Bahwa penyelesaian administrasi dalam Pasal 59 UU Nomor 1 Tahun2004 dan Pasal 20 UU Nomor 30 Tahun 2014 apabila terdapat kesalahanadministrasi dan bukan adanya perbuatan melawan hukum pidana dengancara mengancam, menyuap/menerima suap, dan menipu denganmenggunakan dokumen yang dilarang undangundang.Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yangmeringankan (a de charge) sebagai berikut :1. kkhwani dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Halaman 172 dari 267 Putusan Nomor

fisik atau mental, menghina secara kasar Pengusaha atau keluarga Pengusaha atau atasan dan teman sekerja.6.9.Membujuk Pengusaha atau teman sekerja untuk melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)6.10.Membongkar atau membocorkan rahasia Perusahaan atau mencemarkan nama baik Pengusaha dan atau keluarga Pengusaha yang seharusnya di rahasiakan kecuali untuk kepentingan negara.6.11.Menerima

suap dalam bentuk uang, barang atau jasa untuk kepentingan pribadi.6.12.5Berkelahi di lingkungan Perusahaan.6.13.Membawa atau mempergunakan senjata api, bahan peledak, senjata tajam dilingkungan Perusahaan.6.14.Melakukan mogok kerja / mem- perlambat kegiatan kerja secara massal yang tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan / prosedur yang telah diatur oleh undang-undang atau peraturan Pemerintahan.6.15.Melakukan intimidasi, sabotase atau perbuatan lain yang mengakibatkan kerusakan / kerugian

mempengaruhi cost delivery;e Bahwa Saksi juga mempelajari MoU sebelumnya untuk pengadaanSeptemberDesember 2004, tercapai harga kesepakatanUSD10.750/MT, sementara harga last PO USD9.975/MT dan nilaiinflasi berkisar 1,3% sampai 1,5%, sehingga perhitungan di tahun2005 Saksi nilai wajar;e Bahwa untuk pembelian ke TDS adalah untuk uji coba di UP ilPlaju, tetapi TDS gagal suplay;e Bahwa selama Saksi bertugas sebagai koordinator pengadaan diPertamina belum pernah ditemukan adanya pegawai yangmelakukan kesalahan, menerima

suap dalam pengadaan TEL;e Bahwa untuk negosiasi bulan Juli 2004 Saksi mengajak SUROSOselaku atasan Saksi karena Saksi masih baru sebagai koordinatorpengadaan;Tanggapan Terdakwa :> Terdakwa tidak berkeberatan dengan Keterangan SaksiTerhadap Saksi di persidangan ditunjukkan barang bukti dan telahdibenarkan, yaitu:BB 44 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Facsile dari Kepala DivisiKJO (Suroso) No. 180/E10300/F/2004, tanggal 01 Juli 2004kepada PT Soegih Interjaya perihal Harga Pengadaan TEL.BB 45 2

Bahwa terdapat interfensi dari Analis Bank NTT Surabayayang menganalisa Permohonan kredit Bank NTT cabangSurabaya yakni saksi Gratia Lapudoo, Agus Sugianto, UmbuNdakunau, Nur Ali, Radica Meirani, yang mana kesemuanyadalam melakukan analisa terhadap Permohonan Kredit di BankNTT tersebut telah melakukan tugas secara menyimpang karenatelah menerima suap dari Stefanus Sulaiman masingmasingsebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) yang bertempat diHotel Elmi Surabaya yang kemudian membuatkan Laporananalisa

Dan tindak pidana menerima suap disebut dengansuap pasif (passieve omkoping), subyek hukumnya adalah pegawai negeri yangmenerima suap, dimuat dan menjadi bagian dari kejahatan jabatan (Bab XVIIIbuku Il) yakni Pasal 418, 419 dan 420 KUHP.

Adam Chazawi, SH dalam bukunya HukumPidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu MediaPublishing, halaman 210 menyebutkan bahwa unsur kesalahan sipembuatHalaman 259 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtrdalam korupsi menerima suap yang diatur dalam Pasal 12 huruf a ada duabentuknya yaitu :1. bentuk kesengajaan berupa suatu pengetahuan yang ditujukan pada bahwa hadiah atau janji ini diberikan untuk menggerakkan nya agar berbuatatau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan

Tindak Pidana yang diatur dalam pasal ini harusdipandang telah selesai dilakukan pelaku yakni setelah pelaku tersebutmenerima pemberian hadiah tanpa perlu memperhatikan kegunaan daripemberian hadiah yang telah diterima, misalnya untuk keperluan Terdakwasendiri, untuk kepentingan orang lain, untuk tujuan sosial dan lain lain ;Menimbang, bahwa menerima suap pasal 12 huruf b ini, unsurperbuatannya adalah menerima, yang dari unsur perbuatan ini dapatdisimpulkan bahwa rumusan pasal 12 huruf b ini berupa

