Ditemukan 1877 data
Urut Berdasarkan
Register : 17-06-2019 — Putus : 01-08-2019 — Upload : 26-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2564 C/PK/PJK/2019 Tanggal 1 Agustus 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PARISAL;
48 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2564 B/PK/Pjk/2019telan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon agar majelis Pengadilan Pajakdapat meninjau kembali SKPKB PPh Pasal 21 Masa Januari 2011 Nomor00008/201/11/202/16 tanggal 22 Januari 2016 dan Keputusan KeberatanNomor KEP00032/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 7 April 2017 dan menetapkansesuai dengan perhitungan sebagai berikut: No Uraian Pemohon Banding1 Penghasilan kena Pajak
Putus : 19-09-2014 — Upload : 03-09-2014
Putusan MS PROP NAD Nomor 18/Pdt.G/2014/MS-Aceh Tanggal 19 September 2014 — PEMBANDING TERBANDING
36 — 13
36 — 13
., M.H:Perincian biaya banding1 Biaya Materai Rp. 6.000,2 Biaya Redaksi Rp. 5.000,3 Biaya Leges Rp. 3.000,4 Biaya proses Rp. 136.000.Jumlah Rp. 150.000, ( Seratus lima puluh ribu rupiah )Untuk salinan yang sama bunyinya,Banda Aceh, 20 Mei 2014WAKIL PANITERA MAHKAMAH SYARTYAH ACEHDRS. MUHAMMAD Y F, S.HHal 9 dari 9 hal Put No.18/Pdt.G/2014/MSAceh
Register : 12-11-2013 — Putus : 15-07-2014 — Upload : 29-06-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-54060/PP/M.VIIB/19/2014 Tanggal 15 Juli 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
129 — 31
129 — 31
Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding1.
Putus : 29-10-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3484 B/PK/PJK/2019 Tanggal 29 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SOJITZ INDONESIA;
54 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Uraian Menurut Pemohon Banding1. Peredaran Usaha 161.808.4442. Harga Pokok Penjualan 148.859.3353. Laba Bruto (12) 12.949.1094. Biaya Usaha 9.831.5385. Penghasilan Neto Dalam Negeri (34) 3.117.5716. Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya (1.173.986)7. Penyesuaian Fiskal 2.320.4038. Jumlah Penghasilan Neto (5+6+7) 4.263.9889. Penghasilan Kena Pajak 4.263.98810. PPh Terutang 1.065.99711. Kredit Pajak 2.753.49112.
Register : 23-07-2010 — Putus : 14-10-2010 — Upload : 07-06-2011
Putusan PTA SEMARANG Nomor AGAMA,171/Pdt.G/2010/PTA.Smg Tanggal 14 Oktober 2010 — Pembanding vs Terbanding
37 — 28
37 — 28
SUTJIPTO, SH.PANITERA PENGGANTISAI DAH, S.AgPerincian biaya perkara banding1. Meterai Rp. 6.000, 2. Biaya Redaksi Rp. 5.000, 3. Biaya Pemberkasan Rp. 139.000,Jumlah Rp. 150.000,Hal. 13 dari 6 hal. Put. No.171/Pdt.G/2010/PTA.SmgDisalin sesuai dengan aslinyaOlehPanitera Pengadilan Tinggi AgamaSemarangDrs. Djuhrianto Arifin, SH.Hal. 14 dari 6 hal. Put. No.171/Pdt.G/2010/PTA.Smg
Putus : 24-07-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2522 B/PK/PJK/2019 Tanggal 24 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. DARMA HENWA TBK;
20 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Urea Pemohon Banding1. Dasar Pengenaan Pajak :Penyerahan yang harus dipungut sendiri 14.941.663.247Penyerahan yang tidak dipungut 171.675.355.7532. Penghitungan PPN Kurang Bayar:Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri 1.494.166.324a. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 67.041 .884.610b. Pajak yang dibayar dengan NPWP sendiri 0c. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b+c) 67.041.884.610d. Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) (65.547.718.286)3.
Putus : 05-07-2018 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1383 B/PK/Pjk/2018 Tanggal 5 Juli 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PINDO DELI PULP AND PAPERMILLS
247 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
247 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemohon Banding1 Dasar Pengenaan Pajak 5.909.953.935,002 PPh Pasal 15 yang terutang 112.814.713,003 Kredit Pajak 112.814.713,004 Pajak yang tidak/kurang dibayar 05 Sanksi Administrasi 06 Jumlah PPh yang masih harus dibayar 0 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 26 Oktober 2016;Halaman 2 dari 8 halaman.
