Ditemukan 3979 data
PT. BPR LSE Manggala /Peace & Justice Law Firm
Tergugat:
1.AHMAD HAMBALI HUTASUHUT
2.ADE HIDAYANI
160 — 92
perbuatan melawanhukum;13) Bahwa tindakan yang Kepala KPKNL Batam lakukan adalah mencederairasa keadilan saya yang masih melakukan upaya Kasasi di MahkamahAgung dan tindakan tersebut berpotensi melanggar HAM karena HakDasar saya sebagai manusia diabaikan;14) Bahwa diduga telah terjadi Prosedur Lelang yang tidak prosedural, telahterjadi penyelundupan hukum, tidak menghargai proses hukum yangmasih berlangsung, pemaksaan kehendak atas nama jabatan / Abuse ofPower dan menegakkan hukum tetapi dengan melangar
1.DESI ULANTATARI.S.H.
2.RIKA SUSTRI, S.P.
3.Dian Burlian, S.H
Tergugat:
1.1. PENJABAT KEPALA DESA LUBUK RUSO
2.Desniati, S.E
3.M.Amin, S.E, MM
243 — 169
Melangar asas kepatutan dan kelayakan sebagai seorangpemimpin :1. Seorang pemimpin harus bersikap arip dan bijaksana.Halaman 13 dari 54 halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.JBI.2. Seorang pemimpin harus adil dan jujur pada semuabawahannya.3. Seorang pemimpin harus memiliki Komunikasi yang baik padabawahan4. Seorang pemimpin memiliki sikap membina dan menginspirasi.5. Selalu bisa menghargai orang lain.B.
20 — 8
menuju apa itu kesempurnaanmenjadi istri.kalau pada akhirnya adalah suatu pembiaran Termohon pulang kerumah orang Tua Termohon maka sungguh Termohon tidak mengetahui.4 Bahwa, benar dalam perkawinan tersebut antara Pemohondengan Termohon sudah melakukan hubungan layaknyasuami istri (bada dhukul) dan dikaruniai satu anakbernama XXXXX, 13 bulan ikut Termohon.5 Pada poin ini Pemohon menganggap bahwa termohontidak patuh dan taat kepada suami dalam hal ini Pemohondan menyebutkan bahwa Termohon telah melangar
47 — 14
Legimin merasa sangatdirugikan, baik secara materiil maupun immateriil.Bahwa perbuatan Tergugat tersebut adalah jelas jelas merupakanPerbuatan Melawan Hukum karena Tergugat dengan sengaja rekayasa,bahkan dengan itikat buruk dengan cara seolah olah membeli tanah milikKadisih (Sumirah) Ny Legimin tersebut, maka Tergugat harus dihukumuntuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, sebagaimana dimaksuddalam pasal 1365 jo. 1366 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut :Pasal 1365 KUHPerdata :"Tiap perouatan melangar
AGUNG CATUR UTOMO, SH, MH
Terdakwa:
MUHAMAD CANDRA ARISTA YUDHA
1166 — 1847
Putusan Nomor 24K/PM III12/AD/II/2020Menimbanganggota agar tidak melakukan pelanggaran sekecilapapun, termasuk penekanan bahaya LGBT,kemudian pada tahun 2015 pada saat Saksimenjabat Pasi intel Yon Saksi selalu memberikansosialisasi berbagai macam pelanggaran termasuktindak pidana melangar kesusilaan LGBT bagiPrajurit dan akibatnya dan setiap pergantian Danyonselalu ada penekanan dan perintah agar anggotatidak melakukan pelanggaran sekecil apapuntermasuk tindak pidana.7.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MAYLANY WUWUNG, SH., MM., MH
204 — 361
dari 51 halamanMenimbang, bahwa berdasarkan pada adanya faktafakta hukum yang terbuktidipersidangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat denganpertimbangan Majelis Pengadilan Tingkat Pertama, yang dalam putusannya padapokoknya menyatakan bahwa Terdakwa SUGENG KA terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Memakai Surat Palsu YangDilakukan Secara Berlanjut , sebagaimana didakwakan kepadanya dalam DakwaanAlternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum, yaitu melangar
1.YULIANTO
2.Drs. H. SUROSO
3.KATEMAN
4.A. LUCAS WITANTO W
5.ANDRI SUSILO
6.SABUARI
7.NOVIDA SETIYANINGSIH
8.MOH. TAUCHID
9.Hj. LILEK MASLIKHAH, S.Ag
10.AMRIZAL
11.SABARUDIN BASO, SH
12.FARLY RIRICHANA
13.TAN HADIYANTO
14.MULYONO, S.AB
15.DWI HERI SETIYONO
16.HADI KRISIANTO
17.HERMAWAN YUDHA SAPUTRA
Tergugat:
