid.B/2018/PN Jkt Utrmerawat/membersihkan kapal, melaksanakan patrol rutin di wilayahperairan Polda Metro Jaya, melaksanakan binmas perairan SAR,melaksanakan penegakan hukum berupa penindakan terhadap pelakutindak kejahatan dan pelanggaran yang tertangkap tangan, sertamelaksanakan perintah lain yang diberikan oleh komandan kapaldan pimpinan satuan atas; Bahwa pada hari selasa 25 September 2018, kapal Polisi KP.VII2002 sedang melaksanakan patroli skala besar berdasarkan suratperintah

saksi sebagai ABK KapalPolisi KP.VII2002 Ditploir Polda metro jaya adalahmerawat/membersihkan kapal, melaksanakan patrol rutin di wilayahperairan Polda Metro Jaya, melaksanakan binmas perairan SAR,melaksanakan penegakan hukum berupa penindakan terhadap pelakutindak kejahatan dan pelanggaran yang tertangkap tangan, sertamelaksanakan perintah lain yang diberikan oleh komandan kapaldan pimpinan satuan atas; Bahwa pada hari selasa 25 September 2018, kapal Polisi KP.VII2002 sedang melaksanakan patroli skala

sebelah timur Pulau AyerKepulauan Seribu Jakarta pada koordinat 06 02 531 LS106 47 998BT saat ia Terdakwa INDRA JAYA bin ZULKIFLI Anak Buah Kapal (ABK)dan KONG HUI yang bertindak sebagai Nakhoda Kapal serta SaksiJEKSEN yang bertindak sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) sedangberlayar diatas kapal penkanan KM Penguin 3 di laut mengangkut muatancumi sebanyak 30 ton menuju Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara tibatiba didatangi oleh Kapal Patroli Ditpolair Polda Metro J aya yang sedangmelakukan patroli skala

Putusan Nomor 1431/Pid.B/2018/PN Jkt Utrmelakukan patroli skala besar untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapankapal berikut kelengkapan buku pelaut; Bahwa saat dilakukan pemeriksaan kelengkapan kapal dan buku pelautoleh petugas Ditpolair Polda Metro Jaya yakni Saksi ENDRI SUSILO danSaksi TESDI SANJAYA MUKTI diketahui adanya kejanggalan terhadapBuku Pelaut No.

(UMKM) (Fotto Copy).11. 1 (Satu) eksamplar Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota BogorNomor : 591.45152 Tahun 2014 tentang Pembentukan TimPengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai RelokasiPedagang Kaki Lima eks.

Bdg.Salmun ke Pasar Jambu Dua mengingat PKL MA Salmunmendesak untuk segera direlokasi karena PKL MA Salmun sudahditertibkan dan program penataan PKL merupakan skala prioritaspembangunan Kota Bogor.10.

Sekretaris Daerah Kota Bogor Nomor :591.45152 Tahun 2014 tanggal 25 Nopember 2014 tentangPembentukan Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umumsebagai Relokasi Pedagang Kaki Lima Eks M.A.

Jual beli yang terjadi atas 6 (enam)bidang tanah eks garapan antara KAWIDJAJA HENRICUS ANGdengan terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku KetuaTim Pengadaan Tanah Skala Kecil telah melanggar ketentuansebagai berikut :1.

Nopember 2014 tentangPembentukan Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umumsebagai Relokasi Pedagang kaki Lima Eks M.A.

Bahwa posisi pada saat itu yaitu+t 1 mil laut sebelah timur PulauAnyer Kepulauan Seribu Jakarta, saat saksi DURYAT yang bertindaksebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) dan Terdakwa yang bertindaksebagai Nakhoda Kapal sedang berlayar diatas kapal perikanan KMSurya Hasil laut 5 dari laut mencari ikan/cumi menuju Pelabuhan MuaraBaru Jakarta Utara tibatiba didatangi oleh Kapal Patroli Ditpolair PoldaMetro Jaya yang sedang melakukan patroli skala besar untuk dilakukanpemeriksaan kelengkapan kapal berikut kelengkapan

keSyahbandaran Utama Tanjung Priok dan dikeluarkan di Tanjung Priok; Bahwa posisi pada saat itu yaitu + 1 mil laut sebelah timur PulauAnyer Kepulauan Seribu Jakarta, saat saksi DURYAT yang bertindaksebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) dan Terdakwa yang bertindaksebagai Nakhoda Kapal sedang berlayar diatas kapal perikanan KMSurya Hasil laut 5 dari laut mencari ikan/cumi menuju Pelabuhan MuaraBaru Jakarta Utara tibatiba didatangi oleh Kapal Patroli Ditpolair PoldaMetro Jaya yang sedang melakukan patroli skala