Register : 11-01-2021 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 351 B/PK/PJK/2021 Tanggal 4 Februari 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PINDO DELI PULP AND PAPERMILLS;
61 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemohon Banding1 Dasar Pengenaan Pajak Rp116.481.508.654,002 PPh Pasal 26 yang Terutang Rp 10.123.493.690,003 Kredit Pajak Rp 10.123.493.690,004 Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp 5 Sanksi Administrasi Rp 6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 30 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put86245/PP/M.IIIB/13/2017, tanggal 29 Agustus 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut
Putus : 14-10-2019 — Upload : 23-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3880/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 14 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT PINDO DELI PULP AND PAPERMILLS
171 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
171 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemohon Banding1 Dasar Pengenaan Pajak Rp 3.924.251.863.002 PPh Pasal 15 yang terutang Rp 51.234.290.003 Kredit Pajak Rp 51.234.290.004 Pajak yang tidak / kurang dibayar Rp 5 Sanksi administrasi Rp6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 24 Oktober 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.86162/PP/M.IIIA/27/2017, tanggal 24 Agustus 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai
Putus : 17-10-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2202/B/PK/Pjk/2018 Tanggal 17 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, vs PT MITRA UNGGUL PUSAKA
22 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2202/B/PK/Pjk/2018tersebut, maka menurut Pemohon Banding jumlah perhitungan PajakPenghasilan Pasal 21 Masa Pajak Oktober 2011 seharusnya adalah sebagaiberikut: (dalam Rp)Uraian Pemohon Banding1. Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak: 3.496.339.9852. PPh Pasal 21 yang terutang 23.724.4163. Kredit pajaka. PPh ditanggung Pemerintah 0b. Setoran masa 23.724.416c. STP (pokok kurang bayar) 0d. Kompensasi kelebihan dari masa pajak... 0e. Lainlain 0)f.
Register : 02-01-2018 — Putus : 19-02-2018 — Upload : 16-04-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 248 B/PK/PJK/2018 Tanggal 19 Februari 2018 — HAMDANI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
21 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 248/B/PK/Pjk/2018berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Pemohon Banding mohon agar Majelis di Pengadilan Pajak dapat meninjaukembali SKPKB PPh Tahun Pajak 2011 Nomor 00001/205/11/202/14tanggal NomorKEP820/WPJ.27/2015 tanggal 6 Agustus 2015 dan menetapkan sesuai17 September 2014 dan Keputusan Keberatandengan perhitungan sebagai berikut: Alo Ursien Jumlah Rupiah MenurutPemohon Banding1 Penghasilan Bruto atau
Register : 13-06-2012 — Putus : 07-04-2014 — Upload : 30-03-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.51788/PP/M.XIA/10/2014 Tanggal 7 April 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
209 — 121
209 — 121
Akibatnya atas SSP yang telah disetorkan tidakdiakui oleh Terbanding.Bukti yang Disampaikan Pemohon Banding1) SPT Masa PPh 21 Asli Tahun 20012) SSP PPh Asli3) BPK beserta lampiran4) General Ledger5) Surat Konfirmasi BankUraian Hasil Pengujian Bukti yang Disampaikan Pemohon BandingMenurut Pemohon BandingBahwa menurut Pemohon Banding jumlah kredit pajak yang tertera di SPT 1721Tahun 2001 telah dilakukan dengan pembayaran dan penyetoran pajaknya, hal inidapat dibuktikan melalui pencatatan di general
Register : 13-02-2014 — Putus : 27-03-2014 — Upload : 14-04-2014
Putusan PT MATARAM Nomor 28/PDT/2014/PT.MTR Tanggal 27 Maret 2014 — 1. INAQ SAHNUN, DKK
Melawan
1. TAHIR,
2. AMAQ IRAMA Alias H. MUHDAR YASIN
71 — 21
71 — 21
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 05/PID.R/2014/PN.RBI, tanggal 29 Januari 2014, yang dimintakan banding1 = 03. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalamtingkat banding sebesar Rp.5000, ( lima ribu rupiah ) ;Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Mataram pada hari :KAMIS, tanggal 27 Maret 2014 olehkami : KUSRIYANTO, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, H.SUTARDJO, S.H.,M.H. dan SHARI DJATMIKO, S.H.