1.Primer Koperasi Darma Putra MAWWAT alias Yon Bekang dua MWJ Koperasi
2.Pemerintah RI Cq Kepala Staf Angkatan Darat Cq Kodam V Brawijaya Cq Kepala Devisi Infantri dua Kostrad Cq Komandan Batalyon Bekang II MWJ Kostrad
141 — 36
Berdasarkan rumusan pasal tersebut, suatu perbuatan dikatakanapabila Perbuatan Melawan Hukum menurut Wirjono Prodjodikoro,perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatan yang langsungmelanggar hukum, melainkan juga merupkan perbuatan yang secaralangsung melanggar kesusilaan , Keagamaan dan sopan santun secaratidak langsung juga melangar hukum;b. Berdasarkan rumusan pasal tersebut suatu perbuatan dikatakanmelawan hukum apabila memenuhi empat unsur yaitu :1.
Melawan
YANTO Bin KARYO MARIDIN (Alm) Dkk.
22 — 2
Legimin merasa sangat dirugikan, baik secaramateriil maupun immateriil.Bahwa perbuatan Tergugat tersebut adalah jelas jelas merupakan PerbuatanMelawan Hukum karena Tergugat dengan sengaja rekayasa, bahkan dengan itikatburuk dengan cara seolah olah membeli tanah milik Kadisih (Sumirah) Ny Legimintersebut, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar ganti rugi kepadaPenggugat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 jo. 1366 KUHPerdata yangberbunyi sebagai berikut :Pasal 1365 KUHPerdata :"Tiap perbuatan melangar
192 — 788
Bandung 2002)28.Bahwa Penggugat mendalilkan gugatan atas dasar perbuatan melawanhukum ( onrechtmatigedaad ) yang dilakukan oleh Tergugat terhadapPenggugat, sedangkan dalam fundamentum petendi Penggugat tidakmampu menjelaskan/menguraikan perbuatanperbuatan apakah yangtelah dilakukan para Tergugat, yang melanggar hukum, melangar haksubjektif Penggugat, yang bertentangan dengan kepatutan dankesusilaan yang hidup dalam nilainilai bermasyarakat, yangmenimbulkan kerugian kepada Penggugat sehingga didalilkan
74 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 716 K/Pat.SusBPSK/2016Keuangan adalah bukan perundangundangan adalah penafsiran yangsangat keliru;58.Disamping hal tersebut di atas, bahwa proses lelang Eksekusi Haktanggungan oleh Pemohon Keberatan/Penggugat sudah memenuhisemua persyaratan maupun proses yang ditentukan berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku sehingga Lelang dapatdilaksanakan oleh KPKNL walalupun tidak ada peminat sah secarahukum dan tidak melangar hukum.
75 — 8
Sri Soedewi Masjchoen Sofwan pada pokoknyajuga berpendapat, perbuatan melawan hukum harus memenuhi anasiranasirantara lain adalah adanya perbuatan melangar hukum, adanya kerugian dankerugian tersebut harus mempunyai cousalitiet dengan perbuatannya (vide: Ny.Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perutanganbagian b, Seksi hukumPerdata Fakultas Hukum IGM, Yokjakarta, 1980, Halaman 5558)Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan para ahli hukumtersebut memiliki pendapat yang pada intinya
Ir. ZAINUDDIN. M.si
Tergugat:
GUBERNUR JAMBI
275 — 208
PP No 53 tahun 2010 tentang disiplinPNS, PP No 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan UUNo. 30 tahun 2014 tentang Aparatur Pemerintah ;8.Bahwa begitu juga dalam subtansi penerbitan objek sengketatidak memuat aturan yang mengatur tata cara dan prosedurpenjatuhan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukanpelanggaran disiplin seperti tidak adanya konsideranmengingatnya dimasukan PP No 53 tahun 2010 tentangdisiplin PNS yang jelas menjadi aturan dalam penjatuhanhukuman disiplin bagi PNS yang diduga melangar
89 — 16
Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hatihati yangseharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama wargamasyarakat atau terhadap harta benda orang lain; Hoge Raad dalam putusannya mempergunakan katakata ataukah....atau.dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melangar hukum tidak disyaratkanadanya ke empat criteria itu secara kumulatif.
