Ditemukan 2851 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : nomor12 nomor11 nomor138 nomor1417 nomor1419 nomor115 nomor102 nomor113 nomor172 nomor114
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Pilkada
Putus : 08-12-2015 — Upload : 16-12-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 29/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT
Tanggal 8 Desember 2015 — 1. DR. H. UJANG ISKANDAR, ST., MSi; 2. H. JAWAWI, SP., SHUT., MP; KOMISI PEMILIHAN UMUM RI.
201 — 77
  • Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor112/KMA/SK/VII/2015 Tentang Pengangkatan Hakim Tinggi KhususDalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan; Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor : 29/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT tanggal 24 November 2015tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa,mengadili dan memutus perkara ini; Gugatan Penggugat tertanggal 24 November 2015; Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 29/G/PILKADA/2015/PT.TUNJKT tanggal 26 November
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 08-07-2019 — Putus : 11-03-2020 — Upload : 15-04-2020
Putusan PN AMBON Nomor 151/Pdt.G/2019/PN Amb
Tanggal 11 Maret 2020 — Penggugat:
1.SAADIA WABULA
2.HAYATI WABULA
3.USMAN WABULA
4.DJAKARIA WABULA
5.HASNI WABULA
6.MANSUR WABULA
7.SUSANTI WABULA
8.MUHAMMAD RUSLAN
Tergugat:
1.LUCI SRI FONI
2.LILI ARIESTA
3.INTAN NURMA INGGIT
Turut Tergugat:
1.BADAN PERTANAHAN NASIONAL
2.Notaris M. HUSEIN TUASIKAL, SH,.M.Kn
3.Noteris ROSTIATY NAHUMARURY,SH.,M.Kn,.
4.Notaris ABIGAEL A. SERWORWORA, S.H, M.Kn
5.Kantor PT. Bank Central Asia
6.Kantor PT.Bank Mandiri Cabang Ambon
7.Kantor Lurah Uritetu Cq.Plt. Lurah Uritetu
53 — 35
  • Fotocopy Akta Jual Beli tanggal 10 April 2014 Nomor112/2014, dan diberi tandaT.12310 ;11. Fotocopy Akta Jual Beli tanggal 10 April 2014 Nomor 110 /2014, dan diberi tandaT.12311 ;12. Fotocopy Akta Jual Beli tanggal 10 April 2014 Nomor 113 /2014, dan diberi tandaT.12312 ;13. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit (SPPK)tertanggal 20 Agustus 2013, dan diberi tanda T. 1 2 3 13 ;14.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 29-04-2021 — Putus : 20-09-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 53/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 20 September 2021 — Penggugat:
SUROTO
Tergugat:
KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD)
254 — 126
  • paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima)orang calon;Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014Tentang Pemilinan Kepala Desa sebagaimana dirubah oleh PeraturanHalaman 14 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomon 53/G/2021/PTUN.SBYMenteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 sebagaimanadirubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor112
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 24-11-2015 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2349 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 24 Nopember 2015 — Ir. RUDI ANGGIATNO MT., alias RUDI bin SUPARMAN
147 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SD (Penetapan PN Nunukan Nomor112/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;Daftar buku yang diterima SD Negeri 016 Nunukan / SDN 003Seimanggaris Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Seimanggarispada tanggal 26 September 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdiri.PURWINARTI dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. MARSAL, S.Pd SD(Penetapan PN Nunukan Nomor : 113/Pen.Pid/2014/Pn.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-06-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 828 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 25 Juni 2014 — ABDUL HAMID BIN MASTUR
62 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • atau pelanggaran,ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatanberlanjut , secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau2orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lainsebagai berikut:Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Pemegang Kas/Bendaharawan Pengeluaran padaSekretariat Daerah Kabupaten Tapin berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor112