Putusan Nomor 1341/Pid.B/2018/PN Jkt UtrDitpolair Polda Metro Jaya yang sedang melakukan patroli skala besaruntuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan kapal berikut kelengkapan bukupelaut; Bahwa saat dilakukan pemeriksaan kelengkapan kapal dan buku pelautoleh petugas Ditpolair Polda Metro Jaya yakni Saksi IMRON ROSADI danSaksi KRISMAN NAIBAHO diketahui adanya kejanggalan terhadap BukuPelaut No.

Selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 10.30wib bertempat pada posisi + 1 mil laut sebelah timur Pulau AnyerKepulauan Seribu Jakarta, saat ia terdakwa KHA TU AN yang bertindaksebagai Nahkoda Kapal dan saksi DURYAT Bin SANDU yang bertindaksebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) sedang berlayar diatas kapalperikanan KM Surya Hasil laut 5 dari laut mencari ikan/cumi menujuPelabuhan Muara Baru Jakarta Utara tibatiba didatangi oleh Kapal PatroliDitpolair Polda Metro Jaya yang sedang melakukan patroli skala

Sehingga Pasal 21 ayat 2berbunyi sebagai berikut :"Segala bentuk perubahan mengenai struktur gaji baik gaji pokok maupunbeberapa tunjangan maka pelaksanaannya harus dirundingkan kepada serikatpekerja dan Penggugat tidak setuju kata Diberitahukan diganti menjadiDirundingkan".4 Bahwa oleh karena proses pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pasal 21ayat 2 mengenai struktur dan skala upah tidak ada kesepakatan antara Penggugat denganPara Tergugat (26 orang) maka Penggugat dan Para Tergugat bersamasamamengajukan

PANCAYASAPRIAMATANGGUH milik Penggugat dengan tuntutan agar struktur dan skala upahharus transparan dan harus dirundingkan kepada Serikat Pekerja padahal masalahnyasedang dalam proses mediasi di Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang ;Hal. 3 dari 21 hal. Put.

No. 841 K/Pdt.Sus/20118 Bahwa akibat aksi demo (mogok kerja) yang dilakukan oleh para Tergugat (26orang) Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar karena selama terjadi aksidemo (mogok kerja) produksi berhenti ;9 Bahwa menurut UndangUndang No. 13 Tahun 2003 Pasal 92 ayat 1 menyatakan :Pengusaha menyusun struktur dan skala upah denganmemperhatikan golongan, Jabatan, masa kerja, pendidikan, dan produktivitas.Jadi, menurut isi UndangUndang ini bahwa mengenai struktur dan skala upahsebenarnya adalah

hak perogatif Pengusaha/Penggugat dan tidak perlu harusdiberitahukan atau dirundingkan kepada serikat pekerja ;10 Bahwa oleh karena struktur dan skala upah adalah hak perogatif Penggugat makatuntutan para Tergugat adalah tuntutan yang tidak normatif dan aksi demo (mogokkerja) pada tanggal 6 Desember 2010 sampai dengan 11 Desember 2010 yang dilakukanoleh para Tergugat (26 orang) adalah aksi demo (mogok kerja) yang tidak sah danmelanggar UndangUndang ;11 Bahwa pada tanggal 6 Desember 2010 pada saat