pada ayat (2) yaitupenyesuaian izin bukan membuat izin baru ; Bahwa menurut pendapat hukum abhli, harus ada sosialisasi antarapemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal ini kabupaten, ahli padawaktu di kabinet sering melakukan rapat koordinasi antara departemendengan pemerintah daerah ; Bahwa menurut pendapat hukum ahli, korporasi itu sebagai badan hukumbertanggung jawab, bisa dikenakan pidana yaitu pidana denda ; Bahwa kalau terhadap yang mewakili itu jika dia yang berbuat ikut menjualatau menerima

suap atau korupsi itu harus dipidana juga, tapi kalau tidak adabukti yang dipidana adalah PT nya dan dikenakan pidana denda ; Bahwa menurut pendapat hukum ahli, bisa saja tergantung dari pemeriksaanmajelis hakim, apakah direksi atau komisaris itu. tetap melakukankewajibannya dan itu tergantung majelis hakim yang menilainya ; Bahwa terhadap kasus PT.

PT.Bank Sumut tahun2013 telah diterima pertanggung jawaban Direksi oleh pemegang sahamdalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) Bank Sumut dan tidak adapersoalan maka Direksi beserta bawahannya termmasuk juga TerdakwaZulkarnaen dalam melaksanakan operasional Bank tidak dapat dimintakanpertanggung jawaban secara hukum apalagi hukum pidana kecuali HasilRUPS (Rapat Umum Pemegang Saham ) yang mengusulkan / melaporkanbahwa Direksi dan bawahan nya telah melakukan tindak pidana karenaadanya mark up, fiktif dan menerima

suap ;Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas,maka menurut Hakim Ketua majelis unsur secara melawan hukumMelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi tidak terpenuhi ;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaanPrimair , yaitu pasal 2 ayat (1) UndangUndang no. 31 tahun 1999 jo Undangundang no 20 tahun 2001 tidak terpenuhi, maka unsur lainnya dalam dakwaantersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;Menimbang, bahwa oleh

Menerima Hadiah apabila dilakukan oleh seseorangyang yang berkuasa atau mempunyai kewenangan dengan tujuan agar yang menerimamelakukan sesuatu yang bertentangan dengan hak dan kewajibannya, maka perbuatanMenerima Hadiah dikatakan menerima suap, meskipun Kitab UndangUndang HukumPidana tidak mengenal kata suap atau penyuapan;Hal 287 dari 314 Putusan No.113/Pid.SusTPK//2018/PN.

Dan tindak pidana menerima suap disebut dengansuap pasif (passieve omkoping), subyek hukumnya adalah pegawai negeri yangmenerima suap, dimuat dan menjadi bagian dari kejahatan jabatan (bab XVIIIbuku Il) yakni pasal 418, 419 dan 420 KUHP (Adami Chazawi, HukumPembuktian Tindak Pidana Korupsi, Alumni Bandung, 2006, him. 169).MenurutS.R.Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di diluar KUHPberikut uraiannya halaman 76 menyatakan memberikan sesuatu pemberianberarti bahwa tindakan memberikan terjadi sebelum

SUPRIYONOoleh KPK karena diduga menerima suap terkait pembahasan RAPBDTA 2018. Pada waktu itu saya membuat Nota Dinas kepada PimpinanDPRD dan meminta dapat melakukan pertemuan dengan para KetuaFraksi. Pada pertemuan tersebut saya mengimbau kepada para KetuaFraksi, bagi yang sudah menerima uang ketok palu, agar bersediauntuk mengembalikannya kepada KPK.

suap menurut Pasal 12 huruf a dan b secara tegas dicantumkan unsur tentangkeadaan batin si pegawai negeri yang menerima suap tersebut, yakni berupakesengajaan (mengetahul) dan kealpaan (patut menduga);Menimbang, bahwa mengenai Unsur "hadiah atau janji, telah diuraikanpada unsur ke2 tentang pembuktian unsur menerima hadiah atau janji yangtelah dapat dibuktikan sebelumnya, sehingga tidak perlu diuraikan kembali;Menimbang, bahwa Menurut PAF LAMINTANG, Dalam rumusan tindakpidana baik yang diatur dalam

Patut diduga( bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untukmempengaruhi putusan perkara yang diserahkankepadanya untuk diadili ) ;Menimbang , bahwa katakata padahal diketahui ataupatut diduga dalam rumiusan tersebut di atas dimaksudkan untukmemberikan gambaran tentang sikap bathin si hakim ketika hendakmenerima hadiah atau janji yang disodorkan kepadanya ;Menimbang , bahwa dari rumusan tersebut dapat dipahamibahwa ada 2 (dua) kesalahan Hakim dalam menerima suap berupahadiah atau janji, yang satu

Perlu diperhatikan bahwa untuk menyelesaikan perbuatanmemberikan (untuk suatu benda) maka disyaratkan benda itu telah lepaskekuasaannya dari tangan si pemberi dan berpindah ke dalam kekuasaan orang lainin casu pegawai negeri yang menerima suap secara nyata dan mutlak. Singkatnya,pegawai negeri yang disuap telah menerima sesuatu tersebut.

hadiah tersebut diberikan sebagai akibat ataudisebabkan karena telah melakukakan atau tidak melakukan sesuatu jugamerupakan unsur alternatif karena terdapat kata atau sehingga apabila salah satuunsur telah terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan ;Menimbang , bahwa Adami Chazawi dalam bukunya Hukum Pidana Materiildan Formil Korupsi di Indonesia, penerbit Bayumedia, April 2005 halaman 192menyatakan bahwa unsur diketahui atau patut diduga adalah unsur kesalahan 403si pembuat dalam korupsi menerima

suap.