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 01-04-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 09-10-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 62/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 7 Oktober 2020 — Penggugat:
BAMBANG SUHARTONO
Tergugat:
BUPATI KEDIRI
Intervensi:
SUPADI
704 — 887
  • ancaman minimalnya, apalagi ancaman minimal 5 (lima) tahunsebagaimana dalil gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat yangmempermasalahkan mengenai status Supadi (Tergugat II Intervensi) yangpernah menjadi Terdakwa dalam perkara pemalsuan surat, dan tindak pidanatersebut dikenai ancaman hukuman minimal 5 tahun menjadi tidak berdasar danberalasan hukum;Menimbang, bahwa terkait dengan ancaman sanksi pidana tersebutdihubungkan dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 25-11-2015 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1004 K/Pdt/2015
Tanggal 25 Nopember 2015 — EDDY YUWONO, dkk vs PT TAMAN KEBON JERUK INDAH, Dkk
139 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., dan atas perkara tersebut MahkamahAgung Republik Indonesia dalam putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor112 PK/Pdt.Sus. tanggal 24 November 2008 yang telah berkekuatanhukum tetap telah memberikan pertimbangan hukum yang sejalan denganketentuan pasal 1454 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan pendapatProf.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 31-10-2016 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2355 K/Pdt/2016
Tanggal 31 Oktober 2016 — JAP LINA JAYA YACUP VS SUFRY SOHAR
78 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor112.K/Sip/1955, tanggal 11 April 1956 menyatakan sebagai berikut:Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya,terbukti telah menyalahi kewajiban hukumnya, berupa tidakmemperhatikan atau telah mengabaikan "Surat Keberatan yang diajukanoleh Pembanding Tergugat Asal (Penggugat Kasasi) sebagaimanadicantumkan dalam rekesnya;Berdasar atas kelalaian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut, makaMahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 23-07-2014 — Upload : 11-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 658 K/Pdt.Sus-KPPU/2013
Tanggal 23 Juli 2014 — I. PT.GRAHA KARYA SEMESTA, DKK VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
210 — 177 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor112/P Tahun 2012 tentang: (i) pemberhentian anggota KPPU atas namaDr.Ir.H.Ahmad Ramadhan Siregar,M.S., dan kawankawan (11 orang) (ii)pengangkatan anggota KPPU yang baru atas nama Ir.Muhammad NawirMessi,M.Sc., dan kawankawan (9 orang);Berdasarkan FaktaFakta Dan UraianUraian Tersebut Di Atas Masa TransisiPergantian Keanggotaan Komisi Sudah Jelas Diatur Dalam Keputusan Presiden DanMasa Transisi Bukan Menjadi Alasan Untuk Menghentikan Sementara PenangananPerkara.Bahwa Majelis KPPU Dalam Perkara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Suap Menyuap
Putus : 27-11-2018 — Upload : 03-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 219 PK/Pid.Sus/2018
Tanggal 27 Nopember 2018 — Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp JP (K)
790 — 368 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sudibyo, masa bulan Agustus 2005.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Peneimaan Surat Nomor112/WPJ.22/KP.0206/MSP21/2005.jenis pajak Pasal 21 sebesarRp214.138.628,00.1 (satu) lembar fotokopi legalisir dai Bank Mandiri Advis Debet,tanggal 10 Oktober 2005 sebesar Rp214.138.628,00.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Setoran Pajak (SSP)Rp214.138.628,00 untuk PPh Pasal 21 gaji karyawan, tanpatanggal., bulan Oktober 2005.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pembeitahuan (SPT) MasaPPh Pasal 21 dan
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 24-07-2018 — Putus : 10-01-2019 — Upload : 24-01-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 112/G/2018/PTUN.SBY.
Tanggal 10 Januari 2019 — Penggugat:
MARISCA MUKTI WIDJOJO
Tergugat:
WALIKOTA SURABAYA
137 — 59
  • Setelah mendengar keterangan dari Para Pihak yang bersengketadipersidangan ; Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23Juli 2018 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya pada tanggal 24 Juli 2018 dengan register perkara Nomor112/G/2018/PTUN.SBY yang disempurnakan dalam pemeriksaan persiapantanggal 23 Agustus 2018 dengan mengemukakan alasanalasan gugatan sebagaiberikut :Adapun yang menjadi objek gugatan adalah : .