RISKI FIRMANSYAH: Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Satnarkoba PolresJember pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira jam 17.30 WIBbertempat di Dusun Krajan Tengah, Desa Kertonegoro, Kecamatan JenggawahKabupaten Jember, karena mengedarkan Obat Trex tanpa jin; Bahwa awalnya terdakwa I. menjual obat jenis Trihexyphenidil tersebutbersama dengan terdakwa II dengan sistem bagi hasil dan terdakwa II bertugasmembeli obat jenis Trihexyphenidil dalam skala besar sebanyak 1000 (seribubutir

jjindari pihak yang berwenang;Terdakwa II: SLAMET ARISBahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Satnarkoba PolresJember pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira jam 17.30 WIBbertempat di Dusun Krajan Tengah, Desa Kertonegoro, Kecamatan JenggawahKabupaten Jember, karena mengedarkan Obat Trex tanpa jin;Bahwa awalnya terdakwa I. menjual obat jenis Trihexyphenidil tersebutbersama dengan terdakwa II dengan sistem bagi hasil dan terdakwa II bertugasmembeli obat jenis Trihexyphenidil dalam skala

diperoleh rangkaian faktafakta sebagai berikut: Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian SatnarkobaPolres Jember pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira jam 17.30 WIBbertempat di Dusun Krajan Tengah, Desa Kertonegoro, Kecamatan JenggawahKabupaten Jember, karena mengedarkan Obat Trex tanpa jin; Bahwa awalnya terdakwa I. menjual obat jenis Trihexyphenidil tersebutbersama dengan terdakwa II dengan sistem bagi hasil dan terdakwa II bertugasmembeli obat jenis Trihexyphenidil dalam skala

pemeriksaan di persidangan telahdiperoleh fakta bahwa para Terdakwa ditangkap oleh anggota KepolisianSatnarkoba Polres Jember pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira jam17.30 WIB bertempat di Dusun Krajan Tengah, Desa Kertonegoro, KecamatanJenggawah Kabupaten Jember, karena mengedarkan Obat Trex tanpa jin;Menimbang, bahwa awalnya terdakwa . menjual obat jenisTrihexyphenidil tersebut bersama dengan terdakwa II dengan sistem bagi hasildan terdakwa II bertugas membeli obat jenis Trihexyphenidil dalam skala

Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakaikekerasan dsbMenimbang, bahwa pengertian turut melakukan adalah bersamasama melakukan, sedikitdikitnya harus ada dua orang yaitu orang yangmelakukan dan orang yang turut melakukan tindak pidana ;Menimbang, bahwa sesuai faktafakta di persidangan awalnyaterdakwa . menjual obat jenis Trihexyphenidil tersebut bersama denganterdakwa II dengan sistem bagi hasil dan terdakwa II bertugas membeli obatjenis Trihexyphenidil dalam skala besar sebanyak

DALAM POKOK PERKARA ; ----------------------------------------------------- Menolak gugatan penggugat konvensi untuk sebahagian ; ----------- Menyatakan Sah dan Berharga Akta Pembatalan Jaminan Pribadi (BORGTOCHT), Perjanjian Kerja, dan Kesepakatan Harga Serta Skala Pelunasan tertanggal 16 September 2014 ; ---------------------- Menolak gugatan penggugat konvensi untuk selain dan selebihnya ; --------------------------------------

Pelunasan tertanggal 16September 2014 ; Bahwa Akta Pembatalan Jaminan Pribadi (BORGTOCHT), Perjanjian Kerja,Dan Kesepakatan Harga Serta Skala Pelunasan sebagaimana dimaksuddalam butir ke 33 tersebut di atas, dibuatdan di tanda tangani dihadapanNotaris Honggo Hartono,S.H.

tertanggal 16 Seprtember 2014 tersebut makaPENGGUGAT memiliki kewajiban untuk memastikan pengembalikan uang3637sebesar Rp. 650.000.000 (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang sudahdibayarkan TERGUGAT II kepada TERGUGAT I melalui PENGGUGAT ;Bahwa batas waktu pengembalikan uang sebesar Rp. 650.000.000 (EnamRatus Lima Puluh Juta Rupiah) yang sudah dibayarkan TERGUGAT IIkepada TERGUGAT I berdasarkan klausul Pasal 4 Akta PembatalanJaminan Pribadi (BORGTOCHT), Perjanjian Kerja, Dan Kesepakatan HargaSerta Skala

Fotocopy Akta Jaminan Pribadi (BORGTOCHT ), Warmeking Nomor : 29/WAR/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, diberi tanda P3 ; 4 Fotocopy Bukti setoran Tunai BNI IDR : 150.000.000.00, tertanggal 12 05 2014Pukul 15:13:10 WIB, diberi tanda P4 ; 5 Fotocopy Akta Pembatalan Jaminan Pribadi (BORGTOCHT) Perjanjian kerja dankesepakatan Harga serta Skala Pelunasan, tertanggal 16 September2014.