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk
Terbanding/Tergugat II : Bob Yanastra
102 — 52
EKSEPSI PERUBAHAN GUGATAN TELAH MELANGAR ASASASASHUKUM ACARA DAN TELAH MERUBAH HAL MATERIIL DALAMPOSITA.1. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksaPerkara Aquo, bahwa perubahan dalam suatu pengajuan PerubahanGugatan tidak boleh merubah materi Pokok Perkara dalam Gugatansebelumnya.
584 — 147
Box.8044Zurich, Swiss (FIFA), tanggal 05 Mei 2011 telah melangar ketentuan Pasal 83Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan karenanya tidakmempunyai daya laku, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segalaakibat hukumnya dan tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga dalamhal ini terhadap Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi;Hal 25 dari 57 Pts No.05/HKI.HAK CIPTA/2016/PN.
170 — 71
REKONPENSI telah diuraikan dalam pokok perkara jawaban ini sehinggaPARA PENGGUGAT REKONPENSI tidak akan menguraikan kembali dalam gugatanrekonpensi ini. 222 22222 ene n enn n nnn n nnn enn neeBahwa oleh karena telah terbukti kKeputusan penunjukan PARA TERGUGATREKONPENSI sebagai ketua umum dan sekretaris umum MPS GBI adalah tidak sahmaka perbuatan PARA TERGUGAT REKONPENSI yang menyatakan diri sebagai KetuaUmum dan Sekretaris umum dalam gugatan perkara ini adalah dapat dikategorikansebagai perbuatan melangar
Terbanding/Tergugat : PT BUMI ASRI PRIMA PRATAMA
Terbanding/Turut Tergugat : ANDI BASTA SETYAWAN LAREKENG, SE
255 — 459
hatihatiannya dalam mengawasi Turut Tergugat.hal mana dengan tegas diaturdalam pasal 1366 KUHPerdataBahwa pasal 1365 KUHPedata tidak membedakan antara kesalahan dalambentuk kesengajaan (opzet dolus) dan kesalahan dalam bentuk kekurang hatihatian (culpa)Oleh karenanya Majelis yang Terhormat,terhadap tidak dilunasinya TagihanPenggugat,dapat disimpulkan bahwa terdapat kesalahan baik dari Tergugatmaupun Turut Tergugat sehingga telah memenuhi unsur kesalahan dalamPasal 1365 KUHPerdata : Tiap Perbuatan yang melangar
392 — 30
tersebut danberasal dari hutan hak yang sah harus menggunakan SKSKB cap/ stempel KRdisertai berita acara perubahan bentuk, Nota Angkut dan Nota Angkut PenggunaanSendiri dan apabila kayu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan (SKSHH) berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO)dengan lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO), dan Surat Keterangan Asal Usul(SKAU), Nota Angkutan, dan Nota Angkutan Penggunaan Sendiri sebagaimanatersebut di atas, maka dapat dikenakan sanksi pidana melangar
131 — 54
Oleh sebab itu surat Tergugat No,No.1152/PL.120/1.12.3/6/2013 tanggal 4 Juni 2013 bertentangan denganperaturan dasar yang dasar penerbitannya dan bertentangan dengankeputusan Tergugat sendiri serta sekaligus melangar asas fair play. Bahwa surat Tergugat No.1152/PL.120/1.12.3/6/2013 tanggal 4 Juni 2013adalah suatu keputusan yang menyimpang dari peraturan dasarnya, yaknisurat Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian R.I No.126/PL.120/A/01/2013 tanggal 9 Januari 2013.
245 — 76
Para Tergugatsepatutnya membaca dalil gugatan Penggugat dengan lebih seksama uraianposita gugatan Butir No. 1 s/d No. 7;Bahwa yang menjadi dasar hukum gugatan Penggugat adalah perbuatanmelawan hukum; yang di gugat adalah PERBUATAN para Tergugat yangtelah ternyata melanggar ketentuan undangundang, melangar haksubjektif Penggugat serta yang telah menimbulkan kerugian kepadaPenggugat.