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 13-03-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 46/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penggugat:
DEWO.A
Tergugat:
BUPATI PASURUAN
Intervensi:
Jatmiko
190 — 337
  • diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilinan kepaladesa dalam bentuk keputusan Bupati/walikota, maka oleh karena itu sangatberalasan dan berdasarkan hukum obyek sengketa dinyatakan batal;Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, Penggugat merasa kepentingandirugikan karenaTtergugat telah menerbitkan obyek sengketa denganmelanggar peraturan perundangundangan dan asasasas umumpemerintahan yang baik yang seharusnya memedomani Undangundang6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Permendagri Nomor112
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 09-04-2018 — Putus : 31-05-2018 — Upload : 15-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 21 P/HUM/2018
Tanggal 31 Mei 2018 — PT. KARYA MURNI SEJATI 27., DKK VS MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI;
183 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 21 P/HUM/201832.Fotokopi Surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi NomorB4066/1015/04/2016 tanggal 29 April 2016 hal Tindak Lanjut Koordinasidan Supervisi Pertambangan Mineral dan Batubara (Bukti T32);33.Fotokopi Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor201/04/DJB/2015 tanggal 10 Februari 2015 hal Laporan Koordinasi danSupervisi Pengawasan (Korsupwas) Pengelolaan Pertambangan Mineraldaan Batubara oleh KPK (Bukti T33);34.Fotokopi Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor112
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 25-10-2021 — Putus : 13-01-2022 — Upload : 18-01-2022
Putusan PTUN JAMBI Nomor 28/G/2021/PTUN.JBI
Tanggal 13 Januari 2022 — Penggugat:
MAHMUD KALFIN
Tergugat:
BUPATI SAROLANGUN
Intervensi:
HENDRA
407 — 279
  • diberikan oleh orang yang tidak memiliki hak suara pada TPStersebut sehingga hasil pemungutan suara yang dilakukan di TPS O02 danTPS 04 haruslah dinyatakan tidak sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumdi atas dapat disimpulkan bahwa dalam Pemilihan Kepala Desa Bukit Tigoterdapat warga dari desa lain yaitu Desa Sungai Benteng yang masuk dalamDPT Pemilihan Kepala Desa Bukit Tigo yang melanggar ketentuan Pasal 10ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor112
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 08-09-2020 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 10-06-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1134/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 25 Mei 2021 — Penuntut Umum:
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
JOHANES
209 — 82
  • BankCentral Asia, Tok tidak akan menanda tangani Akta Jaminan Fidusia Nomor112 tertanggal 29 April 2014 terbitan Notaris SATRIAAMIPUTERA, A, S.E.,S.H., M.H., M.Kn. yang selanjutnya didaftarkan di Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia hingga terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :W10.00378009.AH.05.01 Tahun 2014 Tanggal 13 Juni 2014 atas namapemberi Fidusia PT. Pancawarna Mediatama Percetakan Jessica danpenerima Fidusia PT.
    Gold Kirin sebagaimana disebutkan didalamAkta Jaminan Fidusia Nomor112 tertanggal 29 April 2014 terbitan Notaris SATRIAAMIPUTERA, A, S.E.,S.H., M.H., M.Kn. yang selanjutnya didaftarkan di Kementerian Hukum danHalaman 51 dari 262 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2020/PN. Jkt. Utr.Hak Asasi Manusia hingga terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :W10.00378009.AH.05.01 Tahun 2014 Tanggal 13 Juni 2014 atas namapemberi Fidusia PT. Pancawarna Mediatama Percetakan Jessica danpenerima Fidusia PT.
    Gold Kirin sebagaimana disebutkan didalam Akta Jaminan Fidusia Nomor112 tertanggal 29 April 2014 terbitan Notaris SATRIAAMIPUTERA, A, S.E.,S.H., M.H., M.Kn. yang selanjutnya didaftarkan di Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia hingga terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :W10.00378009.AH.05.01 Tahun 2014 Tanggal 13 Juni 2014 atas namapemberi Fidusia PT. Pancawarna Mediatama Percetakan Jessica danpenerima Fidusia PT.