Dan Kesepakatan Harga serta Skala Pelunasan, tertanggal 16 September2014 + Legalisasi Nomor : 44/L/IX/2014, diberi tanda P5 ;6 Fotocopy satu lembar Bilyet Giro (BG) Nomor : BU 928213, tertanggal 05November 2014, diberi tanda P6 ; 7 Fotocopy satu lembar Bilyet Giro (BG) Nomor : BU 928212, tertanggal 05November 2014, Bilyet Giro (BG) Nomor BU 928210, tertanggal 05 November2014, Bilyet Giro (BG) Nomor BU 928209, tertanggal 05 November 2014, danBilyet Giro (BG) Nomor BU 928211, tertanggal 05 November

BU928213 Tanggal 05112014 Bank NegaraIndonesia BNI yang ditolak karena tidak ada dananya, diberi tanda TII10 ;11 Fotocopy surat keterangan penolakan dari BankNegara Indonesia (BNI), diberi tanda TII11 ; 12 Fotocopy Pembatalan Jaminan Pribadi (Borgtocht), Perjanjian Kerja, danKesepakatan Harga Serta Skala Pelunasan pada Tanggal 06 September 2014,di beri tanda TI12 ; Menimbang, bahwa tergugat II tidak mengajukan alat bukti saksi ; Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan secaralisan

bernama : GEDE DEVDAN ADI ADNYANA, lakilaki, lahirpada tanggal 19 Maret 2010 dan NI MADE PRILIA DEVANI,perempuan, lahir pada tanggal 18 April 2012 ;Bahwa, saksi mempunyai 4 ( empat ) orang anak, tidak mempunyaianak lakilaki, saksi berkeinginan mengajak anak saksi yangbernama Ni Luh Murtini (Pemohon 2) untuk dijadikan sentana rajegdan meneruskan warisan;Bahwa, dengan perubahan status tersebut sudah di upacariPewidiwidanan, Mamitan Pemohon ( Nyoman Mardiana ) dirumahnya secara Niskala, dan secara Skala

: GEDE DEVDAN ADI ADNYANA, lakilaki, lahirpada tanggal 19 Maret 2010 dan NI MADE PRILIA DEVANI,perempuan, lahir pada tanggal 18 April 2012 ;Bahwa, sepengetahuan saksi maksud Para Pemohon mengajukanpermohonan ini adalah karena Pemohon ( Nyoman Mardiana )diangkat sebagai Sentana Rajeg untuk meneruskan warisan dirumahistrinya (Ni Luh Murtini/Pemohon Il );Bahwa, dengan perubahan status tersebut sudah di upacariPewidiwidanan, Mamitan Pemohon ( Nyoman Mardiana ) dirumahnya secara Niskala, dan secara Skala

perkawinan Para Pemohon dikaruniai 2 ( dua ) oranganak yang bernama : GEDE DEVDAN ADI ADNYANA, lakilaki danNI MADE PRILIA DEVANI, perempuan ;Bahwa, sepengetahuan saksi maksud Para Pemohon mengajukanpermohonan ini adalah karena Pemohon ( Nyoman Mardiana )diangkat sebagai Sentana Rajeg untuk meneruskan warisan dirumahistrinya (Ni Luh Murtini/Pemohon Il );Bahwa, dengan perubahan status tersebut sudah di upacariPewidiwidanan, Mamitan Pemohon ( Nyoman Mardiana ) dirumahnya secara Niskala, dan secara Skala

oranganak yang bernama : GEDE DEVDAN ADI ADNYANA, lakilaki danNI MADE PRILIA DEVANI, perempuan ;Bahwa, sepengetahuan saksi maksud Para Pemohon mengajukanpermohonan ini adalah karena Pemohon ( Nyoman Mardiana )diangkat sebagai Sentane Rajeg untuk meneruskan warisan dirumahistrinya ( Ni Luh Murtini/Pemohon Il );Hal 9 dari 25 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2016/PN Dps Bahwa, dengan perubahan status tersebut sudah di upacariPewidiwidanan, Mamitan Pemohon ( Nyoman Mardiana ) dirumahnya secara Niskala, dan secara Skala

Arara Abadi;Bahwa ahli Riski Al Hadi menerangkan berdasarkan tumpang susun titikkoordinat terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1:250.000Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorSK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 danPeta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.703/MENHUT1/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan Keputusan MenteriKehutanan Nomor 743/KPTSII/1996 tanggal 25 November 1996 tentangPemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman

Arara Abadi; Bahwa ahli Riski Al Hadi menerangkan berdasarkan tumpang susun titikkoordinat terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1:250.000Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorHalaman 6 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN SakSK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 danPeta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.703/MENHUT11/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan Keputusan MenteriKehutanan Nomor 743/KPTSII/1996 tanggal 25 November

Arara Abadi;Bahwa ahli Riski Al Hadi menerangkan berdasarkan tumpang susun titikkoordinat terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1:250.000Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorSK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 danPeta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.703/MENHUT11/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan Keputusan MenteriKehutanan Nomor 743/KPTSII/1996 tanggal 25 November 1996 tentangPemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman

Ahli Rizki Al Hadi bin Arwin yang pendapatnya dibacakan di persidanganpada pokoknya sebagai berikut: Bahwa berdasarkan tumpang susun titik koordinat terhadap Peta Kawasan HutanProvinsi Riau skala 1:250.000 Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember2016 dan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.703/MENHUT1/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri KehutananNomor 743/KPTSII/1996 tanggal 25

BASYAR Bin Alm.DARMOPADI sedang melayanipenjualan BBM skala jurigen kepada saksi SUGITO bin WARIJAN dan masyarakatyang membutuhkan, sedangkan terdakwa WARJITO C.

BASYAR BinAlm.DARMOPADI sedang melayani penjualan BBM skala jurigen.Bahwa saksi melakukan penyitaan uang dari hasil jua beli BBM sebanyak uangtunai Rp. 325.000, (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).Bahwa saksi menerangkan terdakwa WARJITO C. BASYAR Bin Alm.DARMOPADItidak memiiki Surat ijin usaha dari pejabat yang berwenang.Bahwa saksi menerangkan penyimpanan BBM terdakwa berada didalam rumahdibelakang etalase tumpukan ban.Bahwa saksi menerangkan terdakwa WARJITO C.

Bahwa benar saksi GIGIH JOHAN ARIANTO, SH menangkap tangan WARJITO C.BASYAR Bin Alm.DARMOPADI sedang melayani penjualan BBM skala jurigen. Bahwa benar saksi GIGIH JOHAN ARIANTO, SH melakukan penyitaan uang darihasil jual belli BBM sebanyak uang tunai Rp. 325.000, (tiga ratus dua puluh lima riburupiah). Bahwa benar saksi GIGIH JOHAN ARIANTO, SH terdakwa WARJITO C. BASYARBin Alm. DARMOPADI tidak memiiki surat jin usaha dari pejabat yang berwenang.

SUGITO Bin WARIJAN:a. 1 (Satu) buah jurigen Berisi 31.45 liter BBM jenis bensin (gasoline) RON minimum88;1 (Satu) buah Spdm Yamaha Jupiter Nopol tidak tahu;3 (tiga) buah tali karet.Bahwa benar saksi GIGIH JOHAN ARIANTO, SH menangkap tangan WARJITO C.BASYAR Bin Alm.DARMOPADI sedang melayani penjualan BBM skala jurigen.Bahwa benar saksi GIGIH JOHAN ARIANTO, SH melakukan penyitaan uang darihasil jual belli BBM sebanyak uang tunai Rp. 325.000, (tiga ratus dua puluh lima riburupiah).Bahwa benar saksi

Bandung Kidul KotaBandung;Bahwa benar dalam perkawinan belum dikaruniai anak;Bahwa tidak benar yang dikatakan Penggugat sering cekcok, yangbenar adalah sering terjadi perdebatan didalam cara mengelola kegiatan usahaistri yang tidak memakai skala prioritas dan target market terprogram danterstruktur dalam tata kelola lembaga yang dimiliki istri;Bahwa tidak benar dan tidak beralasan percekcokan karena fator ekonomiyang benar dalam setiap kegiatan lembaga kursus yang dimiliki istri tidakmemakai skala

tinggi air (STA) di terbitkan UPTD Dermaga MuaraTeweh bulan Januari 2013, diberi tanda TI.38 ;Fotocopy pencatatan skala tinggi air (STA) di terbitkan UPTD Dermaga MuaraTeweh bulan Ferbruari 2013, diberi tanda TI.39 ;Fotocopy pencatatan skala tinggi air (STA) di terbitkan UPTD Dermaga MuaraTeweh bulan Maret 2013, diberi tanda TI.40 ;Fotocopy pencatatan skala tinggi air (STA) di terbitkan UPTD Dermaga MuaraTeweh bulan April 2013, diberi tanda TI.41 ;Fotocopy pencatatan skala tinggi air (STA) di terbitkan

UPTD Dermaga MuaraTeweh bulan Mei 2013, diberi tanda TI.42 ;Halaman 57 dari 100Putusan No.111/Pdt.G/2014/PN.Mlg43444546474849Fotocopy pencatatan skala tinggi air (STA) di terbitkan UPTD Dermaga MuaraTeweh bulan Juni 2013, diberi tanda TI.43 ;Fotocopy pencatatan skala tinggi air (STA) di terbitkan UPTD Dermaga MuaraTeweh bulan Juli 2013, diberi tanda TI.44 ;Fotocopy pencatatan skala tinggi air (STA) di terbitkan UPTD Dermaga MuaraTeweh bulan Agustus 2013, diberi tanda TI.45 ;Fotocopy pencatatan skala

tinggi air (STA) di terbitkan UPTD Dermaga MuaraTeweh bulan September 2013, diberi tanda TI.46 ;Fotocopy pencatatan skala tinggi air (STA) di terbitkan UPTD Dermaga MuaraTeweh bulan Oktober 2013, diberi tanda TI.47 ;Fotocopy pencatatan skala tinggi air (STA) di terbitkan UPTD Dermaga MuaraTeweh bulan Nopember 2013, diberi tanda TI.48 ;Fotocopy pencatatan skala tinggi air (STA) di terbitkan UPTD Dermaga MuaraTeweh bulan Desember 2013, diberi tanda TI.49 ;Foto copy mana untuk bukti surat yang bertanda

perhubungan di Muara teweh ;Halaman 63 dari 100Putusan No.111/Pdt.G/2014/PN.Mlge Bahwa yang terjadi pada saat ketinggian air tidak memungkinkan tongkanberlayar tetapi di paksa adalah terjadi kandas dan mengganggu transportasiyang lain ;e Bahwa yang menggunakan sungai adalah seluruh pedagang tembakau,angkutan minyak dan masyarakat ;e Bahwa sudah pernah kejadian kapal patah sebanyak 3 (tiga) kali karenamemaksakan berlayar dan tidak tahu ketinggian air ;e Bahwa akhirnya dinas perhubungan mengeluarkan skala

Saksi MUHAMAD NURDIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa saksi bekerja di kantor perhubungan Muara teweh dengan jabatankepala unit pelaksanaan dermaga Muara Teweh ;e Bahwa saksi bertugas mencatat skala tinggi air setipa hari guna untukmengetahui kapal bisa masuk atau tidak, sungai itu layak atau tidak untuk dilalui ;e Bahwa membaca tinggi air misalnya 600 artinya 6 meter dari garis tengah danseterusnya ;e Bahwa ketinggian minimum tongkang di sungai 240,300 feet,kedalaman air 6meter

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 huruf e dan huruf f QanunAceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang WilayahAceh Tahun 20132033, menyebutkan:Kawasan budidaya rawan bencana alam, terdiri atas:e) kawasanrawan gempa bumi, ditetapkan dengan ketentuankawasan yang memiliki resiko tinggi jika terjadi gempa bumiHalaman 28 dari 110 HalamanPutusan Perkara Nomor 7/G/LH/2019/PTUN.BNA dengan skala VII XII MMI (Modified Mercally Intensity) meliputiseluruh wilayah Aceh;f) kawasan yang terletak di zona