- Bahwa yang diduga telah menerima suap dari saksi Hj. Agustina Amprawati, ST Binti Sudibyo antara lain Mohammad Tauhid (PPK Prigen non aktif), Suhudi Rohmad, SE (PPK Wonorejo), Imam Taufik (PPK Purwosari), Eko Widiyanto, S.Pd (PPK Sukorejo), Ahmad Humaidi (PPK Gempol) Sujarwanto A.Md (PPK Bangil), Lutfllah A.Md, SPd (PPK Lekok), Ansori Huzaimi (PPK Kraton) Edi Riyanto (PPK Pohjentrek), Mustaim JS (PPK Gondang Wetan), Endang Sutriani (PPK Winongan), M.

- Bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pasuruan terkait adanya dugaan 12 PPK yang diduga menerima suap dari saksi Hj.

Agustina Amprawati, ST Binti Sudibyo yaitu membuat surat pennon aktifan 12 PPK setelah mengetahui adanya PPK yang diduga menerima suap, selanjutnya pihak KPU Kabupaten Pasuruan memanggil 12 PPK untuk dimintai keterangan klarifikasi antara lain: Suhudi Rohmad, SE (PPK Wonorejo), Imam Taufik (PPK Purwosari), Eko Widiyanto, S.Pd (PPK Sukorejo), Ahmad Humaidi (PPK Gempol) Sujarwanto A.Md (PPK Bangil), Lutfllah A.Md, SPd (PPK Lekok), Ansori Huzaimi (PPK Kraton) Edi Riyanto (PPK Pohjentrek), Mustaim JS

karena besarannya biayapemanggilan yang dibayarkan oleh Kasir sesuai dengan SK KPN;Bahwa tanda bukti kalau sudah melaksanakan pemanggilan ke para pihak ada direlaas, karena pihak yang dipanggil menandatanganinya atau kalau tidak bertemuorang yang dipanggil, saksi dapat menitipkan di kelurahan dan relaas distempelkelurahan dimaksud;Bahwa terkait perkara gugatan PT Onamba Indonesia di PHI Bandung, telah terjadipenangkapan yang dilakukan oleh petugas KPK terhadap hakim ad hoc PHIBandung yang telah menerima

suap dalam penanganan perkara PT OnambaIndonesia;Bahwa dalam perkara gugatan PT Onamba Indonesia, saksi melakukan pemanggilankepada para pihak dan biaya pemanggilan telah dibayar dan sudah diterima olehsaksi, tetapi ada pemotonganpemotongan sebesar sekitar 20 % sesuai kesepakatanbersama para pegawai PHI Bandung yang disisihkan untuk disetorkan kepada kasir,yang dipergunakan untuk kesejahteraan karyawan dan sebagainya.

frase kalimat agar melakukanatau tidak melakukan sesuatu juga merupakan unsur alternatif karena terdapat kataatau sehingga apabila salah satu terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan.Untuk memahami pengertian unsur "padahal diketahui atau patut diduga", akankami sampaikan pendapat ahli hukum atau doktrin yang memberikan pengertiantentang unsur tersebut, yaitu sebagai berikut :Adami Chazawi menyatakan bahwa unsur diketahui atau patut diduga adalahunsur kesalahan si pembuat dalam korupsi menerima

suap berdasarkan ketentuanPasal 12 huruf a ini.

Apabila si pembuatmenurut Pasal 5 Ayat (1) huruf a selesai memberi hadiah, artinya hadiah telahditerima oleh Pegawai Negeri, maka korupsi telah terjadi, dengan demikian telahterjadi pula korupsi menerima suap menurut Pasal 12 huruf a (Adami Chazawi,2016:18487);Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas,dihubungkan dengan faktafakta yang terungkap di persidangan, maka diperolehfakta hukum sebagai berikut :1.

Jkt PstTerdakwa (Vide Pasal 2 dan Pasal 3 UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), melainkan dapat jugadiajukan terhadap seluruh hasil tindak pidana korupsi yang diperoleh dandinikmati oleh Terdakwa, in casu tindak pidana korupsi menerima hadiah(menerima

suap) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau hurufb UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka terhadap Terdakwa dapatdibebankan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap

PenyelenggaraNegara yang bersangkutan atau dengan kata lain justru Pegawai Negeriatau Penyelenggara Negara tersebut harus berbuat sesuatu sesuaidengan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan PegawaiNegeri atau Penyelenggara Negara yang bersangkutan;Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi dalam bukunya HukumPidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayumedia, April2005 halaman 192 menyatakan bahwa unsur diketahui atau patut didugaadalah unsur kesalahan si pembuat dalam korupsi menerima

suap Pasal 12huruf a ini.