Pengadilan PA BANJARBARU Perdata Agama
Register : 30-01-2020 — Putus : 05-03-2021 — Upload : 06-03-2021
Putusan PA BANJARBARU Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb
Tanggal 5 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
120 — 45
  • Bg, bukti tersebuttidak dapat dijadikan alat bukti yang sah tanpa dikuatkan oleh keterangan saksiatau alat bukti lain sebagaimana abstraksi Putusan Mahkamah Agung Nomor112 K/Pdt/1996 yang diambil sebagai pendapat Majelis, sehingga bukti tersebutbernilai sebagai bukti permulaan (begin van bewijs);Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Nikah merupakanakta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1angka 23 jo.
    Bg, bukti tersebuttidak dapat dijadikan alat bukti yang sah tanpa dikuatkan oleh keterangan saksiatau alat bukti lain sebagaimana abstraksi Putusan Mahkamah Agung nomor112 K/Pdt/1996 yang diambil sebagai pendapat Majelis, sehingga bukti tersebutbernilai sebagai bukti permulaan (begin van bewijs);Menimbang, bahwa bukti T.20, 1.27, T.37 dan T.46 yang diajukanTergugat berupa hasil cetak digital, telah diberi meterai cukup memenuhiketentuan Pasal 3 ayat (1) jo.
Pengadilan PN PANGKALAN BUN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-05-2015 — Putus : 07-01-2016 — Upload : 17-02-2016
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 24/Pdt.G/2015/PN Pbu
Tanggal 7 Januari 2016 — PT. MENTHOBI MAKMUR LESTARI MELAWAN MARINUS APAU, Sp.D
106 — 209
  • Tanjung Menthobi tanggal 20 September 2005;Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/66/V/2006 tentang jinUsaha Perkebunan (IUP) tanggal 24 Mei 2006;Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor112/HGU/BPNRI/2014 tentang pemberian Hak Guna Usaha Atas NamaPT.
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 08-09-2020 — Putus : 11-02-2021 — Upload : 16-02-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 28/G/2020/PTUN.PL
Tanggal 11 Februari 2021 — Penggugat:
Isman
Tergugat:
Bupati Donggala
Intervensi:
Lutfin, S.Sos.,
222 — 127
  • Pasal 44 Ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, menyebutkan Bupati/Walikotamenetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusanBupati/Walikota;4.
Pengadilan PN SERANG Pidana Umum Pra Peradilan
Putus : 20-11-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PN SERANG Nomor 6/Pid.Prap/2017/PN Srg.
Tanggal 20 Nopember 2017 — HJ. ENTIN SUHARTINI Binti Almarhum ENEM Melawan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH BANTEN cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT SERANG KOTA
173 — 76
  • telah diberi materai yang cukupdan telah disesuaikan dengan aslinya, diberitanda T59;60.Foto copy dari sesuai aslinya Kwitansi Tanda Pembayaran, yang telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tandaT60;61.Foto copy dari sesuai aslinya Surat Izin Membangun Rumah Tinggal Nomor: 870/Sub.Dit.Bang/75, tanggal 12 Agustus 1975, yang telah diberi materaiyang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T61;62.Foto copy dari sesuai aslinya Akta Pelepasan Hak Nomor112
Pengadilan PN SELONG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-09-2019 — Putus : 01-04-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan PN SELONG Nomor 87/Pdt.G/2019/PNSel
Tanggal 1 April 2020 — - H. AMAQ HALILUDIN melawan - MASRUN, dk
269 — 153
  • ;Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P1,P2,P3, dan P7 tersebutdiatas walaupun berupa fotokopi dari fotokopisetelah dihubungkan dengan suratbukti P4, P5, P6, P8, P9, P10, dan P11 ternyata saling berkaitan satu samalain serta memiliki rangkaian dengan surat bukti P4, P5, P6, P8, P9, P10, danP11 tersebut, sehingga surat bukti bertanda P1,P2,P3, dan P/ tersebutmendukung dengan surat buktibukti lain yang diajukan oleh Penggugat, olehkarenanya apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor112