penyalahgunaanwewenang (abuse of authority), sekaligus merupakan pelanggaran atastata tertib beracara, sehingga penyitaan itu dikatagorikan sebagai undueprocess atau tidak sesuai.Bahwa atas petitum agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebihdulu (Uit Voerbaar Bij Voraad), mohon Majelis Hakim menolaknya karenaberdasarkan pasal 180 HIR dan 191 RBG, putusan Uit Voerbaar BijVoraad baru dapat dilakukan apabila:1. ada akta otentik kekuatan pembuktian2. ada keputusan yang mempunyai kekuatan pasti (inkract

Sehinggakonsekuensinya seluruh isi dalam Memori Banding yang dibuat olehTermohon Kasasi/Pembanding/T ergugat tertanggal 22 Juni2015 tersebut juga cacat hukum dan secara hukum harus digugurkan.Dan akibat hukumnya, secara hukum Putusan Pengadilan SangattaNomor 26/Pdt.G/2014/PN.SGT semestinya secara hukum dianggap tidak adaupaya hukum banding atau dengan kata lain telah berkekuatan hukumtetap (inkract);Bahwa tindakan Hameed Fairoz Khan Seyed Sultan tersebut besertapihakpihak lainnya yang terlibat merupakan

Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar uang paksa Rp.10.000.000, (Sepuluh Juta Rupiah) per hari apabila terlambat/alaimelaksanakan hasil putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukumpasti, tetap dan mengikat (INKRACT).7. Menyatakan BERHARGA Sita Jaminan terhadap seluruh luasan tanah 66 Ha(66.000 M?) sesuai sertifikat Hak Pakai No. 02.8.

Wehali;Memerintahkan kepada tergugat , tergugat Il, tergugat III, dan atauSiapapun yang mendapat hak dari padanya, tunduk pada putusan ini untukmenyerahkan tanah sengketa bidang pertama dan bidang kedua kepadapenggugat dan Penggugat II, tanpa beban apa pun juga;Menyatakan Sah dan berharga dalam serta jaminan dalam perkara ini;Memerintahkan kepada Tergugat , Tergugat Il , Tergugat IIl dan untuksegera menghentikan segala aktivitas, di atas tanah sengketa menungguputusan yang inkract;Menghukum Tergugat

Sehingga olehkarenanya telah berkekuatan hukum tetap (inkract);4.

, sehingga bungaatas nilai pinjaman yang diterima oleh Penggugat sebesar Rp.2.600.000.000,00 x 5 bulan x 10% = Rp. 1.300.000.000,00 (satu milyar tigaratus juta rupiah), yang harus dibayar oleh Tergugat I, Tergugat Il kepadaPenggugat baik secara sendirisendiri maupun secara tanggung renteng,dengan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima jutaRupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai atau sengaja tidakmelaksanakan segala isi putusan, terhitung sejak putusan berkekuatanhukum tetap (inkract

bunga Rp.1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah), akibat ditahannyauang Penggugat sebesar Rp. 2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratusjuta rupiah) selama 5 (lima) bulan dengan bunga sebesar 10% (sepuluhpersen) per bulan baik secara sendirisendiri maupun secara tanggungrenteng, dengan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,00 (limajJuta Rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai atau sengaja tidakmelaksanakan segala isi putusan, terhitung sejak putusan berkekuatanhukum tetap (inkract

, sehingga bunga atasnilai pinjaman yang diterima oleh Penggugat sebesar Rp. 2.600.000.000,00 x 5bulan x 10% = Rp. 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus Juta rupiah), yangharus dibayar oleh Tergugat , Tergugat II kepada Penggugat baik secarasendirisendiri maupun secara tanggung ranteng, dengan uang paksa(dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima Juta rupiah) setiap harinyaapabila Tergugat lalai atau sengaja tidak melaksanakan segala isi putusan,terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (inkract

juta rupiah), dan barudikembalikan sebesar Rp.38.200.000, (tiga puluh delapan juta dua ratus riburupiah), maka kerugian yang dialami oleh Penggugat karena belumdikembalikannya uang yang dipinjam oleh Tergugat, yaitu. sebesarRp.26.800.000, (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) sehinggamenghukum Tergugat untuk mengembalikan pinjamannya kepada Penggugatsebesar Rp.26.800.000, (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah)sekaligus dan tunai setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap(Inkract

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak PidanaKorupsi di atas, kemudian bersifat tetap atau inkract, dankarenanya sesuai dengan Putusan yang ada tersebut, kemudianPenggugat menjalani Pidana Penjara, sesuai dengan pidanapenjara yang dijatuhnkan dan selesai menjalani Pidana padaHal. 21 dari 108 Hal. Putusan No. 80/G/2019/PTUN.BKL5)tanggal 19 Mei 2016, melalui Surat Lepas Nomor:W8.PAS.1.PK.01.02202 dan Penggugat juga telah membayaruang pengganti Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.5.480.000.

Putusan No. 80/G/2019/PTUN.BKL6)2)Bahwa apabila tidak dilakukan penundaan terhadap Keputusan BupatiSeluma Nomor 800571 Tahun 2018, dikhawatirkan ketika upayahukum yang dilakukan Penggugat ini memberikan hasil positif sehinggaPenggugat dapat kembali bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, makamenunggu hasil upaya hukum yang inkract/tetap tersebut tentumemerlukan proses waktu yang cukup lama.

Bahwa dengan adanya Putusan Sela berkaitan dengan Penundaankeberlakuan Keputusan Bupati Seluma Nomor 800571 Tahun 2018,juga tidak menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Daerah KabupatenSeluma, karena selama proses waktu penundaan tersebut sampaidengan adanya upaya hukum yang bersifat inkract/tetap terhadapgugatan yang Penggugat ajukan ini, maka Penggugat tetapmenjalankan tugas dan kewajiban yang selama ini Penggugat lakukansebagai Pegawai Negeri Sipil.

No. 2229 K/Pdt/2003tanggal 3 Agustus 2004 (Inkract), dengan amar mengadili sbb :Hal. 16 dari 43 hal.

Put.No. 60PK/Pid/2009Menolak permohonan kasasi dari Para pemohon Kasasi :PT Inti Insan Sentosa tersebut ;Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biayaperkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,( lima ratus ribu rupiah).Selanjutnya dalam putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.1.No. 142 PK/Pdt/2005 tanggal 29 Januari 2007 (inkract), dengan amarmengadili sbb : Menolak permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali : PT Inti Insan Sentosa tersebut ; Menghukum Pemohon Peninjauan

2021sampai dengan putusan ini dinyatakan mempunyai kekuatan hukumtetap.Bahwa dengan pertimbangan, bahwa kondisi keuangan Penggugatsempat mengalami penurunan modal sebagai akibat perbuatan Tergugat,maka adalah tepat dan memenuhi rasa Keadilan, agar diri Tergugat jugaharus dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepadaPenggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp 200.000.000, (duaratus juta rupiah) setiap hari, dihitung sejak tanggal putusan perkara inidinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkract

Bahwa semenjak Tergugat mengeluarkan keputusan PemutusanHubungan Kerja (PHK) secara sepihak kepada Penggugat pada tanggal17 Mei 2016, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.37/PUUIX/2011 tentang Upah Proses, Tergugat harus tetap membayargaji Penggugat sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukumtetap (inkract van gewsjde) yang jumlahnya akan ditentukan oleh MajelisHakim dalam perkara a quo.

Karena proses lelang telah dilakukan, maka objek perkara aquosaat ini dalam proses balik nama pada TURUT TERGUGAT II, sehinggamenurut PENGGUGAT secara hukum proses tersebut harus dihentikan,sampai dengan perkara aqguo mendapatkan keputusan yang mengikat(inkract van gewijde).7.9.

Bahwa Turut Tergugat menolak gugatan Penggugat dalam posita gugatanpenggugat dalam posita gugatan Penggugat Angka 7 pada poin 7.8 KarenaProses lelang telah dilakukan, maka obyek perkara aquo saat ini dalam prosesbalik nama pada TURUT TERGUGAT II, sehingga menurut PENGGUGAT secarahukum proses tersebut harus di hentikan, sampai dengan perkara aquomendapatkan keputusan yang mengikat (inkract van gewijde) adalah sangattidak berdasar dan beralasan, karena atas Sertipikat Hak Milik No.00662/AnrongAppaka

Bahwa terkait permasalahan antara Tergugat dengan Tergugatll, Tergugatljuga telah mengajukan gugatan sebagaimana perkara No.130/Pdt.G/2001/PN.Medan jo.No. 207/PDT/2002/PTMDN yang teiah berkekuatan hukum tetap(inkract van gewijsde) yang telah dimenangkan oleh Tergugatl dari Tergugatll,yang amar putusannya berbunyi : "Menyatakan tidak sah dan batal demi hukumserta tidak berkekuatan hukum Akte Pemindahan Hak Atas Tanah No.13tanggal 04 April 1994" dan "Menyatakan sah Surat Perjanjian Jaminan tanggal5

We ve ve Oe We ve oe oe ve ve ve ve ve We ve ve oe ve ve oe ve ee eoD# 3S55#1 1 01#15 D #if KrTWk SAT TST OE TE Ne, ee We, We aeW(verzet) ( 7 Qo nnn(OTe Wee We We We We ve Ve ne 0 ve We oe 0 We We ve oe Oe ve ve oe oe ve ve oe ve oe oe oe oe ve ve eo ve ve ee ee ve ve Oe oe oe oe oe eeDALAM PROVISI : WO WU We We Oe Oe ve We Oe We We ve 0 We We ve ve oe oe ve ve ne ve ve ve ve ve We oe ve oe oe ve ee ee oe ve ve ve ove oe oe oe ve ve oe ee ee ve ve ve oe ve oe oe oe a"objek tanah sengketa",aquo(inkract

AzisTohe;Bahwa perkara TUN a quo telah mempunyai kekuatan hukum tetap(Inkract van gewijsde), ini berarti bahwa Haji Abd. Azis Tohe bersamadengan Ahli Warisnya belum mencapai kepastian hukum dan keadilanatas peristiwa pencatatan data peralihnan hak dalam Sertipikat Hak Milik(SHM) Nomor 02848/Maccorawalie Tahun 2008;Bahwa ketika Haji Abd.

Putusan PengadilanNegeri Subang Nomor : 14/Pdt.G/1990/PN.Sbg, tanggal 6 April 1991, yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap (inkract) ;Bahwa, berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris Nomor : 3 tanggal 27 April1987 dibuat oleh dan dihadapan John Leonard Woworuntu, Notaris di Jakarta Jo.Akta Keterangan Hak Waris Nomor : 8, tanggal 21 Februari 2003 dibuat oleh dandihadapan Hajjah Roro Windrati Nur Asmoro Edy, Sarjana Hukum, Jo.

Menyatakan tidak dapat dilaksanakan atau sekurangkurangnya ditundaeksekusi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 3323 K/Pdt/2000pada tanggal 20 November 2002 terhadap objek perkara dalam perkaraperdata Nomor 03/PDT.G/1998/PN.LB.BS, sampai adanya putusan yangbersifat inkract dalam perkara ini;13. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ParaTergugat menyatakan banding, verzet maupun kasasi (uit voerbaar bijvoorraad);14.

No.222 PK/Pdt/2011Menghukum kepada Tergugat dan Tergugat II atau kepada siapapun yangdikuasakannya dan atau yang mendapat hak darinya agar taat dan patuhmelaksankan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, apabila lalai,maka Tergugat dan Tergugat II atau kepada siapapun yang dikuasakannyadan atau yang mendapat hak darinya dikenakan uang denda/paksa(dwangsom) sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) per hari sejak putusantersebut mempunyai kekuatan hukum tetap (inkract van gewijsde) dandilaksanakan

Memberikan izin dan menetapkan anak lakilaki yang bernamaAnak I, lahir di Batang pada tanggal 12 Agustus 2016 berada dalamPerwalian, Pengasuhan dan Pemeliharaan jatuh kepada Tergugat selamaproses perceraian berlangsung hingga putusan hukum tetap (inkract) ataspokok perkara ini;PRIMAIRDALAM EKSEPSI1. Mengabulkan dan menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan Gugatan cerai Penggugat tidak dapat diterima untukseluruhnya.DALAM KONVENSI1.

dalildalil dasar hukum tersebutdiatas, maka kami mohon agar Yang Terhormat Ketua Pengadilan AgamaKendal melalui Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini dapatmemeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan dengan amarsebagai berikut:DALAM PROVISIMemberikan izin dan menetapkan anak lakilaki yang bernama Anak I,lahir di Batang pada tanggal 12 Agustus 2016 berada dalam Perwalian,Pengasuhan dan Pemeliharaan jatun kepada Tergugat selama prosesperceraian berlangsung hingga putusan hukum tetap (inkract

Bahwa semenjak Penggugat diberhentikan oleh Tergugat pada Tanggal 9Mei 2016, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RepublikIndonesia Nomor 37/PUUIX/2011 terhadap pengujian Pasal 155 ayat (2) UUNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tergugat harus tetapmembayar gaji Penggugat sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatanhukum tetap (inkract van gewijsde) yang jumlahnya akan ditentukan olehMajelis Hakim dalam perkara a quo.