Putus : 25-10-2018 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2676/B/PK/Pjk/2018 Tanggal 25 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
VS
PT MITRA UNGGUL PUSAKA
18 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
18 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan Pajak Nomor Put90347/PP/M.XIIIA/10/2017, tanggal 14 Desember 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum banding sebagai berikut: Bahwa berdasarkan uraian banding Pemohon Banding tersebut di atasterhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP1121/WPJ.02/2014,tanggal 15 September 2014 tersebut, maka menurut Pemohon Bandingjumlah perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 masa pajak Juni 2011seharusnya adalah sebagai berikut: Uraian Pemohon Banding1
Putus : 14-10-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3219/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 14 Oktober 2020 — PT KAWASAKI MOTOR INDONESIA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
164 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
164 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Uraian Pemohon Banding1. Peredaran Usaha 4.724.103.168.0832. Harga Pokok Penjualan 4.208.576.546.4323. Penghasilan Bruto 515.526.621.6514. Biaya Usaha 269.380.200.7655. Penghasilan neto 246.146.420.8866. Penghasilan dari luar usaha (67.897.915.529)7. Penyesuaian fiskal a. Penyesuaian fiskal positif39.022.610.860 b. Penyesuaian fiskal negatif16.462.744.933 c. Jumlah22.559.865.927 8. Jumlah penghasilan neto200.808.371.284 9. Penghasilan kena pajak200.808.371.000 10. PPh Terutang50.202.092.750 11.
Putus : 16-05-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1136/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 16 Mei 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT VERENA MULTI FINANCE, TBK,
21 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
URAIAN Jumlah MenurutPemohon Banding1 Dasar Pengenaan Pajak:a. Atas Penyerahan Barang dan jasa yang terutang PPN:a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 27.848.000c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 +b) 27.848.0002 Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.4.9) 2.784.800b. Dikurangi:4 Jumlah PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c) 2.784.8005 Sanksi administrasia.
Register : 01-11-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3009 B/PK/PJK/2018 Tanggal 10 Desember 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MITRA UNGGUL PUSAKA;
51 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
51 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 3009/B/PK/Pjk/2018berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP1134/WPJ.02/2014tanggal 16 September 2014 tersebut, menurut Pemohon Banding jumlahperhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Agustus 2011 seharusnyaadalah sebagai berikut: (dalam Rp)Uraian Pemohon Banding1. Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak: 3.496.339.9852.
Register : 13-04-2021 — Putus : 31-05-2021 — Upload : 31-05-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 137/PDT/2021/PT DKI Tanggal 31 Mei 2021 — Pembanding/Tergugat : KHUSWARI Diwakili Oleh : KHUSWARI
Terbanding/Penggugat : PT COMMEASURE SOLUTIONS INDONESIA
73 — 41
Terbanding/Penggugat : PT COMMEASURE SOLUTIONS INDONESIA
73 — 41
,Perincian biaya banding1.Meteral............... : Rp. 10.000,2,.RedakSl..........008 : Rp. 10.000,3. Biaya Proses ........... : Rp. 130.000, Jumlah .................. Rp. 150. 000, (Seratus lima puluh ribu rupiah)Hal 8 Putusan perkara Nomor :137/PDT/2021/PT.DKI.Hal9 Putusan perkara Nomor :137/PDT/2021/PT.DKI.
Register : 07-10-2010 — Putus : 11-01-2011 — Upload : 07-06-2011
Putusan PTA SEMARANG Nomor AGAMA,212/Pdt.G/2010/PTA.Smg Tanggal 11 Januari 2011 — Pembanding vs Terbanding
58 — 22
58 — 22
SLAMET JUFRI, MHPANITERA PENGGANTIttd.SAI DAH, S.AgPerincian biaya perkara banding1. Meterai Rp. 6.000, 2. Biaya Redaksi Rp. 5.000, 3. Biaya Pemberkasan Rp. 139.000,Jumlah Rp. 150.000, Disalin sesuai dengan aslinyaOlehPanitera Pengadilan Tinggi AgamaSemarangttd.Drs. Djuhrianto Arifin, SH, MH.Hal. 10 dari 7 hal. Put. No.218/Pdt.G/2010/PTA.SmgHal. 11 dari 7 hal. Put. No.218/Pdt.G/2010/PTA.Smg
Register : 22-02-2019 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 942 B/PK/PJK/2019 Tanggal 4 April 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. NESTLE INDONESIA
203 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
203 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
Banding1 DasarPengenaan Pajak 1.312.383.44 1.312.383.44 1.312.383.44 09 9 92 PPh Pasal 26 terutang 0 262.476.69262.476.690 0 03 Kredit Pajak 0 00 04 PPh yg kurang dibayar 0262.476.690 0 262.476.6906 Sanksi administrasi 047.245.804 0 47.245.8047 PPh yg masih harus 0 309.722.494 2.755.35.7dibayar 0 81 Halaman 2 dari 9 halaman.