Bahwa berdasarkan pengamatan Penggugat dengan mencoba untukmencari berbagai Sumber informasi untuk dapat memastikan apa yangdimaksud dengan Skala VIIXII MMI, dilansir oleh Badan Meteorologi,Klimatologi, dan Geofisika, Skala VII merupakan intensitas gempadalam katagori SANGAT KUAT, Skala VIII PARAH, Skala IXHEBAT, Skala X EKSTREM, Skala XI EKSTREM dan Skala XIlEKSTREM, artinya Seluruh wilayah Aceh sangat beresiko tinggiterjadi Gempa dengan intensitas Sangat Kuat, Parah, Hebat danEkstrem, terlebin

Bahwa apabila kemudian dilihat dari tabel tersebut di atas, Skala VIIs/d XIl sebagaimana diatur dalam RTRW Provinsi Aceh dimanakatagori Skala VII s/d XII MMI itu: merupakan skala dalamkatagori SANGAT KUAT s/d EKSTREM sehingga dapatlah diprediksipotensi apa yang akan terjadi apabila kKemudian Bendungan yangmerupakan katagori bangunan permanen, mengalami kerusakan, danapabila diperhatikan dengan seksama bagian berwarna merah padatabel di atas, yang menyebutkan sebagian besar dindingbangunan permanen

Bahwa di Kabupaten Gayo Lues sendiri pada Tanggal 29 Mei 2017,pukul 04.54 Wib juga pernah mengalami sejarah Gempabermagnitudo 4,9 s/d 6 Skala Richter di mana berdasarkan berbagalSumber yang dikutip oleh Penggugat, Gempa yang terjadi diKabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh dan sekitarnya merupakanakibat Sesar atau Patahan Sumatera Segmen Tripa yang kembalibergerak, yang mana Segmen sesar tersebut memiliki riwayat Gempabermagnito 6,0 dan maksimal diperkirakan mencapai skala magnito7,7.

VIII PARAH Skala IX HEBAT , Skala X EKSTREM ,Skala XI EKSTREM dan Skala XII EKSTREM artinya seluruh wilayahAceh sangat beresiko tinggi teraadi Gempa dengan intensitas SangatKuat, Parah, Hebat dan Ekstrem, terlebih bagi PLTA TampurI yang akandibangun di kabupaten Gayo Lues yang merupakan Zona Patahan Aktifyang merupakan bagian dari Jalur Patahan Sumatera adalah dalil yangberlebinan sehingga harus dikesampingkan;.

Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitasadat);15. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;16. Pencemaran lingkungan (skala ringan);17. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan18.

kelenderterhitung sejak Surat Perjanjian kerjasama antara Penyediajasa dan pengguna Jasa ditetapkan tanggal 25 September2006;3 Hasil akhir/keluaran yang harus diselesaikan oleh pihakke II dan yang diserahkan kepada pihak pertamaberupa:a Laporan Vision plan yang terdiri dari :a Laporan fakta dan analisis ( A 4 hitamputih ) sebanyak 40 setb Laporan konsep rencana ( A 3 warna )foto paper sebanyak 20 set.c Laporan akhir/buku rencana, foto paper( A 3 warna photo paper ) sebanyak 40set .d Album peta skala

KotaMedan yang terdiri dari :a Laporan Pendahuluan ( A 4 warna ) foto paper sebanyak 10Set.b Laporan Pendahuluan ( A 4hitam putih ) sebanyak 20 set.c Laporan sementara/ analisis ( A 3 warna ) foto papersebanyak 10 set .d Laporan sementara/ analisis ( A 3 hitam putih ) sebanyak 20set.e Laporan konsep rencana ( A 3 wama ) foto paper sebanyak20 set.Laporan akhir / buku rencana ( A 3 warna ) foto papersebanyak 10 set.Laporan akhir / buku rencara ( A 3 hitam putih ) foto warnasebanyak 30 set.Album peta Skala

Kawasan Utara Kota Medan, yang terdiri dari :Laporan Pendahuluan ( A 4 warna ) foto paper sebanyak 10set .Laporan Pendahuluan ( A 4hitam putih ) sebanyak 20 set .Laporan sementara/ analisis ( A 3 warna ) foto papersebanyak 10 set .Laporan sementara/ analisis (A 3 hitam putih ) sebanyak 20set .Laporan konsep rencana ( A 3 warna ) foto paper sebanyak20 set.Laporan akhir/ buku rencana ( A 3 warna ) sebanyak 10 set.Laporan akhir / buku rencara ( A 3 hitam putih ) foto papersebanyak 30 set.Album peta Skala

Pertanian dan Perkebunan sebagai Kepala Bidang ProduksiTanaman Perkebunan dengan tugas dan tanggung jawab melaksanakan danmenyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah bidangpeningkatan Produksi Tanaman Perkebunan semusim, tahunan sertarempah penyegar yang berada di wilayah Kab Malang ;Bahwa untuk di Kab Malang sampai sekarang belum ada masyarakat yangminta ijin usaha Perkebunan ;Bahwa diantara syarat untuk ijin usaha Perkebunan adalah pekebun telahmengerjakan atau mengelola lahan dengan luasan skala

tertentu yaituminimal 25 hektar dan wajib untuk memiliki ijin ;Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan padaluasan lahan usaha, jenis tanaman, tenaga kerja, jenis tanaman, tehnologi,modal, dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki ijin ;Bahwa yang dimaksud pekebun adalah perorangan warga negara Indonesiayang melakukan usaha perkebunan dengan skala tertentu ;Bahwa yang dimaksud Perkebunan adalah segala kegiatan yangmengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media

dan/atau media tumbuhlainnya dalam ekosistem yang sesual, mengolah dan memasarkan barang dan jasahasiul tanaman tersebut, dengan bantuan Ilmu pengetahuan dan tehnologo, permodalanserta menejemen untuk mewujudkan kesejakteraan bagi pelau usaha perkebunan danmasyarakat, Pasal (4) *pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan perusahaanperkebunan yang mengelola usaha perkebunan, Pasal (5) pekebun adalahperorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan sklausaha tidak mencapai skala

tertentu, Pasal (7) Skala tertentu adalah skala usahaperkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, tenaga kerja,Jenis tanaman, tehnologi, modal, dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memilikiijin;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Mentri Pertanian RI Nomor: 98/Permentan/OT.140/0/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan pasal 8yang berbunyi "Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dengan 25 (dua puluh) hektaratau lebih wajib memiliki l1UPB (ijin usaha perkebunanbudidaya

bersifat melampaui bataswewenang, berat/ ringannya hukuman adalah wewenang JudexFacti;Bahwa memang benar akibat judi togel yang dilakukanTerdakwa dapat merusak mental dan berpotensi' melahirkantindak kriminal (pencurian), sehingga para penyelenggaratogel semua harus diseret hukum, sebab tentu' saja tidakhanya melibatkan 1 bandar dan penjual saja;Bahwa meskipun pada dasarnya judi togel membawa dampakdi tengah masyarakat, namun dalam perkara a quo judi togelyang diselenggarakan Terdakwa masih dalam skala

Berbedahalnya dilakukan dalam jumlah omzet yang =besar danmelibatkan masyarakat pada umumnya dari lapisan bawahsampai pada lapisan atas, hukuman yang dijatuhkan haruslebih berat lagi, atas dasar alasan ini tentu sajapemberian hukuman harus lebih adil, arif dan bijaksanaartinya hukuman tidak harus dihukum sama perbuatan yangmembawa akibat yang luas dan sesuai dengan perbuatan yangdalam skala kecil;Menimbang, bahwa berdasarkan' pertimbangan di atas,lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara

Pasal 2Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik IndonesiaNomor : 51/MDAG/PER/7/2015 tanggal 09 Juli 2015 tentang LaranganImpor Pakaian Bekas yang menyatakan pakaian bekas dilarang untukdiimpor ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.Bahwa perbuatan terdakwa dalam membawa ballpres atau pakain bekasmengakibatkan kerugian immateril yaitu berdampak turunnya harga jualHalaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2019/PTMDNterhadap produk teksil lokal atau dalam negeri baik skala

Cukai.Bahwa perbuatan terdakwa selaku Nahkoda / Tekong melanggar Pasal 2Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik IndonesiaNomor : 51/MDAG/PER/7/2015 tanggal 09 Juli 2015 tentang LaranganImpor Pakaian Bekas yang menyatakan pakaian bekas dilarang untukdiimpor ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.Bahwa perbuatan terdakwa dalam membawa ballpres atau pakain bekasmengakibatkan kerugian immateril yaitu berdampak turunnya harga jualterhadap produk teksil lokal atau dalam negeri baik skala